Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTDalam kebijkan pajak yang berlaku pada saat ini, pengalihan participatinginterest merupakan objek pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 5% (untukpengalihan yang dilakukan pada masa eksplorasi) atau 7% (untuk pengalihan yangdilakukan pada masa eksploitasi). Penelitian ini dilakukan untuk menyajikansebuah tinjauan komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pajakpenghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usahahulu minyak dan gas bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakanpendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan datadilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil daripenelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksipengalihan participating interest tidak sepenuhnya sesuai dengan dasarpertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Walaupun kebijakan tersebutmemberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak, namun kebijakantersebut ternyata menjadi salah satu faktor penghambat bagi industri migas untukmenjalankan investasinya, terutama pada masa eksplorasi.

---

ABSTRACTUnder current policy, participating interest transfer is subject to final income taxat the rate of either 5% (for exploration PSCs) or 7% (for producing PSCs). Thisresearch is aimed to provide comprehensive overview regarding policyimplementation process of income tax on transaction of participating interesttransfers in the field of upstream oil and gas sector in Indonesia. This research isconducted by using qualitative-descriptive approach. Data collected throughlibrary research and in-depth interviews. The results of this study indicate that, theincome tax policy on transaction of participating interest transfers has not beenimplemented perfectly. Although the policy had a significant impact on the taxrevenue, the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the contractorsto carry out their investment, especially in exploration phase."

"Tesis ini membahas implementasi pengembalian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.218/PMK.02/2014 (PMK 218/2014) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PMK 218/2014 yang ditujukan untuk lebih memberikan kepastian hukum ternyata dalam implementasinya menambah beban administratif baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan usulan-usulan dalam rangka melakukan amandemen terhadap PMK 218/2014 sehingga ke depan proses pengembalian (reimbursement) PPN ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak baik dari sisi Pemerintah maupun dari sisi Kontraktor.

---

This thesis analyzes the implementation of Value Added Tax reimbursement on the upstream oil and gas industry which regulated in Minister of Finance Regulation Number 218/PMK.02/2014 (MoF 218/2014) that was previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.02/2005. This research is a qualitative research with descriptive design. The research concludes that the MoF 218/2014 intended to give greater legal certainty, however in its implementation turned out to add new administrative burdens and legal uncertainty. Therefore it is necessary to amend the MoF 218/2014 so that the Value Added Tax reimbursement process can run properly in accordance with the expectations of all parties both from the Government and from the Contractor."

"Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ldquo;KKKS rdquo; dan merupakan biaya operasi yang tercantum di dalam work plan and budget WP B yang diajukan tiap tahunnya kepada badan pelaksana sekarang SKK Migas . Cost recovery dalam WP B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil ldquo;KBH rdquo; . Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas, merupakan pihak dalam KBH tersebut. Di dalam KBH, terdapat ketentuan bahwa KBH tidak dapat diubah dalam segala hal kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak. Namun, berdasarkan PP No.79/2010, pemerintah Indonesia mewajibkan KKKS untuk melakukan penyesuaian biaya-biaya operasional yang tecantum di dalam KBH ketentuan terkait WP B. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan bahwa terlihat adanya ketidaktaatan terhadap azas pacta sunt servanda di dalam KBH yang telah dibuat. Dalam meneliti permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa i pengaturan terkait cost recovery terdapat di dalam KBH. Untuk mengatur biaya yang dimasukan sebagai cost recovery, Pemerintah Indonesia menerbitkan Permen ESDM No.22/2008 dan PP No.79/2010; ii penerapan azas pacta sunt servanda dalam KBH tidak terlaksana dengan baik karena ada kewajiban secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia kepada KKKS untuk menyesuaikan KBH berdasarkan PP No. 79/2010; dan iii kebijakan mengenai cost recovery yang ada di dalam KBH dan peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan yang ideal di industri migas saat ini.

