Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas permasalahan hukum yang terjadi dari pemekaran daerah, khususnya permasalahan pada penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya. Penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya sudah diatur jangka waktu maksimalnya yaitu satu tahun namun pada kenyataannya penyerahan ini dapat memakan waktu selama bertahun-tahun karena tidak adanya kepastian hukum dari peraturan yang ada di Indonesia. Permasalahan hukum penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekaran akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

---

This thesis discusses the legal issue of regional expansion, particularly the issue in assets handover from parent region to region of the result of expansion. The period of assets handover from parent region to region of the result of the expansion is maximum one year and it is regulated by the law. But in fact, this handover can be last for years because there is no legal certainty from Indonesian law. This legal issue will be analyzed based on the laws and regulations in Indonesia."

"Tesis ini membahas konsep hukum mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi pembeli lelang yang beritikad baik. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pembeli lelang di sini, berarti bahwa barang yang dibelinya melalui lelang itu seharusnya bebas dari tuntutan pihak ketiga, pembeli lelang mempunyai hak penuh atau hak absolut atau hak kebendaan atas barang lelang terkait, seperti hak milik atau hak kebendaan lainnya yang dapat dipertahankan terhadap gugatan dari siapapun.Penelitian ini difokuskan kepada perlindungan hukum bagi PT. Bumijawa Sentosa sebagai pembeli lelang yang beritikad baik dalam sengketa lelang Gedung Aspac dengan PT. Mitra Bangun Griya (sebagai pihak yang merasa berhak atas Gedung Aspac yang dilelang BPPN). Adapun tindakan BPPN yang melakukan penawaran umum (lelang) secara langsung tanpa meminta bantuan Kantor Lelang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia dan apabila dipermasalahkan secara hukum maka penjualan Gedung Aspac dapat dibatalkan karena penjualan tersebut tidak sah dan cacat hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif dengan tipologi penelitian preskriptif.Hasil penelitian adalah perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi PT. Bumijawa Sentosa dalam memperoleh Gedung Aspac yang telah dibelinya ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya eksekusi Gedung Aspac oleh PT. Bumijawa Sentosa berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung baik dalam tingkat Kasasi maupun pada saat Peninjauan Kembali yang semua putusannya telah memenangkan PT. Bumijawa Sentosa dan mengesahkan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh BPPN.This thesis discusses about the legal concept of the legal protection and legal certainty for the good faith purchaser in the auction. Legal protection and legal certainty for the purchaser here, mean that goods which was bought through such auction was supposed to be free from any claims of third parties, purchaser has the full rights or absolute rights or rights over auction-related goods, such as property rights or rights of other material that can be defended against a claim from anyone.

This research is focused on the legal protection for PT. Bumijawa Sentosa as the good faith pruchaser in auction disputes of Aspac Building with PT. Mitra Bangun Griya as the party who feels entitled over Aspac Building which has been auctioned by BPPN. BBPN?s action which conduct direct public offering (auction) of Gedung Aspac without asking assistance of the Auction Office is against the prevailing laws and regulations in Indonesia and should this action is disputed from the legal side then such sale may be annuled since such sale is not valid and legally flawed. This research uses normative qualitative research with prescriptive typology research.

The result of this research is legal protection and legal certainty for PT. Bumijawa Sentosa in obtaining Aspac Building which has already been bought as indicated from the executions that have been done by PT. Bumijawa Sentosa based on the decrees that have been rendered by the Panel of Judges in District Court, High Court and Supreme Court both in the Cassation level as well as on the Civil Review, whereby all of the said decrees have been rendered in a favor of PT. Bumijawa Sentosa and ratifying the auction process which has been conducted by BPPN."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum terkaitkebutuhan rekomendasi bagi penanam modal asing (studi kasus atas PT X) dalam melakukan perubahan hak atas saham. Bahwa Salah Satu prinsip penanaman modal di Indonesia adalah memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal baik dalam negeri maupun asing. Adapun dalam pelaksanaan penanaman modal di bidang pertambangan, PT X mendapatkan kendala yang mensyaratkan kebutuhan persetujuan dalam bentuk Surat Rekomendasi untuk melakukan perubahan hak atas saham. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan lebih lanjut mengatur bahwa yang dapat mengajukan kebutuhan persetujuan tersebut adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT X yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak berhak mendapatkan rekomendasi yang dibutuhkannya untuk merubah hak atas saham dalam perusahaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuatcatatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTThis study aimed to find out how the legal basis regarding the requirement ofrecommendation for foreign direct investment (case study of PT X) for conducting changes of rights of shares. Whereas one of the fundamental law for investment in Indonesia is providing legal certainty both for local and foreign investor. Whereas in the implementation of investment in mining sector, PT X face obstacles which required them to obtain approval in the form of recommendation for changing company's rights of shares. In Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 27 of 2013 concerning the Procedure and Determination of Divestment of Shares Price and Change of Mining Investment stated that the party which has the right to obtain recommendation is company who owned Mining License. In connection with that regulation, PT X who not yet obtains Mining License can not obtain recommendation for changing company's rights of shares. This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. In this research, datacollection techniques used are literature studies, namely by analyzing courtdecisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated"

