Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh negara didunia, termasuk Indonesia. Data menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser untuk mengatasi kemiskinan belum mencapai hasil yang optimal. Peningkatan alokasi anggaran tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Penelitian ini menggunakan berbagai metode, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menganalisis faktor penyebab kemiskinan masyarakat di Kabupaten Paser, alternatif kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk diterapkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan faktor, hanya delapan faktor yang relevan menjadi penyebab kemiskinan bagi masyarakat di Kabupaten Paser. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk dilaksanakan adalah melalui kegiatan peningkatan keterampilan dan strategi yang tepat adalah dengan mengantisipasi kelemahan yang ada dan mengatasi ancaman yang muncul dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah melalui penerapan kegiatan dan strategi yang tepat, maka dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

---

Poverty problem is social phenomenon that become concern for every nation in the world, included Indonesia. Data indicates that efforts from Paser government to deduct poverty rate has not reach optimal result. The raising of budget allocation not giving significant impact toward poverty rate. This research using multi method, as qualitative and quantitative to analyze the factor that cause society?s poverty, alternative of society empowerment?s activity, and strategy for empowernment.The result of research shows that from nine factors, there are 8 relevant factor that become factor for society?s poverty at Paser Regency. The appropriate empowernment activity is by increase skill of society and the appropriate strategy are anticipate weakness and to contend with threat from activity of empowernment. The expectation from appropriate implementation of activity and strategy of empowernment, it could increase economic resilience and deduct poverty rate significantly."

"On social conditions of poor people living in rural areas in Indonesia."

"

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan proses pemberdayaan keluarga dalam program Penguatan Keluarga pada warga desa binaan SOS Children’s Villages di desa Rancamaya Kabupaten Bogor, serta untuk mendeskripsikan kendala-kendala selama proses pemberdayaan keluarga dalam program Penguatan Keluarga pada warga desa binaan SOS Children’s Villages di desa Rancamaya Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses pemberdayaan keluarga yang dilakukan oleh edukator dan relawan sudah dapat memberikan perubahan di desa Rancamaya khususnya bagi pendidikan anak. Walaupun masih ada kendala-kendala selama proses pemberdayaan keluarga baik itu berasal dari internal keluarga maupun eksternal keluarga.

---

This study aimed to describe the family empowerment process of Family Strengthening  program in Rancamaya, Bogor, as well as to describe the obstacles during the family empowerment process of Strengthening Families program in Rancamaya, Bogor. This research is a qualitative descriptive interpretative. The results of this study explains that the family empowerment process performed by the educator and volunteer was able to give change in Rancamaya especially for children's education. Although there are still obstacles during the process of family empowerment whether from internal or external families."

"Studi ini membahas mengenai karakteristik rumah tangga miskin antar wilayah di Indonesia. Regresi dilakukan dalam 6 wilayah, yaitu di tingkat nasional, Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Dengan melakukan regresi di 6 wilayah yang berbeda, studi ini berusaha mencari tahu apakah terdapat perbedaan pengaruh variabel independen terhadap kemiskinan rumah tangga di wilayah yang berbeda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga, individu, serta wilayah secara signifikan mempengaruhi probabilita rumah tangga miskin. Beberapa variabel menunjukkan arah serta nilai yang cukup berbeda antar wilayah.

---

This research studied interregional household poverty characteristics in Indonesia. Regression analysis was conducted in six different regions, national, Java and Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, and Maluku, Nusa Tenggara, and Papua. The aim of this study is to determine characteristics of poor household and find out whether poor household in different region has different characteristics. The result shows that individual, household and regional characteristics significantly affect probability of poor household. Several variabele shows different sign and value among regions."

"Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) merupakan kebijakan Kementerian Sosial RI dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. RS-RTLH merupakan bantuan stimulan, agar fakir miskin menempati rumah layak huni. Penelitian inibertujuan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan dan dampak RS-RTLH bagi keluarga miskin di Kota Banjarmasin. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan sosial dalam pengembangan rumah layak huni bagi keluarga miskin. Penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode) kuantitatif dan kualitatif dengan desain pretest-posttest. Sumber data primer diperoleh dari penerima manfaat sebanyak 40 orang, petugas dinas sosial, pendamping sosial, aparat kecamatan, aparat kelurahan dan tokoh masyarakat. Sumber data sekunder diperoleh dari laporan-laporan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, pendamping sosial dan kelompok penerima manfaat. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara, focus group discussion dan observasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kegiatan RS-RTLH telah dilaksanakan secara sinergis oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, pendamping sosial, petugas kecamatan, kepala desa/lurah, kelompok dan penerima manfaat. Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan meliputi; 1).yang berkaitan dengan penerima manfaat (umur, status perkawinan, dan kepemilikan lahan), 2). pedoman pelaksanaan (belum dilengkapi standar rumah layak huni, tahapan kegiatan dan indikator kinerja), dan 3). keterlambatan pencairan dana. Program RS-RTLH telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan rumah, kondisi sosial dan psikologis. Meskipun demikian, implementasi RS-RTLH masih perlu dioptimalkanberkaitan dengan pemantapan pendamping sosial, waktu pencairan dan besarnya dana, tim pengendalian, biaya operasional pendamping, standardisasi rumah layak huni, dan sinergitas dengan berbagai sektor."

"Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang penting dilakukan. Pembangunan ekonomi yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendapatan perkapita juga dijadikan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi yang ditunjang pembangunan sumberdaya manusia menjadi sangat penting untuk pembangunan selanjutnya. Pembangunan sumberdaya manusia (human capital) berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan yang dijadikan dasar bagi prakondisi pertumbuhan, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan manusianya.Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pola pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan dengan memperhitungkan variabel ekonomi yaitu pangsa non pertanian dan laju inflasi, variabel tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran dan variabel kesehatan yaitu usia harapan hidup menurut tahun. Sumberdata yang digunakan adalah data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1996, 1999 dan 2002 menggunakan 26 propinsi sebagai unit analisis. Dari unit analisis yang terbatas maka dibuat submodel dan model keseluruhan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi perekonomian berkaitan dengan pendapatan perkapita, kondisi sosial, demografis dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi ganda yaitu membuat hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas.Hasil penelitian dengan menggunakan tiga submodel, berdasarkan hash submodel I pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel pangsa non pertanian, laju inflasi memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 1999 dan pengaruh yang sama tahun 1996 dan tahun 2002. Berdasarkan submodel II pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabeI tingkat pendidikan (InEDUC), tingkat kelahiran (1nTFR) memiliki pengaruh yang berbeda setiap tahunnya (1996, 1999 dan 2002). Berdasarkan submodel Ill pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel usia harapan hidup (InED) memiliki pengaruh yang sama tiap tahun (1996, 1999 dan 2002).Berdasarkan submodel keselurulian pengaruh pendapatan perkapita (1nPPK) terhadap tingkat kemiskinan (lnPt) dengan memperhitungkan variabel keseluruhan memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 2002 dan pengaruh yang sama untuk tahun 1996 dan 1999. Berdasarkan analisa kuadran pada tiap tahun propinsi dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi berada pada propinsi Papua dan diikuti disaat masa krisis Kalimantan Barat yang bergeser dart klasifikasi propinsi yang berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, pergeseran ini Iebih disebabkan pendapatan perkapita di daerah ini meningkat dan diikuti meningkatnya prosentase penduduk miskin.Berdasarkan klasifikasi ketiga propinsi yang memiliki pendapatan perkapita rendah dan tingkat kemiskinan tinggi sebagian berada di kawasan Indonesia Timur yaitu NTB dan NTT. Berdasarkan klasifikasi keempat dengan tingkat kemiskinan rendah dan pendapatan perkapita rendah berada pada propinsipropinsi dengan pembangunan sosiai yang baik seperti tingkat kualitas kesehatan dan gizi yang baik, tingkat pendidikan dengan pendidikan dasar dan lamanya pendidikan. Inipun dapat dilihat dari nilai IPM yang baik: pada propinsi ini.Berdasarkan klasifikasi kedua dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah berada pada propinsi yang memiliki modal alam, modal manusia dan modal fisik yang baik. Implikasi kebijakan pada daerah dengan pangsa non pertanian dan tingkat pendidikan akan berpengaruh pada pendapatan perkapita untuk dapat mengurangi prosentase penduduk miskin. Kebijakan untuk meningkatkan pangsa non pertanian masih efektif, kebijakan ini lebih diarahkan pada sektor perdagangan dan konstruksi dan kebijakan pendidikan sembilan tahun untuk tingkat pendidikan.Berdasarkan klasifikasi yang dibentuk dari kuadran untuk propinsi dengan klasifikasi pertatna clan klasifikasi ketiga adalah dengan menerapkan kebijakan padat karya (labor intensive) sehingga masyarakat pada klasifikasi ini dapat mengurangi prosentase kemiskinannya atau sesuai dengan trickle down effect (menetes kebawah) dan tidak hanya sebagian kecil masyarakatnya menikmati hasil pembangunan. Kemudian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan sembilan tahun, kebijakan ini lebih pada jangka menengah dan jangka panjang. Untuk klasifikasi keempat kebijakan diarahkan pada kewirausahaan dengan mempermudah akses modal dan perluasan pasar."