Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendesain dan menerapkan struktur biaya yang relevan serta melakukan pricing berdasarkan tarif per jam tiap personil dalam firma X kepada perusahaan jasa hukum. Dimana pada awalnya suatu law firm pada umumnya tidak memiliki pencatatam khusus yang menangani mengenai biaya yang dikeluarkan untuk menangani perkara, serta tidak adanya perhitungan tarif yang dapat dibebankan kepada klien yang menggunakan jasa hukum. Metode yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi biaya apa saja yang timbul dan mengalokasikannya ke tiap perkara yang ada dalam waktu satu tahun, dan mencari rate per hour dari personil yang bertugas yang berasal dari perbandingan biaya yang timbul dengan available hour yang ada. Dari hasil dari desain dan penerapan struktur biaya yang relevan serta melakukan pricing berdasarkan tarif per jam tiap personil dalam firma X ke dalam pencatatan biaya Firma X adalah menjadi lebih teratur dan tepatnya pengalokasian atas biaya ke dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh firma X, terlebih tepatnya pengacara dalam penanganan perkara.

---

This research aims to design and implement the relevant fee structure and conduct pricing based on hourly rates for each personnel in the firm X to legal services company. Where at first a law firm generally does not have a specific record handle on the costs incurred to handle the case, and the absence of tariff calculation can be in charge to clients who use legal services.

The method used is to identify what costs are incurred and allocate it to any existing cases within one year, and looking for a rate per hour of response personnel from the comparison costs incurred by the hour available there.

From the results of design and application of the relevant fee structure and conduct pricing based on hourly rates for each personnel in the firm X to the recording costs Firm X is becoming more regular and precise allocation of the expense into every activity undertaken by firm X, especially precisely lawyer in case handling."

"Angka penerimaan vaksinasi booster COVID-19 di Indonesia masih rendah, yaitu 15.33% dari total sasaran vaksinasi per April 2022. Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat vaksinasi pada masyarakat adalah dengan mengimplementasikan sistem reminder dan recall. Pada penelitian terdahulu, reminder dan recall masih diterapkan pada media tradisional, seperti melalui surat, dan belum diterapkan melalui media modern seperti aplikasi smartphone, khususnya aplikasi pelacakan kontak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangan rancangan sistem reminder dan recall pada aplikasi pelacakan kontak PeduliLindungi menggunakan metodologi Design Science Research (DSR) dengan tiga iterasi serta menerapkan kaidah eight golden rules. Pada iterasi pertama, dihasilkan rancangan berupa prototipe low-fidelity (wireframe) dan pada iterasi selanjutnya dihasilkan rancangan berupa prototipe high-fidelity (clickable prototype). Prototipe yang dihasilkan memiliki tiga fitur utama, yaitu mekanisme reminder dan recall, pendaftaran online vaksinasi booster COVID-19, dan artikel edukasi. Evaluasi pada iterasi pertama menggunakan wawancara, iterasi kedua menggunakan wawancara dan System Usability Scale (SUS), serta iterasi ketiga menggunakan Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ). Pada iterasi kedua, nilai SUS yang diperoleh adalah 71.6 atau “Good (Acceptable)”, sedangkan pada iterasi ketiga, nilai system usefulness, information quality, interface quality dan overall dari PSSUQ adalah 2.456, 2.473, 2.230, dan 2.397, yang menandakan bahwa rancangan telah dibuat dengan baik. Penelitian ini memberikan manfaat berupa kontribusi kepada dua area, yaitu sebagai rujukan implementasi sistem reminder dan recall pada aplikasi pelacakan kontak khususnya PeduliLindungi, serta perbaikan dan pengembangan aplikasi pelacakan kontak menggunakan metodologi DSR.

---

The acceptance rate for COVID-19 booster vaccination in Indonesia remains relatively low, representing 15.33% of the overall vaccination target as of April 2022. Implementing a reminder and recall system is one strategy that has proven effective in increasing vaccination rates in society. In prior research, reminders and recalls were still used in traditional media, such as letters, and had not been integrated into modern media, such as smartphone applications, especially contact tracing applications. Therefore, this study aims to develop a reminder and recall system design for the PeduliLindungi contact tracing application using the Design Science Research (DSR) methodology with three iterations and applying the eight golden rules. The first iteration produces a low-fidelity prototype (wireframe), and the next iteration produces a high-fidelity prototype (clickable prototype). The final prototype has three main features: a reminder and recall mechanism, online registration for COVID-19 booster vaccination, and educational articles. The evaluation in the first iteration employs interviews, the second iteration employs interviews and System Usability Scale (SUS), and the third iteration employs the Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ). The SUS value obtained in the second iteration is 71.6 or "Good (Acceptable)", while in the third iteration, the system usefulness, information quality, interface quality, and overall PSSUQ values are 2.456, 2.473, 2.230, and 2.397, showing that the resulting design has a good quality. This study contributes to two research areas: the implementation of a reminder and recall system in PeduliLindungi contact tracing apps, and the enhancement of contact tracing applications using the DSR methodology."

