Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Auditor internal merupakan pihak yang diharapkan dapat mendeteksi fraud dalam organisasi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi fraud adalah whistleblowing system (WBS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui best practices WBS dan mengusulkan langkah-langkah yang dapat dilakukan Bank Indonesia dalam menerapkannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan studi survey melalui wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 15 (lima belas) hal penting dalam best practices WBS pada organisasi yang melaksanakannya, yang dapat dirangkum menjadi 3 (tiga) elemen pelaksanaan WBS yaitu komitmen, sistem dan struktur. Dalam menerapkan WBS, Bank Indonesia perlu memastikan terpenuhinya seluruh elemen pelaksanaan WBS tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan Bank Indonesia adalah dengan melakukan gap analysis, perancangan WBS dan penerapan WBS (tahap pra penerapan, penerapan dan paska penerapan). Berdasarkan gap analysis terhadap pemenuhan elemen pelaksanaan WBS, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia saat ini telah memiliki sebagian dari elemen pelaksanaan WBS.

---

Internal auditor is expected to detect fraud within the organization. One method that can be used to detect fraud is whistleblowing system (WBS). The objectives of this study are to understand WBS best practices and to recommend activities that can be done by Bank Indonesia in order to implement WBS. The methods used are literature studies and survey studies through interviews. The study concluded that there are 15 (fifteen) important matters of WBS best practices, which can be summarized into 3 (three) elements of WBS implementation, namely commitment, systems and structures. In applying the WBS, Bank Indonesia needs to ensure the fulfillment of all elements of WBS implementation. The steps can be done by Bank Indonesia are to perform a gap analysis, design and implementation of WBS (pre-implementation, implementation and post-implementation phase). Based on the gap analysis, it can be concluded that Bank Indonesia has had part of the elements of WBS implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan praktik whistleblowing system yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini berfokus pada 8 aspek utama, yaitu perlindungan kepada whistleblower, regulasi terkait pengaduan pelanggaran, sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan pelanggaran, penyusunan ketentuan whistleblowing, reward, sikap organisasi, ketersediaan akses pelaporan eksternal, serta karakteristik whistleblower. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara garis besar Whistleblowing System yang telah ditetapkan BPK hampir memenuhi semua aspek utama namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

---

This study aims to analyze the implementation of whistle blowing system which operated by the Audit Board of The Republic of Indonesia. Whistleblowing system is one of fraud detection tools in Audit Board of The Republic of Indonesia. Focus of this study are whistle blower's protection law, fraud regulation, the mechanism of fraud reporting system, whistle blowing requirement, reward, organization's support, access of external fraud reporting, and whistle blower characteristics. This study finds that roughly Whistleblowing System that has been set by the Institution almost meet all major aspects but its implementation is still not fully in accordance with the conditions set."

"Untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan tata kelola yang baik. Salah satu instrumen pendukungnya adalah whistleblowing system. Namun demikian, masih banyak terdapat kasus fraud di sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sekaligus efektivitas whistleblowing system atau sistem penanganan pengaduan yang ada di Lembaga XYZ yang merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Karya akhir ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif analitis. Adapun instrumen yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi dan efektivitas whistleblowing system di Lembaga XYZ telah memadai, namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya adalah masih adanya pegawai yang tidak mau memanfaatkan whistleblowing system dan pemberian penghargaan kepada pelapor. Penelitian ini juga memberikan saran-saran untuk memperbaiki implementasi dan meningkatkan efektivitas whistleblowing system di Lembaga XYZ di masa depan berupa revisi terhadap aturan perilaku pegawai, menyusun mekanisme penghargaan bagi whistleblower dan menyusun skema pendidikan dan pelatihan terkait WBS.

