Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perbandingan perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia dalam kerangka kerjasama antara ASEAN dan Keempat Mitra Wicara. Substansi yang diperbandingkan dalam penulisan ini adalah pengaturan perdagangan barang atau trade in goods. Keempat perjanjian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Perbandingan yang menjadi fokus utama pembahasan adalah bagaimana tiap-tiap perjanjian memenuhi teori keadilan dalam perdagangan liberal. Berdasarkan hasil analis, dicari upaya yang disediakan oleh setiap perjanjian perdagangan bebas bagi negara berkembang yang merasa tidak diuntungkan. Teori critical legal studiesdigunakan dalam menganalisa upaya dan merujuk pada ketentuan pada perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisa data kualitatif data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Tidak ada perbedaan mendasar dalam pengaturan perdagangan barang dalam perjanjian-perjanjian perdagangan barang antara ASEAN dan keempat Mitra Wicara. Pengaturan perdagangan barang dalam keempat perjanjian perdagangan barang ini telah berusaha memenuhi prinsip keadilan dalam perdagangan liberal, namun bentuk keadilan berupa perlakuan berbeda bagi negara yang paling tidak diuntungkan dalam hal ini adalah negara berkembang, hanya bersifat sementara.Negara berkembang sebagai pengimpor sulit untuk melakukan negoisasi yang membutuhkan prosedur yang panjang. Terhitung pada tanggal pemberlakuan liberalisasi penuh special differential treatment ini akan dihapuskan. Terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang dirasa tidak adil atau tidak mampu untuk dilaksanakan oleh suatu negara seperti negara berkembang maka terdapat 2 langkah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Mengingat sulitnya upaya melakukan perubahan atas isi perjanjian yang disepakati. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang akan ditandatangani nantinya. Pilihan yang paling realistis untuk saat ini bagi Indonesia adalah tetap memberlakukan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dalam Kerangka Kerjasama ASEAN yang telah disepakati. Demikian, dengan realitas kemampuan Indonesia saat ini hal yang dapat dilakukan adalah memfokuskan diri pada perbaikan kinerja industri lokal (modal, pendidikan, keahlian dan teknologi).

---

This research discusses the comparison of the free trade agreements Indonesia enters into in the cooperative framework between ASEAN and the four Dialogue Partners. The substance upon which this research compares is the regulation of trade in goods. These four agreements share some similarities as well as differences. The comparison that serves as the main focus of the discussion is how every agreement satisfies the theory of justice in liberal trades. An analysis of each agreement is performed to look for the terms by which a disadvantaged developing country can seek to address the justice it perceives. The theory of critical legal studies is employed in analyzing and refering to the terms in the free trade agreements joined by Indonesia. This research is a legal-normative research with qualitative analysis of the data obtained from literature studies. There are no fundamental differences in the regulation of trade in goods in the trade in goods agreements between ASEAN and the four Dialogue Partners. The regulation of the trade in goods within these four trade in goods agreements has sought to satisfy the principle of justice in liberal trades. However, the equity that takes form in the differential treatments for the most disadvantaged countries,which in this case are developing countries, is only temporary in nature. An importing developing country finds it difficult to be in anegotation that undertakes long procedures. By the time the liberalization swings in full effect, this special differential treatment will be abolished. With regards to the free trade agreements perceived to be inequitable or unperformable by a country such as a developing country, there are two policy measures that the government of such country can take. Taking into account the difficulty in amending the agreed-upon terms, the Government of Indonesia has to pay more attention to the free trade agreements it is about to enter into. The most realistic choice for Indonesia at this moment is to keep respecting the free trade agreements in the agreed ASEAN Cooperative Framework. With this reality in mind, Indonesia has to focus on the improvement of the performance of local industries (capital, education, skills and technology)."

"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi ACFTA, AKFTA, dan AJFTA terhadap perdagangan internasional di sektor elektronik antara ASEAN dan mitra dagangnya. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada konsep trade creation & trade diversion oleh Jacob Viner. Kami menggunakan data ekspor sektor elektronik dalam tingkat HS Level 6 yang mencakup 264 produk. Data ekspor yang kami gunakan berasal dari 28 negara dalam rentang waktu 2003 hingga 2020. Untuk estimasi, kami menggunakan metode PPML yang dilengkapi dengan beberapa effects seperti time-effect, country-effect, dan country-time effect Kami menemukan bahwa AJFTA, AKFTA, dan ACFTA menghasilkan trade creation dalam ekspor ke sesama anggota FTA. Kami juga menemukan bahwa implementasi ketiga FTA juga menurunkan ekspor ke non member meski tidak signifikan. Kami juga mendapati adanya trade deflection dalam aktivitas ekspor dari nonanggota ke anggota FTA. Hasil ini dapat diatribusikan kepada jaringan produksi yang ekstensif antara ASEAN dan ketiga negara tersebut. Selain itu, implementasi FTA juga memperluas akses pasar untuk input di Asia.. Secara agregat, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat fenomena trade creation dalam sektor elektronik di ASEAN dan ketiga negara tersebut (Jepang, Korea, dan China).

