Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat penting untuk membentuk keluarga dan sudah menjadi norma dalam masyarakat untuk membentuk keluarga yang damai, rukun dan sejahtera. Perkawinan memiliki syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar dapat mencapai tujuan perkawinan, dengan demikian sudah sepatutnya perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terdapat larangan perkawinan untuk dicegah pelaksanaannya. Pencegahan perkawinan memiliki berbagai kendala dalam penerapannya. Skripsi ini membahas mengenai analisis permohonan pencegahan perkawinan dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 301/K/AG/2012. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan baik di Indonesia, Belanda dan Perancis dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kendala dalam permohonan pencegahab perkawinan adalah pengumuman rencana perkawinan dilakukan di tempat yang jarang dikunjungi oleh masyarakat luas dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 301/K/AG/2012 menurut penulis secara hukum belum tepat.

---

Marriage is a very important bond to form a family and has become a norm in society to form a peaceful, harmonize and wealthy family. Marriage has requirements that need to be fulfilled in order to achieve the goals of marriage, thus deservedly the marriage that not met the requirements and there is a disallowance of marriage to be prevented in its implementation. Prevention of marriage has many problems in the implementation. This thesis discuss about the petition of marriage prevention with case study of Supreme Court Decision of Republic of Indonesia No. 301/K/AG/2012. This thesis uses juridical-normative method with law approach in Indonesia, Netherland and France and also case approach. Based on the research, it can be conlcuded that the problem in petition of marriage prevention is the announcement of the marriage plan performed in place that is rarely visited by the public and Supreme Court Decision of Repblic of Indonesia No: 301/K/AG/2012 according to the author is not legally appropriate."

"Kasus pembatalan perkawinan terjadi hampir di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, hal ini terjadi karena masing-masing suami isteri memiliki karakter dan keinginan yang berbeda. Pembatalan perkawinan pada pengadilan agama Jakarta Selatan dan Putusan Mahkamah Agung Cimahi Bandung merupakan pembatalan yang tidak bisa dihindari. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam akibat hukum terhadap hak anak akibat pembatalan perkawinan adalah statusnya jelas merupakan anak sah. Sedangkan terhadap hubungan suami-isteri putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi. Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan adalah mengoptimalkan peran KUA dalam menjalankan perannya yaitu memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status atau kebenaran data dan peran majelis hakim dapat mendamaikan suami isteri dengan mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Kendala yang dihadapi dalam menghindari pembatalan adalah kendala administratif dan kendala psikologis.

---

Marriage annulment cases occur almost religious courts in Indonesia, this occurs because the husband and wife each have a different character and desire. Annulment of marriage on religious courts Kediri, South and Supreme Court decisions are unavoidable cancellation. According to Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Islamic Law Compilation legal consequences for children's rights is due to the cancellation of marriage status is clearly a legitimate child. While the husband-wife relationship marriage annulment decision then their marriage is considered never happened. Decision of the Supreme Court and Religion of the cancellation of the marriage was in accordance with Islamic law and the Act Number 1 of 1974 On marriage. Efforts to do to avoid the cancellation of marriage is to optimize the role of KUA in their role Checking the completeness of registration and inspection status / accuracy of data and the role of judges to reconcile husband and wife with work for peace through mediation. Constraints faced in avoiding cancellation is administrative constraints and psychological constraints."

"Pada skripsi ini dibahas mengenai gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang diduga belum memenuhi masa 'iddah atas perkawinan sebelumnya. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai definisi perkawinan, definisi pembatalan perkawinan serta definisi masa 'iddah yang dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Aspek pembatalan perkawinan yang diteliti adalah apakah suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi masa 'iddah mempelai perempuan atas perkawinan terdahulunya dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan bagaimanakah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan perkara ini dilihat dari Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan didukung wawancara dengan instansi terkait. Hasil analisis ini menyatakan bahwa (1) Perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi masa 'iddah dapat diajukan pembatalan namun dengan pembuktian yang jelas, (2) Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung namun dalam putusannya belum dapat memenuhi idealnya suatu putusan dimana putusan yang sesuai adalah putusan yang dilahirkan oleh Pengadilan Agama Bandung.

