Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseroan Terbatas (PT) salah satu badan usaha yang paling diminati, wajiblah memberikan kepastian hukum, hal ini penting baik secara internal antara para organ yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan eksternal sebagai subyek hukum yang mandiri dalam hubungan dengan pihak ketiga. Kepastian hukum haruslah dijamin sejak pendirian PT, karena merupakan pintu utama kelangsungan PT. Ketentuan, syarat dan prosedur pendirian suatu PT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri No 4 tahun 2014. Prakteknya proses pendirian sering menemui kendala, salah satu sebagaimana dikaji dalam tesis karena keadaan memaksa, sehingga kepastian hukum atas proses pendirian dipertanyakan tatkala pengesahan tetap diberikan Kementerian padahal akta pendirian telah lewat masa berlakunya karena keadaan memaksa yang timbul dari Kementerian, pengesahan mana melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengesahan yang diberikan setelah lewat waktu permohonan karena keadaan memaksa dapat dipandang dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi jangka waktu yang diperbolehkan karena keadaan memaksa sebagai alasan pembenar dan pembebasan otomatis, kedua dari sisi isi akta perubahan angaran dasar yang merupakan jalan keluar dari Kementerian yang dibuat saat akta pendirian telah batal adalah menjadi tanggung jawab Kementerian atas jalan keluarnya. Metode penelitian adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sebagai alat pengumpulan data serta pengolahannya digunakan metode kualitatif.

---

Limited Liability Company ("Ltd") as one of the most favourite form of business entities, should give a Legal Certainty for both internally and externally. Legal certainty is very important either in relationship internally between the part of the "Ltd" itself, such as Board of Directors, Board Of Commissioners and General Meeting (RUPS), as well as for externally in order "Ltd" as a subject of law. In relationship with other third parties, Legal Certainty must be guaranteed since the date of establishment, because it is the main basis for the sustainability of the "Ltd" in the future. In common practice, there are so many problems regarding the process of establishment, one of the example is the force majeure which is discussed on this thesis, where the ratification is still given by the Ministry even after the application had been expired. In this case, how is the legal certainty for the "Ltd", because this ratification broke the Limited Liability Company Law Number 40 year 2007 but however the force majeur factor forces the Ministry to ratificate the establishment. However, due to the force majeur factor, this ratification after the application had been expired can be reviewed from two sides: First, from the period of time allowed because of the force majeur as an excuse and automatic exemption because of it. Second, from the content's amendment of the Article of Association as the wayout given by the Ministry itself, it becomes the Ministry's full responsibilities. The method of research is juridical normative by the use of secondary data consisting of primary, secondary and tertier law. The qualitative method is used as the mean of collecting data and its processing."

"Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notaris. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama mereka semua harus dimasukkan ke dalam SABH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang jangka waktunya selama 14 hari telah berakhir dikarenakan SABH tidak dapat diakses dan akibat hukum terhadap Para Pendiri atau Pemegang Saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris jika Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat diakses dalam SABH. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, dapat disimpulkan Notaris harus langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah akta pendirian ditandatangani oleh para pihak namun dikarenakan SABH tidak dapat diakses secara Online maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengecualian kepada Notaris mengenai jangka waktu pengesahan Perseroan sebagai badan hukum dan akibat hukum terhadap para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yaitu selama Perseroan tersebut belum memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT maka para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan sampai status badan hukum Perseroan tersebut diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

The alleged legal case inside the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has impact to access toward a non-active Legal Entity Administration System (LEAS) so that all parties without exception the Notary Public. If a Company makes legalization as a legal entity but period of 60 days as specified in Law on Limited Liability Company (UU PT) has been exceeded then the said Company’s Deed of Establishment shall become invalid and its Company is dissolved by law. In addition to inaccessible LEAS also has impact to the prospect founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners because their names must be included into LEAS. Whereas the problem adapted in writing this thesis is method of resolving legalization of Establishment of Limited Liability Company as a legal entity whose duration has expired because LEAS cannot be accessed and legal consequences against the Founders or Shareholders, members of Board of Directors and Board of Commissioners if the said Limited Liability Company inaccessible in LEAS. This research is carried out based on explanatory bibliographical research, namely to give full and clear description on subject matter, so that with data obtained through primary, secondary and tertiary legal materials, can be concluded that Notary Public must directly file an application to obtain a legal entity status to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia after Deed of Establishment was signed by the parties but since LEAS cannot be accessed online beyond the mistake of Notary Public then the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia grants exception to Notary Public concerning period of the Company’s legalization as a legal entity and legal consequence against the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board Commissioners, namely during the said Company hasn’t obtained a legal entity status from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as mandated by Law on Limited Liability Company then the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners shall be responsible jointly and severally over legal acts carried out on behalf of the Company until legal status of the said Company is obtained from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia."