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas pencatatan beban yang terbagi dua yaitu beban operasi sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 1 ten-tang Penyajian Laporan Keuangan merupakan salah satu subklasifikasi beban da-lam laporan laba rugi komprehensif dimana beban operasi merupakan komponen untuk mendapatkan laba rugi bersih, kemudian beban selanjutnya adalah beban klaim asuransi jiwa sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa yaitu jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi lia-bilitas klaim tersebut. Selain itu evaluasi juga akan bertumpu pada penerapan akuntansi berbasis akrual serta adanya penggunaan akun utang dan piutang antar perusahaan. Metode evaluasi yang dilakukan adalah membandingkan praktik kerja dengan landasan teori yang digunakan. Hasil dari laporan magang ini berupa kes-impulan atas evaluasi pencatatan beban operasi dan beban klaim pada PT PTX apakah sudah sesuai dengan landasan teori dan memberikan rekomendasi untuk PT PTX sesuai dengan hasil evaluasi.

---

This report aims to evaluate the recording of expenses which are divided into two, operating expenses as described in PSAK 1 about the Presentation of Financial Statements is one of the subclassifications of expenses in the statement of compre-hensive income where operating expenses are a component to obtain net income, then the next expense is life insurance claim expenses as described in PSAK 36 about Accounting Life Insurance Contracts, is the number of claims in the process of settlement, including claims incurred but not yet reported, determined based on the estimated liability for these claims. In addition, the evaluation will also rely on the application of accrual-based accounting and the use of inter-company accounts payable and receivable. The evaluation method used is to compare work practices with the theoretical basis used. The results of this report are in the form of conclu-sions on the evaluation of the recording of operating expenses and claims on PT PTX whether they are in accordance with the theoretical basis and provide recom-mendations for PT PTX in accordance with the results of the evaluation."

"Rumah sakit pada masa pandemi berperan penting dalam pencatatan dan pelaporan kasus Covid-19. RSMY, RSHD, dan RS Bhayangkara Bengkulu menjadi rumah sakit rujukan Covid-19 di kota Bengkulu. Kemenkes mengimbau menggunakan aplikasi All Record TC-19 dan RS Online Versi-2 dalam pendataan kasus Covid-19 di rumah sakit. Sistem yang interoperable dibutuhkan dalam percepatan penanganan dan surveilans. Tujuan penelitian, yaitu menilai sistem pencatatan dan pelaporan data Covid-19 guna terciptanya interoperable di RS rujukan kota Bengkulu. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dari wawancara mendalam, observasi, kuesioner, dan telaah dokumen. Terdapat 26 informan dari ketiga rumah sakit dan expert judgement. Hasil penelitian menunjukkan masalah yang terjadi dalam pencatatan dan pelaporan data Covid-19, yaitu penginputan tidak real time dan duplikasi data. Berdasarkan teori RCA, didapatkan keterbatasan SDM, anggaran, infrastruktur, tidak memiliki alur pada sistem pencatatan dan pelaporan, dan belum terinterintegrasi antar aplikasi sehingga menghambat sistem pencatatan dan pelaporan data ini. Pengembangan sistem yang interoperabel pada RS Rujukan Covid-19 di kota Bengkulu belum dapat diterapkan. Solusi dalam sistem ini, yaitu membuat sistem yang terintegrasi antara SIMRS, aplikasi All-Record TC-19, dan RS Online agar terciptanya sistem yang interoperable sehingga mempermudah rumah sakit dalam sistem pencatatan dan pelaporan data Covid-19 di rumah sakit seluruh Indonesia. Pemerintah sangat perlu mengembangkan sistem ini guna peningkatan pelayanan kesehatan.

---

During the pandemic hospitals an important role in reporting and recording Covid-19 cases. RSMY, RSHD and Bayangkara Bengkulu Hospital became Covid-19 referral hospitals in Bengkulu City. The Ministry of Health urges the use of the All Record TC-19 application and the Online Hospital version-2 in collecting data on Covid-19 cases in hospitals. An interoperable system is needed to accelerate handling and surveillance. The purpose of the study was to assess the Covid-19 data recording and reporting system in order to create interoperability at the Bengkulu City referral hospital. Qualitative method using primary data from in-depth interviews, observations, questionnaires and document review. There are 26 informants from the three hospitals and expert judgment. The results of the study show problems that occur in recording and reporting Covid-19 data, namely non-real time input and data duplication. Based on the RCA theory, it is found that there are limited human resources, budget, infrastructure, no flow in the recording and reporting system, and not yet integrated between applications, thus hampering this data recording and reporting system. The development of an interoperability system at the Covid-19 Referral Hospital in Bengkulu City has not yet been implemented. The solution in this system is to create an integrated system between SIMRS, the All-Record TC-19 application and RS Online in order to create an interoperable system that makes it easier for hospitals to record and report Covid-19 data in hospitals throughout Indonesia. The government really needs to develop this system, in order to improve health services."

