Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai landasan dan latar belakang atas dibuatnya peraturan mengenai transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. Dimana dewasa ini terdapat tren bahwa grup perusahaan menjadi semakin banyak tumbuh dan berkembang dalam dunia usaha dan bisnis di Indonesia, sehingga akan banyak transaksi yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki keterkaitan atau disebut dengan transaksi afiliasi. Selanjutnya secara lebih khusus akan dibahas juga mengenai klausul pengecualian untuk melakukan kewajiban mengumumkan keterbukaan informasi dan melakukan pelaporan kepada OJK atas transaksi-transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan publik atau emiten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 terutama dalam hal ini adalah mengenai interpretasi perusahaan publik atau emiten atas pengecualian kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Terdapat interpretasi yang kurang tepat yang terjadi atas pengelompokan kewajiban untuk transaksi yang wajib diumumkan keterbukaan informasi atau dilaporkan kepada OJK atau bahkan transaksi tersebut dikecualikan dari kedua jenis kewajiban pengumuman keterbukaan informasi atau pelaporan tersebut diatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian kemudian menyarankan agar pemerintah selaku regulator dan pembuat kebijakan terutama terkait transaksi afiliasi memberikan penjelasan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 agar tidak terjadi ambiguitas dalam menginterpretasikan klausul-klausul dalam peraturan Bapepam dan LK, khususnya Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, khususnya dalam pengelompokkan kewajiban dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tersebut oleh perusahaan publik atau emiten yang menjadi pelaku dalam transaksi afiliasi tersebut. Mengingat dewasa ini terdapatnya kelompok grup perusahaan sehingga transaksi afiliasi akan banyak dilakukan dengan mengatasnamakan efisiensi dan efektifitas biaya dalam grup perusahaan. Dalam hal melibatkan perusahaan publik atau emiten, maka pemerintah harus turut andil dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan publik atau emiten tersebut. Selain itu adalah penting sifatnya apabila pemerintah menerbitkan peraturan yang jelas sehinga tidak terdapat berbagai persepsi yang berbeda pada pelaksanaannya dalam masyarakat.

---

This master's thesis examines the basic and background of the issuance of regulation regarding affiliate transaction as specified in Bapepam and LK Rules No. IX.E.1. Recently, the trend of the group of companies are growing more in the business activity in Indonesia, so that there will be many transactions conducted inter-companies which have relationship or as called affiliate transaction.Furthermore, specifically this master?s thesis will also examine the exclusion clause to conduct obligations either to announce the information disclosure or report to OJK for every affiliate transactions which is performed by the public company as specified in Bapepam and LK Rule No. IX.E.1, particularly in this case is on the interpretation of the public company for such exclusion which is specified it that regulation. There is a misinterpretation in qualifying the obligation either to announce the information disclosure or to report to OJK or even such transaction is being excluded from both of those obligations. This research is using the qualitative method of research.

The research result thereafter is suggesting the government as a regulator and policy maker, particularly on affiliate transaction, to provide explanation in the Bapepam and LK rule No. IX.E.1, in order to prevent any ambiguity in interpreting the clause in Bapepam and LK rule, particularly Bapapem and LK rule No. IX.E.1, focusing in the obligation qualification in such rule. Considering that recently the trend is companies group so that the affiliate transaction will be will mostly conducted in the background of cost efficiency and effectiveness in such companies group. In case involving the public company in the affiliate transaction, thus the government should contribute in supervising the performance of the such public company. Besides, it is important if the government issuing a regulation so that there are no misinterpretation in the implementation by the public."