"ABSTRAKUntuk mempermudah pendirian perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satu bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan. Surat pernyataan tersebut merupakan perluasan bentuk bukti penyetoran yang sah dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas UUPT . Kebijakan ini menimbulkan morald hazard, karena terdapat pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modalnya sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian yang menimbulkan konflik di antara para pendiri/pemegang saham. Tesis ini membahas kesesuain kebijakan pemerintah tersebut dengan prinsip dan konsep badan hukum berikut tanggung jawab notaris yang menyusun akta pendirian perseroan terbatas. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan alat pengumpul data berupa studi pustaka dan wawancara narasumber. Bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan, yang diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kurang sesuai dengan kaidah di dalam UUPT dan prinsip badan hukum. Notaris harus bertanggung jawab untuk memastikan secara tepat, benar dan jelas dalam menjabarkan pernyataan para pendiri tentang penyetoran modalnya dalam perseroan. Peran notaris sangat penting, karena pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum sangat bergantung pada dokumen yang diunggahnya ke Sistem Adminitrasi Badan Hukum.

---

ABSTRACTAbstract To facilitate the establishment of a limited liability company in obtaining its legal entity status, to improve the convenience doing business in Indonesia, the government has issued a policy on the proof of capital deposit in a form of a statement letter, signed by all members of Company s board of directors together with founders and board of commissioners. The statement letter is an extension of type of the proof of capital deposit stated under the Law on Limited Liability Company UUPT . This policy has resulted in moral hazard, because there are some of company s founders who did not deposit their capital that are stated in the deed of establishment which cause conflict among the founders shareholders. This thesis is discussing the conformity of the government policy with the principles and concept of legal entity, including the responsibility of the notary who prepares the deed of establishment. The research of this thesis uses normative judicial approach, with data collection tool in a form of literature studies and interviews. The type proof of capital deposit in a form of statement letter, which is regulated by the Minister of Law and Human Rights, does not precisely in accordance to the rules under the UUPT. Notary should be responsible to verify precisely, correctly and clearly in decribed the founders s statement concerning their capital deposit. The role of a notary is very crucial because the legalization of a limited liability company as legal entity really depends on the documents uploaded to the Legal Entity Administration System. "

"ABSTRAKNotaris memiliki peranan penting dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitudalam hal pembuatan akta pendirian sampai dengan proses pengajuanpermohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. KetentuanPasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwaPerseroan Terbatas harus didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebihdengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Untuk memperolehstatus Badan Hukum Perseroan Terbatas, Notaris harus mengajukan permohonanpengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan melaluiSistem Administrasi Badan Hukum dengan mengisi format yang tersedia. Apabilaterjadi keterlambatan dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirianPerseroan Terbatas kepada Menteri, akibatnya adalah akta pendirian PerseroanTerbatas menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari, yangterhitung sejak tanggal akta pendirian dibuat dan ditandatangani serta pernyataanTidak Keberatan Menteri menjadi gugur sejak lewatnya jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri, Notaris tidakmelengkapi dokumen pendukung. Notaris dalam hal tersebut bertanggung jawabuntuk mengajukan ulang permohonan pengesahan akta pendirian PerseroanTerbatas dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut di atas. PenelitianTesisini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mendasarkan pada peraturanperaturanperundang-undangan yang berlaku. Data-data yang dipergunakan dalampenelitian dan penyusunan tesis ini adalah data sekunder, yaitu melalui literaturkepustakaan dan melalui wawancara dengan Notaris. Dalam pengolahan datadigunakan metode kualitatif. Proses pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dariperanan Notaris, khususnya dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas.Oleh karena itu Notaris harus pro aktif dan lebih berhati-hati serta teliti dalammenjalankan peranan, tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikanpelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACTNotary has important role in the establishment of a limited liability of company,namely in drawning up the Deed of Establishment of the limited liability companyuntil the submission of its application for obtaining approval the Ministry ofJustice and Human Right. Based on Article 7 Part 1 of the Law number 40 year2007 regarding Limited Liability Company, the establishment of this LimitedLiability Company requires at least 2 persons or more based on a Notarial deedform drawn-up in Indonesian language. For obtaining its status as a legal entity, aNotary shall apply for obtaining an approval on the establishment deed to theMinistry of Justice and Human Rights which is processed completing theavailable form through Administrative System for Legal Entity. In case thesubmission of application of the deed of establishment for obtaining suchapproval delayed within 60 days then its legal consequence is such deed ofestablishment of the limited liability company deemed legally revoked, and theNon-Complaint Statement of the Ministry of Justice and Human Right shall beinvalid after the 30th days since the date of the Non-Complaint Statement in theevent the notary fails to complete the supporting document. In this case, theNotary is obligated to resubmit new application for obtaining such approval on thedeed of establishment without neglecting the conditions mentioned above. Thisthesis is analysing the issues above by using the normative method by referring tothe prvailing regulations or positive laws. The used data in writing and orcomposing this thesis is using the secondary data based on the literature andconducting interview with notaries as a sources. This thesis used qualitativemethod is applied in analysing the such found data. As Notary has an importantrole in the establishment of limited liability company, therefore a Notary shall beproactive and more carefull in conducting his/her duty, in order to provide thereasobale best servicees in accordance with the prevailing laws and regulations."

