Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka menjamin kepuasan pelanggan, AJB Bumiputera 1912 KC Menteng memiliki target untuk menyelesaikan proses klaim penebusan dalam batas waktu maksimal 20 hari kerja atau 30 hari kalender. Dari target tersebut, dalam periode waktu Januari - Juni 2013, terjadi sejumlah 24 kasus (26.97%) keterlambatan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui gambaran faktorfaktor yang menghambat durasi penyelesaian proses klaim penebusan kontrak asuransi individu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deksriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan peningkatan keahlian kerja; peningkatan kualitas latar belakang pendidikan di bidang asuransi; pembaharuan dan sosialisasi terhadap SOP; integrasi database nasabah.

---

In order to ensure customer satisfaction, AJB Bumiputera 1912 KC Menteng has a target to complete a redemption process claims within 20 working days or 30 calendar days. In the time period of January to June 2013, there were delays at the number of 24 cases (26.97%).

The authors wanted to know the overview of the factors that hinder the completion of claim redemption duration. This study is a descriptive qualitative research design.

The results suggest the need to improve working skills; to improve the quality of insurance educational; renewal and disseminate the SOP; integration of customer databases."

"Manajemen klaim menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis asuransi dan berperan dalam mebangun citra perusahaan. Dimana TPA X sebagai administrator Asuransi dituntut untuk memberikan analisis klaim kepada peserta secara tepat. Penelitian ini dilakukan dengan desain kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang mempengaruhi ketepatan proses analisis klaim TPA X pada PT. Asuransi adalah perubahan ketentuan polis, kurangnya beberapa sarana dan prasarana juga sistem informasi yang menunjang ketepatan proses analisis klaim.

---

Claims management becomes very important in the business of insurance and reestablished role in the company's image. As an administrator Insurance, PT TPA X required to guarantee proper claim to all members. This research is quantitative and qualitative design, using the techniques of data collection includes in-depth interviews, and a review of documents.

The results showed that the resources that affect the precision of the analysis process claims TPA X at PT Asuransi Y is a change of policy provisions, lack of some facilities and infrastructure information sistems also support the accuracy of the analysis process claims."

"Ketidaktepatan dalam penetapan nilai cadangan klaim asuransi kendaraanbermotor PT Asuransi Syariah ?X? dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam menyiapkan cadangan untuk menutup klaim asuransi kendaraan bermotor disamping dapat berpengaruh terhadap profit/loss perusahaan serta tingkat kesehatan perusahaan asuransi tersebut. Data yang digunakan adalah data klaim asuransi kendaraan bermotor baik frekuensi maupun severitasnya per hari serta nilai cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor per tahun, mulai dari tahun 2001 - 2006. Metode pengumpulan data yang digunakan ádalah metode wawancara dan dokumenter, sedangkan alat analisis yang dipakai adalah metode AMA khususnya Loss Distribution Approach (LDA) ? Aggregation, serta validasi model dilakukan dengan backtesting ? Loglikelihood Ratio (LR).Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyimpangan yang terjadi antara cadangan yang harus dicadangkan untuk menutupi klaim asuransi kendaraan bermotor dengan klaim asuransi yang sebenarnya terjadi pada PT Asuransi Syariah "X" selama enam tahun cenderung positif; 2) Berdasarkan hasil perhitungan, cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor dengan menggunakan metode alternatif yaitu metode LDA - Aggregation pada tingkat kepercayaan 99% untuk 1 (satu) hari mendatang sebesar Rp 3.532.505.204,00. Sedangkan cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor pada tingkat kepercayaan 95% untuk 1 (satu) hari mendatang sebesar Rp 1.275.399.762,00.; 3) Hasil pengujian model dengan menggunakan back testing, khususnya cara LR menunjukkan bahwa model pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor valid, baik pada a = 1% maupun a = 5%; 4) Metode yang dapat digunakan untuk penetapan pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor yang lebih mendekati nilai klaim asuransi kendaraan bermotor yang sebenarnya terjadi adalah dengan menggunakan metode LDA Aggregation.

