Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perbandingan perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia dalam kerangka kerjasama antara ASEAN dan Keempat Mitra Wicara. Substansi yang diperbandingkan dalam penulisan ini adalah pengaturan perdagangan barang atau trade in goods. Keempat perjanjian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Perbandingan yang menjadi fokus utama pembahasan adalah bagaimana tiap-tiap perjanjian memenuhi teori keadilan dalam perdagangan liberal. Berdasarkan hasil analis, dicari upaya yang disediakan oleh setiap perjanjian perdagangan bebas bagi negara berkembang yang merasa tidak diuntungkan. Teori critical legal studiesdigunakan dalam menganalisa upaya dan merujuk pada ketentuan pada perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisa data kualitatif data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Tidak ada perbedaan mendasar dalam pengaturan perdagangan barang dalam perjanjian-perjanjian perdagangan barang antara ASEAN dan keempat Mitra Wicara. Pengaturan perdagangan barang dalam keempat perjanjian perdagangan barang ini telah berusaha memenuhi prinsip keadilan dalam perdagangan liberal, namun bentuk keadilan berupa perlakuan berbeda bagi negara yang paling tidak diuntungkan dalam hal ini adalah negara berkembang, hanya bersifat sementara.Negara berkembang sebagai pengimpor sulit untuk melakukan negoisasi yang membutuhkan prosedur yang panjang. Terhitung pada tanggal pemberlakuan liberalisasi penuh special differential treatment ini akan dihapuskan. Terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang dirasa tidak adil atau tidak mampu untuk dilaksanakan oleh suatu negara seperti negara berkembang maka terdapat 2 langkah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Mengingat sulitnya upaya melakukan perubahan atas isi perjanjian yang disepakati. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang akan ditandatangani nantinya. Pilihan yang paling realistis untuk saat ini bagi Indonesia adalah tetap memberlakukan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dalam Kerangka Kerjasama ASEAN yang telah disepakati. Demikian, dengan realitas kemampuan Indonesia saat ini hal yang dapat dilakukan adalah memfokuskan diri pada perbaikan kinerja industri lokal (modal, pendidikan, keahlian dan teknologi).

---

This research discusses the comparison of the free trade agreements Indonesia enters into in the cooperative framework between ASEAN and the four Dialogue Partners. The substance upon which this research compares is the regulation of trade in goods. These four agreements share some similarities as well as differences. The comparison that serves as the main focus of the discussion is how every agreement satisfies the theory of justice in liberal trades. An analysis of each agreement is performed to look for the terms by which a disadvantaged developing country can seek to address the justice it perceives. The theory of critical legal studies is employed in analyzing and refering to the terms in the free trade agreements joined by Indonesia. This research is a legal-normative research with qualitative analysis of the data obtained from literature studies. There are no fundamental differences in the regulation of trade in goods in the trade in goods agreements between ASEAN and the four Dialogue Partners. The regulation of the trade in goods within these four trade in goods agreements has sought to satisfy the principle of justice in liberal trades. However, the equity that takes form in the differential treatments for the most disadvantaged countries,which in this case are developing countries, is only temporary in nature. An importing developing country finds it difficult to be in anegotation that undertakes long procedures. By the time the liberalization swings in full effect, this special differential treatment will be abolished. With regards to the free trade agreements perceived to be inequitable or unperformable by a country such as a developing country, there are two policy measures that the government of such country can take. Taking into account the difficulty in amending the agreed-upon terms, the Government of Indonesia has to pay more attention to the free trade agreements it is about to enter into. The most realistic choice for Indonesia at this moment is to keep respecting the free trade agreements in the agreed ASEAN Cooperative Framework. With this reality in mind, Indonesia has to focus on the improvement of the performance of local industries (capital, education, skills and technology)."