---

Cost recovery is the right of the Contractor of Cooperation Contract KKKS and represents the operating costs listed in the work plan and budget WP B which is submitted annually to the implementing body currently called as SKK Migas . Cost recovery in WP B is part of Production Sharing Contract KBH . The Government of Indonesia, in this event represented by SKK Migas, is a party in KBH. In KBH, there is a provision that KBH can not be changed in any way except with the written consent of each party. However, pursuant to PP No.79 2010, the Government of Indonesia required KKKS to adjust the operational costs listed in KBH WP B provision. This matter arose the problem that it seems like there was the disobedience to the principle of pacta sunt servanda in the KBH which has been made.

The author used normative legal research methods with legislation and historical approaches for examining these problem. Based on the research, the author knew that i the arrangement of cost recovery is contained in KBH. The Government of Indonesia issued Permen ESDM No.22 2008 and PP No.79 2010 to manage the expenditure included as cost recovery ii the application of the principle of pacta sunt servanda in KBH is not well implemented due to there is an unilateral obligation by the Government of Indonesia to KKKS to adjust KBH based on PP No. 79 2010 and iii the policy on cost recovery which was in the KBH and law and regulation is currently an ideal policy in oil and gas industry. "

"[Studi-studi model eksplorasi secara umum menjelaskan prilaku eksplorasi dengan analisis variabel geologi dan ekonomi pada tingkat makro seperti wilayah, provinsi dan negara. Pada kenyataannya, cadangan migas dan kedalaman sumur masing-masing menentukan tingkat volume temuan dan biaya pengeboran yang dijelaskan secara spesifik pada tingkat basin geologis. Penelitian ini fokus pada tingkat pengeboran eksplorasi (wells drilled) dengan analisis analisis variabel geologi dan ekonomi menggunakan 32 basin geologis di Indonesia dalam periode 2004-2014. Hasil estimasi model empiris menunjukkan bahwa tingkat pengeboran eksplorasi ditentukan oleh tingkat keberhasilan penemuan migas (lag of success rate), volume temuan migas (lag of discovery size of oil and gas) dan lokasi basin (region). Sedangkan variabel ekonomi yang menentukan tingkat pengeboran eksplorasi terdiri dari harga minyak dunia (lag of oil price). Selain itu, deplesi minyak berdampak signifikan menjelaskan tingkat pengeboran eksplorasi dengan karakteristik basin Indonesia yang didominasi oleh mature oil fields.

---

Earlier studies of exploration models are generally characterized by equations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis such as region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geological basin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on the geological and economic factors that particularly determine the wells drilled decision using an empirical model to analyze at the micro-level using disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period 2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled are determined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gas and region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil price determined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price. Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wells drilled as the geological characteristic of geological basin dominated by mature oil fields., Earlier studies of exploration models are generally characterized by

equations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis such

as region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geological

basin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on the

geological and economic factors that particularly determine the wells drilled

decision using an empirical model to analyze at the micro-level using

disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period

2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled are

determined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gas

and region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil price

determined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price.

Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wells

drilled as the geological characteristic of geological basin dominated by mature

oil fields]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja yang sistematis dan objektif untuk memilih subkontraktor untuk Proyek Akasia Bagus dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Teknik untuk Urutan Preferensi dengan Kemiripan dengan Solusi Ideal (TOPSIS). Studi ini mengevaluasi subkontraktor berdasarkan berbagai kriteria, termasuk biaya, lokasi, waktu pengiriman, dan kinerja historis. Metode AHP digunakan untuk menentukan pentingnya setiap kriteria relatif melalui perbandingan berpasangan, memastikan keselarasan dengan prioritas pengambil keputusan. Metode TOPSIS kemudian diterapkan untuk memeringkat subkontraktor berdasarkan kriteria berbobot yang diperoleh dari AHP, dengan menggunakan matriks keputusan yang dinormalisasi dan menghitung jarak dari solusi ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PPI (A3) adalah subkontraktor peringkat tertinggi, diikuti oleh PT. Zeeco (A1), PT. Gasco (A4), dan PT. Cimmarron (A2). Temuan ini menyediakan kerangka kerja yang kuat dan andal untuk pemilihan subkontraktor, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada data yang komprehensif dan akurat. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan proses pemilihan subkontraktor, dengan menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang objektif, keselarasan strategis, dan peningkatan berkelanjutan. Industri Minyak dan Gas, Analytical Hierarchy Process (AHP), Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, Pemilihan Vendor, Pemeringkatan Vendor