---

Inaccuracy on establishment of motor vehicle insurance claim reserve value in PT Asuransi Syariah ?X? could lead to incorrectness in preparation of reserve to cover motor vehicle insurance claims, moreover it also could influence firm profit/loss and level of insurance firm health. Data utilized in this research consisted of motor vehicle insurance claim data both in term of frequency and severity per day. In addition, it also used data regarding motor vehicle insurance claim reserve yearly, from 2001-2006.Research shown that 1) deviation between motor vehicle insurance reserve and actual motor vehicle insurance claim of PT Asuransi Syariah "X" during six years inclined positive; 2) result from measurement of motor vehicle insurance reserve using Loss Distribution Approach-Aggregation method with 99% confidence level for the next day was Rp 3.532.505.204,00. Meanwhile, unexpected loss value with 95% confidence level for the next day was Rp 1.275.399.762,00; 3) model validation result using back testing, especially Loglikelihood Ratio method shown that measurement model of motor vehicle insurance reserve was valid , both with value a = 1% and a = 5% ; 4) motor vehicle insurance reserve measurement method which had the closer value with the real motor vehicle claim was LDA Aggregation."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip itikad paling baik yang merupakan salah satu prinsip yang mendasar dan terpenting dalam perjanjian asuransi. Karena prinsip itikad paling baik mengatur tentang hak dan tanggung jawab dari tertanggung dan penanggung. Skripsi ini menganalisis perapan prinsip itikad paling baik dalam kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal antara PT. Djakarta Lloyd Persero sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai penanggung. serta membahas atas pertimbangan hukum dari hakim dalam putusannya mengenai kasus tersebut di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, Banding Pengadilan Tinggi, Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya kompensasi terhadap tertanggung jika tertanggung menyembunyikan fakta-fakta material terhadap objek pertanggungan dan dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan pertimbangan hakim bertentangan dengan prinsip itikad paling baik dalam perjanjian asuransi. Majelis Hakim menyatakan bahwa Penanggung bersalah karena Penanggung tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya kompensasi kepada Tertanggung, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip itikad paling baik, padahal prinsip itikad paling baik merupakan prinsip yang mendasar dan paling penting dalam perjanjian asuransi.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as the basic and one of the important principles in the insurance agreement. Because the principle of utmost good faith governs the rights and obligation of the insured and the insurer. This thesis analyzes the application of the principle of utmost good faith in the case of marine hull insurance claim dispute of PT. Djakarta Lloyd Persero as the insured and PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur as the insurer, and the legal consideration of the court regarding the case in the First Level of the Court District Court, Appeal High Court, Cassation Supreme Court and Judicial Review Supreme Court. The Author uses research method of normative legal research with literature study.

This research concludes that the insurer did not have the liability to pay the compensation to the insured due to the concealment and non disclosure of material fact of the insurance object which is very material in the insurance agreement and leads to the automatic cancellation ldquo null and void rdquo of the insurance agreement and the legal consideration of the court was contradict with the principle of utmost good faith in insurance agreement. The Panel of Judges decided that the Insurer was guilty because the Insurer did not carry out his obligation to pay the compensation to the Insurer, therefore the the court decision did not consider regarding the principle of utmost good faith, whereas the principle of utmost good faith is the basic and important principle in insurance agreement."

"Penelitian ini menganalisa bagaimana legalitas dan penerapan pembayaran secara Ex-Gratia yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam penyelesaian klaim asuransi. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pembayaran secara Ex-Gratia memiliki arti “atas dasar kebijaksanaan” merupakan pembayaran yang didasari oleh rasa kemanusiaan dan iktikad baik dari perusahaan asuransi. Pembayaran ini bukanlah merupakan kewajiban hukum dan bersifat sukarela. Penelitian ini membahas 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu bagaimana legalitas dari pembayaran secara Ex-Gratia dalam penyelesaian klaim asuransi dan kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap penyelesaian klaim asuransi dalam Putusan Nomor 670/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran Ex-Gratia merupakan hal yang lazim dilakukan di Indonesia. Pembayaran secara Ex-Gratia ini merupakan hal yang legal digunakan oleh perusahaan asuransi. Legalitas pembayaran ini didukung oleh fakta bahwa pembayaran ini merupakan kebijakan perusahaan dan tidak dapat dipaksakan sebagai hak bagi tertanggung. Pembayaran secara Ex-Gratia juga dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa klaim asuransi. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada kasus putusan aquo, telah salah mengartikan pembayaran secara Ex-Gratia ini. Penyelesaian klaim asuransi secara Ex-Gratia sah dilakukan oleh PT Asuransi Mega Pratama dalam kasus Putusan Nomor 670/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak terkait, termasuk juga lembaga sektor keuangan di bidang perasuransian untuk membentuk suatu kebijakan dan prosedur terkait mekanisme penerapan pembayaran secara Ex-Gratia dalam rangka memberikan perlindungan bagi perusahaan asuransi, sebagai penanggung, serta tertanggung.