---

In order to achieve a good and clean government, it is necessary to have a good governance. One of the pillars of good governance is whistleblowing system. However, there are still many fraud in the public sector. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of whistleblowing system at Institution XYZ which is one of the government internal audit institution. This study uses qualitative and descriptive analytical method. The instruments used is interview and questionnaires. This study shows that although whistleblowing system at Institution XYZ is adequate and effective, there are still weaknesses. The weaknesses are the employee’s refusal to use whistleblowing system and how to rewarding the whistleblower. This study also proposes some suggestons to improve the implementation and effectiveness of WBS at Institution XYZ in the future in the form of revisions to the rules of employee behavior, arranging reward mechanisms for whistleblowers and compiling education and training schemes related to WBS."

"Perusahaan yang ingin mencapai tujuannya memerlukan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu instrumen pendukungnya adalah whistleblowing system. Namun masih banyak kasus fraud yang terjadi di sektor privat. Oleh karena itu penerapan WBS dianggap perlu disediakan guna menjadi media pelaporan yang menjamin kerhasaiaan whistleblower. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran di PT. X yaitu salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Penelitian ini menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG untuk mendeskripsikan penerapan whistleblowing system pada PT.X. Lebih lanjut penelitian ini juga menjelaskan efektifitas whistleblowing system untuk mencegah terjadinya fraud pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif analitis. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dan kuisoner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi whistleblowing system di PT.X sudah sesuai dengan aspek-aspek whistleblowing system yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini termasuk adanya pegawai yang tidak mau mengambil melaporkan ke whistleblowing system dan belum ada sistem penghargaan kepada pelapor. Whistleblowing system pada PT.X juga sudah berjalan cukup efektif untuk mencegah kecurangan. Penelitian ini juga memberikan saran untuk penyempurnaan penerapan whistleblowing system pada PT.X. Untuk dapat mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, ada beberapa strategi atau langkah yang dapat diambil PT.X untuk meningkatkan efektifitas whistleblowing system yaitu menyusun mekanisme penghargaan bagi pelapor dan menyusun mekanisme Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan

---

Companies that want to achieve their goals need good corporate governance. One of the supporting instruments is a whistleblowing system. However, there are still many fraud cases that occur in the private sector. Therefore, it is deemed necessary to implement a WBS in order to become a reporting medium that guarantees the confidentiality of whistleblowers. This research aims to analyze the whistleblowing system or violation reporting system at PT. X is a company operating in the banking sector. This research uses guidelines issued by the KNKG to describe the implementation of the whistleblowing system at PT. Furthermore, this research also explains the effectiveness of the whistleblowing system in preventing fraud in companies. This research uses qualitative methods and analytical descriptive methods. The instruments used were interviews and questionnaires. The research results show that the implementation of the whistleblowing system at PT. These weaknesses include employees who do not want to report to the whistleblowing system and there is no reward system for whistleblowers. The whistleblowing system at PT.X has also been running quite effectively to prevent fraud. This research also provides suggestions for improving the implementation of the whistleblowing system at PT. To be able to overcome these weaknesses, there are several strategies or steps that PT. Companies that want to achieve their goals need good corporate governance. One of the supporting instruments is a whistleblowing system. However, there are still many cases of incidents occurring in the private sector. This research aims to analyze the whistleblowing system or complaint handling system at PT. X is a company operating in the banking sector. This research uses qualitative methods and analytical descriptive methods. The instruments used were interviews and questionnaires. The research results show that even though the whistleblowing system is implemented at PT. X has done well, there are still some weaknesses. These weaknesses include the absence of employees who do not want to accept reporting to the whistleblowing system and there is no system provided to whistleblowers. This research also provides suggestions for improving the implementation of the whistleblowing system at PT.X."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan whistleblowing system yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Kementerian Keuangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan whistleblowing system yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan serta bagaimana peranan whistleblowing system tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian intern serta sebagai upaya untuk mewujudkan good public governance di Kementerian Keuangan. Penerapan whistleblowing system di Kementerian Keuangan telah memenuhi unsur-unsur pedoman whistleblowing system serta asas-asas good public governance.

