Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk membahas tata kelola progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles and Huberman. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik. Penelitian menganalisis tata kelola Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori manajemen pendidikan yang dijelaskan oleh Bank Dunia, yakni dimensi sistem pengendalian manajemen, pengelolaan anggaran, sistem informasi manajemen, dan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan tata kelola pada lemahnya perencanaan, desain organisasi yang tidak memiliki kewenangan yang jelas, mekanisme berbelit-belit yang berkaitan dengan penganggaran, sistem informasi manajemen yang bersifat pasif (hanya bersifat sosialisasi), dan lemahnya pengawasan internal.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the Program Management of Educational Support Personnel Cost through Jakarta Smart Card at DKI Jakarta Province. The research uses post positivist approach. Data were collected by in-depth interviews, observation, and study documents. The data analysis using qualitative data analysis techniques of Miles and Huberman. In addition, the researcher used triangulation so that the data becomes valid. This study is a descriptive-analytic study. This research analyzed management of Jakarta Smart Card based on educational management theory described by the World Bank, the dimensions of management control system, transparency and accountability, management information system, and budget management. The results showed that management of Jakarta Smart Card has many problems. There are lack of planning, design organizations that do not have clear authority, convoluted mechanisms related to budgeting, management information systems that are passive (merely socialization), and weak internal controls."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Pelaksanaan Program KJP sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dan selama pelaksanaannya terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KJP berhasil dalam mencapai tujuannya dan mampu mengatasi permasalahan pendidikan di DKI Jakarta, namun perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti sosialisasi, ketidaktepatan sasaran program, verifikasi pendataan calon penerima KJP, dan pencairan dana KJP.

---

This research aims to evaluate of the implementation Assistance Program The Personal Cost of Education through Jakarta Smart Card in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach, with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In doing evaluation, researchers used the CIPP evaluation model initiated by Daniel L. Stufflebeam. Implementation of Jakarta Smart Card program has been running for four years from 2013 to 2016, and during their implementation, there are many obstacles or problems, so that need for evaluation to see the success or failure of the program. The results showed that the implementation of the Jakarta Smart Card program is successful in achieving its objectives and answer the problems of education in DKI Jakarta, but needs improvement or evaluation in some aspects, such as socialization, inaccurate targeting, verification of data collection Jakarta Smart Card candidates, and disbursement of funding Jakarta Smart Card."

"Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang berakibat fatal jika tidak segera disembuhkan. Pada tahun 2022 tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis Provinsi DKI Jakarta sebesar 81% sedangkan target nasional sebesar 90%. Untuk meningkatkan cakupan keberhasilan pengobatan diperlukan upaya penanggulangan tuberkulosis. Agar upaya penanggulangan tuberkulosis berjalan efektif dan efisien, maka perlu manajemen program yang tepat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen program penanggulangan tuberkulosis di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan informan yang dapat memberikan informasi atau data dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dan kecukupan mengenai masalah yang diteliti. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dengan wawancara bersama berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen program penanggulangan tuberkulosis, terdapat permasalahan diantaranya yaitu keterbatasan kader untuk melakukan investigasi kontak, terbatasnya tenaga pencatatan dan pelaporan pada fasyankes, masih terdapat fasyankes melaksanakan diagnosis TB tidak sesuai standar, belum terintegrasinya SITB dengan SITK, dan masih terbatasnya layanan untuk TB-RO. Untuk sarana dan prasarana telah tersedia dengan baik dan cukup. Saran yang dapat diberikan yaitu mengoptimalkan peran kader untuk melakukan investigasi kontak, menyediakan tenaga pencatatan dan pelaporan selain perawat dan tenaga yang bertugas dalam layanan TB di fasyankes, menyebarkan informasi terbaru kepada fasyankes melalui sosialiasi, segera mengintegrasikan SITB dengan SITK dan melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk membuka layanan TB-RO.

