Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu usaha pemerintah sebuah negara untuk memperbaiki tingkat kesehatan penduduknya adalah melalui pengalokasian belanja dalam fungsi kesehatan. Hasil dari studi terdahulu mengenai pengaruh dari belanja kesehatan pemerintah terhadap indikator kesehatan yang berbeda-beda menimbulkan dugaan adanya keterlibatan dari korupsi. Penelitian ini menguji hipotesis mengenai signifikansi pengaruh belanja kesehatan pemerintah serta tingkat korupsi terhadap angka morbiditas sebagai representasi indikator kesehatan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode regresi panel berdasarkan data tingkat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 dan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan pemerintah secara signifikan mempengaruhi angka morbiditas, sementara tingkat korupsi belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap angka morbiditas.

---

One of the efforts made by the government to increase a country’s health indicators is by the allocation of health function expenditure. Different arguments from previous studies regarding the relationship between government health expenditure and health indicators results in a presumption of the involvement of corruption. This research tries to analyze the impact of government health expenditure and the level of corruption on morbidity rate as a representation of health indicator in Indonesia. Using panel regression method based on the district/municipality level data from 2008 and 2010, this research shows that there is a significant impact of government health expenditure on morbidity rate. On the other side, the level of corruption doesn’t show a significant impact on morbidity rate."

"Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 diketahui AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia adalah 32 kematian per 1000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target RPJMN 2015 – 2019 yang menargetkan AKB tahun 2019 sebesar 24/1000 kelahiran hidup, dan target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan AKB tahun 2030 sebesar 12/1000 kelahiran hidup. AKB tersebut menunjukkan peningkatan derajat kesehatan anak di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat mengancam kelangsungan hidup anak di Indonesia. Selain itu, menurut Bank Dunia, pengalokasian anggaran bidang kesehatan belum maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk pengaruh realisasi pengeluaran kesehatan pemerintah daerah terhadap angka kematian bayi di Indonesia. Penelitian ini juga melibatkan beberapa variabel yaitu pengeluaran kesehatan, jumlah persalinan ditolong tenaga kesehatan, pendidikan wanita, pemberian vaksin tetanus toksoid serta jumlah penduduk perdesaan. Hasil penelitian diketahui pendidikan wanita dan persalinan ditolong tenaga kesehatan merupakan faktor yang signifikan terhadap kematian bayi. Penelitian ini menyarankan agar alokasi anggaran kesehatan pemerintah berfokus pada program kesehatan untuk mencapai tujuan SDGs. Selain itu, peningkatan sarana prasarana kesehatan di perdesaan.

---

Based on the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) in 2012, IMR (Infant Mortality Rate) in Indonesia was 32 deaths per 1000 live births. This number was still far from the 2015 - 2019 RPJMN goals that mention IMR dropped to 24/1000 live births by 2019, and the Sustainable Development Goals (SDGs) targeted the IMR reduced to 12/1000 live births by 2030. The IMR shows that improving children's health status in Indonesia is not as expected, and can threat the survival of children in Indonesia. In addition, according to the World Bank, the allocation of health budget has not been maximized. This research was conducted to influence the realization of health expenditure of local government to infant mortality rate in Indonesia.

The study also involved several variables namely health expenditure, number of deliveries assisted by health personnel, female education, tetanus toxoid vaccine and the number of rural population. The results of the research that female education and childbirth assisted by health personnel are significant factors to degrade infant mortality rate. This study suggests that government health budget allocations are focusing on health programs to achieve the objectives of the SDGs. In addition, improvement of health infrastructure in rural areas needs to be develop."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui peran pengeluaran pemerintah (baik secara porsi maupun secara pengelolaan belanja di pemerintah) dan masyarakat terhadap pembangunan manusia dan dimensinya di Indonesia. Penelitian menggunakan data panel tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2008-2011, yang diestimasi menggunakan metode efek tetap dengan estimator Generalized Least Square.Hasil estimasi menunjukkan bahwa porsi belanja pendidikan dan kesehatan pemerintah kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia. Tingkat birokrasi pendidikan dan tingkat pengambil kebijakan belanja kesehatan kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia. Porsi konsumsi pendidikan rumah tangga mempengaruhi positif, sedangkan konsumsi kesehatan kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia dan dimensinya di Indonesia.

---

ABSTRACT

This study aims to determine the role of government spending (both in portion and in management in government spending) and households spending on human development and its dimensions in Indonesia. This study uses provincial panel data during 2008-2011 in Indonesia, which is estimated using fixed effects method with Generalized Least Square estimator.

The results showed the share of government?s education and health spending has less impact positively on human development. Bureaucracy?s level in education and level of health policy makers in government spending have positive effect on human development. Share of education?s consumption have positive impact, while health?s consumption have less impact on human development in Indonesia."

"Desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adanya desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan belanja daerah di Indonesia, salah satunya pada bidang kesehatan. Peningkatan belanja kesehatan diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan, yang digambarkan oleh angka kematian bayi. Dengan menggunakan data tingkat provinsi dari tahun 2002-2012 dan menggunakan metode data panel, penelitian ini menemukan bahwa belanja kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi. Selain itu rasio tenaga kesehatan per infrastruktur layanan kesehatan juga berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi.