---

In this thesis are discussed regarding the nullification of marriage lawsuit filed by a husband against his wife who allegedly has not finished her waiting period of previous marriage. In this thesis are described as to the definition of marriage, the definition of marriage nullification as well as the definition of the masa ‘iddah associated with the conditions set forth in the regulations of Islamic law, Islamic Law and the compilation of law No. 1 of 1974. Aspects of the marriage cancellation examined is whether a marriage which was carried out without fulfilling the masa 'iddah of the bride from her previous marriage may be cancelled by the Court and how the ruling issued by the Supreme Court related to this matter is viewed from a Compilation of Islamic law, Islamic law and Law No. 1 of 1974. This research uses the juridical-normative methods and supported the interview with relevant agencies. The results of this analysis revealed that (1) the Marriage was carried out without fulfilling the cancellation may be filed masa ‘iddah but with a clear proof, (2) the decision of the Supreme Court had quashed the verdict in the Superior Court of Bandung but the award has not been able to meet an award where ideally corresponding verdict is a verdict by Religion Court of Bandung were made."

"Skripsi ini membahas tentang penyangkalan anak yang dilakukan oleh ayah yang meyakini bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan antara istrinya dengan lelaki lain. Penulis meneliti dalam keadaan apa saja seseorang dapat melakukan penyangkalan anak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu diteliti juga akibat hukum apa saja yang terjadi kepada anak tersebut. Skripsi ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 163 K/AG/2011. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil yang diperoleh adalah penyangkalan anak dapat terjadi apabila terdapat perzinahan yang dilakukan oleh istri dengan lelaki lain dan apabila penyangkalan anak terjadi maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan keluarga ibunya saja.

---

This thesis discusses the denial of a child by his father who believed that the child is the result of a relationship between his wife with another man . The author would like to investigate in any circumstances one can do a denial of children according to the Marriage Act and Islamic Law Compilation . Besides it also studied the legal consequences of what happens to the child . Thesis will analyze the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number : 163 K / AG / 2011 . In order to obtain good results , the authors use the normative juridical research method . The result is a denial of children can occur in case of adultery committed by the wife with another man and when denial of children occurs , the child only has a legal relationship with her family alone"

"Putusnya perkawinan tentu akan mempunyai banyak akibat kepada para pihak. Salah satu akibatnya terhadap pihak perempuan adalah masa ‘iddah. Terhadap perkawinan yang dibatalkan di Pengadilan Agama Depok dan Wonosari dapat penulis teliti apakah masa ‘iddah akibat pembatalan perkawinan dapat diperhitungkan serta apakah Hakim Pengadilan Agama tersebut menerapkan ketentuan hukum mengenai masa ‘iddah dalam putusannya. Penulis akan menganalisis dengan mengacu kepada metode pendekatan yuridis normatif. Karena begitu penting ditetapkannya masa ‘iddah yang harus dijalankan oleh pihak perempuan setelah putus perkawinannya termasuk dari pembatalan perkawinan.

---

The breakdown of marriage will certainly have a lot due to the parties. One of the women is a result of the waiting period. Against the marriage was canceled in Depok Religious Court and can Wonosari authors carefully whether the waiting period can be taken into account due to the cancellation of marriage and whether the judge courts for applying the legal provisions regarding the waiting period in its decision. The author will analyze with reference to the normative juridical approach. Because it is so important stipulation of the waiting period that must be taken by the woman after the break up of a marriage, including the nullification of the marriage."

