Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan usaha asuransi di Indonesia dirasakan semakin membaik seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian dirasakan sangat penting oleh dunia usaha mengingat adanya risiko, oleh karena itu asuransi penting untuk menjamin keberlangsungan usaha. Namun, perkembangan asuransi di Indonesia diiringi pula dengan peningkatan sengketa klaim asuransi. Wajar apabila klaim asuransi tidak selamanya diterima karena asuransi sendiri adalah suatu perjanjian antara tertanggung dengan penanggung yang memiliki hak dan kewajiban serta adanya perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan dari prinsip-prinsip hukum perjanjian untuk melihat masalah dalam perjanjian asuransi. Penelitian ini menjelaskan tentang keabsahaan perjanjian asuransi berdasarkan hukum perjanjian, menjabarkan permasalahan hukum yang muncul dari perjanjian asuransi serta upaya hukumnya, dan analisis yuridis Putusan MA No. 1987 K/Pdt/2011 tentang kasus penolakan klaim asuransi.

---

The growth of insurance business in Indonesia perceived improved along with the development of Indonesian economy. The presence of insurance is very important to businesses because there is risk in every activity, therefore insurance is important to ensure business continuity. Unfortunately, the development of insurance in Indonesia is followed by an increase in disputes of insurance claims. It is normal if the insurance claim is not always accepted because insurance is an agreement between the insured and the insurer wich has the protection of the rights and obligations of each party. Therefore, we need to review the insurance agreement problems from agreement law principle point of view. This study is to explain the validity of the insurance agreement under the law of agreement, describes the possibility of problems arising from the insurance agreement along the legal efforts, and the juridical analysis of court decisions from Mahkamah Agung No. 1987 K/Pdt/2011."

"Asuransi Kendaraan Bermotor adalah salah satu asuransi yang penting karena memiliki kendaraan pribadi adalah salah satu kebutuhan umum saat ini dan selalu ada risiko yang mungkin terjadi terhadap pemilik kendaraan. Akan tetapi pasti ada masalah timbul mengenai jenis asuransi yang umum ini, penolakan klaim adalah salah satunya. Penelitian ini ingin meneliti masalah tersebut dengan memeriksa salah satu kasus penolakan klaim dalam keputusan Mahkamah Agung Nomor 873 K / PDT / 2011. Penelitian ini menganalisis pertanyaan apakah penolakan klaim pada peralatan mobil yang diasuransikan memiliki dasar hokum yang sesuai dengan polis asuransi dan peraturan asuransi kendaraan bermotor dan bagaimana polis asuransi kendaraan bermotor dan peraturan asuransi kendaraan bermotor mengatur tindakan hukum yang dapat diambil jika perusahaan asuransi menolak klaim tersebut.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim oleh PT Asuransi Sinar Mas tidak memiliki dasar hukum yang substansial sesuai dengan polis dan peraturan asuransi pada umumnya. Oleh karena itu, polis asuransi kendaraan bermotor memberikan pilihan hukum yang dapat diambil oleh tertanggung; pengadilan dan penegakan non-yudisial. Jika proses musyawarah gagal, maka tertanggung harus memilih opsi dari tindakan hukum. Penelitian ini memberikan saran kepada OJK agar secara aktif berpartisipasi dalam pengawasan perusahaan asuransi dan meningkatkan kesadaran hukum antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menggunakan ADR seperti BMAI.

---

Motor Vehicle Insurance is one of the essential insurance because having a personal vehicle is one of the common needs these days and there is risk that possibly occur towards the owner of the vehicle. But, there is an issue arises regarding this type of insurance, claim declination is one of them. This research wants to explore such issue by examine one of the case of claim declination in Supreme Court decision Number 873 K/PDT/2011. This research analyse the question of whether the declination of claim on insured car equipment has a substantial legal basis according to the insurance policy and motor vehicle insurance regulation and how the insurance policies of motor vehicles insurance and motor vehicle insurance regulation regulate the legal action that can be taken if the insurer rejected the claim.