---

This study aims to analyze the implementation of a whistleblowing system ini the Ministry of Finance. The Whistleblowing System is one of the tools that can detect frauds at the Ministry of Finance. This study focussion on the whistleblowing system held by the Ministry of Finance and how is the role of whistleblowing system as part of internal control and also as an implementation of good public governance in the Ministry of Finance. The implementation of whistleblowing system in the Ministry of Finance has fulfilled the elements of the whistleblowing system guidelines as well as the principles of good public governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem evaluasi metodologi Universitas Indonesia (SIPDUGA) sistem evaluasi dan praktik SALDUGA sesuai dengan kriteria sistem whistleblowing yang tepat dan efektif, serta membandingkan SIPDUGA dengan sistem whistleblowing universitas yang dianggap sebagai praktis terbaik. Metode vir die gebruik van enkelgevalstudie bertemu dengan tegnologie analisis umum stellings oporetiese vertrou. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kontak pimpinan SIPDUGA dari Komite Perizinan UI, kebijakan reward bagi whistleblower, dan akses pelaporan eksternal, SIPDUGA sudah cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar SIPDUGA spyskaart menjadi WBS-menu yang ideal dan efektif, serta beste practice WBS. Penelitian ini bersifat eksploratif Ek beveel aan dat u meer or SIPDUGA lees terwyl u lees: Formation Tim Penerima wat di kerja onafhanklikheid, gee opleidingspesifikasi berkala pengelola SIPDUGA UI, kebijakan tindak lanjut untuk balas dendam yang lebih komprehensif, terdapat kebijakan tindak lanjut atas laporan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdapat pernyataan kepastian dan kecepatan dalam hal waktu dari proses penerimaan laporan dimulainya ondersoek, pembenahan strategi yang membingungkan, saran proaktif kepada whistleblower, pengembangan sistem informasi SIPDUGA, dan sejumlah masukan untuk laporan evaluasi SIPDUGA secara berkala.

---

This study aims to develop a methodological evaluation system of the University of Indonesia (SIPDUGA) evaluation system and SALDUGA practice according to the criteria of an appropriate and effective whistleblowing system, and to compare SIPDUGA with the university's whistleblowing system which is considered the best practice. Van Enkelgevalstudie's vir die method met with tegnologie analysis of general stellings oporetiese vertrou. The conclusion of this research is that the contact of the SIPDUGA leadership from the UI Licensing Committee, the reward policy for whistleblowers, and access to external reporting, SIPDUGA is quite good. However, there are several aspects that need to be improved so that SIPDUGA spyskaart becomes an ideal and effective WBS menu, as well as WBS best practice. This research is explorative in nature Ek beveel aan dat u meer or SIPDUGA lees terwyl u lees: Formation The Wat Recipient Team is working on onafhanklikheid, gee opleiding periodic specifications of the SIPDUGA UI manager, follow-up policies for more comprehensive revenge, there is a follow-up policy for reports that cannot be accounted for, there is a statement of certainty and speed in terms of time from the process of receiving the ondersoek commencement report, confusing strategy fix, proactive advice to whistleblower, development of the SIPDUGA information system, and a number of inputs for the periodic SIPDUGA evaluation report."