---

This research aims to develop a systematic and objective framework for selecting subcontractors for the Akasia Bagus Project using the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) methods. The study evaluates subcontractors based on multiple criteria, including cost, location, delivery time, and historical performance. The AHP method was employed to determine the relative importance of each criterion through pairwise comparisons, ensuring alignment with decision-makers' priorities. The TOPSIS method was then applied to rank the subcontractors based on the weighted criteria derived from AHP, using normalized decision matrices and calculating distances from ideal solutions. The results indicated that PT. PPI (A3) was the top-ranked subcontractor, followed by PT. Zeeco (A1), PT. Gasco (A4), and PT. Cimmarron (A2). The findings provide a robust and reliable framework for subcontractor selection, ensuring that decisions are based on comprehensive and accurate data. The study concludes with recommendations for improving subcontractor selection processes, emphasizing the importance of objective decision-making, strategic alignment, and continuous improvement."

"[ABSTRAKBerdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaanHak Partisipasi/participating interest yang dilakukan oleh Daerah melalui BUMD(Badan Usaha Milik Daerah) terdapat beberapa kelemahan yang akanmempengaruhi posibilitas penerapan Golden Share. Beberapa kelemahan tersebutantara lain tidak adanya pengaturan yang rigid dan jelas mengenai teknispelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest, minimnya rasio kecukupanmodal pemerintah daerah dalam kewajiban penyertaan modal sebesar 10%,rendahnya penguasaan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia di sektorpengusahaan hulu Migas. Posibilitas penerapan Golden Share dalam skema HakPartisipasi/participating interest sangat dipengaruhi oleh model pengaturan yangditerbitkan oleh pihak otoritas dan pemenuhannya terhadap prinsip-prinsip nondiskriminasi,non-diskresional dan proporsionalitas yang berkeadilan bagi seluruhpihak terkait dalam industri Migas di negara yang bersangkutan. Golden Sharedalam praktiknya memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dengan tetapmemperhatikan aspek-aspek kelaziman bisnis agar dalam pelaksanaannya tidakmendistrosi kebijakan operasional perusahaan.

---

ABSTRACTBased on the research that has been done, the result that the implementation of theParticipation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE(Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect thepossibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absenceof rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementationof the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratioof local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery oftechnology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitationsector. Golden Share for the possibility of the application of the schemeParticipation Rights / participating interest is strongly influenced by the modelregulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination,non-discretional and proportionality equitable for all partiesinvolved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share inpractice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normalbusiness practices so as to not distort the implementation of operational policy ofthe company., Based on the research that has been done, the result that the implementation of theParticipation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE(Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect thepossibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absenceof rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementationof the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratioof local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery oftechnology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitationsector. Golden Share for the possibility of the application of the schemeParticipation Rights / participating interest is strongly influenced by the modelregulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination,non-discretional and proportionality equitable for all partiesinvolved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share inpractice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normalbusiness practices so as to not distort the implementation of operational policy ofthe company.]"

"Salah satu tugas yang harus dilaksanakan BPMIGAS sebagai badan yang dibentuk pemerintah untuk mengelola industri hulu minyak dan gas bumi adalah pengelolaan proyek investasi di bidang fasilitas produksi yang melibatkan dana lebih dari USD 2-3 milyar pertahun.Tesis ini disusun untuk membantu BPMIGAS dalam usahanya meningkatkan kinerja waktu dan mutu atas pengendalian dan pengawasan kegiatan proyek investasi fasilitas produksi pada setiap tahapan proyek.Penelitian ini dilakukan dengan pengujian terhadap berbagai fakro yang mempengaruhi proses pengendalian dan pengawasan kegiatan proyek investasi dengan melibatkan pekerja dari perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia dan BPMIGAS.

