Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perselisihan yang terjadi didalam tubuh kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia khususnya pada Kongres tahun 2012.Permasalahan yang paling utama adalah adanya temuan dari tim pengawas bahwa ada salah satu kandidat calon ketua umum melakukan politik uang. Temuan ini jelas mengejutkan semua pihak terutama Notaris-notaris senior karena selama Ikatan Notaris berdiri (kurang lebih 108 tahun) baru kali ini ada kejadian politik uang.Berdasarkan keadaan ini sangatlah jelas bahwa nilai-nilai etika dan martabat di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia atau bahkan Notaris itu sendiri sudah mulai luntur dan digantikan dengan kepentingan yang bersifat sementara. Tipe penelitian yang digunakan dalam thesis ini merupakan perpaduan antara penelitian yang bersifat eksplanatoris dan penelitian yang berbentuk preskriptif. Bertujuan untuk menggambarkan tentang konflik kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia dalam prespektif anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia, serta untuk memberikan saran permasalahan tersebut.

---

Basicaly this thesis is discussing about conflicts inside Indonesian Notaries Organization, particularly the conflict which was happened at Congress and the election of the Chairman in 2012. The main issue at Congress was an allegation ofmoney politics which was done by one of the candidate. This allegation supported by facts that were founded by the Observer Team. Since the organization was founded 108 years ago, this was the first time money politics case stainCongress. This is shows that degradation of ethics, moral and dignity the member Indonesian Notaries Organization has reach a very concerning point in which it has ceased to exist. It wasstain and polluted by meaningless interests."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kewenangan besar yang diberikan kepada Notaris, memerlukan pembatasan dan pengawasan dari suatu organisasi profesi. Organisasi profesi notaris di Indonesia berbentuk wadah tunggal, artinya pemerintah hanya mengakui keabsahan satu organisasi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dengan wadah tunggal akan memudahkan pengawasan terhadap kinerja Notaris. Atas dasar tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 009-014/PUU-III/2005 menegaskan INI sebagai satu-satunya organisasi notaris sebagaimana yang diatur UUJN. Dalam Anggaran Dasar INI, salah satu tugas INI dalam meningkatkan kinerja notaris adalah terkait penyelenggaraan pendidikan kenotariatan. Sebelum tahun 2000, INI adalah salah satu konseptor pendidikan kenotariatan di Indonesia, namun setelah tahun 2000, INI tidak terlalu berperan dalam pendidikan kenotariatan, khususnya dalam pemberian rekomendasi pembukaan program studi Magister Kenotariatan baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Hal tersebut dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk dapat membuka prodi kenotariatan atas rekomendasi selain dari INI. Penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris yang diatur oleh UUJN, tidak bertentangan dengan kebebasan para notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Demi meningkatkan profesionalitas notaris, semua pihak terkait kenotariatan wajib tunduk dan menghormati peraturan terkait eksistensi INI termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan kenotariatan.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. A huge authority given to notary, requires restriction and supervision of a professional organization. Notary professional organizations in Indonesia should be united only in one single organization, mean that the government only recognizes the validity of one notary organization,which is the Indonesian Notaries Association (INI). With a single organization will facilitate monitoring of the performance of a Notary. Those mindset become basis of the Constitutional Court in its Decision No. 009-014/PUU-III/2005 this confirmed as the only organization of notaries as written on Law Number 30, 2009 about Notarial Profession regulates (UUJN). In Statutes INI, one task to improve performance is related to notary education. Before 2000, INI is one of the conceptor notary education in Indonesia, but after 2000, INI is not too involve in notary role education, particularly in the opening program of the recommendations in both studies Master of Notary Public Universities and Private Colleges. It is used as a loophole for certain parties to be able to open the notary department of the recommendation from other organization beside INI. Authors interested in the issues raised by conducting research with normative juridical form with data analysis using methods of qualitative analysis. Based on the results of the study can be stated, that the provisions of the organization is governed by UUJN, does not conflict with constitutional 1945, for getting freedom of association and of expression. In order to improve the professionalism of notaries, all parties shall be respect the existence which is included in notary education. "

"Peranan pengeluaran konsumsi dalam pertumbuhan PDB mengisyaratkan pentingnya pemahaman dari perilaku konsumsi bagi pemerintah dalam penerapan suatu kebijakan. Model teoretis tentang perilaku konsumsi dengan pendekatan mikroekonomi rumah tangga, mengimplikasikan bahwa perubahan dalam konsumsi seharusnya tidak dapat diprediksikan. Namun demikian, studi empiris menunjukkan adanya ekses sensitivitas dari konsumsi terhadap pendapatan sekarang yang sering diinterpretasikan sebagai adanya kendala likuiditas dari rumah tangga.Tesis ini menelaah perilaku konsumsi rumah tangga di Indonesia dan juga mengkaji implikasinya dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui pengaruh dari external financing premium (EFP). Model konsumsi yang dikembangkan mencakup adanya kelompok rumah tangga yang terkendala likuiditas dengan konsumsi yang bukan hanya tergantung dari pendapatan sekarang tapi juga tergantung pada pendanaan eksternal, yang ketersediaannya tergantung dari EFP. Pengaruh dari EFP juga bervariasi sesuai dengan siklus bisnis yang terjadi.Hasil studi menunjukkan bahwa ekses sensitivitas dari konsumsi terhadap pendapatan sekarang juga terjadi di Indonesia. Ekses sensitivitas yang cukup tinggi ini mencerminkan eksistensi dari kendala likuiditas pada perilaku konsumsi sebagian kelompok rumah tangga di Indonesia. Hal ini didukung dengan rendahnya rasio konsumsi yang disalurkan dan bukti empiris yang menunjukkan adanya pengaruh dari EFP dan variasinya sesuai dengan siklus bisnis pada perilaku konsumsi. Namun demikian, dengan rnemperhatikan pengaruh dari !crisis moneter, hasil studi menunjukkan adanya penurunan ekses sensitivitas dari konsumsi terhadap pendapatan sekarang dan pengaruh dari EFP dan variasinya sesuai dengan siklus bisnis yang tidak sesuai dengan teori."

