Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak adopsi IFRS terhadap prakiraan laba analis dengan enforcement sebagai variabel pemoderasi. Akurasi dalam prakiraan analis melalui proksi forecast error dan dispersi digunakan untuk mengukur perubahan kualitas laporan keuangan sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Legal tradition melalui pengklusteran negara civil law dan common law digunakan untuk memproksikan tingkat enforcement negara. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa forecast error dan dispersi menjadi lebih rendah setelah adopsi IFRS. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelaporan keuangan menjadi lebih tinggi setelah mengadopsi standar IFRS. Akan tetapi hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak adopsi IFRS terhadap forecast error dan dispersi di negara-negara dengan enforcement tinggi lebih lemah dibanding di negara-negara yang memiliki enforcement rendah.

---

The purpose of this research is to analyze the impact of IFRS adoption on analyst forecast with enforcement as the moderating variable. Accuracy on analyst forecast through forecast error and dispersion are used as proxy to measure the change in the quality of financial reporting before and after IFRS adoption. Legal tradition through civil law and common law clustering are used as proxy for enforcement. Results showed that forecast error and dispersion is lower after adopting IFRS. This indicates that there is an increase in quality of financial reporting after the adoption of IFRS. However, results also show that the impact of IFRS adoption through forecast error and dispersion is weaker at countries with high level of enforcement."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh enforcement audit dan akuntansi terhadap hubungan adopsi IFRS dengan lingkungan informasi analis keuangan. Proksi lingkungan informasi analis keuangan yang digunakan ialah kesalahan prakiraan laba analis keuangan (Analyst Forecast Error) dan jumlah analyst following. Tingkat enforcement negara diukur dengan proksi yang merujuk pada Preiato et al. (2013) yang berfokus pada enforcement audit dan akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi IFRS tidak memiliki pengaruh negatif pada kesalahan prakiraan laba analis keuangan dan tidak memiliki pengaruh positif pada jumlah analyst following apabila tidak mempertimbangkan tingkat enforcement sebuah negara. Hal ini mengimplikasikan bahwa adopsi IFRS tidak memiliki pengaruh signifikan apabila tidak diiringi dengan adanya kegiatan enforcement sebuah negara. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa pengaruh adopsi IFRS terhadap prakiraan laba analis dan jumlah analyst following lebih besar di negara-negara dengan tingkat enforcement yang rendah.

---

This study aims to investigate the effect of auditing and accounting enforcement to the relation between IFRS adoption and financial analysts’ information environment. This study uses analyst forecast error and number of analyst following as the proxies to measure the financial analysts’ information environment. For the enforcement level, this study uses the proxies that have been developed by Preaito et al. (2013). This study finds that IFRS adoption does not have any negative effect to analyst forecast error and positive effect to analyst following if the enforcement level is not being considered. This implies that without the enforcement activities, IFRS adoption does not have any significant effect to financial analysts’ information environment. This study also provides the evidence of the effect of IFRS adoption on analysts’ earnings forecasts and number of analyst following is larger in low enforcement countries."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris yang membuktikan apakah adopsi IFRS dapat menurunkan tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan di beberapa negara Asia. Penelitian ini mempertimbangkan pengaruh perlindungan investor di tingkat negara dalam adopsi IFRS yang akan mempengaruhi tingkat manajemen laba. Pengujian manajemen laba dilakukan dengan ukuran akrual diskresioner menggunakan model Kothari et al. (2005). Penelitian ini menemukan bahwa adopsi IFRS meningkatkan manajemen laba lebih tinggi di periode setelah diadopsinya IFRS dibandingkan sebelum IFRS diadopsi. Tetapi, hubungan positif antara IFRS dengan tingkat manajemen laba tersebut lebih rendah pada negaradengan tingkat perlindungan investor yang semakin kuat.

---

ABSTRACT

This research aims to give empirical evidence to prove whether the adoption of IFRS decrease earnings management level in companies from Asian countries. This research considers the impact of country level investor protection on the adoption of IFRS that would affect earnings management. Kothari et al. (2005) model is used to calculate discretionary accruals to measure earnings management. The result shows that earnings management is higher after the adoption of IFRS than before IFRS was adopted. However, the positive relation of IFRS with earnings management level is lower in countries with strong investor protection.