"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi ACFTA, AKFTA, dan AJFTA terhadap perdagangan internasional di sektor elektronik antara ASEAN dan mitra dagangnya. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada konsep trade creation & trade diversion oleh Jacob Viner. Kami menggunakan data ekspor sektor elektronik dalam tingkat HS Level 6 yang mencakup 264 produk. Data ekspor yang kami gunakan berasal dari 28 negara dalam rentang waktu 2003 hingga 2020. Untuk estimasi, kami menggunakan metode PPML yang dilengkapi dengan beberapa effects seperti time-effect, country-effect, dan country-time effect Kami menemukan bahwa AJFTA, AKFTA, dan ACFTA menghasilkan trade creation dalam ekspor ke sesama anggota FTA. Kami juga menemukan bahwa implementasi ketiga FTA juga menurunkan ekspor ke non member meski tidak signifikan. Kami juga mendapati adanya trade deflection dalam aktivitas ekspor dari nonanggota ke anggota FTA. Hasil ini dapat diatribusikan kepada jaringan produksi yang ekstensif antara ASEAN dan ketiga negara tersebut. Selain itu, implementasi FTA juga memperluas akses pasar untuk input di Asia.. Secara agregat, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat fenomena trade creation dalam sektor elektronik di ASEAN dan ketiga negara tersebut (Jepang, Korea, dan China).

---

This study aims to evaluate the impact of the implementation of the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), and ASEAN-Japan Free Trade Agreement (AJFTA) on international trade in the electronics sector between ASEAN and its trading partners. The approach used is based on the concept of trade creation and trade diversion proposed by Jacob Viner. We utilized export data from the electronics sector at the HS Level 6, covering 264 products. The export data used in this study is sourced from 28 countries over the period from 2003 to 2020. For estimation, we employed the PPML (Poisson Pseudo-Maximum Likelihood) method, considering several effects such as time-effect, country-effect, and country-time effect. The findings reveal that AJFTA, AKFTA, and ACFTA resulted in trade creation in exports among FTA member countries. We also found that the implementation of these three FTAs led to a decrease in exports to non-member countries, although the impact was not significant. Furthermore, we observed trade deflection in export activities from non-member countries to FTA member countries. This outcome can be attributed to the extensive production networks between ASEAN and the three partner countries (Japan, Korea, and China). Additionally, the FTA implementation expanded market access for inputs in Asia. In aggregate, we can conclude that there is a trade creation phenomenon in the electronics sector within ASEAN and these three partner countries (Japan, Korea, and China).""

"Penelitian ini membahas mengenai Motivasi India dalam ASEAN-India Free Trade Agreement. ASEAN-India Free Trade Agreement, sebagai salah satu perjanjian perdagangan bebas antar kawasan dengan jumlah populasi yang sangat banyak dan jumlah volume perdagangan yang cukup besar, disetujui untuk dilakukan tinjauan atas permintaan India dan dengan persetujuan ASEAN di tahun 2019 setelah 10 tahun beroperasi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa India baru mengajukan tinjauan setelah 10 tahun beroperasi dan apa motivasi India dalam AIFTA ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis motivasi yang dimiliki India dan menemukan bahwa India memiliki motivasi ekonomi, leverage, efek interaksi, dan pemimpin di dalam AIFTA.

