Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum intenasional tidak mengatur sejauh mana batasan norma terhadap kegiatan intelijen yang dapat dilakukan dalam hubungan antar negara. Tidak adanya pengaturan spionase di masa damai dalam hukum internasional, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik dan kerjasama dalam hubungan antarnegara. Spionase merupakan kebutuhan bagi pertahanan negara untuk membela diri dari bahaya sekecil apapun yang mungkin datang. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia memperkuat kemampuan intelijennya untuk mendukung negara dalam setiap kerjasama internasional dan pemberantasan kejahatan transnasional.

---

International law does not regulate the norm limit the extent to which intelligence activities to do in the relations between states. This lack of regulation of espionage in peacetime international law, intended to maintain political stability and cooperation in the relations between states. Espionage is a necessity for national defense to defend themselves from the slightest danger that might come up. This study recommends that the Government of Indonesia to strengthen its intelligence capabilities to support the country in any international cooperation and combating transnational crime."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara.

---

The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries."

"David Ward, Timothy J. Carter dan Robin D. Perrin (1994) adalah para peneliti yang menjabarkan konsep penyimpangan sosial dan juga kejahatan pada aspek interaksi sosial serta konsepsi subjektivis dan objektivis. Konsep Ward et.al di aplikasikan untuk mengkaji kasus unjuk rasa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kekerasan kolektif yang melibatkan sekelompok mahasiswa dengan pihak kepolisian dan berdampak korban luka serta kerusakan property pada tanggal 29 Maret 2012 di jalan Diponegoro, Salemba, Jakarta. Kesimpulan dalam penulisan ini, peristiwa kasus unjuk rasa dan kekerasan kolektif itu dapat dikatakan sebagai kejahatan sekaligus penyimpangan (crime is deviance) dengan melihat unsur-unsur serta aspek dalam pemahaman Ward et.al tentang penyimpangan dan kejahatan yaitu Pelaku (actor) dan Tindakan (acts), norma dan reaksi.

---

David Ward, Timothy J. Carter and Robin D. Perrin (1994) are researchers who describe the concept of social deviance and crime in social interaction and conception of subjectivist and objectivist aspects. Ward et. al concept is applied to discourse a demonstration against the raise of fuel and collective violence which involved a group of university student and police officers resulting several wounded victims and damage of property on March 29 2012 at Jalan Diponegoro, Salemba, Jakarta.

This writing concludes that the occurrence of demonstration and collective violence can be categorized as crime, as well as deviance (crime is deviance) by examining the elements and aspects according to the understanding of Ward et. al about deviance and crime which includes Actor, Acts, Norm, and Reaction."

"Penelitian ini didasarkan akan gejala kejahatan yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat, yaitu pencurian dengan pemberatan atau biasa disebut dengan curat. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teori ecology of crime dan broken windows theory. Penulis menggunaan statistik kriminal kepolisian sebagai acuan dalam melihat peristiwa curat yang terjadi. Kemudian berdasarkan data statistik tersebut penulis mengkaji kondisi ekologi tempat terjadinya curat dan juga mengkaji secara broken windows theory. Kondisi ekologi yang dikaji mengacu pada 3 hal, pertama kondisi lingkungan fisik, kondisi tingkat kemiskinan pada area tersebut dan selanjutnya berdasarkan heterogenitas lingkungan tersebut. Sementara itu kajian secara broken windows theory mengacu pada 8 ide pokok yang dikemukakan oleh Sousa dan Kelling. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun dikatakan bahwa lingkungan yang memiliki tingkat rata-rata kejahatan tinggi cenderung memiliki kesamaan kebobrokan lingkungan fisik, kondisi kemiskinan yang tinggi dan penduduk yang heterogen, kenyataanya hal tersebut tidak berlaku pada peristiwa curat yang dikaji pada penelitian ini. Meskipun begitu perlu dipertimbangkan lagi karena proses pengumpulan data ataupun penelitian yang dilakukan pada kajian ini belum tentu setara dengan kajian yang mencetuskan pendapat tersebut. Disamping itu masyarakat nampaknya kurang menyadari akan ancaman curat yang mungkin terjadi, mereka cenderung acuh akan peristiwa curat yang telah terjadi dan mungkin saja menimpa mereka.

---

This study based on the crime that are common amongst in society, for instance burglary. The method used is qualitative by using theory ecology of crime and broken windows theory. The author uses police crime statistics as a reference to see of the events that burglary occurred. Then, based on statistical data, the writer examines the ecological conditions where the burglary occurred and also study in broken windows theory. Ecological conditions studied refers to three things, the first is condition of the physical environment, the condition of poverty in these areas and then based on the heterogeneity of the environment. While the study is broken windows theory refers to the 8 main ideas put forward by Sousa and Kelling.