---

This paper analyses the legality and application of Ex-Gratia payments which is used by insurance companies on insurance claim settlements. This paper is written by using a doctrinal research method. Ex-Gratia payment means "as of grace", which is a payment based on humanity and good faith of the insurance company. This payment is not a legal obligation and it is voluntary. This research examines 2 (two) main issues, such as the legality of Ex-Gratia payment on insurance’s claim settlement and suitability of judge’s consideration on insurance’s claim settlement in Court Decision Number 670/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. The result of this research shows that Ex-Gratia payments are commonly used in Indonesia. Ex-Gratia payments are basically legal to be used by insurance companies. The legality of this payment is supported by the fact that this payment is a company policy and cannot be enforced as the right for the insured. Ex- Gratia payments can also be an alternative dispute resolution of insurance claims. In their considerations in the aquo case of court decision, the Judge’s has misinterpreted the Ex-Gratia payment. The settlement of insurance claim by Ex-Gratia was a lawful act by PT Asuransi Mega Pratama in the case of Court Decision Number 670/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel. The results of this research are expected to become source of knowledge for relevant parties, including financial sector institutions in the field of insurance to form a policy and procedure for mechanism of applying Ex-Gratia payments in order to provide protection for insurance companies, as insurers, and the insureds as well."

"ABSTRAKSesuai peraturan BAPEPAMLK Nomor: PER-09/BL/2012 Pasal 11 bahwa nilai estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan IBNR dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik best estimate dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga run-off triangle method . Metode Chain-Ladder dan Bornhuetter-Ferguson adalah metode berbasis triangle yang banyak dijadikan standar oleh auditor dan perusahaan asuransi dalam mengestimasi cadangan IBNR.Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis daya estimasi metode cadangan klaim IBNR yang berbasis metode triangle. Dengan ukuran statistik MAD dan RMSE diketahui eror pada Metode Bornhuetter-Ferguson lebih kecil dalam mengestimasi cadangan klaim IBNR dibandingkan dengan Metode Chain-Ladder

---

ABSTRACTAccording to regulations BAPEPAMLK Number PER 09 BL 2012 Article 11, the estimated value of claims incurred but not reported IBNR is calculated based on the estimated central or best estimate best estimate using the ratio of claims or one of the triangle method run off triangle method . Chain Ladder method and Bornhuetter Ferguson is a triangle based method that is used as a standard by the auditor and insurance companies. The aim of this study is to compare the predictive power of triangle methods in IBNR claims reserves estimation. Base on statistical measure MAD and RMSE, error on Bornhuetter Ferguson method is smaller in estimating the IBNR claims reserve compared with the Chain Ladder method."

"Skripsi ini membahas bagaimana pelanggaran penerapan prinsip utmost good faith dalam sebuah perjanjian asuransi dapat membatalkan asuransi itu sendiri. Pada skripsi ini pembahasan dibagi tiga. Pertama, pembahasan mengenai pengertian asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kedua, pengertian prinsip utmost good faith dalam asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan penerapan prinsip secara umum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran prinsip utmost good faith yang dilakukan oleh Alm. Mardi Simarmata berupa penyembunyian fakta material dalam perjanjian asuransinya dengan PT Avrist Assurance. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) prinsip utmost good faith merupakan sebuah prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian asuransi, (2) perjanjian asuransi antara Alm. Mardi Simarmata dan PT Avrist Assurance merupakan perjanjian yang batal demi hukum, dan (3) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 135/Pdt.Plw.BPSK/2012/PN.TNG merupakan putusan yang benar meskipun Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan pada pelanggaranprinsiputmost good faithdalam pertimbangan hukumnya, sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 560K/Pdt.Sus/2012 tidaklah sesuai dengan prinsip hukumasuransi yang berlaku.

