Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai masalah kewarisan. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai Hukum Perdata Barat jika diterapkan dalam suatu kewarisan. Kedua, pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap hak ahli waris yang dikuasai oleh pihak ketiga jika diterapkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam kasus Hj. Badriyah dan Nurlela dengan Hisbullah. Masalah hukum yang diteliti adalah perbuatan yang dilakukan oleh Hisbullah yaitu menempati tanah terperkara yang menurut Hj. Badriyah dan Nurlela adalah tanah warisan dari kedua orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Ahli waris mewaris dengan sendirinya segala hak milik yang dimiliki oleh pewaris berdasarkan KUHPerdata, (2) Penguasaan tanah terperkara oleh pihak ketiga yang berdasarkan Akta Jual Beli adalah tidak sah karena Akta Jual Beli mengandung kecacatan berdasarkan KUHPerdata.

---

This undergraduate thesis was basically discussed about the provision in Burgerlijk Wetboek, known as Kitab Undang-Undang Hukum Perdata in Indonesia that applied and concerning about The Issue of Property Legacy. This paper will be discussed two major things, such as First, the Civil Code that applied in property heritance and Second, the Heirs’ right that has been controlled by third party if it was applied on Burgerlijk Wetboek from the case of Hj. Badriyah and Nurlela, related to Hisbullah. The legal issue that has been studied was the Hisbullah's action. His act has been occupied the inherited land from Hj. Badriyah and Nurlela’s parents. They said this land as property legacy from their parents. The analysis from this case was using juridical-normative system which major data was basically based on literature studies that has been collected. The result from case study analysis stated that (1) The Heir was spontaneously owned by themselves about their rights and ownership from testator, (2) The land control from third party was not valid because the contents of Sale and Purchase Agreements was rejected based on Burgerlijk Wetboek."

"The Sama-Bajau, or Bajo diaspora, extends from the southern Philippines and Sabah (Malaysian Borneo) to the eastern part of Indonesia. The Indonesian Bajo, now scattered along the coasts of Sulawesi (Celebes) and East Kalimantan, the Eastern Lesser Sunda Islands and Maluku, were once mostly nomadic fishermen of the sea or ocean freight carriers. Today, the Bajo are almost all fishermen and settled. Their former and present ways of life made them favour intangible forms of culture: it is impossible to transport bulky artefacts when moving frequently by boat, or when living in stilt houses, very close to the sea or on a reef. It is therefore an intangible legacy that is the essence of the Bajo's culture. Sandro healers have a vast range of expertise that allows them to protect and heal people when they suffer from natural or supernatural diseases. On the other hand, music and especially oral literature are very rich. In addition to song and the pantun poetry contests, the most prestigous genre is the iko-iko, long epic songs that the Bajo consider to be historical rather than fictional narratives. The Bajo's intangible heritage is fragile, since it is based on oral transmission. In this article, I gave a description of this heritage, dividing it into two areas: the knowledge that allows them to "protect and heal" on the one hand, and to "distract and relax", on the other."

"Didalam lingkungan kita, biasanya kehidupan berkeluarga yang lengkap terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Hal ini merupakan dambaan dari setiap orang. Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mempunyai anak atau sebaliknya tidak semua anak beruntung memiliki orang tua yang dapat memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi kehidupan seorang anak. Terhadap orang tua yang tidak mempunyai anak, maka dapat mengangkat atau memelihara anak yang dapat memberikan arti bagi kelangsungan hidup atau pemeliharaan orang tua tersebut di hari tuanya.Dalam penelitian ini, istilah anak angkat yang dimaksud adalah anak yang dipelihara, dinafkahi, diberi pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri. Kemudian bila dihadapkan dengan norma hukum agama Islam yang tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, maka tentulah akan menimbulkan kesulitan bagi anak angkat tersebut, atau bisa mengakibatkan anak tersebut menjadi terlantar. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aturan dan akibat hukum pengangkatan anak dalam Islam, kedudukan dan hak mewaris dari anak angkat dan ahli waris lain yang merupakan keluarga dari pewaris, dan peranan Notaris dalam pembuatan akta wasiat bagi anak angkat.Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang langsung didapatkan dari masyarakat dan data sekunder yang diperolah dari bahan kepustakaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat wajibah merupakan jawaban dari permasalahan dalam urusan warisan anak angkat. Lembaga wasiat wajibah dijadikan salah satu bagian dari hukum positif di Indonesia dan secara khusus ditegaskan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak istimewa pada anak angkat dan orang tua angkat, tapi Kompilasi Hukum Islam tetap mendudukkan anak angkat dan orang tua angkat di luar kelompok ahli waris sebagaimana diatur dalam fikih waris.Penentuan bagian dari wasiat wajibah tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan dan pelaksanan wasiat wajibah harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan. Notaris dalam hal melaksanakan kewajibannya untuk memberikan penyuluhan dalam bidang hukum, merupakan salah satu sarana untuk mensosialisasikan penerapan pasal tersebut. Penelitian ini juga bermaksud untuk melihat lebih jauh peranan Notaris dalam hal pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat dan perlindungan hak-hak kewarisan bagi ahli waris lainnya