This research use a normative juridical method and it was concluded that the claim declination by PT Asuransi Sinar Mas has no substantial legal basis in accordance with the policy and insurance law in general. Therefore, the policy of motor vehicle insurance gives legal option that can be taken by the insured; judicial enforcement and non-judicial enforcement. If the forum process was failed, then the insured should choose an option of the legal action. This research come to the suggestion that the OJK to be actively participate in the supervision of insurance companies and to increase the legal awareness between disputing parties to use ADR such as BMAI."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di masyarakat maupun di kantor-kantor Notaris. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang mendahului perjanjian jual beli tanahnya. Dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengikatan jual beli ini memuat janji-janji untuk melakukan jual beli tanah apabila persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi.Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah syarat-syarat sahnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, hal-hal yang mengakibatkan suatu pihak dinyatakan melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli dianggap tidak sah menurut hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum, dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/PDT/2006.

---

Land preliminary sale and purchase agreement is commonly found in daily practices, both in public and in notary offices. This agreement is an agreement preceding its land sale and purchase agreement that should be conducted before the Land Deed Official (PPAT - Pejabat Pembuat Akta Tanah). In Article 37, verse (1) of Government Ordinance Number 24 Year 1997 about Land Registration, it can be known that, for the purpose of right transfer of land, an authentic certificate composed by a general officer mentioned as Land Deed Officer appointed by the government is required. Thus, a right transfer of land may not be conducted freely without fulfilling the requirements established by the legal law and order. This preliminary sale and purchase agreement is meant to be as a preceding agreement of the primary intention of all parties to conduct the process of land sale and purchase if the required requirements for that purpose have been fulfilled.

Based on those matters, the problems that will be observed in this thesis are conditions of a legally binding land preliminary sale and purchase agreement, the factors that cause a breach of land preliminary sale and purchase agreement, and lawful protection for the party in loss if the land preliminary sale and purchase agreement is deemed to be not legally binding and therefore null and void, related to the Supreme Court Decision Number 280 K/PDT/2006."

"Surety bond merupakan salah satu produk penjaminan yang umum ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam pelaksanaan proyek untuk menjamin bahwa kontraktor atau principal dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok. Apabila kontraktor wanprestasi maka pihak asuransi akan memberikan ganti kerugian kepada pemberi kerja atau obligee. Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang mungkin timbul mengenai pertanggungjawaban perusahaan asuransi apabila kegagalan principal terjadi karena kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh principal. Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dan menganalisis putusan-putusan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik mengenai surety bond yang seringkali terjadi adalah mengenai pencairan ganti kerugian. Pada umumnya, ketika kontraktor gagal melaksanakan prestasinya maka pihak pemberi kerja (obligee) akan meminta perusahaan asuransi untuk membayar klaim. Meskipun demikian, dalam hal principal mengklaim bahwa pihaknya tidak melakukan wanprestasi, maka perlu dilakukan peninjauan apakah surety bond tersebut bersifat conditional atau unconditional. Hal ini karena implikasi dari sifat surety bond yang tercantum sebagai klausul perjanjian suretyship akan berbeda dalam proses pencairan klaimnya. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dilakukan analisis terhadap kasus yang mengacu pada Putusan Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan bagi para pihak untuk memahami hubungan hukum para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jenis dan sifat surety bond, hal apa yang dimaksud dengan wanprestasi, dan proses pencairan klaim surety bond.

---

Surety bond is one of the common guarantee products offered by General Insurance Companies in project implementation to ensure that the contractor or principal can carry out its obligations in accordance with the main agreement. If the contractor defaults, the insurance company will provide compensation to the employer or obligee. However, there are problems that may arise regarding the liability of the insurance company if the principal's failure occurs due to negligence or default committed by the principal. This thesis uses the Normative Juridical method and is descriptive in nature by using secondary data in the form of literature studies and analyzing related decisions. The results show that the conflict regarding surety bonds that often occurs is regarding the disbursement of compensation. In general, when the contractor fails to perform its performance, the obligee will ask the insurance company to pay the claim. However, in the event that the principal claims that it has not defaulted, it is necessary to review whether the surety bond is conditional or unconditional. This is because the implications of the nature of the surety bond listed as a clause of the suretyship agreement will be different in the process of disbursing the claim. Therefore, this thesis will analyze the case referring to Decision Number 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Based on the results of this research, it is recommended for the parties to understand the legal relationship of the parties, the rights and obligations of the parties, the type and nature of surety bond, what is meant by default, and the process of disbursing surety bond claims."