"BUMN seharusnya memiliki holding company untuk menciptakan kemandirian dan bersaing di dunia internasional. Hal ini disebabkan kepemilikan Negara oleh Kementerian BUMN memiliki rentan benturan kepentingan terhadap pengurusan dan pengelolaannya. Melalui ini, BUMN menjadi kuat secara kelembagaan dan profesional dan Notaris untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model HoldingBUMN yang sesuai dengan karakteristik hukum di Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum dan kemandirian sebagai badan hukum serta menganalisis peranan Notaris dalam pembentukannya berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan.Tesis ini menggunakan bentuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakni menelusuri asas-asas hukum kemudian dibuat interpretasi terhadap peraturan hukum umum kemudian menguji hasil interpretasi. Bentuk ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan membaca, mengutip, dan menganalisa yang berhubungan dengan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, model HoldingBUMN yang sesuai adalah Persero, dimiliki penuh oleh Negara melalui penyertaan modal negara yang berasal bukan dari kekayaan negara, kegiatan usaha investasi, holding kombinasi, internal concentrated blockholder model, model tersentralisasi, dan model kontinental. Kedua, peranan Notaris adalah pembuatan akta autentik pendirian baru atau perubahan anggaran dasar, meneliti keabsahan penyelenggaraan RUPSLB dan memberikan penyuluhan hukum untuk mendukung BUMN memupuk keuntungan dan mewujudkan kemakmuran rakyat

---

State owned Enterprises should have a holding company to create independence and compete internationally because State ownership by the Ministry of SOEs has vulnerable conflict of interest. Through this, SOEs could be strong institutionally and professionally and Notary is ensuring orderliness, certainty, and legal protection which is in essence of truth and justice. This research aims to be able analyze the SOE holding model in accordance with the legal characteristics in Indonesia in realizing legal certainty and independent as entities and to analyze the role of Notary on its establishment based on theory and law.This thesis used the form of library research that is juridical normative, through tracing the principles of law and then made interpretation of rule of general law followed by examination of result of interpretation. This form is conducted to obtain the necessary data by reading, quoting, analyzing everything related to the object of research. The results showed First, the SOE Holding model is Persero, its capital is fully owned by the State through equity participation derived from separated state assets, investment activities, a combination holding, an internal concentrated blockholder, centralized model, and continental model. Secondly, the role of Notary is making of the authentic deed of new establishment or amendment of articles of association, examining validity of Extraordinary General Meeting and giving legal counseling to support SOEs on foster profits and realize the greatest prosperity of people of Indonesia."

"ABSTRAKPotensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sangat menarik bagiinvestor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. UU No. 1 Tahun 2014tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil membuka kesempatan penanaman modal asing dipulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dengan persyaratantertentu dan izin Menteri Kelautan dan Perikanan. Tesis ini membahas kepastianhukum penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun2014. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkanbahwa, dibukanya kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecilberdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 perlu dukungan aturan pelaksana undangundangtersebut khususnya terkait perizinan, karena implementasi perizinan PMAdi pulau-pulau kecil belum optimal. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2014,sudah terdapat investor asing yang menjalankan usahan pemanfaatan pulau-pulaukecil dengan hanya memiliki izin prinsip dan izin usaha, ataupun perjanjiandengan pemerintah daerah. Di sisi lain, adanya calon-calon investor asing yangberminat berinvestasi di pulau-pulau kecil, memerlukan kepastian hukum untukmelaksanakan ketentuan penanaman modal asing di pulau-pulau kecilsebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 2014.