---

Fiscal decentralization increases cash transfer from central to local government. It also increases local government spending, which include health spending. An increases in health spending is expected to improves health status, which indicated by infant mortality rate. Using state data from 2002-2012 and using panel data estimation, this research find that municipal and state level health spending has negative impact towards infant mortality rate. In addition, number of health worker over health infrastructure also has negative impact towards infant mortality rate."

"[Tesis ini bertujuan untuk menganalisa dampak dari belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menggunakan data panel yang meliputi 28 provinsi selama periode 2003 sampai dengan 2013. Studi dalam tesis ini memanfaatkan tes kausalitas dan analisis pooled ordinary least square (OLS). Hasil dari tes kausalitas menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil dari analisis OLS menunujukkan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan dankesehatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Hasil studi dalam tesis ini konsisteen dengan hasil-hasil studi empiris sebelumnya;The paper studies the effect of government education and health expenditure on economic growth in Indonesia, using panel data from 28 provinces covering the period 2003 to 2013. This study utilizes causality test and pooled ordinary least square (OLS) analysis. The causality test result shows the existence of bidirectional causality between government education expenditure and gross regional domestic product (GRDP) as well as government health expenditure andGRDP. The OLS analysis finds robust evidence that education and healthexpenditure positively affect economic growth. The results are consistent with previous empirical studies., The paper studies the effect of government education and health expenditure oneconomic growth in Indonesia, using panel data from 28 provinces covering theperiod 2003 to 2013. This study utilizes causality test and pooled ordinary leastsquare (OLS) analysis. The causality test result shows the existence ofbidirectional causality between government education expenditure and grossregional domestic product (GRDP) as well as government health expenditure andGRDP. The OLS analysis finds robust evidence that education and healthexpenditure positively affect economic growth. The results are consistent withprevious empirical studies.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja urusan pendidikan dan belanja urusan kesehatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Objek penelitian adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota periode tahun 2011-2013 dengan sampel 813 pemerintah Kabupaten dan Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Ikhtisar Hasil Pemeriksaaan, laman Badan Pusat Statitisk, dan website pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja urusan pendidikan dan belanja urusan kesehatan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja urusan pendidikan dan urusan kesehatan yang semakin meningkat akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, ada juga pemerintah yang mampu melakukan efisiensi dapat memperoleh kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tinggi dengan biaya paling minimum. Pemerintah daerah tersebut diantaranya melakukan perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan perbaikan sistem kerja.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of educational expenditure and health expenditure to the performance of local government.The object of this research is the local government of the cities and the municipalities from 2011 2013 with a sample of 813 cities and municipalities. This research is using secondary data gained from Ministry of Internal Affairs, Directorate General of Fiscal Balance, Financial Statement of the local government, the Resume of the Examination Result, Central Bureau of Statistic website, and local government website. This research is using multiple regression analysis.

The result of this research shows that the educational expenditure and health expenditure have positive effect on the performance of local government. Increase in educational expenditure and health expenditure can stimulate the performance of local government. There are local government achieving better performance using minimum expenditures by improving procedures and educating better human resources."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."

"Tesis ini bertujuan untuk melacak pengaruh alokasi belanja daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2012. Dengan menggunakan regresi data panel ditemukan bahwa alokasi belanja pendidikan, kesehatan, alokasi raskin, jamkesmas dan BLM PNPM Mandiri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks kemiskinan(P0). Belanja-belanja perlindungan sosial berturut-turut alokasi raskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas mempunyai pengaruh paling signifikan menurunkan indeks kemiskinan, disusul belanja daerah bidang pendidikan dan belanja daerah bidang kesehatan. Setiap kenaikan 1 persen belanja pendidikan menurunkan 0,014 persen tingkat kemiskinan pada signifikansi α=0,01dan setiap kenaikan 1 persen belanja kesehatan menurunkan 0,050 tingkat kemiskinan pada signifikasi α =0,1. Kabupaten/kota di Kepulauan Nias memiliki karakteristik kemiskinan yang tinggi sehingga memerlukan peningkatan anggaran pemerintah yang lebih besar untuk menurunkan indeks kemiskinannya.

---

This study aims to find the enfluence of local government expenditures on health and education to poverty index in North Sumatera Province during period 2010-2012. By quantitative Panel Data Regression model, results show that expenditures on health, education, poor rice subsidi (raskin), public health care insurance (jamkesmas) and PNPM Mandiri empowerment program have significant effect in reducing poverty index (P0). Poor rice subsidi, PNPM Mandiri empowerment program and public health care insurance (jamkesmas) were most significant to reduce poverty followed by local expenditure on education and health. Increasingly 1 persen local expenditure on education reduce 0,014 poverty index and increasingly 1 persen local expenditure on health reduce 0,050 poverty index. There are 8 region with high poverty characteristic, most of them in Nias Island need increasing government spending to reduce their cronic poverty."