---

As the government agency to manage the oil and gas industry, one of the BPMIGAS?s responsibility is to manage the capital investment in production facilities project which involved the expenditure of approximately USD 2-3 billion each year.This thesis is developed to help BPMIGAS to improve it?s time and quality performance in controlling and supervising all stages of production facilities facilities.The research is carried out by assessing numbers of factors influencing the control and supervision activities involving personnel from oil companies operated in Indonesia and the ones from BPMIGAS."

"Proyek-proyek migas dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap fasilitas produksi sumber energi. Ada fenomena di pelaksanaan proyek migas, yaitu seringnya terjadi keterlambatan waktu penyelesaian dan kelebihan biaya dari yang direncanakan. Komunikasi merupakan hal yang penting diperhatikan dalam mendukung kesuksesan kinerja proyek. Dibuat suatu hipotesa bahwa peran peran PMO dapat meningkatkan efektivitas komunikasi proyek. Kuesioner dilakukan terhadap pimpinan proyek migas Indonesia. SEM-PLS digunakan untuk menganalisa hubungan antara masing-masing variabel. Hasil penelitian memperoleh faktor-faktor dominan dalam komunikasi proyek dan peran PMO. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari peran PMO terhadap komunikasi proyek dalam meningkatkan kinerja proyek migas.

---

Oil & gas projects are performed to support energy production facilities. There is a fenomena where project execution in oil & gas industry often have experiences in schedule delay and cost overrun compared to the plan. Communication is one of important thing which has impact to the project performance. Hipotesis was developed that PMO role can improve project communication effectiveness. Quesioner was performed distributed to the Oil & Gas Project Managers in Indonesia. SEM-PLS was used to analise relationship among variables. Result obtained dominan factors in project communication and also PMO role. Result also shows that PMO role has a significant influence in project communication to improve the project performance."

"Pada PT Pertamina EP tidak dilekatkan pada kewajiban kontraktor untuk melakukan penawaran participating interest kepada BUMD berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dasar-dasar tidak dilekatkannya kewajiban dimaksud berdasarkan kekhususan yang ada pada PT Pertamina EP. Adapun dasar-dasar tersebut yaitu, Wilayah Kerja PT Pertamina EP yang dicakup dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina berbeda dengan pengaturan wilayah kerja di PSC lain. Kemudian, dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina tidak diatur mengenai kewajiban untuk menawarkan participating interest tersebut kepada BUMD. Selanjutnya komersialitas atas wilayah kerja PT Pertamina EP sudah didapatkan sebelum Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina ditandatangani.

---

PT Pertamina EP is not vested on the contractor?s obligation to make a participating interest offer to the Local Government Owned Company (BUMD) based on the Article 34 Government Regulation of Year 2004 on the Oil and Gas Upstream Activity.Based on the research conducted, the results obtained showed that the ground for not vested PT Pertamina EP to the aforementioned contractor?s obligation is relying on its particular characteristic. The said grounds are PT Pertamina EP?s Working Area comprised on the Pertamina Oil and Gas Contract different to the provision of working area in other PSC. Furthermore, the obligation to offer participating interest to Local Government Owned Company (BUMD) is not regulated in Pertamina Oil and Gas Contract. In addition to that, PT Pertamina EP?s working area commerciality has already obtained long before Pertamina Oil and Gas Contract signed."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dikembalikan dan perlakuan pajakpenghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi diterapkan. Penjelasanmengenai substansi, respon stakeholders, implementasi dan khususnya efekpenerapan peraturan pemerintah tersebut terhadap WP&B serta bagi hasil BUT CSES. Skripsi ini dikerjakan dengan cara membaca literatur, peraturan sertaundang-undang terkait dengan cost recovery dan pajak, wawancara sertamenelaah data yang dimiliki BUT C SES.

---

AbstractThis study discusses about how a Government Regulation No. 79 of 2010regarding the Cost Recovery and Income Tax Treatment in the Field of UpstreamOil and Gas is applied. Explanation of the substance, the response of stakeholders,particularly the effects of the implementation and application of these regulationsto the WP&B and profit sharing BUT C SES. This study is done by reading theliterature, regulations and laws related to cost recovery and the tax, and alsointerviews and reviewing data held BUT C SES."