---

Tuberculosis is one of the infectious diseases that is fatal if not cured immediately. In 2022, the success rate of tuberculosis treatment in DKI Jakarta Province is 81%, while the national target is 90%. To increase the scope of successful treatment, efforts to overcome tuberculosis are needed. In order for tuberculosis control efforts to run effectively and efficiently, proper program management is needed. Therefore, this study aims to determine the management picture of tuberculosis control programs at the DKI Jakarta Provincial Health Office. The type of research used in this research is qualitative with in-depth interview methods, observation and document review. Determination of informants using purposive sampling techniques, namely determining informants who can provide information or data by considering aspects of suitability and adequacy regarding the problem under study. Data validation using source triangulation by interviewing various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that in the management of the tuberculosis control program, there are problems including limited cadres to conduct contact investigations, limited recording and reporting personnel at health facilities, there are still health facilities carrying out TB diagnosis not according to standards, not yet integrated SITB with SITK, and still limited services for MDR-TB (multidrug-resistant tuberculosis). For facilities and infrastructure aspects are well and adequately available. Suggestions that can be given are optimizing the role of cadres to conduct contact investigations, providing recording and reporting personnel in addition to nurses and personnel on duty in TB services at health facilities, disseminating the latest information to health facilities through socialization, immediately integrating SITB with SITK and also coordinating with private health service facilities to open MDR-TB services."

"Konsolidasi tanah merupakan salah satu kebijakan peremajaan kota dan penataan kampung kota yang sedang diimplementasikan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Program tersebut belum dapat dilanjutkan mengingat rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut, sementara salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khusunya dalam rangka penyerahan tanah untuk ditata ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi wilayah perencanaan, permasalahan, serta strategi pemerintah untuk mewujudkan program ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori yang terkait dengan perkembangan perkotaan, konflik nilai dan kepentingan, partisipasi publik, serta kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari peraturan, dokumen perencanaan serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya konflik nilai dan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat serta adanya beberapa ketentuan dan peraturan yang belum sinkron. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk penginformasian, pendetailan beberapa ketentuan dalam peraturan, sinkronisasi kebijakan serta penerapan konsolidasi tanah skala kecil.

---

Land consolidation is one of the policy for city renewal and urban kampung improvement that is being implemented in Cipinang Besar Selatan Sub District. That policy has not been able to continue considering the low willingness of the community to participate in the program, while community participation is the key success factor in implementation of land consolidation, especially in the context of handing over land for rearrangement. This study aims to analyze the condition of the planning area, problems, and government strategies to realize this program. The theories that used in this research are related to urban studies, conflict of values ??and interests, public participation, and public policy. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data used consists of primary data derived from interviews and secondary data consisting of regulations, planning documents and previous research. The results show that there are several obstacles encountered in the implementation of this program including the low willingness of the community to participate, the existence of conflicts of values ??and interests between the government and the community and the existence of several provisions and regulations that were not in sync. Therefore a strategy that needed are informing, detailing several provisions in regulations, synchronizing policies and implementing small-scale land consolidation."