"Skripsi ini membahas pendapat para ulama mazhab mengenai hukum dari melaksanakan perkawinan secara jarak jauh melalui media telepon dan video conference dan keabsahan dari pelaksanaan perkawinan tersebut baik ditinjau berdasarkan hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Belum adanya pengaturan spesifik mengenai praktek perkawinan jarak jauh seperti ini membutuhkan kajian lebih lanjut yang dilakukan melalui analisis penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai itsbat nikah untuk kasus perkawinan lewat telepon dan perbandingannya dengan analisis kasus perkawinan melalui video conference. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian sistematik hukum, di mana penulis akan menganalisa unsur-unsur dasar dalam sistematika hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan perkawinan jarak jauh. Dari penulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i, perkawinan jarak jauh melalui media telekomunikasi dipandang tidak sah, sedangkan menurut pendapat mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki perkawinan tersebut sah asalkan akad nikahnya dilaksanakan dalam satu upacara. Masih terdapatnya perselisihan pendapat di antara para ulama mengenai hal ini mengakibatkan perkawinan semacam ini termasuk dalam kategori syubhat, sehingga lebih utama untuk dihindari kecuali dalam keadaan darurat.

---

This paper discusses the opinions of the Islamic sects scholars on the hukm of conducting marriage remotely through the medium of telephone and video conferencing, and the validity of the marriage reviewed in both Islamic law and national marriage law. The absence of specific regulation regarding such marriage practice requires further study which is done through the analysis on South Jakarta Religious Court order regarding marriage ithbat for a case of marriage through phone and its' comparison with the analysis on a case of marriage through video conferencing. The research method used in this paper is a kind of systematic study of law, in which the author analyzes the basic elements in the systematics of Islamic law and the legislation regulating the implementation of remotely-held marriage. From this study, it can be deduced that in the opinion of Shafi'i sect, mariage held remotely through telecommunication medium is deemed invalid, whereas in the opinion of the Hanbali, Hanafi and Maliki sects the mariage is valid as long as the marriage contract is done in a single ceremony. Having the issue still on dissent among the scholars results in the marriage of this kind being included in the category of doubtful, so it's more important to be avoided except in emergencies."

"Dampak negatif dari arus globalisasi yang masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah melonggarnya batasan moral yang menjadi pegangan masyarakat selama ini. Hal tersebut menyebabkan hubungan seksual sebelum melangsungkan perkawinan seringkali dianggap menjadi hal yang biasa. Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum, dimana paksaan dan ancaman tersebut dilakukan, dengan alasan agar pihak laki-laki mau bertanggung jawab menikahi perempuan yang telah dihamilinya. Pada skripsi ini, juga dibahas mengenai paksaan dan ancaman yang melanggar hukum di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan digunakannya metode penelitian yuridis normatif, terhadap putusan Pengadilan Agama No. 468/Pdt.G/2014/PA.Trk, dapat disimpulkam bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena jika merujuk pada Pasal 27 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 serta Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menjelaskan jika terdapat suatu paksaan dan ancaman yang melanggar hukum maka terhadap perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan. Namun keputusan hakim dalam putusan No. 468/Pdt.G/2014/PA.Trk tersebut, tidak mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan.

---

One of negative impacts of globalization which has entered many aspects of human rsquo s life is morality as a community guidance that have been weakened. This makes the act of sex before marriage has been seen as a common thing. This thesis will tell a case of marriage annulment by reason of coercion and threat, which are done as a reason for a guy to be responsible to marry a girl whom he has impregnanted. In this thesis, the discussion envelopes coercion and threat in Law Number 1 Year 1974 and Compilation of Islamic Law. By using juridical normative research method in Religious Court rsquo s decision Number 468 Pdt.G 2014 PA.Trk, it can be concluded that judge rsquo s consideration on the decision is not suitable with The Law Number 1 Year 1974 nor Compilation of Islamic Law, because if referring to Article 27 of Law Number 1 Year 1974 along with Article 71 and 72 of Compilation of Islamic Law, explain if there rsquo s a threat or coercion, the marriage annulment is possible to be done. However, judge rsquo s rulling in the court decision Number 468 Pdt.G 2014 PA.Trk does not grant petition of marriage annulment."