---

ABSTRACTIndonesian coastal areas and small islands are very potential assets to attractforeign investors to make investment in Indonesia. Law of The Republic ofIndonesia Number 1 of 2014 about The Changes to The Law Number 27 of 2007on Management of Coastal Areas and Small Islands gives opportunities to foreigndirect investment on small islands and their surrounding waters, with certainrequirements and permits from the Minister of Marine Affairs and Fisheries. ThisThesis elaborates the legal certainty of foreign direct investment on small islandsgoverned by Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014. The studywhich used a normative juridical method suggested that the emergingopportunities of foreign direct investment on small islands governed by Act 1 of2014 needs to be supported by the implementing rules of the Law, particularlythose related to the licensing, since the implementation of foreign directinvestment licensing on small islands is not yet optimal. Prior to the enactment ofThe Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014, there had already beenforeign investors doing their business on the utilization of small islands using only?principle licenses‟ and ?business licenses‟, or agreements with local governments.On the other hand, the emerging interest of prospective foreign investors to investon small islands needs a legal certainty for their continuing process to complywith the provisions of foreign direct investment on small islands as required bythe Law Number 1 of 2014."

"Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengatur mengenai proses persetujuan pengalihan Partisipasi Interes dan perubahan saham terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dimana ketentuan peralihan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 menyatakan bahwa permohonan pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham Kontraktor yang telah diajukan sebelum berlakunya Permen ini wajib diproses sesuai dengan ketentuan dalam Permen ini. Hal tersebut menunjukan bahwa Permen ini selain berlaku untuk permohonan Pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham untuk Kontrak Kerja Sama yang akan disepakati kedepan, juga berlaku untuk permohonan Pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham kebelakang yang Kontrak Kerja Samanya telah disepakati bersama. Oleh karenanya, mengakibatkan pengesampingan Kontrak Kerja Sama sehingga terjadinya ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang sudah disepakati sebelum berlakunya Permen ESDM No. 48 Tahun 2017.

---

The government has been issued Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017 on Business Supervision within the Energy and Mineral Resources Sector, which regulates the approval process on the transfer of Participating Interest and changes to shares towards the Contractor to a Cooperation Contract of the management of upstream oil-and-gas in Indonesia, where in the transitional provisions of Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017 stated that any application for transfer of Participating Interest or changes in the Contractor's shares which has been submitted prior to the enforcement of this Ministerial Regulation shall be processed in accordance with the provisions under this Ministerial Regulation. This indicates that this Ministerial Regulation is not only applied to the application for transfer of Participating Interest or changes to shares for the Cooperation Contract to be agreed to in the future, but also applies to the application for transfer of Participating Interest or changes to shares which the Cooperation Contract has been mutually agreed upon previously. Therefore, it caused waiver of the Cooperation Contract, so that legal uncertainty arises regarding the implementation of the Cooperation Contract which has been agreed upon prior to the enforcement of the Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017."

"ABSTRAK Surety bond sebagai salah satu produk asuransi yang diterbitkan perusahaan asuransi umum selaku surety secara konsep hukum merupakan suatu perjanjian pertanggungan borgtocht yang diberikan oleh surety tanpa mewajibakan adanya jaminan kebendaan. Dalam surety bond, surety menjamin pelaksanaan kewajiban principal kepada obligee. Sebagai konsekuensi dari borghtocht, maka perusahaan asuransi umum selaku surety memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi recovery atas klaim yang telah dibayarkan kepada obligee yang mana hak tersebut telah diperjanjikan dalam suatu Indemnity Agreement yang dibuat oleh principal. Saat usaha surety bond semakin berkembang, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ldquo;UU No. 1/2016 rdquo; dalam rangka memperkuat dasar hukum atas peraturan tentang penjaminan yang komprehensif sehingga menjadi rujukan dalam menyelenggarakan penjaminan. Dalam UU No. 1/2016 pemerintah juga memberikan kewenangan kepada perusahaan penjamin untuk menyelenggarakan usaha surety bond, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan perusahaan asuransi umum yang telah lebih dahulu menyelenggarakan usaha surety bond setelah diundangkan UU No. 1/2016. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya ada ketidakpastian hukum pada surety untuk mendapatkan ganti rugi recovery dari principal yang pada dasarnya disebabkan karena tidak adanya jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi oleh surety dalam tahapan recovery. Sebagai solusi, maka sebelum menerbitkan surety bond, surety mensyaratkan adanya personal guarantee yang menjamin pelaksanaan kewajiban principal membayar ganti rugi kepada surety. Setelah diundangkan UU No. 1/2016, pada faktanya tidak menghapuskan kewenangan perusahaan asuransi umum dalam menyelenggarakan usaha surety bond. Perusahaan asuransi umum tetap dapat menyelenggarakan usaha surety bond sesuai peraturan dalam perasuransian.Kata Kunci : Surety Bond, Recovery, Indemnity Agreement, Personal Guarantee, Penjaminan.