---

This thesis discusses about how breach of utmost good faith principle nullifies the agreement itself. In this thesis, discussion about the breach is divided into three sections. First, explanation on understanding insurance observed from Business Law Codex, Insurance Business Act, and Indonesian Export Financing Institution Act. Second, explanation on utmost good faith principle in insurance law observed from Business Law Codex and the principle that is applied in general. Third, explanation on breach of utmost good faith principle in the case of The Late Mardi Simarmata against PT Avrist Assurance, wherein The LateMardi Simarmata did a concealment in his agreement with PT Avrist Assurance. This thesis is a normative juridical research, which some of the data of this thesis are based on the related literatures.

From the research, this thesis states that (1) the utmost good faith principle is a basic principle that must be implemented in every insurance agreement, (2) agreement between The Late Mardi Simarmata and PT Avrist Assurance is null and void, which made the heir of The Late Mardi Simarmata, Hermi Sinurat, could not seek for payment of her husband?s insurance, and (3) decision from the Court is right even though the utmost good faith principle was less considered by the judges, whereas Supreme Court?s decision is wrong because it does not fit the legal principles of insurance which is applied in general."

"Sengketa klaim asuransi merupakan akibat dari perbedaan pendapat atau pengingkaran polis asuransi antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan di pengadilan negeri maupun di luar pengadilan. Setiap lembaga penyelesaian sengketa mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing. Kompetensi absolut berbicara mengenai badan peradilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa. Dalam praktik, baik perusahaan asuransi maupun tertanggung masih banyak yang menempuh upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi ke berbagai lembaga. Sementara upaya hukum yang dilakukan tersebut belum tentu sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati dalam polis asuransi. Skripsi ini mencoba memberikan penjelasan dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan. Fokus permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini terdiri atas dua hal, yakni implementasiketentuan kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi dalam praktik dan ketentuan kompetensi absolut untuk klausul arbitrase yang bersifat kontradiktif. Tujuan umum skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran tentangkompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini. Metode penelitiannya berbentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah pada umumnya pengadilan telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase. Namun, ada pihak yang kurang cermat karena menyusun materi gugatan campur aduk di luar kewenangan arbitrase, sehingga pengadilan negeri menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara tersebut. Ditemukan pula klausul arbitrase yang bersifat alternatif bahkan kontradiktif. Klausul arbitrase yang demikian mengandung risiko, terutama jika salah satu pihak mempunyai itikad buruk. Simpulannya adalah cermat menyusun gugatan dan pastikan klausul arbitrase yang dibuat bersifat spesifik.

---

Insurance claim dispute is the result of denial of insurance policies between the insured and the insurance company. Insurance claim dispute is resolved in district court or outside court. Each dispute resolution institution has its own absolute competence. Absolute competence talks about which judicial body has the authority in a dispute. In practice, many insurance companies and insureds try to resolve insurance claim disputes through various institutions. Those legal action are not necessarily in accordance with the arbitration clause agreed in the insurance policy. This thesis provide explanation by analyzing several court decisions. The focus of this thesis consists of two things, namely the implementation of the absolute competency provisions between insurance claim dispute resolution institutions in practice and the absolute competence provisions for arbitration clauses which are contradictory. The general objective of this thesis is to provide an overview of the absolute competence of insurance claim dispute resolution

institutions in Indonesia. The specific objective is to answer the problems raised by this thesis. The research method is in the form of normative juridical and descriptive in nature. Data collection tools consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of his research are that in general courts have recognized the existence of arbitral institutions. However, there are parties who are not careful because they compile the mixed claim materials outside the authority of arbitration, so that the district court declares itself authorized to try the case. This thesis also found arbitration clauses that are alternative and even contradictory. Such arbitration clauses carry risks, especially if one of the parties has bad faith. The conclusion is to carefully prepare the lawsuit and make sure the arbitration clause made is specific."