---

This study aims to evaluate the impact of the implementation of the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), and ASEAN-Japan Free Trade Agreement (AJFTA) on international trade in the electronics sector between ASEAN and its trading partners. The approach used is based on the concept of trade creation and trade diversion proposed by Jacob Viner. We utilized export data from the electronics sector at the HS Level 6, covering 264 products. The export data used in this study is sourced from 28 countries over the period from 2003 to 2020. For estimation, we employed the PPML (Poisson Pseudo-Maximum Likelihood) method, considering several effects such as time-effect, country-effect, and country-time effect. The findings reveal that AJFTA, AKFTA, and ACFTA resulted in trade creation in exports among FTA member countries. We also found that the implementation of these three FTAs led to a decrease in exports to non-member countries, although the impact was not significant. Furthermore, we observed trade deflection in export activities from non-member countries to FTA member countries. This outcome can be attributed to the extensive production networks between ASEAN and the three partner countries (Japan, Korea, and China). Additionally, the FTA implementation expanded market access for inputs in Asia. In aggregate, we can conclude that there is a trade creation phenomenon in the electronics sector within ASEAN and these three partner countries (Japan, Korea, and China).""

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis daya saing dan kinerja ekspor produk manufaktur negara ASEAN-5, khususnya Indonesia, sebelum dan sesudah ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis daya saing dinamis dan analisis regresi data panel. Melalui analisis daya saing dinamis diperoleh kesimpulan bahwa setelah ACFTA dilaksanakan beberapa produk manufaktur Indonesia mengalami perubahan posisi daya saing. Selanjutnya, penelitian ini melakukan analisis regresi data panel dengan menggunakan dua model, yaitu model regresi tarif tunggal dan model regresi tarif majemuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing mempengaruhi kinerja ekspor negara ASEAN-5 secara positif. Namun, penurunan tarif bea masuk impor Cina dari Indonesia tidak mendorong peningkatan kinerja ekspor produk manufaktur Indonesia, sedangkan penurunan tarif bea masuk impor Cina dari Filipina dan Singapura mendorong peningkatan kinerja ekspor produk manufaktur negara tersebut. Mengingat keterbatasan penelitian ini, perlu diberi catatan bahwa perubahan daya saing dan kinerja ekspor tersebut tidak mutlak disebabkan oleh ACFTA.

---

This study analyses the export competitiveness and performance of ASEAN-5 manufacturing products, particularly those of Indonesia, before and after the implementation of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). This study uses dynamic revealed comparative advantage (dynamic RCA) and panel regression analysis methods. According to the dynamic RCA analysis, it is found that there have been some changes in the competitiveness of Indonesian manufacturing products. Furthermore, this study uses two models in panel regression analysis, i.e single tariff regression model and multiple tariff regression model.

The findings from panel regression analysis conclude that the ASEAN-5 export performance is positively influenced by competitiveness, represented by the dynamic RCA. However, the decrease of import tariff in Chinese market for Indonesian manufacturing products will not increase their export performance. On the other hand, the decrease of import tariff in Chinese market for Philippines and Singapore will increase their manufacturing export performance. Given the limitation of this study, it should be noted that the changes in competitiveness and export performance in ASEAN-5 is not solely affected by ACFTA."