"Tesis ini membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat pelanggaran masa iddah yang ditinjau dari Hukum Islam, UUP dan KHI. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Perkawinan yang melanggar ketentuan iddah seharusnya dibatalkan. Bagi wanita yang putus perkawinannya harus menerapkan secara penuh ketentuan-ketentuan tentang masa iddah yang berlaku sesuai dengan keadaannya pada saat putus perkawinannya tersebut. Selain itu pelanggaran terhadap syarat perkawinan dan para pihak yang melanggar ketentuan tersebut seharusnya dikenai sanksi.

---

The focus of this thesis is marriage cancellation which breaks the Iddah rule According to Islamic Law, Regulation No.1 year 1974 about Marriage, Government’s Regulation No.9 year 1975 and Islamic Law Compilation. This research is normative. The researcher suggests that for a marriage which breaks the Iddah terms and for the woman whose marriage is broken; she has to apply fully the regulations about Iddah period which is valid based on her condition when her marriage is broken. Moreover, the foul of marriage regulation and the parties who break the regulation are supposed to be sanctioned."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dengan salah satu alasan perceraian. Alasan perceraian yang dimaksud telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu ‘antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’. Terkait dengan topik ini, penulis mengambil putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 untuk dianalisis. Dalam hal suami/isteri yang melakukan perbuatan tidak terpuji ingin menceraikan pasangannya menggunakan alasan ini, dan pasangannya tersebut ingin mempertahankan keutuhan perkawinannya, bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang tetap ingin bertahan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier, maka didapatkanlah kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, usaha- usaha seperti usaha perdamaian oleh hakim, dan SEMA No. 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian harus diusahakan dan diterapkan dalam suatu proses acara persidangan, sehingga suami/isteri yang ingin mempertahankan perkawinannya dapat terlindungi.

---

This paper deals with the relationship between the balance of the rights and position of the husband and wife to one of the reasons for divorce. Reasons for divorce is already specified in Law No. 1 Year 1974 about marriage with the regulation of agents, the Government Regulation No. 9 Year 1975 and the Compilation of Islamic Law, namely ‘between the husband and wife are constantly occuring quarrels and strife, and thou shall not live get along well again in the household’. Related to this topic, the author takes on the ruling of the Constitutional Court to be analyzed. In terms of the husband/wife who did the uncommondable deed, wish to divorce his partner using this excuse, and his partner wanted to maintain the intergrity of his marriage, how legal protection against those who want to survive. Using the methodology of the normative legal research conducted a study of the primary material, secondary, tertiary, obtained the conclusion that the verdict of Constitutional Court Number 38/PUU-IX/2011 were in accordance with the Law No. 1 Year 1974 on Marriage and The Compilation of Islamic Law. In addition, efforts such as reconcile efforts by the judge, and Supreme Court Circulars No. 3 Year 1981 about the divorce case should be sought and applied in a court proceedings, so that the husband/wife who wants to survive his marriage can be protected."

"Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah. KHI mengatur bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang ada dalam perkawinan. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan, bagaimana akibat pembatalan perkawinan dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah adalah bertentangan dengan UU Perkawinan, KHI dan Hukum Islam sehingga dapat dibatalkan. Putusan pembatalan perkawinan menyebabkan hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi hapus dan perkawinan mereka dianggap batal, namun tetap ada harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak sah dari kedua orangtuanya. Putusan Hakim PA Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks adalah tepat.

---

This thesis examines the annulment of marriage caused by the illegal status of the marriage trustee. The Compilation of Islamic Law regulates that the marriage trustee is one of the rukun existed in marriage. In conducting this research, the writer uses juridic-normative research method with literature study and interview and the typology is descriptive analytical. The issues in this undergraduate thesis are how the regulation of marriage annulment, how the consequence of the marriage annulment and whether the judges sentence of religious court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is already appropriate and correct or not.

The conclusion of such issues is that the marriage conducted without legal marriage trustee is contradicted with the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law and the Islamic Law so that it can be annulled. The marriage annulment decision causes the rights and obligations between husband and wife whose marriage are annulled become no longer exist, the marriage is annulled, but there is still joint property between them. A child born from that annulled marriage are still legitimate child of both parents. Judge’s sentence of Religious Court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is correct and appropriate."