"Laporan magang ini berisi analisis terhadap pengaruh perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 terhadap PT TIA, terutama terhadap akun kas dan setara kas. Ada beberapa kendala yang dihadapi PT TIA dan KSEI dalam melaksanakan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010, yaitu komunikasi dengan nasabah yang begitu banyak dan sulit dihubungi, pengintegrasian sistem di PT TIA, pengintegrasian sistem antara KSEI dengan setiap bank di Indonesia, dan penyesuaian perubahan peraturan tersebut terhadap laporan keuangan PT TIA. Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 menghasilkan beberapa temuan audit dalam laporan keuangan interim PT TIA, yaitu beberapa jurnal reclassification.Kesimpulan dari analisis laporan ini adalah PT TIA tetap mematuhi dan melaksanakan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 dan perubahan peraturan tersebut tidak mempengaruhi opini audit atas laporan keuangan interim PT TIA per 30 Juni 2012.

---

This internship report discuss about analysis of the change in Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 to PT TIA, especially on Cash and Cash Equivalent account. There are some constraints that PT TIA and KSEI face in the implementation Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010, that is communication with so numerous customers and difficulty to contact them, system integration in PT TIA, system integration between KSEI and every bank in Indonesia, and adjustment of the regulatory changes to financial statements PT TIA. The change of Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 generates some audit findings in the interim financial statement of PT TIA, that is some reclassification journal.The conclusion from this report analysis is PT TIA keep in compliance and implement Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 and the regulatory change do not affect the audit opinion on the interim financial statement PT TIA per June 30, 2012."

"Skripsi ini membahas tentang transaksi di luar bursa (over the counter) atas saham perusahaan yang tercatat di BEI. Pembahasan menekankan pada analisa terhadap pengawasan dan penegakan hukum atas tindak pidana pasar modal yang dilakukan oleh Bapepam-LK, sebagaimana tugas dan fungsi yang diemban berdasarkan pasal 3 UU No. 8/1995. Analisa dibatasi pada pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bapepam-LK pada kurun waktu 2005¬2010. Kelemahan pengawasan dan penegakan hukum pada kurun waktu tersebut berawal dari kelemahan pengaturan dan pelaksanaan fungsi oleh Bapepam-LK yang kemudian menimbulkan permasalahan lebih lanjut pada pengaturan dan praktek di tingkat SRO, yaitu antara BEI dan KSEI.

---

Abstract

This thesis discusses about over the counter transactions of company listed stock on the Indonesia Stock Exchange, particulary analyzing the surveillance and law enforcement on capital market crimes performed by Bapepam-LK as duties and functions carried under Article 3 of Act no. 8 / 1995. The analysis is limited to surveillance and law enforcement by Bapepam-LK in the period 2005-2010. The weakness of surveillance and law enforcement in this period came from the weakness of regulation and execution of functions by the Bapepam-LK, which led to further problems in regulation and practice in the SRO level, between BEI and KSEI."

"Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek. Sehubungan dengan itu, meskipun Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal melarang tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek, kejahatan manipulasi pasar kerap terjadi. Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal.Skripsi ini membahas fungsi pengawasan dan kewenangan Bapepam-LK untuk melakukan penegakan hukum atas kejahatan manipulasi pasar dengan menempuhupaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentukpemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi.

---

Public investors need information on trading activities, market conditions and securities prices on a Securities Exchange, as indicators by the strength of the supply and demand, and as a basis for making investment decisions. Bearing in mind, even though Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market prohibits activities that create a deceptive representation of trading activities, market conditions or securities prices with intent to influence others to buy, sell, or hold securities, market manipulation felonies are often occurred. Considering the capital market is a source of business financing and an investment opportunity for investors, which plays a strategic role in supporting national development, its activities must be supervised to ensure that it is conducted in an orderly, fair, and efficient manner. Therefor, Bapepam-LK is given an administrative authority and the responsibility to guide, regulate and supervise persons engaged in capital market activities. The focuses of this study are the supervisory function and authority to conduct law enforcement of Bapepam-LK regarding market manipulation felonies, either in preventive in the form of regulations, guidelines, guidance and directions, or remedial in the form of inspections, investigations and the imposition of sanctions, as well as legal protections for investors."