"Perdagangan regional (RTA) menjadi fenomena umum yang menyebar luas ke seluruh dunia. Gelombang besar inisiatif perdagangan regional terus berlajut sejak awal tahun 1990-an. Banyak negara memilih membuat komitmen di tingkat regional karena lebih mudah dilakukan daripada komitmen bidang yang sama di tingkat multilateral. RTA merupakan bagian dari sistem perdagangan global (multilateral trading sistem), namun dalam kenyataanya persyaratan Pasal XXIV GATT 1994 sering kali diabaikan. Beberapa kelompok regional memiliki persetujuan perdagangan barang, persetujuan perdagangan jasa, persetujuan investasi, dan kerjasama ekonomi, diantaranya adalah ACFTA. Liberalisasi ACFTA akan meningkatkan kinerja perdagangan antara negara anggota, namun karena China jauh lebih siap dengan daya saing lebih tinggi, menyebabkan pertumbuhan kinerja ekspor China akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN. Kementerian Perindustrian pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa liberalisasi ACFTA berdampak buruk terhadap kinerja beberapa industri nasional. Sektor elektronik merupakan salah satu sektor yang mengalami defisit neraca perdagangan paling buruk semenjak liberalisasi ACFTA. Penelitian ini mempergunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum pengaturan RTA dalam kerangka WTO, sedangkan dalam kegiatan menggali dan mengkualifikasi fakta-fakta sebagai dipergunakan kajian empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pasal XXIV GATT 1994 memperbolehkan anggota WTO untuk perdagangan bebas dengan lebih cepat diantara anggota-anggota tertentu yang membentuk suatu kelompok. ACFTA bukan merupakan sistem terpisah, namun merupakan bagian dari sistem perdagangan global WTO, keduanya mengejar tujuan yang sama yaitu liberalisasi perdagangan secara substansial yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian WTO. Ketidakberhasilan Indonesia memanfaatkan liberalisasi ACFTA untuk meningkatkan kinerja perdagangan, khususnya sektor elektronik, mengakibatkan China akan memperoleh manfaat lebih besar dari liberalisasi ACFTA sebagai akibat daya saing industri mereka yang lebih tinggi. Dengan demikian, industri elektonik di Indonesia harus melakukan serangkaian perbaikan berupa investasi tenaga kerja, fisik dan teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi produk dari China.

---

Regional Trade Agreement (RTA) to be a common phenomenon that widespread throughout the world. A surge of regional trade initiatives has continued since the early 1990s. Many countries have chosen to make a commitment at the regional level because it is easier to do than the same field commitments at the multilateral level. RTA is part of the multilateral trading system, but in fact the requirements of Article XXIV of GATT 1994 is often times overlooked. Some regional groups have consent of trade in goods, trade in services agreements, investment agreements, and economic cooperation, including the ACFTA. ACFTA liberalization will improve the performance of trade between member states, but because China is much better prepared with higher competitiveness, led to the growth of China's export performance will be much higher than the ASEAN countries. Ministry of Industry in 2010 revealed that the liberalization ACFTA adversely affect the performance of some of the national industry. The electronics sector is one sector that suffered the worst trade deficit since the liberalization of the ACFTA. The study used a normative legal studies to understand the application of legal norms within the framework of the WTO RTA arrangements, whereas in digging activities and qualify the facts as used empirical study. The result of this is that Article XXIV of GATT 1994 allows WTO members to trade freely with faster among certain members that form a group. ACFTA is not a separate system, but is part of the multilateral trading system the WTO, both pursuing the same goal of trade liberalization substantially subject to the provisions of the WTO agreements. The failure to take advantage of the liberalization of Indonesia in ACFTA to improve trading performance, particularly the electronics sector, China will result in a greater benefit from the liberalization of the ACFTA as a result of their industrial competitiveness higher. Thus, the electronic industry in Indonesia must make a series of improvements in the form of investment of manpower, physical and technology to improve their competitiveness in the face of the product from China."

"Penelitian ini membahas mengenai Motivasi India dalam ASEAN-India Free Trade Agreement. ASEAN-India Free Trade Agreement, sebagai salah satu perjanjian perdagangan bebas antar kawasan dengan jumlah populasi yang sangat banyak dan jumlah volume perdagangan yang cukup besar, disetujui untuk dilakukan tinjauan atas permintaan India dan dengan persetujuan ASEAN di tahun 2019 setelah 10 tahun beroperasi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa India baru mengajukan tinjauan setelah 10 tahun beroperasi dan apa motivasi India dalam AIFTA ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis motivasi yang dimiliki India dan menemukan bahwa India memiliki motivasi ekonomi, leverage, efek interaksi, dan pemimpin di dalam AIFTA.