"Permasalahan pelayanan perizinan pemakaman di DKI Jakarta yang carut marut dikarenakan keterbatasan lahan pemakaman,  sarat akan praktik pungli,  percaloan dan  petak makam fiktif membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman mengimplementasikan e-government dengan membangun sistem pelayanan perizinan pemakaman online. Menggunakan pendekatan postpositivism dan metode kulaitatif, penelitian ini menjawab bagaimana implementasi e-government dalam pelayanan perizinan pemakaman online di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis berbagai faktor yang dapat menghambat implementasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government dalam pelayanan perizinan pemakaman online di DKI Jakarta belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan efisien dalam hal pemberian layanan publik dan prosesnya masih melalui beberapa pintu karena pemberian rekomendasi teknis dari TPU masih dilayanani secara manual meskipun data pemakaman sudah online dan terintegrasi. Selain itu, implementasi pelayanan perizinan pemakaman online menghadapi beberapa tantangan dari aspek teknis, sosial, dan pembiayaan, karena  ketersediaan komputer dan jaringan di TPU dengan luas lahan yang kecil belum memadai, kurangnya akses informasi mengenai pelayanan perizinan pemakaman online masih terdapat kendala baik dalam pengadaan hardware, pengembangan sistem dan juga anggaran untuk pendidikan dan pelatihan.

---

The problem of funeral licensing services in DKI Jakarta is chaotic due to the limitation of burial land, full of extortion practices, brokering and fictitious tomb plots that make the DKI Jakarta Provincial Government through the Parks and Funeral Service implement e-government by developing an online funeral licensing service system. Using the postpositivism approach and the qualitative method, this study answers how the implementation of e-government in online funeral licensing services in DKI Jakarta Province and analyzed various factors that could hinder the implementation. The results show that the implementation of e-government in online funeral licensing services in DKI Jakarta cannot be said to be effective and efficient in terms of providing public services and the process is still through a number of doors because the technical recommendations from TPU are still manually serviced despite burial data already online and integrated. In addition, the implementation of online funeral licensing services faces several challenges from the technical, social, and financing aspects, because the availability of computers and networks in TPU with small land area is inadequate, lack of access to information regarding online funeral licensing services is still a problem in the procurement of hardware, system development and also the budget for education and training."

"ABSTRAKAkta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundangoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempatakta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Salah satu fungsiakta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alatpembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya sertasekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam aktatersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenarandari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yatiu aktatersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lainyang dapat membuktikan sebaliknya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat danterpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalamkehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidangperbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktiantertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnyatuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial,baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik, makaakan menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum,dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

---

ABSTRACTAuthentic deed is deed that made in the form specified by law or before a publicofficer authorized to do it, in place of deed is made (Article 1868 KUHPerdataand Article 165 HIR). One of the important functions of deed is as a means ofverification. Authentic deed is verification tool that is perfect for both parties andthe heirs and all persons who obtained the rights from what is published behalf thedeed. Authentic deed is evidence that the binding means that the truth of thematters of deed in writing must be approved by the judge, so that deed is regardedas correct for the truth that no other party who can prove otherwise. Authenticdeed as authentic evidence and most have fullest an important role in everyrelationship in the legal community life. In a variety of business relationships, theactivities in the field of banking, land, social activities, and others, the need for awritten verification of authentic deed is increasing in line with the growingdemands of rule of law will be in a range of economic relations and social, both atthe national, regional, and global. Through the authentic deed, it will clearlydefine the rights and obligations, ensure legal certainty, and it is also expected of adispute can be avoided."

"Lembaga catatan sipil adalah lembaga yang berfungsi untuk mencatatkan suatu peristiwa hukum seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, yang merupakan bagian dari hukum perdata. Oleh karenanya lembaga Catatan Sipil merupakan lembaga yang sama pentingnya dengan Notaris yang karena kewenangannya mengeluarkan akta autentik yang diatur dalam undang-undang.Namun fungsi dari Lembaga catatan sipil hingga saat ini belum diatur dalam satu perundang-undangan yang bersifat unifikasi dan masih mendasarkan pada pembagian penggolongan penduduk Indonesia menurut pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) dan penerbitan akta catatan sipil juga masih menggunakan peraturan perundangan dari pemerintahan kolonial Belanda yang sampai saat ini belum ada penggantinya, karena secara hukum masih berlaku sesuai dengan Aturan Peralihan Pasal I Undang Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah fungsi Lembaga Catatan Sipil telah berubah, sehingga bukan merupakan lembaga yang berfungsi di bidang hukum keperdataan melainkan telah menjadi wilayah hukum Publik dan tidak sesuai dengan isi Pasal 7 ayat 1 dari Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kewenangan bidang Peradilan adalah kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak boleh diserahkan ke Pemerintah Daerah, maka konsekuensinya lembaga Pemerintah Daerah yang menerbitkan akta tidaklah berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena akta Autentik yang diterbitkan haruslah oleh Pejabat yang mempunyai Kewenangan, dalam hal ini Kepala Lembaga milik Pemerintah Daerah yang menerbitkan akta autentik tidak berwenang akibatnya aktanya juga tidak autentik."