"

"Keberadaan asas subsidiaritas dalam penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup masa kini dan masa depan. Asas subsidiaritas yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan penyidik PPNS lingkungan hidup serta menganalisis beberapa putusan pengadilan mengenai tindak pidana lingkungan hidup.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa asas subsidiaritas belum maksimal digunakan disebabkan penjelasan mengenai bagaimana penerapan asas subsidiaritas masih kurang sehingga terjadi perbedaan penafsiran di tingkat penegak hukum maupun ahli hukum di lapangan. Tidak adanya kriteria dalam menentukan kapan dan dalam kondisi bagaimana asas subsidiaritas diterapkan atau dapat dikesampingkan menyebabkan penerapan asas subsidiaritas sangat tergantung pada subjektifitas penegak hukum itu sendiri. Konsep asas subsidiaritas di masa mendatang mesti diatur secara jelas dan tegas sehingga kepastian hukum, keadilan dan mamfaat penegakan hukum lingkungan dapat terwujud.

---

The existence of the subsidiary principle in environmental crime enforcement is intended to raise public compliance toward the value system on the importance of environmental conservation and development to support life at present time and in the future. The subsidiary principle as contained in the Law Number 23 of 1997 on Environmental Management stipulates that criminal code should be empowered if other forms of sanctions such as administrative sanction or civil sanction and when alternative settlement is ineffective in settling environmental cases or if offense is relatively serious and/or its impact has caused a restlessness among the community. This study is a judicial normative study supported by field research in the form of interviews with PPNS environmental investigators in conjunction with an analysis of several court decisions on environmental related cases.

The result reveals that in its current state the subsidiary principle has not been fully applied due to the insufficient technical guidelines on its application, which leads to different interpretation among the law enforcement officers and legal experts in the field. There is no specific criterion governing when and where and in what condition the subsidiary principle should be applied or when it can be waived. This kind of ambiguity has lead to a situation where the application of the subsidiary principle is highly dependent on the subjectivity of the law enforcement officers. In the future, the subsidiary principle must be laid down clearly to prevent ambiguity and different interpretation; therefore, legal certainty, justice and the benefits of environmental law enforcement may be achieved."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh adopsi IFRS terhadap hubungan antara analyst coverage dan manajemen laba. Dengan menggunakan estimasi generalized least squares, penulis menggunakan data perusahaan-perusahaan di ASEAN 5 (Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia dan Thailand) dengan periode 4 tahun. Penelitian ini menemukan bahwa (1) analyst coverage dapat membatasi perilaku manajemen laba tipe Above-the-Line Items (ALIEM) dan Below-the-Line Items (BLIEM). Hal ini memperlihatkan bahwa analyst coverage mampu menjalankan perannya secara efektif dalam mekanisme eksternal tata kelola perusahaan. (2) Adopsi IFRS dapat membatasi perilaku manajemen laba tipe ALIEM, tetapi tidak ditemukan pengaruh signifikan antara adopsi IFRS terhadap manajemen laba tipe BLIEM. (3) Tidak terdapat perbedaan pengaruh analyst coverage terhadap manajemen laba opotunis tipe ALIEM dan BLIEM pada periode sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Hal ini dikarenakan analis keuangan memiliki kemampuan yang lebih baik dan sumber informasi yang lebih banyak, jika dibandingkan degan pihak lain dalam menggunakan laporan keuangan, sehingga adopsi IFRS tidak terlalu berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan dalam melakukan analisis kondisi dan prospek perusahaan.

---

This research aims to give empirical evidence to prove whether the adoption of IFRS affect the relationship between analyst coverage and earnings management. This research use generalized least squares estimation and 4 years period data sample on company in ASEAN 5 countries (Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia and Thailand). The result shows that (1) analyst coverage can curbs earnings management behavior in both types of earnings management. This shows that analyst coverage are able to fulfill their role as external corporate governance mechanism effectively. (2) IFRS adoption can curbs earnings management through above-the-line items (ALIEM), but it has no effect on earnings management through below-the-line items (BLIEM). (3) There is no difference in the effect of analyst coverage on both types of earnings management in the period before and after the adoption of IFRS. This is because financial analysts have better skills and more resources, when compared to other users in the use of the financial statements, so the adoption of IFRS does not significantly affect financial analysts in using financial statements to analyze the condition and prospects of the company."

"On accountability of police forces, lawyers, judges, and attorneys related to the issue of misconduct in court practices in Indonesia; collection of articles"

"Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan satu kesatuan wilayah yurisdiksi yang berdaulat dan mempunyai wewenang untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut yang dimilikinya. Kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia menimbulkan ancaman, yaitu adanya illegal fishing yang mengganggu terhadap stabilitas keamanan laut atau maritime security. Menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia dan juga ancaman illegal fishing, maka penegakan hukum di laut tidak dilaksanakan oleh satu institusi secara mandiri. TNI AL, Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bakorkamla adalah lembaga penegak hukum di laut yang berwenang atas penegakan hukum illegal fishing.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum dan penjelasan keterkaitan illegal fishing dengan maritime security. Untuk menjelaskan permasalahan, kerangka teoritis yang dipakai adalah penegakan hukum di laut, ocean policy, global policing dan transnational organized crime.Penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan metode wawancara terstruktur dan juga focus group discussion. Data yang dikumpulkan mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan belum sepenuhnya efektif akibat tidak adanya harmonisasi dan koordinasi diantara penegak hukum karena pelaksanaan masih bersifat subsektoral. Ancaman illegal fishing terkait maritime security adalah karena dampak tindakan tersebut menghambat pelaksanaan pembangunan jangka panjang yang berada dalam kerangka ocean policy dan juga merupakan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara dengan pelibatan kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