---

ABSTRACT As one of insurance product that issued by general insurance company as surety, surety bond has legal concept as a guarantee agreement borgtocht given by a surety without requiring collateral object. In surety bond, surety guarantees the performance of principal rsquo s obligations to the obligee. As a consequence of borgtocht, a general insurance company as a surety reserves the right to get a recovery of a claim that has been paid to a obligee and such right have been contracted in an Indemnity Agreement made by the principal. In accordance with the report of Indonesian General Insurance Association AAUI , surety bond production has increased in several years due to the high demand of a guarantee. However, amid the development, the Government issued Law No. 1 of 2016 regarding Guarantee Law No. 1 2016 in order to strengthen the legal basis for a comprehensive guarantee regulation, thus it becomes a reference in conducting the guarantee business. In Law No. 1 2016 the government authorizes the guarantor company to conduct surety bond business, this further raises question about the authority of general insurance company that have previously conducted surety bond business after promulgation of Law No. 1 2016. This research is descriptive by using normative juridical method. The results show that in the implementation there is legal uncertainty on surety to obtain compensation recovery from the principal. The uncertainty is basically caused by the absence of material assurance that can be executed by surety in the recovery phase. As a solution to the problem before issuing surety bond, surety requires a personal guarantee that guarantees the implementation of principal obligation to pay compensation to surety. This at least increases legal certainty for surety to obtain compensation from the principal. After enactment of Law No. 1 2016, this law does not eliminate the authority of general insurance company in conducting surety bond business. However, general insurance company still reserves the right to conduct surety bond business in accordance with the regulations in the insurance and with due regard to the provisions of Law No. 1 2016.Keywords Surety Bond, Recovery, Indemnity Agreement, Personal Guarantee, Guarantee."

"Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui kapan lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan bagi pemegang hak jaminan atas resi gudang. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak jaminan atas resi gudang dan bagaimana akibat hukum terhadap penerima hak jaminan atas resi gudang apabila pembebanan hak jaminan resi gudang tidak diberitahukan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan studi dokumen dan memperoleh data dari wawancara kepada narasumber atau informan sebagai pendukung data sekunder. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris. Kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang adalah pada saat dilakukannya pemberitahuan oleh penerima hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang karena pada saat dilakukan pemberitahuan pusat registrasi pada saat itu juga setelah menerima berkas dengan lengkap melakukan pencatatan dalam buku daftar pembebanan hak jaminan resi gudang dan menerbitkan bukti konfirmasi pencatatan pemberitahuan. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat yaitu pada saat dilakukannya pendaftaran. Pemberitahuan dan pendaftaran yang terdapat pada jaminan fidusia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi ketentuan asas publisitas dalam jaminan kebendaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus dibuat dengan jelas dan lengkap, selain itu untuk menghindari terjadinya kelalaian pusat registrasi dalam melakukan penatausahaan tertutama berkaitan dengan kegiatan pencatatan pembebanan jaminan resi gudang, perlu diberikan sanksi yang keras agar kepentingan penerima hak jaminan atas resi gudang dapat terlindungi dan tertatausaha dengan baik.