"Whistleblowing system (WBS) atau sistem pelaporan dugaan pelanggaran merupakan mekanisme atau tata kelola yang dirancang untuk memfasilitasi pengaduan atau laporan internal terkait dengan perilaku atau praktik yang tidak sesuai dengan nilai nilai suatu organisasi. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah memiliki WBS berbasis web dimana pengguna dapat langsung melakukan proses pelaporan dibandingkan dengan Universitas Indonesia yang masih menggunakan dokumen dan formulir dalam proses pelaporannya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang desain antarmuka dari WBS menggunakan metode Activity-Centered Design (ACD). Awalnya, kebutuhan dari calon pengguna dikumpulkan melalui wawancara dengan 15 orang sebagai calon pelapor dan 2 orang sebagai narasumber yang bertugas dalam memproses laporan. Data kebutuhan dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis tematik sehingga didapatkan tema-tema untuk kebutuhan. Fitur-fitur yang dibutuhkan oleh warga UI sebagai pelapor antara lain membuat laporan pelanggaran dengan aman, mengecek status laporan, dan mengakses informasi mengenai ketentuan WBS. Di sisi lain, pihak pemroses laporan memiliki kebutuhan antara lain pengelompokkan daftar laporan, mekanisme komunikasi tentang dokumen-dokumen proses pelaporan yang terlibat, dan fitur rekomendasi hukuman atau peraturan tentang pelanggaran yang diproses. Setelah itu dirancang desain berdasarkan kebutuhan tersebut dengan menerapkan Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design agar hasilnya sesuai dengan kaidah desain. Lalu, hasil rancangan dievaluasi melalui proses usability testing (UT) oleh lima orang partisipan untuk melihat apakah rancangan dapat diterima oleh pengguna nantinya. Hasil usability testing menunjukkan bahwa setiap partisipan berhasil mengerjakan tes yang diberikan dengan persentase 100%. Sementara nilai Single Ease Question berada pada rata-rata 6,6 dari maksimal 7,0 yang artinya rancangan desain antarmuka mudah digunakan. Dengan demikian, implikasi teoretis dari penelitian ini yaitu perancangan desain antarmuka WBS menggunakan metode ACD yang diterapkan berhasil diterima oleh pengguna. Selain itu, implikasi praktis yang didapatkan yaitu hasil penelitian dapat digunakan untuk melanjutkan pengembangan situs WBS sehingga bisa masuk pada proses implementasi sistem.

---

Whistleblowing systems (WBS) are mechanisms or regulations designed to facilitate internal complaints or reports relating to behaviour or practices that are inconsistent with the values of an organization. Some colleges in Indonesia have a web-based WBS where users can directly perform the reporting process compared to the University of Indonesia that still uses documents and forms in its reporting procedure. This research aims to design the interface design of WBS using the Activity-Centered Design method (ACD). Initially, the needs of potential users were collected through interviews with 15 people as potential rapporteurs and 2 people as sources in charge of processing reports. Data needs are qualitatively analyzed using thematic analysis methods so that themes for needs are obtained. After that, the design was designed on the basis of that need by applying Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design to match the design principles. Then, the results of the design were tested and evaluated through the usability testing (UT) process by five participants to see if the design was acceptable for future users. The usability test results showed that each participant successfully completed the given test with a percentage of 100%. While the Single Ease Question score was on an average of 6.6 from a maximum of 7,0 which means that the design of the interface was easy to use. Thus, the theoretical implications of this study are that the design of the WBS interface using the ACD method applied successfully accepted by the user. Besides, the practical implications are that the results of the research can be used to continue the development of the WBS site so that it can go into the system implementation process."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi lingkungan whistleblowing system di Lembaga Pengawas Keuangan. Evaluasi dilakukan berfokus pada kebijakan yang dimiliki oleh Lembaga Pengawas Keuangan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria lingkungan positif dari kebijakan whistleblowing system oleh National Audit Office. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan di Lembaga Pengawas Keuangan sudah sesuai dengan kriteria lingkungan positif dari kebijakan whistleblowing system.

---

This research aims to evaluate the whistleblowing system environment in the Financial Services Supervisory. The whistleblowing system is one of the tools that can detect fraud in the Financial Services Supervisory. This research focuses on positive environment policy of the whistleblowing system and supporting the whistleblowers owned by Financial Services Supervisory which is assessed by the positive environment criteria for whistleblowing system by National Audit Office. The whistleblowing system environment policy in the Financial Services Supervisory is in accordance with the positive environment criteria for whistleblowing system policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah terkait dengan good governance yang berfokus pada akuntabilitas dan partisipasi, serta konsep whistleblowing system. Penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi whistleblowing system di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat. Akuntabilitas dan partisipasi mempengaruhi penerapan whistleblowing system. Whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan. Hambatan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya panduan yang jelas dalam menindaklanjuti pengaduan, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