---

In our environment, usually, a complete family shall consist of father, mother and children. This is what every one is wishing for. Unfortunately, not all family is able to have children or, otherwise, not all children are lucky enough to have parents that can give wealth, both physically and spiritually for the child's life. For parents who do not have children, they may adopt or take care of children that can give a meaning for the persistence of life or take care of them in their old days.

In this research, the term 'adopted child' shall mean a child whom is taking care of, given money, educated until he/she is grown-up and independent. If we are faced by Islamic norm that prohibits right to inherit for adopted child, this, of course will cause a problem for the adopted child, or he/she becomes neglected. The problems discussed in this research are the rules and legal consequence of child adoption under Islamic Law, the position and right to inherit of adopted child and other heirs whom are family of the testator and role of Notary in making the deed of testament for adopted child.

This research uses the methodology of normative research and type of data used in the research is a primary data obtained directly from the society and secondary data obtained from literature. Therefore, it can be concluded that Wajibah testament is the answer of the problem of inheritance. The body of Wajibah testament becomes part of positive Law in Indonesia and specially addressed in Article 209 of Islamic Law Compilation, that gives a special right for adopted child and adopted parents. Nevertheless, Islamic Law Compilation still puts the position of adopted child and adopted parents outside the group of heirs as regulated in Mawarits Fiqh.

And determination of the portion of Wajibah testament shall not exceeds one third of the property and that the implementation of Wajibah testament shall be based on the principle of fairness and balance. A Notary, in carrying-out its duty to give legal information, becomes one of the facilities to socialize the implementation of such provision. This research also aims to see further role of Notary in sharing Wajibah testament for adopted child and protection of rights to inherit for other heirs."

"ABSTRAKPenerapan teknologi 4G yang dilakukan XL-Axiata membutuhkan kapasitas yang besar pada jaringan transport khususnya transmisi microwave. Kapasitas microwave yang terbatas mengakibatkan perlu dilakukan upgrading pada jaringan eksisting untuk menghindari terjadinya congestion. Teknologi baru millimeter wave E-band dapat menjadi solusi pada proses upgrading ini. E-band merupakan teknologi transmisi microwave pada band 70 GHz dan 80 GHz yang dapat menghasilkan kapasitas hingga multi-giga bps. Meskipun demikian, teknologi ini belum bisa diimplementasikan oleh penyelenggara telekomunikasi di Indonesia karena skema biaya lisensi yang masih dikerjakan.Penelitian ini bertujuan menganalisis pemilihan teknologi E-band pada jaringan transmisi eksisting microwave legacy XL-Axiata. Dari sisi teknis, pada penelitian ini dilakukan pengamatan dan pengukuran performansi ethernet dalam uji coba perangkat E-band pada link eksisting 14521003. Hasil pengukuran ethernet E-band ini dinormalisasi terhadap hasil pengukuran link eksisting microwave legacy dengan metode pembobotan weighting . Dari sisi ekonomi, pada penelitian ini juga dilakukan perhitungan estimasi biaya pengeluaran cash out implementasi kedua teknologi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan biaya pengeluaran yang rendah sehingga efisiensi bisa diperoleh.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa microwave E-band lebih baik dibandingkan microwave legacy terhadap pemenuhan kapasitas yang diinginkan. Dari skema pembobotan yang dilakukan microwave E-band memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan microwave legacy, dengan perolehan throughput 987 Mbps, latency 200.7 s, dan jitter 8.5 s. Namun penerapan microwave E-band tidak memberikan efisiensi terhadap biaya pengeluaran yang dilakukan. Dari hasil perhitungan didapatkan biaya pengeluaran operasional microwave E-band lebih besar 21 dibandingkan microwave legacy. Dari hasil ini ditemukan bahwa Biaya Hak Penggunaan BHP frekuensi merupakan kontributor terbesar biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahunnya, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut khususnya terhadap skema perhitungan BHP frekuensi untuk mendapatkan efisiensi biaya pengeluaran yang diinginkan.