---

This thesis is aimed at finding out when security right to a warehouse receipt is created, thus obtaining perfect security obligation which provides protection for the holders of security right to a warehouse receipt. The issues studied in this thesis are the legal certainty on the creation of security right to a warehouse receipt thus obtaining perfect security which provides legal protection for the holders of security right to a warehouse receipt and the legal consequences for the beneficiary of security right to a warehouse receipt if the encumbrance of security right to the warehouse receipt is not notified to the registration center and the warehouse operator.

The research method used in this thesis is normative juridical research, namely literature research by document review and obtaining data from interview with source persons or informants in order to support the secondary data. The typology used in this research is explanatory. Legal certainty on the creation of security right to a warehpuse receipt is established at the time of notification by the beneficiary of security right to the registration center and warehouse operator because at the time of notification, the registration center, after receiving complete documents, registers in the registry of encumbrance of security right to a warehouse receipt and issues evidence of confirmation of notification registry. Article 14 paragraph (3) of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security states that fiduciary security is created on the same date as the date of registry of fiduciary security. Notification and registration of fiduciary security has the same purpose, namely complying with the principle of publicity in material security.

The result of the research suggests that in order to prevent different interpretation of law and regulation, a law must be drafted clearly and completely. In addition, in order to prevent negligence by the registration center in administration, especially in relation to the registry of encumbrance of the security right to a warehouse receipt, strict sanctions need to be imposed hence the interest of the beneficiary of security right to a warehouse receipt may be protected and administered properly."

"Secara normatif perluasan kewenangan baru Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sudah jelas pengaturannya dan dapat diimplementasikan, namun dalam prakteknya di lapangan kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) butir f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak dapat dilaksanakan pendaftarannya pada Badan Pertanahan Nasional, dengan tidak dapat didaftarnya akta tersebut pada Badan Pertanahan Nasional maka timbul permasalahan, yaitu Bagaimana kepastian hukum terhadap akta yang berkaitan dengan pertanahan yang seharusnya dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetapi dibuat oleh atau dihadapan notaris? dan Bagaimana kepastian hukum akta Notaris yang berkaitan dengan pertanahan berdasarkan hukum tanah nasional?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu untuk menggambarkan atau memberikan data mengenai akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang berkaitan dengan pertanahan. Kepastian hukum terhadap akta Notaris yang berkaitan dengan pertanahan harus dikaji berdasarkan tiga aspek hukum, yaitu aspek hukum privat, aspek hukum publik dan aspek hukum tanah nasional. Berdasarkan hukum privat akta tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak karena hukum privat mengatur kepentingan perorangan (bij zondere belangen), dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dimana kedua-duanya sebagai anggota masyarakat. Dari aspek hukum publik maka akta notaris yang berkaitan dengan pertanahan tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah apabila tidak didaftarkan dalam daftar-daftar umum yang diselenggarakan oleh Lembaga/Badan/Instansi publik untuk dapat dipublikasikan kepada masyarakat umum (publik) guna terpenuhinya asas publisitas sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan mengenai data fisik atau data yuridis yang diumumkan. Pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan dalam hukum tanah nasional hanya memberikan kewenangan kepada PPAT bukan Notaris karena PPAT adalah pejabat umum yang merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem administrasi hukum pertanahan/ keagrariaan Indonesia yang bersumber pada filosofi, teori-teori, ajaran serta asas-asas hukum pertanahan adat, sedangkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti perbuatan hukum atas tanah yang bersumber pada filosofi, teoriteori, ajaran serta asas-asas hukum pertanahan barat (BW).

---

Normatively extention of the new authority in composing or creating the Notary deed relating to land is clear the settings and can be implemented, but in practice in the field the authority to make a deed relating to land in accordance with Article 15 paragraph (2) point f of Law Number 30 Year 2004 about the Notary can not be implemented for registration on the National Land Agency, the deed can not be registered at the National Land Agency then raised the question, namely How legal certainty to the deed relating to land should be made by or before the official maker of Deed Land (PPAT) but made by or before a notary? How about legal certainty and the Notary deed relating to land under the national law of the land?. The research method used in this paper is the study of juridical normative literature, which is to describe or provide data on the deed made by or before a Notary related to land. Legal certainty to the Notary deed relating to land should be assessed according to three aspects of the law, the legal aspects of private, public and legal aspects of the legal aspects of national land. Under the deed of private law can give legal certainty to the parties because the private law to set the interests of individuals (bij zondere belangen), desired by the interested parties and have a legal relationship between people with each other where both as members of society. From the aspect of public law the deed relating to land can not give legal certainty to holders of rights on a land parcel if it is not registered in the lists of commonly held by the Institution/Agency/Public Agency to be published to the general public (public) to fulfillment of the principle of publicity so as to provide an opportunity for interested parties to claim objections both physical and juridical data are announced. Deed relating to land in the national land law only authorizes the PPAT is not a Notary, because they public officials which is a fundamental requirement in the administrative system of land law/agraria Indonesia which is based on the philosophy, theories, teachings and principles of land law customary land law, while the Notary is a public official authorized to make the evidence in legal acts on land which is based on the philosophy, theories, teachings and principles of Anglo Saxon Law (BW)."