"Asuransi merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi guna memberikan ganti rugi atas risiko yang mungkin diderita tertanggung. Asuransi jiwa kredit dapat menjadi penanggulangan risiko bagi para pihak apabila debitur meninggal dunia pada saat masa pelunasan utang kepada bank yang nantinya akan dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian. Dalam praktik, seringkali timbul sengketa ketika adanya pengajuan klaim asuransi jiwa kredit dan prinsip utmost good faith merupakan salah satu prinsip perasuransian yang memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Dalam prinsip utmost good faith, diatur bahwa setiap pihak wajib memberikan informasi yang benar ketika akan membuat perjanjian asuransi dan apabila dilanggar mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Debitur untuk membayar utang kredit terhadap Kreditur apabila Perusahaan Asuransi melakukan penolakan klaim atas Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit dan bagaimana penerapan ketentuan Pasal 251 KUHD dalam pertimbangan hukum dan Putusan Hakim dalam sengketa klaim asuransi jiwa kredit pada Putusan No. 20 /Pdt.G/2016/PN.Pdg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder untuk menganalisa data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewajiban Debitur dalam pembayaran sisa utang kredit tetap ada dan akan diwariskan kepada Ahli Warisnya apabila pihak perusahaan asuransi menolak klaim. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada prinsip utmost good faith sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Dari penelitian ini disarankan 1 agar calon tertanggung atau tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi serta Riwayat kesehatan dengan jujur agar tidak menimbulkan permasalahan ketika adanya klaim serta ada baiknya karyawan Bank (Kreditur) diberikan pelatihan mengenai asuransi jiwa kredit agar dalam proses pembuatan perjanjian kredit dapat menjelaskan dengan baik kepada pihak peminjam (Debitur) bahwa jika Debitur meninggal dunia dan pihak perusahaan asuransi menolak klaim, sehingga tidak melunasi sisa utang Debitur, maka sisa utang Debitur akan diwariskan kepada Ahli Waris Debitur, 2 adanya pengaturan lebih lanjut terkait penerapan Pasal 251 KUHD dalam asuransi jiwa kredit serta supaya para hakim diberikan pelatihan mengenai hukum asuransi termasuk prinsip utmost good faith, sehingga hakim akan dapat membuat pertimbangan hukum yang sesuai dengan prinsip-pinsip asuransi termasuk prinsip utmost good faith.