---

ABSTRACTImplementation of 4G technology was required large capacity for the transport network, especially through microwave transmission network of XL Axiata. Limited capacity need to be upgraded to avoid congestion for existing microwave network. The new technology of millimeter wave E band could be resolved this upgrading problem. The E band is microwave transmission technology using band 70 GHz and 80 GHz that could be provide up to multi giga bps capacity. Nonetheless this new technology has not been implemented by network provider In Indonesia due to licensing scheme are still being worked out by goverment.This research aims to analyze the election of E band technology implementation on existing transmission network microwave legacy of XL Axiata. This research was conducted observations and measurements of E Band ethernet performance that were trialed through existing link 14521003. The measurement results of E band were normalized with legacy rsquo s measurement results using ldquo weighting rdquo methods. This research was also calculated the expenditure cost cash out of both technologies. This calculation to obtain low expenses of implementation, so cost efficiencies could be achieved.The results shown that the E Band is better than legacy to enlarge the capacity. Based on weighting scheme the E Band obtain better result than legacy with throughput 987 Mbps, latency 200.7 s and jitter 8.5 s. However the E band implementation does not provide cost efficiency than legacy. The calculation results shown the expenses of E band are higher around 21 than legacy. It was found that frequency fee licenses BHP is the largest contributor of operating costs incurred each year, so it is necessary to study more specifically of frequency fee calculation scheme to obtain efficiency of expenses desired."

"ABSTRAKKepastian hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum. Artinya, tiap masyarakat yang melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku akan mendapat perlindungan apabila haknya diganggu. Salah satu perbuatan hukum yang amat rawan dengan terjadinya sengketa adalah masalah harta bersama dalam perkawinan, yang biasanya bermasalah saat terjadi perceraian, terutama bila harta bersama berbentuk hak atas tanah dan berhubungan dengan pihak ketiga sebagai pembeli. Karena terkadang pembeli-lah yang akan mengalami kerugian akibat sengketa tersebut, penelitian ini akan berusaha menemukan bentuk perlindungan bagi pembeli harta bersama berupa hak atas tanah yang disengketakan tersebut dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 K/Pdt/2007, yang kasusnya sesuai dengan uraian tersebut di atas. Penelitian ini akan berbentuk yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-preskriptif. Jenis data yang digunakan, terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, yang akan didapat dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan nara sumber yang berkaitan. Dan dalam menganalisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Inti dari objek penelitian ini adalah terjadinya jual beli atas tanah harta bersama milik pasangan suami istri yang telah bercerai, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak istri. Kemudian hak atas tanah tersebut dibebankan Hak Tanggungan oleh pemilik barunya, yang ternyata lalai menjalankan kewajibannya, sehingga Pemegang Hak Tanggungan bermaksud melelang tanah tersebut. Pada saat pengumuman lelang, pihak (mantan) istri mengajukan gugatannya. Majelis Hakim memenangkan gugatan pihak istri dengan mengembalikan status tanah tersebut menjadi harta bersama. Sebagai perlindungan hukum, pemilik baru hak atas tanah tersebut dapat mengajukan gugatan serta merta kepada pihak suami/penjual, yang akan menghasilkan putusan serta merta, sehingga pembeli mendapat ganti rugi berupa pengembalian uang sejumlah yang dibayarnya dulu. Walaupun menurut penulis Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang lebih menguntungkan semua pihak, dengan penggunaan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengharuskan pihak suami membayar ganti rugi kepada pihak mantan istri sebesar setengah dari harga yang diterimanya saat ia menjual hak atas tanah tersebut.