"Penelitian ini fokus terhadap Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (judicial review on the legality of regulation). Asas Contrarius Actus digunakan dalam pola putusan judicial review di Mahkamah Agung, sesuai dengan PERMA No 01 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (2) memiliki jangka waktu 90 hari dari putusan judicial review dan dinyatakan tidak ada kekuatan hukum jika tidak dilaksanakan. Dalam Proses eksekusi putusan yang bisa dilakukan dalam pengeksekusian dalam proses eksekusi putusan Mahkamah Agung Hal itu dapat berpotensi mengakibatkan proses tindak lanjut tidak ideal yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menindak lanjuti putusan Mahkamah Agung dari norma yang sudah dibatalkan. Maka hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dari putusan judicial reviewMahkamah Agung terkait. Bentuk Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Dalam konteks ini penulis juga melakukan analisis dengan metode perbandingan dengan beberapa negara dan mencari informasi penting dari narasumber yang penulis lakukan dengan mekanisme wawancara untuk memperkuat penelitian ini. Hasil penelitian ini merujuk terhadap eksekusi putusan judicial review yang masih kurang diterapkan secara ideal sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Harusnya putusan judicial review di Mahkamah Agung dapat memiliki kekuatan hukum yang terikat atau berlaku final and binding sejak putusan dibacakan sehingga judicial review Mahkamah Agung dapat mengakibatkan harmonisasi dari Peraturan Perundang-undangan akan tercederai. Maka daripada hal itu, Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan eksekusi putusan dengan tidak ideal harus diberikan teguran dan sanksi yang dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki fungsi dalam menjaga harmonisasi produk Peraturan Perundang-undangan. Hal itu dilakukan agar tujuan dari hukum mengenai keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai dengan maksimal dan meminimalisir penyalahgunaan tindak lanjut putusan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat dan mengeluarkan produk Peraturan Perundang-undangan tersebut.

---

This research focuses on the Supreme Court in conducting judicial review on the legality of regulation. The Contrarius Actus principle is used in the pattern of judicial review decisions in the Supreme Court, in accordance with PERMA No. 01 of 2011 Article 8 Paragraph (2) which has a period of 90 days from the judicial review decision and is declared to have no legal force if it is not implemented. In the process of executing decisions that can be carried out in the process of executing decisions of the Supreme Court. This can potentially result in an imperfect follow-up process carried out by State Administrative Officials in following up on decisions of the Supreme Court from norms that have been canceled. So this can lead to legal uncertainty from the judicial review decision of the relevant Supreme Court. The form of research used is normative juridical with qualitative analysis methods. In this context the author also conducted an analysis using a comparative method with several countries and sought important information from sources which the author did with an interview mechanism to strengthen this research. The results of this study refer to the execution of judicial review decisions which are still not implemented ideally, causing legal uncertainty. The judicial review decision at the Supreme Court should have binding legal force or be final and binding since the decision was read so that there is legal certainty in it. Misuse in the follow-up process of the judicial review decision of the Supreme Court can result in harmonization of laws and regulations. Therefore, instead of that, State Administrative Officials who carry out decisions that are not ideal must be given a warning and sanctions that are reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia which has a function in maintaining the harmonization of Legislation and Regulation products. This is done so that the objectives of the law regarding legal justice, legal certainty, and legal benefits can be achieved maximally and minimize the misuse of follow-up decisions made by State Administrative Officials who make and issue the products of the Legislation."