---

Insurance is an agreement between the insurer and the insured, in which the insurer binds themselves to the insured by obtaining a premium to provide compensation for risks that the insured may suffer. Credit life insurance can be a risk countermeasure for the parties if the debtor dies during the debt repayment period to the bank which will be insured by the insurance company in accordance with the agreement. In practice, disputes often arise when filing credit life insurance claims and the principle of utmost good faith is one of the insurance principles that has a very important role in this matter. In the principle of utmost good faith, it is regulated that each party must provide correct information when making an insurance agreement and if it is violated it will result in the cancellation of the insurance agreement. The research questions in this thesis are how is the responsibility of the Debtor to pay debt to Creditors if the Insurance Company rejects claims on the Credit Life Insurance Agreement and how the judge applied the provisions of Article 251 KUHD in legal considerations and the Judge's Decision in disputes over credit life insurance claims in Decision No. 20 /Pdt.G/2016/PN.Pdg. The research method used is normative juridical with the use of secondary data to analyze data qualitatively. The results of the thesis show that the debtor's obligation to pay the remaining credit debt remains and will be passed on to their heirs if the insurance company refuses the claim. The judge’s legal considerations were not based on the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the Criminal Code. From this research it is suggested 1 the insured or the prospective insured fill should fill the Insurance insurance application and medical history honestly so as not to cause problems when there is a claim and for Bank employees (Creditors) to be given training on credit life insurance so that they can explain properly to the borrower (Debtor) in the process of making a credit agreement that if the Debtor dies and the insurance company refuses the claim, does not pay off the remaining debt and the remaining debt of the Debtor will be passed on to the Debtor's Heirs, 2 make an in depth regulation related to the application of Article 251 KUHD in credit life insurance and the judges are given the training on insurance law including the principle of utmost good faith, so that the judges will be able to make legal judgments in accordance with the principles of insurance including the principle of utmost good faith."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith pada peraturan internal PT AXA Mandiri Financial Service Cabang Banjarmasin, yaitu Ketentuan Teknis Klaim Major dikarenakan penolakan klaim yang diajukan oleh ahli waris dari Alm. Rahmani, S.H., yaitu Risma Wardah dan Hanif Azhar pada polis Antara PT AXA Mandiri Financial Services dan Alm. Rahmani, S.H. didasarkan oleh ketentuan internal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan Teknis Klaim Major atau peraturan internal PT AXA Mandiri Financial Service Cabang Banjarmasin sebagai dasar penolakan klaim polis asuransi jiwa dalam Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Bjm dan Putusan No. 50/PDT/2021/PT BJM apakah sudah sesuai dan tepat menerapkan prinsip utmost good faith dan bagaimana Majelis Hakim menerapkan prinsip ini dalam pertimbangan hukumnya sehingga memperoleh amar putusan dalam Putusan No. 3/PDT.G/2021/PN.BJM dan Putusan No. 50/PDT/2021/PT BJM. Penelitian ini, menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. berupa perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal hukum untuk menjawab permasalahan yang timbul dari rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ketentuan Teknis Klaim Major merupakan peraturan yang dibuat oleh PT AXA Mandiri Financial Service Cabang Banjarmasin dalam memproses klaim, dimana memiliki kedudukan sebagai acuan yang memberikan kewajiban kepada PT AXA Mandiri Financial Services Cabang Banjarmasin dalam mengumpulkan fakta-fakta material dan sebagai implementasi dari ketentuan yang terdapat dalam polis asuransi jiwa Alm. Rahmani, S.H. dengan PT AXA Mandiri Financial Services Cabang Banjarmasin. Kemudian, putusan Majelis Hakim pada Putusan No. 3/PDT.G/2021/PN.BJM dan Putusan No. 50/PDT/2021/PT BJM kurang cermat dan tidak menerapkan prinsip utmost good faith sebagaimana yang diatur dalam Pasal 251 KUHD, sehingga putusan yang dihasilkan sangat merugikan perusahaan asuransi yang telah sesuai dan mempunyai dasar untuk menolak klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith in the internal regulations of PT AXA Mandiri Financial Service Banjarmasin Branch, namely the Major Claims Technical Provisions due to the rejection of claims filed by the heirs of the late Rahmani, S.H., namely Risma Wardah and Hanif Azhar on the policy between PT AXA Mandiri Financial Services and the late Rahmani, S.H. based on these internal provisions. This study aims to determine the Major Claims Technical Provisions or internal regulations of PT AXA Mandiri Financial Service Banjarmasin Branch as the basis for rejecting life insurance policy claims in Decision No. 3/PDt.G/2021/PN.Bjm and Decision No. 50/PDT/2021/PT BJM whether it is appropriate and appropriate to apply the principle of utmost good faith and how the Panel of Judges applies this principle in its legal considerations so as to obtain the verdicts in Decision No. 3/PDT.G/2021/PN.BJM and Decision No. 50/PDT/2021/PT BJM. This research, using the juridical-normative method, where the research data mostly comes from literature studies. in the form of legislation, books, articles, and law journals to answer problems arising from the formulation of the problem. The results of this study indicate that the Major Claims Technical Provisions are regulations made by PT AXA Mandiri Financial Services Banjarmasin Branch in processing claims, which have a position as a reference that gives an obligation to PT AXA Mandiri Financial Services Banjarmasin Branch in collecting material facts and as an implementation of the provisions contained in the life insurance policy of Alm. Rahmani, S.H. with PT AXA Mandiri Financial Services Banjarmasin Branch. Then, the decision of the Panel of Judges in Decision No. 3/PDT.G/2021/PN.BJM and Decision No. 50/PDT/2021/PT BJM is less careful and does not apply the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the KUHD, so that the resulting decision is very detrimental to the insurance company which is appropriate and has a basis for rejecting the claim submitted by the insured party."

"Skripsi ini membahas mengenai kegagalan pembayaran klaim karena alasan likuidasi oleh perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Kegagalan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama ini telah memicu terjadinya aksi demo di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Pada skripsi ini, penulis membahas berkenaan dengan kegagalan pembayaran klaim karena alasan likuidasi oleh perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dengan membaginya menjadi tiga buah pembahasan. Pembahasan pertama membahas mengenai pengertian asuransi berdasarkan hasil tinjauan dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, pengertian perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019, target tingkat solvabilitas internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 pengertian risiko, peril, hazard, asuransi jiwa. Kedua, penulis membahas berkenaan dengan asuransi jiwa hingga klaim asuransi. Ketiga, penulis mengenai tanggung jawab pemegang polis ketika terjadi likuidasi, alasan penanggung mengundurkan waktu pelaksanaan pembayaran klaim asuransi. Dalam hal ini dibahas berdasarkan penelitian atas Putusan Nomor 482/PDT.G/2020/PN JKT. SEL antara Alexander Phuk Tjilen melawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berdasar pada bahan hukum utama dengan cara mempelajari hal-hal yang mempunyai sifat teoretis yang berkenaan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum di mana hal-hal tersebut memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di mana dalam hal ini penulis mencapai suatu simpulan bahwa dalam perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, para pemegang polis harus turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