---

This research discusses India's motivation in the ASEAN-India Free Trade Agreement. The ASEAN-India Free Trade Agreement, as one of the free trade agreements between regions with a very large population and a fairly large volume of trade, was approved for reviewed at the request of India and with ASEAN's approval in 2019 after 10 years of running. This then raises questions, why India only had submitted a review after 10 years of operation and what is India's motivation in this AIFTA. This research uses a qualitative approach methodology to analyze India's motivations and found that India has economic, leverage, interaction effect, and leadership motivation in AIFTA."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan deskriptif tentang komitmen Indonesia dibawah kewajibannya dalam perjanjian internasional, seperti dari Hukum WTO dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang yang baru saja diundangkan, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini menganalisis apakah Perdagangan ketentuan Barang dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum WTO/GATT dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) dan juga apakah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 memungkinkan Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan sifat penjelasan-analisis. Secara normatif, penelitian ini akan mengkaji ketentuan Perdagangan Barang dibawah Hukum WTO / GATT dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran hingga sejauh mana UU No. 7 Tahun 2014 sesuai dengan kewajiban internasional dan hingga sejauh mana dapat perlindungan kepentingan nasional. Indonesia adalah negara besar yang berada ditengah-tengah persiapa pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, sehingga kepastian hukum di sektor perdagangan penting untuk menjaga kompetisi kegiatan perdagangan yang adil antar negara dan juga memberikan perlindungan pada kepentingan nasional.

---

This research aims to get the descriptive idea of Indonesia?s commitment under its obligation in international agreements, such as from the WTO Law and ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) as formulated in the recently enacted law, Law No. 7 Year 2014 on Trade.

This research analyzes whether or not the Trade in Goods provisions in Law No. 7 Year 2014 on Trade in conformity with such provisions under the WTO Law/GATT and ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) and also whether or not the Law No. 7 Year 2014 enable Indonesia to protect its national interest.

This research paper will use the juridical-normative approach with the nature of explanatory-analysis. Normatively, this research will examines the provisions of Trade in Goods under the WTO Law/GATT and the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) also as the Law No. 7 Year 2014.

Based on the research result, it is hoped that this research will provide a description to what length that the Law No. 7 Year 2014 is in conformity with the international obligations and the national interest protection. Indonesia is a big country that is in the midst of preparing for the fully implementation of the ASEAN Economic Community by the end 2015, thus the legal certainty in trade sector is important to keep a fair competitiveness in trade activity between countries as well as providing protection to national interest."

"Perdagangan regional (RTA) menjadi fenomena umum yang menyebar luas ke seluruh dunia. Gelombang besar inisiatif perdagangan regional terus berlajut sejak awal tahun 1990-an. Banyak negara memilih membuat komitmen di tingkat regional karena lebih mudah dilakukan daripada komitmen bidang yang sama di tingkat multilateral. RTA merupakan bagian dari sistem perdagangan global (multilateral trading sistem), namun dalam kenyataanya persyaratan Pasal XXIV GATT 1994 sering kali diabaikan. Beberapa kelompok regional memiliki persetujuan perdagangan barang, persetujuan perdagangan jasa, persetujuan investasi, dan kerjasama ekonomi, diantaranya adalah ACFTA. Liberalisasi ACFTA akan meningkatkan kinerja perdagangan antara negara anggota, namun karena China jauh lebih siap dengan daya saing lebih tinggi, menyebabkan pertumbuhan kinerja ekspor China akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN. Kementerian Perindustrian pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa liberalisasi ACFTA berdampak buruk terhadap kinerja beberapa industri nasional. Sektor elektronik merupakan salah satu sektor yang mengalami defisit neraca perdagangan paling buruk semenjak liberalisasi ACFTA. Penelitian ini mempergunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum pengaturan RTA dalam kerangka WTO, sedangkan dalam kegiatan menggali dan mengkualifikasi fakta-fakta sebagai dipergunakan kajian empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pasal XXIV GATT 1994 memperbolehkan anggota WTO untuk perdagangan bebas dengan lebih cepat diantara anggota-anggota tertentu yang membentuk suatu kelompok. ACFTA bukan merupakan sistem terpisah, namun merupakan bagian dari sistem perdagangan global WTO, keduanya mengejar tujuan yang sama yaitu liberalisasi perdagangan secara substansial yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian WTO. Ketidakberhasilan Indonesia memanfaatkan liberalisasi ACFTA untuk meningkatkan kinerja perdagangan, khususnya sektor elektronik, mengakibatkan China akan memperoleh manfaat lebih besar dari liberalisasi ACFTA sebagai akibat daya saing industri mereka yang lebih tinggi. Dengan demikian, industri elektonik di Indonesia harus melakukan serangkaian perbaikan berupa investasi tenaga kerja, fisik dan teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi produk dari China.