This qualitative study describes the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise. Concepts used in the study is related to concept of good governance that focuses on accountability and participation, as well as the concept of whistleblowing system. Data have been collected from in-depth interviews and studying related published document. This research finds that the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise is conducted by Society Complain System. Accountability and participation affect the application of the whistleblowing system. Whistleblowing system at the Directorate General of Customs and Excise are still experiencing some barrier encountered in the implementation. Although the implementation of whistleblowing system is considered to have been effective when viewed from the achievement of the goal, but there are still some barriers faced. The barriers caused by the absence of clear guidance to follow up complaints, lack of socialization, as well as the lack of a thorough evaluation conducted by the Directorate General of Customs and Excise."

"Penipuan adalah bentuk tindak kejahatan pasar modal yang sulit dalam pembuktian dan pertanggungjawaban hukumnya. Terlebih apabila faktor penyebabnya adalah praktik backdoor listing yang belum ada dasar hukumnya secara khusus di Indonesia. Beberapa penelitian mengungkapkan pihak otoritas sebagian besar gagal dalam mengumpulkan bukti indikasi penipuan. Sehingga diperlukan mekanisme alternatif dalam pembuktian hukum tindak pidana penipuan di ranah pasar modal seperti whistleblowing system. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan bagaimana pengaturan hukum praktik backdoor listing di Indonesia, bagaimana bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh aksi backdoor listing, dan ketiga bagaimana penerapan mekanisme whistleblowing system sebagai alternatif pembuktian hukum tindak pidana penipuan dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara metode eksplanatori. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, belum adanya regulasi khusus terkait backdoor listing sebagai mekanisme alternatif untuk go public sehingga sangat rentan akan penyalahgunaan dan penipuan; kedua, bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh praktik backdoor listing adalah adanya indikasi fraudulent financial statements, misleading information hingga laporan keuangan ganda. Sehingga sebagian besar otoritas gagal dalam membuktikkan indikasi fraud membawa kerugian mengingat sifat kejahatannya yang tersembunyi dan sulit diketahui; ketiga, pembuktian hukum penipuan di ranah pasar modal dinilai efektif menggunakan mekanisme whistleblowing system mengingat sebagian besar bukti yang menunjukkan adanya indikasi penipuan berasal dari data internal perusahaan yang hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan saja. Penelitian ini merekomendasikan terutama pihak otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia menciptakan kebijakan- kebijakan yang mutakhir, inovatif dan solutif serta diperlukan optimalisasi terkait public awareness terhadap tindak kejahatan fraud di ranah pasar modal.

---

Fraud is a difficult to prove and legally punishable type of capital market crime. Especially when caused by the practice of backdoor listings, which has no legal basis in Indonesia. Authorities have failed to collect evidence showing fraud, according to several studies. As a result, an alternative mechanism, such as a whistleblowing system, is required for legal proof of fraud in the financial market. This research attempts to address the issues of how to regulate the legal practice of backdoor listings in Indonesia, what types of legal violations of criminal acts of fraud are caused by backdoor listings, and how to use the whistleblowing system as an alternative legal proof of fraud in the capital market. This study is a type of normative legal research in which secondary data is studied using an explanatory method. This research takes a conceptual, legislative, and comparative approach. The findings of this study show that: first, there is no special regulation related to backdoor listing as an alternative mechanism for going public, making it extremely vulnerable to abuse and fraud; second, the violation of the law on fraudulent acts caused by the practice of backdoor listings indicates fraudulent financial statements, misleading information, and double financial statements. Because of the nature of the crime, which is hidden and difficult to detect, the majority of authorities fail to provide signs of fraud causing losses; third, the legal proof of fraud in the capital market is considered effective using the whistleblowing system mechanism considering that most of the evidence that indicates an indication of fraud comes from the company's internal data which can only be accessed by the company's internal parties.This study recommends especially the capital market authorities such as the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange to create up-to-date, innovative, and solution-based policies and optimize public awareness of fraud in the capital market."