---

This thesis discusses the failure to pay claims due to liquidation by mutual insurance. Failure to pay claims by mutual insurance has triggered a demonstration at the Head Office of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. In this thesis, the author discusses the failure to pay claims for reasons of liquidation by mutual insurance by dividing it into three discussions. The first discussion discusses the definition of insurance based on the results of a review of the Commercial Code and Law Number 40 of 2014, the definition of mutual insurance in Government Regulation Number 87 of 2019, the target level of internal solvency based on Financial Services Authority Regulation Number 1 /POJK.05/2018 definition of risk, peril, hazard, life insurance. Second, the author discusses life insurance and insurance claims. Third, the author discusses the failure to pay claims for reasons of liquidation by mutual insurance, the reasons for the insurer delaying the implementation of insurance claim payments. In this case, it is discussed based on research on Decision Number 482/PDT.G/2020/PN JKT. SEL between Alexander Phuk Tjilen against Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. The method used in this study is normative juridical, namely legal research based on the main legal material by studying things that have the nature of theoretical relating to legal principles, legal doctrines where these things have to do with the problem under study. The data used in this study are secondary data obtained through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Where in this case the authors reach a conclusion that in mutual insurance, the insured must also be responsible for the losses suffered by the mutual insurance Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. "

"Secara praktik, tidak mustahil apabila seorang Agen Asuransi melakukan tindakan-tindakan terlarang demi mengejar komisi. Salah satu modus k ecurangan yang dilakukan oleh seorang Agen Asuransi demi mengejar komisi adalah dengan mengakali sebuah cara agar calon nasabah tidak menyatakan kondisi kesehatan yang sebenarnya ia miliki. Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan misrepresentasi yang dilakukan oleh seorang Agen Asuransi selaku bagian dari pihak penanggung Asuransi. Apabila seorang calon nasabah dinyatakan memiliki kondisi kesehatan yang sehat, maka proses persetujuan polis Asuransi yang akan dilakukan oleh perusahaan Asuransi selaku pihak penanggung juga akan lebih mudah. Semakin cepat permohonan pendaftaran Asuransi yang diajukan oleh calon nasabah, maka akan semakin cepat pula komisi yang akan diterima oleh Agen Asuransi yang melayaninya untuk cair. Seorang Agen Asuransi akan mendapatkan komisi pada saat pihak tertanggung Asuransi membayarkan preminya. Seperti halnya dalam kasus pada Putusan No. 60/Pdt.G/2019/PN Mtr, dimana PT AIA Financial selaku penanggung asuransi tidak menerima klaim asuransi yang diajukan oleh Ny. A selaku istri dari pemegang polis Alm. Tuan B. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa pihak perusahaan asuransi tidak dapat menerima klaim asuransi dari Ny. A karena terdapat kecurangan yang dilakukan oleh agen asuransi yang saat itu melayani Alm. Tuan B. Dengan demikian, skripsi ini akan membahas mengenai Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi terhadap pihak tertanggung apabila penolakan klaim asuransi terjadi akibat kesalahan Agen Asuransi jiwa serta kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama No. 60/Pdt.G/2019/PN Mtr terkait gugatan wanprestasi atas penolakan klaim asuransi dengan hukum perasuransian yang berlaku. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum asuransi yang mengatur mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan penolakan klaim asuransi jiwa, serta pertanggung jawaban perusahaan Asuransi dalam hal Agen Asuransi melakukan kesalahan yang menyebabkan klaim Asuransi yang dilakukan oleh pihak tertanggung ditolak. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan informasi serta pemahaman yang terperinci mengenai hukum asuransi yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha asuransi jiwa. Landasan teori utama yang digunakan dalam skripsi ini adalah prinsip itikad paling baik atau utmost good faith yang mewajibkan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian Asuransi untuk memberikan itikad paling baik dalam memberikan informasi secara jelas dan yang berkaitan dengan objek Asuransi. Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini adalah dengan metode yuridis-normatif, yakni sebuah metode yang meneliti norma-norma hukum yang dijalankan dalam praktik dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In practice, it is not impossible for an Insurance Agent to take prohibited actions in order to pursue commissions. This action is a form of misrepresentation committed by an Insurance Agent as part of the insurer. If a prospective customer is declared to have a healthy health condition, the insurance policy approval process that will be carried out by the insurance company as the insurer will also be easier. The faster the application for insurance registration submitted by prospective customers, the faster the commission that will be received by the Insurance Agent who serves it to be disbursed. An Insurance Agent will get a commission when the insured party pays the premium. As in the case in Decision No. 60/Pdt.G/2019/PN Mtr, where PT AIA Financial as the insurer did not accept the insurance claim submitted by Mrs. A as the wife of the policy holder of the late Mr. B. After being traced, it was found that the insurance company could not accept the insurance claim from Mrs. A because there was fraud committed by the insurance agent who was serving the late Mr. B. Thus, this thesis will discuss the liability of the insurance company to the insured party if the rejection of the insurance claim occurs due to the fault of the life insurance agent and the suitability of the consideration of the Panel of Judges in the first level decision No. 60/Pdt.G/2019/PN Mtr related to the lawsuit for default on the rejection of insurance claims with the applicable insurance law. This research aims to analyze insurance law which regulates the factors that can cause the rejection of life insurance claims, as well as the liability of insurance companies in the event that the insurance agent makes a mistake that causes the insurance claim made by the insured party to be rejected. The author hopes that this thesis can provide detailed information and understanding of insurance law relating to the implementation of life insurance business. The main theoretical basis used in this thesis is the principle of utmost good faith which requires the parties bound in the Insurance agreement to provide the best faith in providing clear information and relating to the object of Insurance. The research method that will be used in writing this thesis is the juridical-normative method, which is a method that examines legal norms that are carried out in practice and their suitability with applicable laws and regulations."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis apa saja tindakan yang diterapkan oleh PTXYZ unit syariah dalam mencapai Risk Based Capital (RBC) dana tabarru? dandalam meningkatkan dana perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku,yakni PMK No.11/PMK.010/2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan studikasus. Metode penelitian bersifat analisis deskriptif yaitu penelitian yangdimaksudkan untuk mendapatkan gambaran analisis tindakan untuk peningkatankesehatan keuangan asuransi kerugian unit syariah PT XYZ yang meliputi analisistindakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai Risk Based Capital (RBC)dana tabarru? dan untuk meningkatkan dana perusahaan. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa melalui tindakan yang diterapkan oleh perusahaan asuransikerugian unit syariah PT XYZ, perusahaan dapat mencapai atau bahkan melebihibatas minimum Risk Based Capital (RBC) dana tabarru? yang diatur dalam PMKNo.11/PMK.010/2011. Selain itu, perusahaan juga mampu meningkatkan danaperusahaan sehingga dapat memenuhi kewajibannya dalam hal menyediakankekayaan yang tersedia untuk qardh dan menjaga solvabilitas sesuai yang diaturdalam PMK No. 11/PMK.010/2011. Namun, terdapat perbedaan yang sangatsignifikan antara proyeksi perencanaan tindakan dengan aktual

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze what are the actions applied by sharia unit PTXYZ in achieving the Risk Based Capital (RBC) of tabarru? funds and in increasingcompany's funds to comply with applicable regulation, namely PMK No.11/PMK.010/2011. This study uses a case study approach. The research method isdescriptive analysis is research that is intended to get an overview of the analysis ofactions for improving the financial health of insurance sharia unit PT XYZ whichincludes analysis of the actions applied by the company to achieve the Risk BasedCapital (RBC) tabarru? funds and to improve the company's funds. The results of thisstudy indicate that through the strategy applied by the insurance company sharia unitXYZ, the company can reach or even exceed the minimum limit of Risk BasedCapital (RBC) tabarru? funds regulated in PMK No.11/PMK.010/2011. Moreover,the company are also able to raise company's funds so that the company can meet itsresponsibility in terms of providing for qardh asset available and maintain thesolvency in accordance regulated in PMK No. 11/PMK.010/2011. However, there isa very significant difference between the planning projection with actual"