"Tak jarang pengusaha membentuk persekutuan komanditer ketika memulai kegiatan usaha. Seiring berkembanganya kegiatan usaha tak jarang dilakukan restrukturisasi menjadi perseroan terbatas dengan memasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas. Namun minimnya peraturan pemasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Dengan demikian, dibutuhkan ketentuan yang mengatur prosedur pemasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas. Penulisan tesis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif.

---

It is common for entrepreneurs to establish a limited partnership (commanditaire vennootschap) when starting a business. As the development of its business activities, it is often the limited partnership be restructured into a limited liability company by subscribing the limited partnership into the limited liability company's capital. However, the lack of regulation regarding the subscription of a limited partnership into a limited liability company's capital has caused legal uncertainty. Therefore, it is necessary to have a regulation which governs about the subscription of a limited partnership into a limited liability company's capital. This thesis is using qualitative research with normative juridical method."

"ABSTRAKPerseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam melakukan segala kegiatannya, Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Mulai dari pendirian hingga pembubaran, semuanya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Pengalihan status badan hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo tentunya juga harus tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut. Proses pengalihan tersebut sebelumnya harus didahului oleh pembubaran dan likuidasi perseroan untuk menghilangkan status badan hukum yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Namun proses pembubaran dan likuidasi tersebut tidak dilaksanakan hingga selesai oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Hal itulah yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum perseroan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini juga membahas mengenai dampak yang timbul sebagai akibat dari pengalihan status rumah sakit tersebut.

---

ABSTRACTLimited Liability Company is one of business entity incorporated under the Law of Limited Liability Company in Indonesia. In conducting all their activities, the Companies subject to the provisions of Limited Liability Company Act applies. Starting from the establishment until the dissolution, everything should be in accordance with the provisions of the legislation. The transfer of legal entity status of PT Rumah Sakit Pasar Rebo into Technical Implementation Unit of RSUD Pasar Rebo must be subjected to the provisions of the law. The transfer process previously must be preceded by the dissolution and liquidation of the company to eliminate the status of legal entity which is owned by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. However, the process of dissolution and liquidation is not completed by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. This thesis discusses the dissolution, liquidation, and termination liability legal entity in terms of legislation and regulations. This thesis also discusses the impacts that arise as a result of the transfer status of the hospital. "

"Dalam praktek sering ditemukan akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh hanya suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan . Ada notaris yang mau menerima, ada juga notaris yang menolak tegas untuk membuatkan suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri khususnya yang tidak membuat perjanjian perkawinan diantara keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder terutama bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang perkawinan.

---

In common practice certificate Incorporation Limited Liability Company founded by husband and wife who not only made a marriage agreement . There is a notary who would accept, there is also a notary who firmly refused to make a Deed of Company Limited which was founded by husband and wife in particular that does not make a marriage treaty between them. The method used in this study is a normative legal research methods were done by examining library materials is a secondary data mainly primary legal materials that include legislation, among others, Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Act the marriage."

"[ABSTRAKSumber daya manusia yang sehat dan terampil sangat diperlikan dalam membangun negara. Oleh karena itu sangat diperlukan fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit yang memadai, berkualitas serta dapat menjamin hak dari pengguna jasa dan mitra kerjanya. Terdapat beberapa bentuk badan hukum rumah sakit di Indonesia antara lain adalah Perseroan Terbatas dan Yayasan. Skripsi ini membahas beberapa keunggulan dan kekurangan dari rumah sakit dengan badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum memiliki konsekuensi dan bentuk manajemen yang berbeda. Dari penelitian yang dilakukan di dua rumah sakit yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa rumah sakit dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan badan hukum Yayasan.Sumber daya manusia yang sehat dan terampil sangat diperlikan dalam membangun negara. Oleh karena itu sangat diperlukan fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit yang memadai, berkualitas serta dapat menjamin hak dari pengguna jasa dan mitra kerjanya. Terdapat beberapa bentuk badan hukum rumah sakit di Indonesia antara lain adalah Perseroan Terbatas dan Yayasan. Skripsi ini membahas beberapa keunggulan dan kekurangan dari rumah sakit dengan badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum memiliki konsekuensi dan bentuk manajemen yang berbeda. Dari penelitian yang dilakukan di dua rumah sakit yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa rumah sakit dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan badan hukum Yayasan.ABSTRACTThe national development always requires qualified human capital both for their health and competency. Furthermore, all facilities to support that condition should be provided properly. This paper will discuss only the health facilities such as hospital. The focus of discussion is legal aspect of hospital which will affect the operation of hospital itself. To compose this paper, writer conducted literature study as well as interviewed with several hospital that have different legal entity. The result indicates that hospital with limited company legal entity is better than hospital with foundation legal entity.;The national development always requires qualified human capital both for their health and competency. Furthermore, all facilities to support that condition should be provided properly. This paper will discuss only the health facilities such as hospital. The focus of discussion is legal aspect of hospital which will affect the operation of hospital itself. To compose this paper, writer conducted literature study as well as interviewed with several hospital that have different legal entity. The result indicates that hospital with limited company legal entity is better than hospital with foundation legal entity., The national development always requires qualified human capital both for their health and competency. Furthermore, all facilities to support that condition should be provided properly. This paper will discuss only the health facilities such as hospital. The focus of discussion is legal aspect of hospital which will affect the operation of hospital itself. To compose this paper, writer conducted literature study as well as interviewed with several hospital that have different legal entity. The result indicates that hospital with limited company legal entity is better than hospital with foundation legal entity.]"