"ABSTRAKPada tanggal 26 Maret 2008 Sorak Financial Holdings Pte Ltd bersedia melepaskan 56.15% saham BII kepada Maybank dengan deposit sebagai uang muka sejumlah US$147 juta kepada Sorak Financial Holdings. Pada saat itu akuisisi perseroan terbuka diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-05/PM/2002 Tentang Pengambilalihan Perseroan Terbuka, akan tetapi pada tanggal 30 Juni 2008 Bapepam-LK telah mengeluarkan peraturan Nomor Kep-259/BL/2008 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang menggantikan Peraturan Nomor Kep-05/PM/2002 tersebut yang menghapuskan ketentuan penawaran tender mengenai saham yang wajib dibeli pengendali baru dan menambahkan ketentuan mengenai kewajiban mengalihkan kembali saham apabila hasil dari penawaran tender melebihi batas yang ditentukan. Namun ternyata setelah peraturan ini dinyatakan berlaku telah menimbulkan permasalahan pada proses akuisisi BII oleh Maybank karena pada tanggal 29 Juli 2008, secara tiba-tiba Bank Negara Malaysia mencabut izin untuk mengakuisisi saham BII oleh Maybank sehingga memberikan alasan kuat bagi Maybank untuk membatalkan transaksi tersebut dengan alasan kehadiran Peraturan Nomor Kep-259/BL/2008 ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan suatu uraian deskriptif sebagai hasil analisis penelitian. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, yang dilengkapi dengan buku-buku penunjang sebagai bahan hukum sekunder, dan majalah, koran, serta internet sebagai bahan hukum tersier. meskipun pada akhirnya proses akuisisi dapat terealisasikan, terealisasinya akuisisi ini adalah upaya dari pihak asing (Temasek dan Kookmin Bank), yang memberikan diskon untuk Maybank.

---

ABSTRACTOn 26th March 2008 Sorak Financial Holdings Pte Ltd is willing to sell 56.15% stake in BII to Maybank with a deposit as a down payment US $ 147 million to Sorak Financial Holdings. At the time of acquisition, the applicable Regulation about Public Company Acquisition is Bapepam Regulation Attachment Number Kep-05/PM/2002 About the Public Company Acquisition, but on 30th June 2008 Bapepam-LK has issued Bapepam-LK Regulation Attachment Number KEP-259/BL/2008 on which replaces the Public Company Acquisition Regulation Number Kep-05/PM/2002 which abolished the provisions of the tender offer of shares which must be purchased by new controlling shareholders and add provisions of Refloat if the results of the tender offer exceeds the specified limits. But it turns out after this regulation is declared as a valid Regulation it has caused problems in the process of acquisition of BII by Maybank because on 29th July 2008, suddenly Bank of Malaysia revoke permission to acquire a stake in BII by Maybank thus providing a strong rationale for Maybank to cancel the transaction by reason the presence of Regulation Number Kep-259/BL/2008. The author uses the method of normative juridical research with a descriptive approach to provide a descriptive analysis of research. By using legislation as the primary legal materials, which is equipped with supporting books as a secondary legal materials, and magazines, newspapers, and the internet as a tertiary legal materials. though in the end the acquisition process can be realized, the realization of this acquisition is an effort from foreign Parties (Temasek and Kookmin Bank), which gives discounts to Maybank."

"Peraturan Bapepam LK (Lembaga Keuangan) Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu adalah peraturan yang amat penting terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Karena melalui peraturan ini, setiap kali perusahaan atau direksi ingin melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan maka ia harus meminta persetujuan dari pemegang saham independen atau minoritas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen. Sejak diluncurkan pertamakali pada tahun 1996, peraturan ini telah mengalami empat kali revisi yaitu pada tahun 1997, 2000, 2008 dan 2009. Dari empat kali revisi tersebut perubahan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2008 sehingga dalam analisa peraturan ini, pembahasan dibagi atas dua periode yaitu sebelum tahun 2008 dan sesudah tahun 2008. Adapun poin utama perbedaannya adalah pada pengaturan transaksi afiliasi. Sebelum tahun 2008, transaksi ini tidak diatur atau tidak eksis di Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tahun 1996, 1997 dan 2000. Namun pada tahun 2008 dan 2009, transaksi afiliasi masuk dalam salah satu aturan dalam peraturan tersebut. Pengaturan tersendiri terhadap transaksi afiliasi di satu sisi memberi kelonggaran kepada perusahaan untuk melakukan transaksi seoptimal mungkin tanpa direpotkan untuk meminta persetujuan pemegang saham independen atau minoritas. Namun di sisi lain beresiko terhadap perlindungan hak-hak pemegang saham independen atau minoritas melalui RUPS Independen.