---

This research discusses India's motivation in the ASEAN-India Free Trade Agreement. The ASEAN-India Free Trade Agreement, as one of the free trade agreements between regions with a very large population and a fairly large volume of trade, was approved for reviewed at the request of India and with ASEAN's approval in 2019 after 10 years of running. This then raises questions, why India only had submitted a review after 10 years of operation and what is India's motivation in this AIFTA. This research uses a qualitative approach methodology to analyze India's motivations and found that India has economic, leverage, interaction effect, and leadership motivation in AIFTA."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis efek trade creation dan trade diversion dari penerapan AIFTA pada ekspor dan impor Indonesia menggunakan data agregat dan disagregat yang terdiri dari 6 komoditas. Sampel penelitian terdiri dari 25 negara pada periode 2006-2017. Metode estimasi menggunakan Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Hasil estimasi menunjukkan penerapan AIFTA menimbulkan efek negatif export trade diversion yang signifikan. Pada data disagregat, net trade creation terdapat pada komoditas food-drinks-tobacco and live animals, energy products dan raw materials. Selain itu, net trade diversion terdapat pada komoditas other manufactured goods dan machinery and transport equipment

---

This research aims to analyzes the effects of trade creation and trade diversion of the AIFTA implementation on export and import of Indonesia using agregate and disagregate data consists of 6 commodites. This study’s sample consists of 25 countries from 2006-2017. Estimation method using Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). The result indicate that there are significant evidence for the export trade diversion. Using disaggregated data, net trade creation effect is found in food-drinks-tobacco and live animals, energy products, and raw materials commodity. Meanwhile, net trade diversion effect is found in other manufactured goods and machinery and transport equipment commodity."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan deskriptif tentang komitmen Indonesia dibawah kewajibannya dalam perjanjian internasional, seperti dari Hukum WTO dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang yang baru saja diundangkan, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini menganalisis apakah Perdagangan ketentuan Barang dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum WTO/GATT dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) dan juga apakah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 memungkinkan Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan sifat penjelasan-analisis. Secara normatif, penelitian ini akan mengkaji ketentuan Perdagangan Barang dibawah Hukum WTO / GATT dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran hingga sejauh mana UU No. 7 Tahun 2014 sesuai dengan kewajiban internasional dan hingga sejauh mana dapat perlindungan kepentingan nasional. Indonesia adalah negara besar yang berada ditengah-tengah persiapa pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, sehingga kepastian hukum di sektor perdagangan penting untuk menjaga kompetisi kegiatan perdagangan yang adil antar negara dan juga memberikan perlindungan pada kepentingan nasional.

---

This research aims to get the descriptive idea of Indonesia?s commitment under its obligation in international agreements, such as from the WTO Law and ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) as formulated in the recently enacted law, Law No. 7 Year 2014 on Trade.

This research analyzes whether or not the Trade in Goods provisions in Law No. 7 Year 2014 on Trade in conformity with such provisions under the WTO Law/GATT and ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) and also whether or not the Law No. 7 Year 2014 enable Indonesia to protect its national interest.

This research paper will use the juridical-normative approach with the nature of explanatory-analysis. Normatively, this research will examines the provisions of Trade in Goods under the WTO Law/GATT and the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) also as the Law No. 7 Year 2014.

Based on the research result, it is hoped that this research will provide a description to what length that the Law No. 7 Year 2014 is in conformity with the international obligations and the national interest protection. Indonesia is a big country that is in the midst of preparing for the fully implementation of the ASEAN Economic Community by the end 2015, thus the legal certainty in trade sector is important to keep a fair competitiveness in trade activity between countries as well as providing protection to national interest."

"Tesis ini membahas kepentingan Korea Selatan terhadap ASEAN dalam kerangka perjanjian kerjasama ASEAN-South Korea Free Trade Area (AKFTA). Pembahasan tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor utama yang mendorong Korea Selatan melakukan FTA dengan ASEAN, adalah  faktor kondisi domestik dan kondisi perekonomian internasional. Kondisi domestikyaitu kebutuhan Korsel akan pasar ASEAN, Korea Selatan memiliki produk-produk unggulan, dan potensi meningkatkan keuntungan dalam sektor jasa dan investasi. Kondisi Internasional juga menjadi faktor yang diperhitungkan. Dalam hal ini peningkatan kerjasama FTA di lingkungan global dan regional.

---

This thesis discusses the interests of South Korea in the ASEAN framework agreement on ASEAN-South Korea Free Trade Area (AKFTA). This thesis based on qualitative research methods with descriptive analytical approach. The results of this study is to indicate the main factors that pushed South Korea make a FTA agreement with ASEAN, are domestic factor and international economic conditions. The domestic conditions is when South Korea's need in the ASEAN market, South Korea has kinds of superior products, and has potential to increased profits and investment in the services sector. International conditions also become a factor that taken into account. In this case FTA increased the cooperation in the linkage global and regional."

"Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ekonomi dunia saat ini khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (free trade) dimana sebagian negara dan kalangan menganggap perdagangan bebas sebagai bentuk penjajahan model baru. Dalam perdagangan internasional, perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara, namun dalam kenyataan dengan semakin terbukanya suatu perekonomian hal tersebut tidak serta merta menciptakan kemakmuran bagi semua negara-negara yang terlibat di dalamnya. Perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas kerap digunakan oleh negara-negara sebagai instrumen politik untuk kepentingan nasional. Belum lagi perjanjian internasional kerap dimanfaatkan untuk mengintervensi kedaulatan hukum suatu negara sesudah era kolonialisme berakhir. Melalui perjanjian internasional dapat dipastikan bahwa hukum suatu negara seragam dalam derajat tertentu dengan hukum negara lain. Perjanjian internasional di bidang perdagangan pada dasarnya dimanfaatkan oleh negara yang memiliki produsen untuk menghilangkan atau mengecilkan hambatan yang terdapat dalam negara yang memiliki konsumen dan pasar. Dalam kecenderungan ini pun peran perjanjian internasional menjadi semakin penting, contohnya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA). Hingga saat ini sangat banyak jumlah FTA yang telah ditandatangani dan berlaku serta telah dinotifikasi dengan subyek baik regional, bilateral dan multilateral. Salah satu perjanjian perdagangan bebas yang penting dan melibatkan Indonesia yang tergabung dalam ASEAN sebagai pihak, yaitu Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). ACFTA dalam perkembangannya banyak memberikan dampak yang cukup berarti bagi sektor-sektor strategis di Indonesia Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) Cina lebih murah antara 15% hingga 25%, bahkan produk seperti jarum harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka akan berat kekuatan ekonomi Indonesia sehingga butuh kesiapan dan persiapan yang sangat matang. Untuk itu kajian ini membahas mengenai ACFTA baik perkembangan, peranan dan implikasi serta rekomendasi untuk mengoptimalkan perjanjian ini sebelum tahun 2018 dengan berlakunya highly sensitive list ACFTA. Selain itu penting bagi Indonesia untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum mengikuti Perjanjian Perdagangan Bebas ke depan. Pemerintah perlu menyiapkan peran dan langkah kebijakan untuk ke depannya berkaitan dengan perdagangan bebas. "

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas (FTA). Ketentuan mengenai Perjanjian Perdagangan Regional telah diatur dengan aturan yang terdapat dalam Artikel XXIV GATT. Hal tersebut membuktikan keinginan negara-negara dunia ketiga seperti ASEAN untuk membuat unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan regional/kawasan dengan prinsip yang menganut pada liberalisasi perdagangan dan kompetisi bebas WTO. Payung hokum Perjanjian Perdagangan Regional telah diatur dengan aturan yang terdapat dalam Artikel XXIV GATT. Para wakil kepala negara ASEAN dan Republik China telah melakukan kesepakatan mebentuk FTA pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, mengenai Kerjasama Ekonomi dan pendirian suatu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China FTA) dalam 10 tahun dengan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas bagi negara-negara anggota ASEAN yang baru seperti Cambodia, Laos, Myanmar dan Viet Nam. Guna mendukung terlaksananya kerjasama antar negara negara ASEAN pemerintah perlu terus melakukan beberapa langkah atau kebijakan di bidang perdagangan dan perpajakan. Secara umum, pengembangan sektor penerimaan perpajakan sangat bergantung pada upaya-upaya untuk mengurangi kendala yang menghambat proses perdagangan nasional maupun perdagangan bilateral dengan negara lain.

---

This thesis explores the International Trade at The Agreement of Regional Trade Area. it was latterly develops quickly and can be seen from more progressive the circulation of goods, services, and capital from a state to another state, such as through export and import activity, investment, service commerce, etc. Therefore as logical consequence of this progress especially in facing of liberalization era in commercial sector, the change and development in law field must be conducted especially in the field of trade law, including the regulation of tariff. The ASEAN Member State was decision made at the ASEAN-China Summit held on 6 November 2001 in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, regarding a Framework on Economic Cooperation and to establish an ASEAN-China Free Trade Area (ASEAN-China FTA). The goal of this framework is to minimise barriers and deepen economic linkages between the Parties; lower costs; increase intra-regional trade and investment; increase economic efficiency; create a larger market with greater opportunities and larger economies of scale for the businesses of the Parties; and enhance the attractiveness of the Parties to capital and talent. Each Party shall accord national treatment to the products of all the other Parties covered by this Agreement and the Framework Agreement in accordance with Internal Taxation and Regulation such as on Article III of the GATT 1994. Reaffirming the rights, obligations and undertakings of the respective parties under the World Trade Organisation (WTO), and other multilateral, regional and bilateral agreements and arrangements."