The study found that although it's said that the environment which have an average rate of crimes tend to have in common depravity of the physical environment, the condition of poverty is high and the population is heterogeneous, in fact it doesn't apply in the event burglary examined in this study. Despite that, need to be considered because the process of data collection or research conducted in this study is not necessarily equivalent to a study that sparked this opinion. Besides, the public seems less aware of the threat of burglary that may occur, they tend to be ignorant of the events that have occurred and the burglary may befall them."

"ABSTRAKAngka kejahatan di lingkungan pemukiman terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan tempat lainnya. Jenis kejahatan yang terjadi pun cukup beragam. Tipe pemukiman yang beragam juga memungkinkan adanya perbedaan dalam tipe kejahatan yang ada antara satu dengan lainnya. Dalam artikel ini penulis berusaha menjabarkan tipe kejahatan apa saja yang ada di salah satu jenis pemukiman yaitu apartemen. Selain itu penulis juga berusaha membedakan antara tipe kejahatan di apartemen dengan di perumahan konvensional. Penulis menggunakan Rational Choice Theory dan Routine Activity Theory untuk menjelaskan adanya perbedaan ini. Perbedaan karakteristik antara apartemen dan perumahan konvensional seperti sistem keamanan, fasilitas, hingga interaksi penghuni menyebabkan adanya perbedaan baik dalam tipe kejahatan maupun modus operandinya.

---

ABSTRACTThe number of crimes in the settlement is quite high compared other places. The types of crimes are also quite diverse. Different types of settlements also allow for differences in types of crime that exist between one another. In this article the author tries to describe the type of crime in one type of settlement which is an apartment. In addition the authors are also trying to distinguish the types of crime in an apartment and in a conventional housing. The author uses Rational Choice Theory and Routine Activity Theory to explain this difference. Characteristic differences between apartments and conventional housing such as security systems, facilities, to interactions between occupant causing the differences in both the type of crime and the modus operandi."

"Permasalahan yang saya teliti dalam tesis ini adalah : Pola-pola tindak kejahatan yang terbentuk dari pola-pola kehidupan sosial sehari-hari yang terjadi pada penduduk daerah kumuh (slum area) Gang Kelinci - Bumiarjo yang merupakan zone transisi dari kota Surabaya, sebagai akibat perubahan sikap hidup yang dialami orang desa yang datang dan berhuni dikota. Pola-pola tersebut meliputi : kegiatan-kegiatan sosial, keteraturan sosial, aspek sosialisasi, pola patron-Wien, tingkat solidaritas, aspek aspek kriminal, sanksi, orientasi nilai, dan perasaan teritori. Corak kehidupan penduduk Gang Kelinci yang berada didaerah hunian liar, kumuh dan miskin ini cenderung menghasilkan produk sosialisasi yang lebih menonjolkan aspek frsik dalam ?kehebatan" melakukan kejahatan ditandai memudarnya rasa kemanusiaan, etika dan adab yang melahirkan pola-pola kejahatan yang dilakukan warganya, diantaranya membentuk pola patron klien secara berjenjang I bertingkat dalam arti : ada jalinan antara perolehan hak-hak klien untuk mendapat perlindungan dan pengamanan fisik dari patron , serta kewajiban klien kepada patronnya masing-masing berupa pemberian (setoran) sejumlah maters dan/atau uang sesuai jenis dan bentuk "lapangan operasi" yang digeluti. Pola-pola kejahatan juga tidak lepas dari ciri lingkungan sosial yang berada disekitar daerah kumuh tersebut, oleh sebab itu perilaku menyimpang bahkan tindak kejahatan yang dilakukan warga pemukiman ini, bukan merupakan pelanggaran atau deviant behavior, misalnya jenis jenis perbuatan kejahatan jalanan atau street crimes seperti penodongan, penjambretan, perampasan, pencopetan, pemerasan, pelacuran dan perjudian. Penentuan pilihan lokasi kejahatan / tempat kejadian yang radiusnya relatif dekat dengan daerah huniannya adalah salah satu implementasi dalam penerapan kiat pelaku kejahatan guna mengendalikan dan memonitor kegiatan mereka sesuai pola ruang - jarak - wilayah, yang sekaligus dapat disebut sebagai upaya pelarian, persembunyian dan pengamanan diri dari kejaran petugas Polisi."