---

Regional Trade Agreement (RTA) to be a common phenomenon that widespread throughout the world. A surge of regional trade initiatives has continued since the early 1990s. Many countries have chosen to make a commitment at the regional level because it is easier to do than the same field commitments at the multilateral level. RTA is part of the multilateral trading system, but in fact the requirements of Article XXIV of GATT 1994 is often times overlooked. Some regional groups have consent of trade in goods, trade in services agreements, investment agreements, and economic cooperation, including the ACFTA. ACFTA liberalization will improve the performance of trade between member states, but because China is much better prepared with higher competitiveness, led to the growth of China's export performance will be much higher than the ASEAN countries. Ministry of Industry in 2010 revealed that the liberalization ACFTA adversely affect the performance of some of the national industry. The electronics sector is one sector that suffered the worst trade deficit since the liberalization of the ACFTA. The study used a normative legal studies to understand the application of legal norms within the framework of the WTO RTA arrangements, whereas in digging activities and qualify the facts as used empirical study. The result of this is that Article XXIV of GATT 1994 allows WTO members to trade freely with faster among certain members that form a group. ACFTA is not a separate system, but is part of the multilateral trading system the WTO, both pursuing the same goal of trade liberalization substantially subject to the provisions of the WTO agreements. The failure to take advantage of the liberalization of Indonesia in ACFTA to improve trading performance, particularly the electronics sector, China will result in a greater benefit from the liberalization of the ACFTA as a result of their industrial competitiveness higher. Thus, the electronic industry in Indonesia must make a series of improvements in the form of investment of manpower, physical and technology to improve their competitiveness in the face of the product from China."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis daya saing dan kinerja ekspor produk manufaktur negara ASEAN-5, khususnya Indonesia, sebelum dan sesudah ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis daya saing dinamis dan analisis regresi data panel. Melalui analisis daya saing dinamis diperoleh kesimpulan bahwa setelah ACFTA dilaksanakan beberapa produk manufaktur Indonesia mengalami perubahan posisi daya saing. Selanjutnya, penelitian ini melakukan analisis regresi data panel dengan menggunakan dua model, yaitu model regresi tarif tunggal dan model regresi tarif majemuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing mempengaruhi kinerja ekspor negara ASEAN-5 secara positif. Namun, penurunan tarif bea masuk impor Cina dari Indonesia tidak mendorong peningkatan kinerja ekspor produk manufaktur Indonesia, sedangkan penurunan tarif bea masuk impor Cina dari Filipina dan Singapura mendorong peningkatan kinerja ekspor produk manufaktur negara tersebut. Mengingat keterbatasan penelitian ini, perlu diberi catatan bahwa perubahan daya saing dan kinerja ekspor tersebut tidak mutlak disebabkan oleh ACFTA.

---

This study analyses the export competitiveness and performance of ASEAN-5 manufacturing products, particularly those of Indonesia, before and after the implementation of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). This study uses dynamic revealed comparative advantage (dynamic RCA) and panel regression analysis methods. According to the dynamic RCA analysis, it is found that there have been some changes in the competitiveness of Indonesian manufacturing products. Furthermore, this study uses two models in panel regression analysis, i.e single tariff regression model and multiple tariff regression model.