"Musibah krisis yang melanda beberapa negara di belahan dunia termasuk Indonesia pada akhir dekade 1998 hingga sekarang merupakan salah satu penyebab mundurnya perekonomian. Dengan melemahnya perekonomian masyarakat, maka kemampuan dunia industri untuk memproduksi barang kebutuhan masyarakat semakin rendah termasuk di sektor pendidikan. Keterbatasan kemampuan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan ditambah lagi dengan terpuruknya ekonomi masyarakat yang berakibat pada lemahnya kemampuan untuk membiayai pendidikan anggota keluarganya, maka efisiensi di bidang pendidikan merupakan pokok bahasan yang penting untuk dikaji. Meskipun keterbatasan daya dan dana, melaksanakan efisiensi pendidikan tidak harus mengorbankan kualitas pendidikan, kualitas yang telah dicapai harus dipertahankan, di samping itu upaya meningkatkan kualitas tidak boleh surut. Salah satu pertanyaan penting berkaitan dengan upaya rneningkatkan efisiensi sistem pendidikan adalah, sejauh mana tingkat efisiensi internal SMK-KBM di kotamadya Jakarta Timur (Jakarta Timur Dua). Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengungkap besamya biaya perseorangan yang harus ditanggung oleh peserta didik dan biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di samping itu, untuk mengukur tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi internal program pendidikan SMK-KBM di wilayah Kotamadya Jakarta Timur (Jakarta Timur Dua). Populasi penelitian ini adalah siswa SMK-KBM dengan berbagai jenjang akreditasi (Negeri, Disamakan, dan Diakui. Sampel penelitian sebesar 400 siswa yang terdiri dari tiga program studi yaitu Akuntansi, Sekretaris, dan Manajemen Bisnis yang tengah duduk di kelas satu, dua dan tiga. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan menggunakan teknik Strata fied Proporsional Random Sampling. Untuk mengungkap besarnya biaya digunakan tiga instrumen berupa kuesioner yaitu untuk sekolah, untuk kepala sekolah guru dan staf, dan untuk siswa. Masing-masing instrumen sebelumnya telah diujicobakan dan memenuhi syarat. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik : Uji Normalitas data, Anova Single Factor, Anova Two Factor With Replication dan statistik Nonparametrik untuk uji Homoginitas dan Korelasi. Dari hasil perhitungan-perhitungan dan analisis didapatkan bahwa besarnya biaya perseorangan kelas satu lebih tinggi bila dibandingkan dengan biaya kelas dua dan kelas tiga. Kemudian jenis program studi tidak mempengaruhi biaya perseorangan. SMK-KBM status diakui lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan SMK-KBM Negeri dan Disamakan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post Positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analik. Peneliti menganalisis Implementasi Penggunaan Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori Edward III. Pendekatan dalam teori implementasi kebijakan berkembang dari top-down ke bottom-up. Karena kedua pendekatan dianggap penting, maka munculah pendekatan hibrida, Pendekatan bottom-up khususnya dianggap penting saat ini dengan munculnya prinsip good governance yang mempertimbangkan pemangku kepentingan/stakeholders dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan pada faktor kesiapan masyarakat dalam menerima bantuan Program Kartu Jakarta Pintar.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the factors that influence the implementation of Jakarta Card Smart Policy in DKI Jakarta Province. The research approach used is Post Positivist. Data were collected by in depth interviews, observations, and document studies. This research is a descriptive analytical research. Researchers analyzed the Implementation of Smart Card Use Jakarta based on Edward III theory. The approach in theory of policy implementation evolves from top down to bottom up. Since both approaches are important, hybrid approaches are emerging. Bottom up approaches are particularly important today with the emergence of good governance principles that take into account stakeholders in policy implementation. The results showed that there was a problem in the community 39 s readiness factor in receiving the assistance of Smart Card Program Jakarta."

"ABSTRAKBiaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalammenyelenggarakan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpadukungan biaya.Poltekkes Jakarta II adalah satker Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkanKep Menkeu RI No. 498/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009. Sebagaisatker BLU, Poltekkes Jakarta II boleh memungut biaya dari masyarakatberdasarkan tarif layanan yang dibuat oleh Poltekkes sendiri atas persetujuanMenteri Keuangan. Masalahnya, belum diketahui berapa biaya satuan untukpenyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM), dimana perhitungan biayasatuan tersebut dapat digunakan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakanpembiayaan pendidikan.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa biaya satuan pendidikan padaJurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Jakarta II Kementerian Kesehatantahun 2011. Metode penelitian adalah penelitian operasional untuk mengetahuibiaya satuan pendidikan Jurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Jakarta IItahun 2011.Hasil penelitian disajikan berdasarkan komponen biaya yang mempengaruhi biayapendidikan. Informasi yang didapat ini sebagai dasar dalam melakukan analisisbiaya pendidikan. Analisis biaya ini akan diuraikan mengenai komponenkomponenbiaya pendidikan, biaya tetap, biaya variabel, biaya total, dan biayasatuan (aktual & normatif). Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambilkesimpulan sebagai berikut; biaya tetap sebesar Rp2.516.389.403,- biaya variabelRp2.367.988.642,- biaya total Rp4.884.378.045,- biaya satuan aktualRp25.048.093,- dan biaya satuan normatif Rp22.628.487,-.Disarankan untuk mengusulkan dan menyusun pola tarif Poltekkes KemenkesJakarta II sebagai salah satu peningkatan pengelolaan keuangan yang diberikanoleh Kementerian Keuangan setelah Poltekkes Jakarta II dinyatakan resmi sebagaiBadan Layanan Umum. Dimana berdasarkan PP No.23/2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum, disebutkan dalam Pasal 9 bahwa Satker BLUdapat memungut biaya kepada masyarakat.