"ABSTRAKDiluar kenyataan bahwa kesehatan menjadi salah satu aspek esensial dalam pembangunan manusia, capaian yang diraih Pemerintah Indonesia di bidang kesehatan masih cukup tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangganya Schutte et al., 2017. Apabila ditelusuri lebih lanjut, Indonesia ternyata juga memiliki performa buruk dalam permasalahan malnutrisi, dimana kasus stunting di Indonesia adalah yang tertinggi ke-5 di dunia WHO, 2013 dengan prevalensi balita stunting sebesar 37,2 Riskesdas, 2013. Disisi lain, belanja kesehatan secara umum telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama setelah diberlakukannya Desentralisasi Fiskal dan Mandatory Spending pada UU Kesehatan No.36/2009. Studi ini ingin mengukur tingkat efisiensi performa belanja kesehatan dan dampaknya dalam pengurangan stunting di tingkat kota/kabupaten di Indonesia. Menggunakan Stochastic Frontier Analysis, studi ini mengestimasi inefisiensi teknis yang terjadi karena kegagalan pemerintah dalam melakukan performa optimum dalam pengurangan stunting. Temuan awal studi ini menemukan bahwa terdapat kehilangan efisiensi sebesar 16 dalam performa belanja kesehatan untuk pengurangan stunting di pemerintah daerah di Indonesia, Studi juga menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja barang, bersamaan dengan derajat desentralisasi merupakan faktor yang signifikan memengaruhi tingkat efisiensi kinerja pemerintahan. Dari perspektif regional, studi menemukan bahwa daerah di Kepulauan Maluku memiliki tingkat efisiensi yang paling rendah secara rata-rata.

---

ABSTRACTDespite health being one of the most important aspects of human capital, Indonesia rsquo s performance in health related aspects lags behind compared to its neighboring countries Schutte et al., 2017. In this aspect, it is found that Indonesia also performed poorly on malnutrition problem, especially stunting cases 37.2 toddlers with stunting prevalence Riskesdas 2013 ndash 5th highest stunting prevalence in the World, WHO 2013. On the other hand, overall health expenditure has significantly increased since the implementation of Fiscal Decentralization Act and Mandatory Spending on Health Act. This study wants to measure the efficiency of health expenditure performance and its impact on reducing stunting prevalence at the regional level in Indonesia. Using Stochastic Frontier Analysis, the study estimated technical inefficiency due to failure in conducting optimum effort on stunting reduction. The preliminary result found that regional government in Indonesia has loss 16 efficiency in health expenditure with respect to stunting reduction. The study also shows that capital and goods expenditure, along with the degree of decentralization are significant efficiency factors that influence government performance. From the regional perspective, it is found that regions in Maluku Islands are the lowest on efficient performance in average."

"Tahun 2015 merupakan tahun akhir dari pencapaian target pembangunan di dunia, yang disepakati oleh hampir 200 negara anggota PBB di New York, Amerika Serikat, untuk masa awal era melenium ke-3. Kesepakatan ini saat ini populer disebut dengan MDGs. Kesejahteraan masyarakat di dunia adalah ujung dari semua target yang hendak dicapai itu. Kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukan dari banyak aspek. Salah satu aspek yang cukup penting adalah kesehatan. Hasil pembangunan tidak akan ada artinya jika sebagian masyarakat tidak sehat. Pembangunan itupun tidak akan langgeng jika sebagian masyarakatnya sakit. Tesis ini mengkaji perihal pengaruh kebijakan pemerintah daerah di Indonesia melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanjanya untuk kesehatan dengan hasil (outcome) kesehatan masyarakat. Outcome kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama periode tahun 2005 sampai dengan 2010 belanja pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota) untuk kesehatan telah berpengaruh positif terhadap angka harapan hidup dan berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi. Artinya, selama periode 2005-2010 perkembangan belanja pemerintah daerah untuk kesehatan sejalan dengan harapan, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap 1% kenaikan belanja pemerintah untuk kesehatan telah meningkatkan angka harapan hidup sebesar 0.1 poin dan menurunkan angka kematian bayi sebesar 0.39 per seribu kelahiran bayi hidup.

---

Almost 200 countries, member of United Nation has signed the an aggrement of Millenium Development Goals (MDGs) which will be ending in 2015 as the early of third miillenium era. The purpose of this aggrement is to achieve the community welfare for the whole of the nations. Many aspect can describe community welfare, one of the most important is health aspect. Development results will not be any sense if most people are not healthy. Sustainable development cannot be reach if many people are not healthy.

This research examines the effect of Indonesian government policies through a budget allocation of income and government expenditure for health with the outcomes of public health. The outcomes used in this research is the life expectancy and infant mortality.

The findings of this research show that during the period of 2005-2010 local government expenditure for health has a positive significant effect on life expectancy and negative significant effect on infant mortality. This finding means that local government expenditure for health significanly increase community health in indonesia during the period of 2005-2010. This research found that every 1% increase of local government expenditure for public health will increase life expectacy by 0.1 poin and decrease infant mortality by 0.39 of thousand life birth."