The findings from panel regression analysis conclude that the ASEAN-5 export performance is positively influenced by competitiveness, represented by the dynamic RCA. However, the decrease of import tariff in Chinese market for Indonesian manufacturing products will not increase their export performance. On the other hand, the decrease of import tariff in Chinese market for Philippines and Singapore will increase their manufacturing export performance. Given the limitation of this study, it should be noted that the changes in competitiveness and export performance in ASEAN-5 is not solely affected by ACFTA."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis efek trade creation dan trade diversion dari penerapan AIFTA pada ekspor dan impor Indonesia menggunakan data agregat dan disagregat yang terdiri dari 6 komoditas. Sampel penelitian terdiri dari 25 negara pada periode 2006-2017. Metode estimasi menggunakan Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Hasil estimasi menunjukkan penerapan AIFTA menimbulkan efek negatif export trade diversion yang signifikan. Pada data disagregat, net trade creation terdapat pada komoditas food-drinks-tobacco and live animals, energy products dan raw materials. Selain itu, net trade diversion terdapat pada komoditas other manufactured goods dan machinery and transport equipment

---

This research aims to analyzes the effects of trade creation and trade diversion of the AIFTA implementation on export and import of Indonesia using agregate and disagregate data consists of 6 commodites. This study’s sample consists of 25 countries from 2006-2017. Estimation method using Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). The result indicate that there are significant evidence for the export trade diversion. Using disaggregated data, net trade creation effect is found in food-drinks-tobacco and live animals, energy products, and raw materials commodity. Meanwhile, net trade diversion effect is found in other manufactured goods and machinery and transport equipment commodity."

"Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ekonomi dunia saat ini khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (free trade) dimana sebagian negara dan kalangan menganggap perdagangan bebas sebagai bentuk penjajahan model baru. Dalam perdagangan internasional, perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara, namun dalam kenyataan dengan semakin terbukanya suatu perekonomian hal tersebut tidak serta merta menciptakan kemakmuran bagi semua negara-negara yang terlibat di dalamnya. Perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas kerap digunakan oleh negara-negara sebagai instrumen politik untuk kepentingan nasional. Belum lagi perjanjian internasional kerap dimanfaatkan untuk mengintervensi kedaulatan hukum suatu negara sesudah era kolonialisme berakhir. Melalui perjanjian internasional dapat dipastikan bahwa hukum suatu negara seragam dalam derajat tertentu dengan hukum negara lain. Perjanjian internasional di bidang perdagangan pada dasarnya dimanfaatkan oleh negara yang memiliki produsen untuk menghilangkan atau mengecilkan hambatan yang terdapat dalam negara yang memiliki konsumen dan pasar. Dalam kecenderungan ini pun peran perjanjian internasional menjadi semakin penting, contohnya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA). Hingga saat ini sangat banyak jumlah FTA yang telah ditandatangani dan berlaku serta telah dinotifikasi dengan subyek baik regional, bilateral dan multilateral. Salah satu perjanjian perdagangan bebas yang penting dan melibatkan Indonesia yang tergabung dalam ASEAN sebagai pihak, yaitu Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). ACFTA dalam perkembangannya banyak memberikan dampak yang cukup berarti bagi sektor-sektor strategis di Indonesia Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) Cina lebih murah antara 15% hingga 25%, bahkan produk seperti jarum harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka akan berat kekuatan ekonomi Indonesia sehingga butuh kesiapan dan persiapan yang sangat matang. Untuk itu kajian ini membahas mengenai ACFTA baik perkembangan, peranan dan implikasi serta rekomendasi untuk mengoptimalkan perjanjian ini sebelum tahun 2018 dengan berlakunya highly sensitive list ACFTA. Selain itu penting bagi Indonesia untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum mengikuti Perjanjian Perdagangan Bebas ke depan. Pemerintah perlu menyiapkan peran dan langkah kebijakan untuk ke depannya berkaitan dengan perdagangan bebas. "