---

ABSTRACTEducation cost is one of the most important components in term of educationimplementation. The process of education can not work without the support costs.Department of Health Polytechnic (Poltekkes) Jakarta II is a work unit ofPublic Service Board (BLU) according to Kep. Menkeu RI No.498/KMK.05/2009, date of December 17th, 2009. As a work unit of BLU,Poltekkes Jakarta II may take cost from community based on cost of service,which is arranged by Poltekkes and approved by Finance Minister. Theproblem is, not yet known how much the unit costs for the implementation ofTeaching and Learning (PBM), where the calculation of unit costs can be used asan ingredient in determining education funding policy.The purpose of this study was analyzing the unit cost of the education at theDepartment of Dental Polytechnic Jakarta II Ministry of Health in 2011. Theresearch operation method was determining the unit cost of educationDepartment of Dental Polytechnic Jakarta II in 2011.The results are presented based on the components that affect the cost ofeducation. This obtained information is used as a basis for analyzing the cost ofeducation. This cost analysis will be elaborated on the components of educationcosts, fixed costs, variable costs, total costs and unit costs (actual and normative).Based on the research that has been done, can be concluded as follows: fixed costsby Rp2.516.389.403,-; variable cost by Rp2.367.988.642,-; total cost byRp4.884.378.045,-; the actual unit cost by Rp25.048.093,-; and normative unitcost by Rp22.628.487, -It is advisable to propose and develop cost patterns of Poltekkes Jakarta II as oneof the improvement of financial management provided by the Ministry of Financeafter Poltekkes Jakarta II officially declared as a Public Service Board (BLU).According to PP No.23/2005 about managing of Public Service Board (BLU)stated in Article 9 that the work unit of BLU may charge to community."

"Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di suatu daerah diharapkan mampu menjadi sumber penerimaan daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka membantu BUMD menjalankan peran tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan investasi kepada BUMD dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD). Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa PMD yang diberikan kepada BUMD di DKI Jakarta merupakan salah satu investasi yang rutin dikeluarkan setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, pemberian PMD pada BUMD di DKI Jakarta belum memberikan dampak yang signifikan. Kondisi ini terjadi karena perencanaan PMD pada BUMD tidak dilakukan dengan baik seperti ketiadaan peraturan daerah induk dan dokumen investasi serta ketidaktelitian pemerintah dalam menentukan BUMD mana yang diberikan PMD. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah di DKI Jakarta. Teori yang adalah Capital Investment Planning for Local Government yang memiliki empat dimensi, yaitu perencanaan keuangan, identifikasi dan prioritasasi proyek, program dan manajemen proyek, serta monitoring dan evaluasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivisme dan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan PMD di DKI Jakarta secara khusus dilimpahkan pada BPBUMD DKI Jakarta. Adapun perencanaan tersebut dapat dikatakan cukup baik karena sebagian besar indikator dalam setiap dimensi terpenuhi. Hal yang menjadi perhatian adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kebijakan investasi modal dan sistem data base proyek yang memadai. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera membuat kebijakan investasi daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah induk dan kebijakan realokasi dana PMD serta membertimbangkan kembali kedudukan BPBUMD sebagai pembina BUMD di DKI Jakarta.

---

The existence of Local Owned Enterprises (LOEs) in an area is expected to become one of the source of income while providing services to the communities. In order to help LOEs carry out those roles, the local government can invest in LOEs in the form of Local Equity Participation (LEP). Investment of local government in DKI Jakarta was given to LEs in the form of LEP are routinely issued every year. In its implementation, the provision of LEP to LOEs in DKI Jakarta has not had a significant impact. This condition occurs because of the poorly planned LEP such as the absence of main regional regulation and regional investment documents as well as government’s inaccuracy in determining which LOEs to invest. Based on these problems, this study aims to analyze the planning of Local Equity Participation by Local Government DKI Jakarta on its Local Owned Enterprises. The theory used in this study is Capital Investment Planning for Local Government which has 4 dimensions, namely financial planning, identification and prioritization of a project, programming and managing project, as well as monitoring and evaluation. The approach of this study is post positivism and the data collection method is in-depth interviews and literature studies. The result of this study is the planning of LEP in DKI Jakarta specifically delegated to BPBUMD DKI Jakarta. The planning can be said to be quite good because most indicators in each dimensions are fulfilled. The concern is that the Local Government DKI Jakarta does not have a sufficient capital investment regulation and project database system. Therefore, local government DKI Jakarta must prepare its capital investment regulation that consist of main regional regulation and its Local Equaty Participation reallocation regulation and also reconsider the position of BPBUMD as a highest Local Owned Enterprises in DKI Jakarta."