---

Indonesia as an archipelago state has a vast area of jurisdiction over the sea and as a sovereign state has the authority to rule, to manage, and to harness the wealth of natural resources at sea. The wealth of fishery resources that Indonesia have creates a threat, and that threat is illegal fishing that disturbe the maritime security. Realizing the vast area of Indonesian water and the rising threat of illegal fishing, the law enforcement at the sea did not execute by one institution only. Indonesian navy, marine police, ministry of marine and fishery, and Bakorkamla are the institution that has the authority at sea as law enforcer on illegal fishing.

This research aims to know the effectiveness of law enforcement and the explanation and the relatedness between illegal fishing and maritime security. To explain the problems, the theoretical framework being used are law enforcement at sea, ocean policy, global policing, and transnational organized crime.

This qualitative research used structural interview method and focus group discussion. The data being collected indicate that law enforcement that has been executed is not entirely effective because of the disharmony and lack of coordination between the law enforcer due to the nature of subsectoral execution. The threat of illegal fishing and maritime security are those actions causing delay of long term development in the framework of ocean policy and also a threat towards national security and its sovereign by the involvement of foreign ship that's been doing illegal fishing."

"Tesis ini membahas tentang kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam struktur ketatanegaraan, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha dan kekuatan hukum Putusan KPPU, serta analisis mengenai apakah seharusnya mekanisme penegakan hukum persaingan menggunakan sistem peradilan administratif mengingat KPPU merupakan lembaga dengan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif doktrinal dengan melakukan analisis permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana sumber data dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, KPPU merupakan lembaga negara penunjang auxiliary state rsquo;s organ bersifat independen yang dibentuk untuk membantu kinerja lembaga negara utama dibidang penegakkan hukum persaingan usaha. Kedua, Kekuatan putusan KPPU sangat tergantung dari reaksi terlapor, akan mempunyai kekuatan hukum tetap bila : 1 Pelaku Usaha tidak mengajukan keberatan, 2 alasan keberatan terhadap putusan KPPU ditolak oleh pengadilan negeri dan pelaku usaha tidak mengajukan kasasi kepada MA, dan 3 alasan-alasan Kasasi yang diajukan ditolak oleh MA. Ketiga, sistem peradilan administrasi di Indonesia diselenggarakan oleh PTUN, dan PTUN telah mengatur secara tegas bahwa yang menjadi wewenangnya adalah persengketaan yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, sedangkan KPPU bukanlah pejabat Tata Usaha Negara dan Putusan KPPU bukan keputusan Tata Usaha Negara, sehingga KPPU bukanlah termasuk dalam lingkup kewenangan dari peradilan administrasi negara.

---

This thesis discusses the position of Business Competition Supervisory Commission KPPU in the constitutional structure, mechanism of law enforcement business competition and legal force of KPPU 39 s Decision, and an analysis of whether the competition law enforcement mechanisms should use administrative court system considering KPPU is an institution with the authority to impose administrative sanctions. This thesis uses normative doctrinal research method by conducting problem analysis through law principles approach and referring to legal norms existed in laws, where the data sources are focused on secondary data obtained from various literatures such as legislation, books, and internet sources which are considered as relevant. The results show that First, KPPU is an independent auxiliary state 39 s organ formed to assist the performance of main state organs in field of business competition law enforcement. Secondly, the KPPU rsquo s decision force depends very much on the reaction of convict, will have legal force decision if 1 the business actor does not object 2 the reason for objection to KPPU 39 s decision is rejected by district court and business actor does not appeal to Supreme Court 3 proposed cassation reasons was rejected by Supreme Court. Thirdly, the administrative court system in Indonesia is administered by the State Administrative Court, and the Administrative Court has stipulates that its authority is a dispute arising in field of State Administration, while KPPU is not a State Administrative Officer and KPPU 39 s Decision is not a State Administrative Decision, so that KPPU is not within the scope of authority of state administrative court."