"Indonesia sejak tahun 1995 melalui keanggotaannya di ASEAN membuat kesepakatan dengan negara-negara partner dagang strategisnya dalam hal Free Trade Agreement (FTA). ASEAN - India Free Trade Agreement (AIFTA) yang berlaku sejak tahun 2010 juga merupakan upaya menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan negara mitra dagang strategisnya. Penelitian ini berupaya meninjau hasil negosiasi penetapan tarif bea masuk barang impor India melalui skema AIFTA dilihat dari sisi Indonesia sebagai partnernya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak banyak peran Indonesia dalam hal penetapan bea masuk tersebut. India lebih banyak memegang peran dengan menetapkan bea masuk yang mencerminkan sikap proteksi atas pasar domestiknya. Penelitian ini juga menghasilkan daftar produk ekspor Indonesia yang perlu diajukan untuk dibebaskan bea masuknya jika Indonesia ingin mendapat manfaat lebih dari skema AIFTA ini.

---

Since 1995 Indonesia through its membership in ASEAN made a Free Trade Agreement with its trading partner. ASEAN - India Free Trade Agreement (AIFTA) which in force since 2010 is also an attempt to establish free trade agreements with its strategic trading partners. This study tries to review the negotiations results of regarding tariffs of Indian import goods through AIFTA scheme in view of Indonesia as a partner.The results showed that there was not quite a lot of Indonesia's role in the determination of the customs duties. India holds more roles by assigning duties that reflects protection of its domestic markets. This research also generates a list of Indonesian export products that need to be filed to be exempted in import duty list if Indonesia wants to benefit more from this AIFTA scheme."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis mengenai ACFTA (ASEAN-China Free TradeAgreement) yang merupakan suatu perjanjian perdagangan kawasan bebas yangdibentuk antara negara-negara anggota ASEAN dengan China. ACFTA telahdisepakati sejak tahun 2001. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China(ACFTA) terbentuk berdasarkan atas dasar hukum internasional yaitu FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and thePeople?s Republic of China yang ditandatangani pada 4 November 2002 di PhnomPenh, Kamboja oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengankepala Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC). Perjanjian ACFTA berlakusecara penuh bagi Indonesia sejak Januari 2010, dan dibalik perberlakuanperjanjian ACFTA bagi Indonesia memberikan dampak baik itu positif maupunnegatif. Selain itu ada pula kendala-kendala yang harus dihadapi Indonesia dariperberlakuan perjanjian ACFTA. Pemerintah harus segera bertindak untukmengatasi berbagai dampak negatif dari perberlakuan perjanjian ACFTA,terutama kebijakan perdagangan dalam negeri. Berbagai paket kebijakan yangdisiapkan dan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengatasidampak negatif dari pemberlakuan ACFTA (ASEAN-China Free TradeAgreement). Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan tesis ini adalahpenelitian yuridis normatif. Di dalam tesis ini dibahas mengenai substansi dariperjanjian ACFTA, dampak positif dan negatif dari perjanjian ACFTA bagiIndonesia, dan upaya pemerintah melalui kebijakannya yang komprehensif dalammengatasi dampak dari perjanjian ACFTA.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) which isa free trade agreement area that formed between ASEAN countries and China.ACFTA has been agreed since 2001. ASEAN-China Free Trade Agreement(ACFTA) formed based on international law namely Framework Agreement onComprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People?sRepublic of China that has been signed on November 4, 2002 at Phnom Penh,Kambodja by the chief ASEAN?s countries governments with Republic of China(PRC). ACFTA fully cause been effective for Indonesia since Januari 2010, andbehind implementation of ACFTA for Indonesia has given positive and negativeeffects. In addition, there are constraints which must be faced by Indonesia.Indonesian Government must act immediately to solve the several negative effectsfrom the implementation of ACFTA, especially domestic trading policy. Severalpolicy packages are prepared and implementated by Indonesian government thatis hoped can solve the negative effect of implementation ACFTA (ASEAN-ChinaFree Trade Agreement). Research conducted in this thesis is a normative juridicalresearch. In this thesis are discussed obout substance of ACFTA, postitive andnegative effect of ACFTA for Indonesia, and the effort of Indonesian governmentto solve the effect of ACFTA comprehensively."