---

Bapepam LK Regulations (Financial Institutions) Number IX.E.1 concerning Conflict of Interest Transaction is a very important rule relating to the protection of minority shareholders. Because through this rule, whenever a company or the directors want to do transactions that contains a conflict of interest then he should seek approval from independent shareholders or minority through the General Meeting of Shareholders (GMS) Independent. Since its first launch in 1996, this rule has been revised four times that in 1997, 2000, 2008 and 2009. Of the four times the revision of the most significant change occurred in 2008 so that the analysis of this rule, the discussion is divided into two periods before 2008 and after 2008. The main points of difference is on arrangements affiliate transactions. Prior to 2008, these transactions are not regulated or non-existent in Regulation No. IX.E.1 1996, 1997 and 2000. However, in 2008 and 2009, affiliate transactions entered in one of the rules in these regulations. Separate arrangements to affiliate transactions on the one hand giving concessions to companies to make transactions as optimal as possible without bothered to ask for approval of independent shareholders or minority. But on the other side of risk to the protection of the rights of minority shareholders independently or through GMS Independent."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang obligasi perusahaan di Bursa Efek Jakarta, Waliamanat sebagai wakil atau kuasa dari Pemegang Obligasi ditunjuk dan dibayar oleh Emiten, karena kedudukan yang lebih 'tinggi' tersebut Emiten mudah mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian Perwaliamanatan sehingga banyak Pemegang Obligasi yang dirugikan. Dengan berlakunya Peraturan Bapepam-LK nomor VI.C.4 ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut harus tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan sehingga menjadikan Emiten sulit mempengaruhi. Selain itu Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas/due diligence dan membuat surat pernyataan diatas meterai, secara yuridis hal ini menuntut tanggung jawab serta profesionalisme Wali Amanat dalam mendapatkan kebenaran data Emiten dari sisi Bisnis, Financial dan legal, sehingga menambah beban tanggung jawab Wali Amanat. Isi Peraturan juga mengatur masalah buy back oleh Emiten dan RUPO yang pada prakteknya banyak disalahgunakan oleh Emiten yaitu membeli kembali secara diam-diam dan melalui pihak lain (nominee) dan Obligasi dari buy back tersebut dipakai Emiten untuk mempengaruhi suara RUPO guna meloloskan kepentingan Emiten. Untuk meminimalisir, peraturan VI.C.4 mengatur pembatasan-pembatasan dalam buy back dan menaikkan jumlah korum kehadiran dan persetujuan.

---

This thesis discusses the legal protections for holders of corporate bonds in the Jakarta Stock Exchange, Trustees as a representative or attorney of Bondholders appointed and paid by the Issuer, because the position of a "higher" the Issuer easily affect the implementation of the Trustee Agreement so many Bondholders disadvantaged. With the enactment of Bapepam-LK regulation number VI.C.4 existing provisions in the regulations must be contained in the Trustee agreement, making Issuer difficult affect. Additionally Trustees shall conduct a due diligence and make a statement on the duty stamp, legally it requires Trustees responsibility and professionalism in getting the truth of the Issuer Data Business, Financial and legal, thus adding to the burden of responbility of Trustees. The Regulations also regulate the issue of buy back by the Issuer and RUPO that in practice much abused by the Issuer which is to buy back silently and through another party (nominee) and buy back the bonds from issuers used to influence the votes to pass RUPO interests of the Issuer. To minimize this, VI.C.4 regulations set restrictions in the buy-back and increase the number of quorum and approval."