---

ABSTRACTLegal certainty can be interpreted as law protection. This means, each society which does an action in accordance with the prevailing law will be protected when its rights disturbed. One of the legal act that are particularly vulnerable to dispute is a matter of joint matrimonial property, which is usually troubled when there is a divorced, especially when the joint matrimonial property shaped land rights and associated with third parties as a buyer. Because sometimes the buyer who will suffer losses due to the dispute, this research will attempt to find a form of protection for the joint matrimonial property buyers shaped as land rights which be disputed and analyzing The Supreme Court Verdict Number 2301 K/Pdt/2007, which has case appropriate with the description above. This research will be shaped as Juridical Normative, with the Descriptive-Prescriptive research typology. The kind of data used, consisting of a Primary Law, Secondary and Tertiary, that will be obtained by the study of documents and interviews with informants related. And in analyzing, the writer uses the method of qualitative analysis. The core of the object of this research is the purchase of land which are joint matrimonial property belongs to a married couple who have divorced, which carried out without the knowledge and approval of the wife. Then the land rights are charged with Priority Security Rights/Mortgage by its new owner, who apparently negligent to fulfill her obligations, so the Priority Security Rights/Mortgage holder intends to auction off the land. At the time of announcement of the auction the (ex) wife filed the lawsuit. The Panel of Judges won the lawsuit of the wife by restoring the status of the land became the joint matrimonial property. For the legal protection, the new owner of the land could file a necessarily suit to the husband/sellers, which will produce the necessarily verdict, so the buyers receive a compensation a refund as much as she spent before. Altough by the writer, The Panel of Judges can made a decision which more beneficial to all parties, with using the provisions of Article 1365 of Kitab Undang-undang Hukum Perdata (The Code of Civil Law), which requiring the husband to pay a compensation to his ex-wife for half of the price he received when he sold the rights of the land before."

"ABSTRAKPembebanan Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Harta Bersama Yang Belum Dibagi Waris Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/PDT/2015 Bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang disalurkan ke bank oleh masyarakat disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito, sedangkan dana yang disalurkan bank kepada masyarakat yang membutuhkan disalurkan dalam bentuk pinjaman/kredit. Kredit yang disalurkan oleh bank mengandung risiko, untuk itu perjanjian kredit selalu diiringi dengan perjanjian pembebanan jaminan. Hak Tanggungan adalah salah satu bentuk lembaga jaminan yang paling banyak diminati oleh bank. Akan tetapi penyerahan jaminan dapat menimbulkan masalah apabila penyerahan jaminan dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang turut atas objek jaminan. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis data secara kualitatif dengan melakukan sistematika terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar demikian, Penulis dapat membuat simpulan bahwa pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh tanpa persetujuan pihak yang turut memiliki serta objek jaminan adalah tidak sah dan pihak yang merasa keberatan atas pembebanan jaminan dapat mengajukan pembatalan ke Pengadilan. Bank untuk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat harus menerapkan prinsip perkreditan dengan baik, yaitu dengan melakukan analisa mengenai calon nasabah sebelum menyetujui pemberian kredit. Selain itu, Notaris/PPAT sebagai pihak yang berwenang untuk membuat akta dalam menjalankan jabatannya pada saat membuat akta harus secara saksama dan teliti menganalisa para pihak yang membuat akta.Kata kunci: Hak Tanggungan, Harta Bersama, Waris.

---

ABSTRACTMortgage Guarantee Imposition of Community Property That Has Not Been Divided Inheritance Analysis of The Supreme Court Verdict Number 353 K Pdt 2015 Bank has a function to raise funds from communities and distribute it back to communities. Communities submit their funds to the bank as savings or deposits, then the funds that are collected from communities will be distributed to those in need as loans credits. Bank credit may pose risk, therefore every credit agreement is accompanied by the imposition of a guarantee agreement. Mortgage is the most in demand form of security by banks. However, the handover of collateral can cause problems when it held without the consent of the parties who also having the security object. The study was conduct by the research of normative literature, by collecting data from literature and analyzing data qualitatively by the systematic application of laws and regulations that applied. Based on these study, authors conclude that the imposition of mortgage without the consent of the parties who also having a security object is not valid and those parties can claim for the cancellation to the court. To provide a credit facilities to the public, bank must apply the principle of good credit by analyzing customers rsquo prospective before approving a loan. In addition, the Notary PPAT as the competent authority to make a deed while doing their job must be carefully and thoroughly analyze the parties to a deed.Keywords Mortgage, Heir, Community Property"