"Tesis ini mengkaji dan menganalisa tentang Penanganan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor. 66/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 137PK/PID.SUS/2010). Permasalahan yang diangkat diantaranya adalah untuk mengetahui hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, modus pencucian uang yang dilakukan dari tindak pidana asalnya korupsi, serta penanganan dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.Tujuan daripada tesis ini untuk menjelaskan dan menganalisa penanganan dan penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang dengan pokok tindak pidana korupsi, menjelaskan dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam menjaga keamananpada system perbankan, serta untuk menjelaskan solusi yang dapat digunakan untuk dapat mengantisipasi keamanan system perbankan. Metode yang digunakan adalah metode mormatif yuridis yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara penelitian kepustakaan guna menemukan pasal-pasal dan konsep-konsep yang berisi kaedah hukum, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan.Hasil penelitian diperoleh adanya kelemahan-kelemahan pada system perbankan Bank Mandiri, sehingga menimbulkan peluang terjadinya kejahatan. Sistem keamanan yang harus mengutamakan kerahasiaan user id belum ditingkatkan atau dikaji secara periodik, sehingga dapat meninmbulkan potensi kerawanan berupa pembobolan melalui illegal akses. Berdasarkan penelitian yang dilakukan masih terdapat kelemahan pada system keamanan perbankan Bank Mandiri.

---

This test analyzed on Handling and Law Enforcement of Money Laundering Criminal Offense from the Corruption Criminal Offense Proceeds (Case Study of Ruling of Central Jakarta Court Number 66/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst and Ruling of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 137PK/PID.SUS/2010). The issues are to know about relations between corruption criminal action and money laundering criminal offense, modus of money laundering from the corruption criminal offense, and handling of law enforcement towards money laundering criminal offense from the corruption criminal offense proceeds.The aims of this test are to clarify and analyze handling and law enforcement for money laundering criminal offense with the main corruption criminal offense, to clarify and analyze constraints encountered to keep security in the system of banking, and solution that can be used to anticipate banking system security. The method used is the qualitative normative juridical method. Technique of data collection is by means of bibliography research to find articles and drafts containing criteria of laws, which is then connected to the issues in process and systematize thereby producing the uniform classification with this research. Furthermore, data obtained will be analyzed inductive-facultative until the conclusion.Result of the research was obtained the weaknesses to the banking system of Bank Mandiri, thereby arising from opportunity for the occurrence of crime. Security system that shall prioritize the confidentiality of user id not yet developed or analyzed periodically, so that it arises from potential susceptibility competency in terms of piercing through illegal access. Based on research, there are still weaknesses to the banking security system of Bank Mandiri. An effort taken to keep technology and information system security conducted by the banking in a certain period of time. In addition, it should be any caution in the process of personnel recruitment that will supervise and serve IT at Bank Mandiri."

"Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Lebih dari 10-20 jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dunia berada di wilayah Indonesia. Namun sekarang ini keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia sedang terancam. Hal ini disebabkan beberapa factor yang salah satu diantaranya adalah banyaknya jumlah perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa perdagangan satwa liar dilindungi sebagai suatu tindak pidana. Indonesia yang meratifikasi CITES pada tahun 1978 juga harus mengikuti ketentuan CITES dalam mengatur dan mengupayakan perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi.Skripsi ini mengambil studi kasus perdagangan ilegal Trenggiling sebagai satwa yang dilindungi. Sejak bulan Oktober 2016, Trenggiling telah dimasukkan dalam daftar Appendiks I CITES sehingga perdagangan dalam negeri maupun luar negeri adalah dilarang kecuali untuk tujuan non-komersil maupun keadaan luar biasa. Namun hingga saat ini perdagangan Trenggiling masih dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan penegakan hukum dalam peraturan nasional masih belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak aparat penegak hukum yang belum menyadari dan mengerti secara penuh ancaman terhadap ekosistem ketika perdagangan satwa liar marak terjadi. Sehingga diperlukan perbaikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar ini.

---

Indonesia is a country which has high biodiversity.10 20 of plant and animal species in this world are exist in Indonesia. But nowadays the existence of natural resources and ecosystems in Indonesia are being threatened. Endangerment of their lives caused by several factor, one of which is the number of illegal wildlife trade in Indonesia which grows rapidly. Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems rules that trading protected species is a crime. Indonesia as a country who has ratified CITES in 1978 should follow the convention to sought the regulation which create the law to protect wildlife species.

This thesis will take case study of Pangolin Manis javanica illegal trade. Since October 2016, Pangolin has been put to the list of Appendix I CITES which means the trade of this species is prohibited except for non commercial purpose or extraordinary reasons. This shows that law enforcement against illegal wildlife trade as stipulated in Indonesia Law cannot be executed optimally. This can happen because many of the law enforcers do not fully understand the threats of wildlife illegal trade to the ecosystem destruction. So it is necessary to improve all factors that affect law enforcement against criminal acts such wildlife trade."