"Perseroan Terbatas lahir sebagai Badan Hukum sejak anggaran dasarnya yang dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahannya sebagai Badan Hukum. Undang Undang Perseroan Terbatas telah mengatur ketentuan jangka waktu (daluwarsa) untuk setiap jenis permohonan yaitu permohonan pengasahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas. Perubahan anggaran dasar dapat dituangkan dalam akta risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, dengan adanya jangka waktu kewajiban untuk menuangkan dalam akta notaris. Lewatnya waktu atas penyampaian setiap jenis permohonan dan penuangan akta risalah rapat dibawah tangan kedalam akta notaris dapat dikenakan sanksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Notaris oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas telah ditunjuk selaku kuasa pendiri dalam pengajuam permohonan pengesahan dan kuasa Direksi dalam pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan secara elektronik melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH). Sdanya ketidaksesuaian antara dasar dan jangka waktu permohonan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Aplikasi Sistim Administrasi Badan Hukum, maka diperlukan reposisi ketentuan lewat waktu dan sanksinya.

---

Limited Liability Company formed as when its charter was approved and ratified by the Decree of the Minister of Justice and Human Rights. Limited Liability Company Act has set the terms of a (shelf) for each type of application is an application tuning as a Limited Liability Company Law Board, requesting approval or notification and amendments and request notification of data changes limited liability company Amendments can be contained in the deed of minutes of meetings are made under the hand, with the obligation period to pour in a notarial deed. Over time the delivery of any type of application and deed pouring into the hands of minutes of meetings under the deed may be penalized according to the Limited Liability Company Law. Notary by the Limited Liability Company Law has been appointed as the attorney-founder of the adoption petition and the Board of Directors authorized the filing amendments and changes in the company's data is electronically through the Electronic Administration System of Legal Status (SABH). The discrepancy between the base and the time period between the application for a Limited Liability Company Law with Application Administration System of Law, it is necessary to reposition the passing of time and the penalty provisions."

"SABH adalah Sistem Administrasi Badan Hukum dalam permohonan penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik menggunakan media Internet secara on line. Sebuah prosedur adalah kunci dari suatu sistem hukum yang berlaku, tanpa prosedur yang benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan yang berlaku, maka seluruh sistem tersebut akan timpang, sehingga prosedur memegang peranan penting dalam sebuah keberlangsungan suatu sistem. Begitu pula dalam sistem pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimana peranan notaris adalah sebuah mata rantai dari seluruh prosedurnya. Keberadaan notaris selaku pejabat umum ini tidak hanya sekedar untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya tetapi juga atas perintah undang-undang.Tanggung jawab notaris dalam hal pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Pengetahuan notaris dengan kemajuan teknologi penggunaan SABH harus sejalan. Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, perlu untuk melakukan pembenahan dan mengimplementasikan hal-hal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

SABH is a Law Board Administration System in resolving of Limited Company law board that established electronically and used the Internet media as on line. Resolving of law board involves legalization, agreement, reporting and announcement of changes of base budget of limited company. Procedure is the key of the established law, without right procedure that based on the established law, without right procedure that based on established rules and regulations, the whole system will fall therefore, procedure has an important role in maintaining a system. In founding a Limited Corporation, the role of notary becomes the link of all procedures.The presence of a notary as public officials is not just to serve people who need their services but also by order of law. The responsibility of a notary in the case of the establishment of a Limited Company is part of the role of notaries in the process of approval of the establishment is a Limited Company. The notary knowledge of regulations and the advancement of technology in terms of the use of SABH should be parallel.Civil Directorate, the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Justice and Human Rights, which has authority in the field of services and legal endorsement Company Limited, needs to make improvements and implement those things mandated by Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Company."