"Notaris sebagai sebuah profesi, tentunya memiliki sebuah organisasi yang menaunginya yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi ini dibuat dalam bentuk perkumpulan yang berbadan hukum, yang mana diharuskan untuk memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga guna mengatur anggota yang tergabung di dalamnya. Mahkamah Perkumpulan adalah sebuah alat kelengkapan organisasi baru yang dibentuk setelah adanya perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki fungsi sebagai badan penyelesaian sengketa yang muncul dalam atau sebagai akibat Kongres.

---

Notary as a proffession, must have an organization that shelter them which is Indonesuan Notary Association. This organization is made in the form of associations as legal entity, which are required to have Statutes and Bylaws to regulate members joined in it. Court Assemblage is a new association's fittings which formed after the revision of the Statutes and Bylaws of the Indonesian Notary Association which has a function as a dispute resolution body that appear in or as a result of Congress."

"Penelitian ini bertujuan mengestimasi pengaruh variabel pendapatan, suku bunga, nilai tukar Rupiah dan harga terhadap permintaan denominasi uang kartal di Indonesia.Model yang digunakan adalah model regresi linier dengan menggunakan data runtun waktu triwulanan periode 1993.I sampai dengan 2004.IV dan model regresi linier dengan menggunakan data panel tahunan periode 1996 sampai dengan 2004 untuk enam propinsi yang mewakili enam Kantor Bank Indonesia.Hasil regresi linier dengan menggunakan data panel lebih sesuai dengan teori karena lebih mencerminkan kondisi perekonomian masingmasing daerah. Hasil regresi linier dengan menggunakan data runtun waktu lebih menggambarkan kondisi agregat.Hasil estimasi permintaan denominasi uang dengan menggunakan data runtun waktu menunjukan pengaruh variabel-variabel ekonomi PDB berpengaruh negatif terhadap permintaan denominasi Rp lOO.000 Rp 50.000, Rp 5.000 dan Rp l.000, serta hanya berpengaruh positif pada denominasi Rp 20.000. Variabel IHK pengaruh positif terhadap permintaan denominasi Rp 50.000, Rp 5.000 dan Rp l.000, serta hanya berpengaruh negatif terhadap : permintaan denominasi Rp lO.000 dan Rp 20.000. Variabel nilai tukar berpengaruh negati terhadap permintaan uang denominasi Rp 50.000 dan Rp l.000. Variabel suku bunga berpenagruh - positif terhadap permintaan denominasi Rp 50.000, Rp 20.000 dan Rp lO.000 serta berpengaruh negatif terhadap permintaan denominasi Rp lOO.000 dan Rp l.000.Hasil estimasi permintaan denominasi uang dengan menggunakan data panel menunjukan variabel PDB berpengaruh positif terhadap denominasi Rp lOO.000, Rp 20.000, Rp 5.000 dan Rp l.000 serta hanya berpengaruh negatif terhadap permintaan uang denominasi Rp 50.000. Variabel IHK berpengaruh positif terhadap denominasi Rp 100.00, Rp 50.000, Rp 10.000 dan Rp l.000, serta hanya berpengaruh negatif terhadap permintaan denominasi Rp 20.000 dan Rp 5.000. Variabel nilai tukar berpengaruh positif terhadap permintaan uang denominasi Rp lOO.000, Rp 50.000 dan Rp 10.000, serta berpengaruh negatif terhadap permintaan uang denominasi Rp. 20,000, Rp 5.000 dan Rp l.000. Variabel suku bunga berpengaruh positif terhadap permintaan uang denominasi Rp 20.000, Rp lO.000, Rp 5.000 dan Rp l.000, serta berpengaruh pegatif terhadap permintaan uang denominasi Rp 100.000 dan Rp 50.000.Hasil penelitian selama periode pengamatan menunjukkan bahwa permintaan denominasi uang yang diminati masyarakat adalah denominasi Rp l.000 untuk denominasi kecil serta denominasi Rp lOO.000 dan Rp 50.000 untuk denominasi besar. Dengan demikian dalam implementasi kebijakan jika terjadi perubahan pada variabel-variabel ekonomi perlu dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap denominasi-denominasi uang yang banyak diminati masyarakat."