Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Peran Dewan Adat Suku Sentani (DASS) dalam penyelesaian KDRT yang dialami perempuan Sentani. Masyarakat Sentani sudah mengenal DASS yang didirikan pada tahun 2002 dan memiliki beberapa fungsi dalam urusan aspek politik, aspek ekonomi, hukum, keamanan, dan keagamaan. Kajian ini lebih terfokus kepada DASS sebagai lembaga hukum yang berfungsi dan bertugas menyelesaikan masalah-masalah adat dalam suku Sentani, khususnya konflik KDRT pada perempuan Sentani. Masalah penelitiannya adalah: faktor apa yang mendorong perempuan Sentani memilih menyelesaikan konflik KDRT melalui DASS. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi pada sidang-sidang DASS. Wawancara dilakukan terhadap perempuan korban KDRT, ketua DASS, wakil gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku KDRT, dan warga masyarakat Sentani lainnya. Perempuan Sentani yang mengalami KDRT mencari penyelesaian melalui DASS karena alasan unsure kedamaian dalam persidangan, denda adat, dan menghindar rasa malu. Terkait dengan denda adat, terjadi perubahan bentuk dendanya yaitu yang semula berupa benda tertentu (tomako batu, manic-manik, dan gelang batu) menjadi rupiah. Sekalipun perempuan korban KDRT memperoleh penyelesaian secara adat, namun penyelesaian itu belum memberikan rasa keadilan bagi mereka. Makanya KDRT di Sentani menimbulkan perbedaan pandangan pada beberapa pihak. Pemerintah daerah, gereja, dewan adat, kaum perempuan, dan korban memandang bahwa KDRT adalah pelanggaran HAM yang harus dihukum. Sementara pelakuk KDRT dan laki-laki muda berpandangan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang biasa dalam budaya Sentani. Dalam perspektif antropologi, KDRT di Sentani merupakan persoalan antara kebudayaan dan hak yang mewarnai perdebatan mengenai relativisme budaya.

---

This thesis discusses the role of Sentani Tribal Council in the resolution of domestic violence experienced by Sentani woman. Sentani society acknowledges that Sentani Tribal Council established in has several functions in political, economic, legal, security, and religion affairs. This study focused on the Sentani Tribal Council as a legal institution in solving domestic violence against Sentani women. The research problem is: what factors encourage Sentani women choose resolving domestic conflicts through Sentani Tribal Council.

This is a qualitative research which employed in depth interview technique and observation in the DASS courts. Interviews were carried out to victim of domestic violence, head of tribal council, adat and community leaders, domestic violence doer, and Sentani people.

Sentani women who were victim of domestic violence went to DASS to solve their problem due to several reasons, namely peaceful court, customary fine and avoiding shame. There is a change in the customary fine from certain goods to rupiah currency. Although Sentani women obtained conflict resolution in the DASS, but it did not provide justice yet.

There are different views on domestic violence in Sentani. Some parties local government, church, tribal council, women and victim perceived that domestic violence is violating human rights, therefore, must be sentenced. While the doers and young men in Sentani perceived that violence against women is common in their culture. From anthropological perspective, domestic violence in Sentani is a debate between culture and rights in the context of cultural relativism."

"Tesis ini membahas mengenai analisis yuridis penentuan formasi jabataan notaris dalam kaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, pemekaran wilayah dan peningkatan lulusan magister kenotariatan berdasarjkan PermenKumHam Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan formasi jabatan notaris belum memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia hal ini terbukti dari belum diaturnya didalam PermenKumHam Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris. Pemekaran wilayah di daerah di Indonesia juga belum dijadikan tolak ukur sebagai salah satu indikator dalam penentuan formasi jabatan notaris yang diatur didalam PermenKumHam Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi jabatan notaris. Sedangkan apabila terjadi peningkatan jumlah lulusan magister kenotariatan seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat sementara formasi jabatan notaris yang sangat terbatas juga belum dijadikan kriteria dalam penentuan formasi jabatan notaris ini.

---

The focus of this thesis discusses about the juridical analysis of the determination of position formations notary in relation to the rate of economic growth, regional expansion and improvement of master graduates notaries based PermenKumHam Number 26 year 2014 on Formation of Notary. Forms of research used in this research is a normative juridical research with the type of prescriptive research. The results of this study concluded that the regulation of the formation of the post of notary has not noticed the rate of economic growth in various regions in Indonesia it is evident from not arranged in PermenKumHam No. 26 of 2014 About Formation of Notary. Regional divisions in the region in Indonesia has not been used as a benchmark as one of the indicators in determining formation of notary positions arranged in PermenKumHam Number 26 Year 2014 About Formation of notary. Whereas in case of an increase in the number of graduates master notary along with the dynamics that occur in the formation of notary while very limited also not be used as criteria in determining the formation of a notary's position."

"Tak ada hal yang lebih memilukan barangkali dari kekerasan dan permusuhan antara kelompok yang terjadi di Ambon atau Maluku pada umumnya.Tak ada kata yang menggambarkan secara tepat apa yang sesungguhnya terjadi di kawasan yang penduduknya plural ini.Tesis yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia ()lab Aparat Keamanan (TNI dan POLRI) Dalam Penanganan Konflik Di Ambon, mencoba untuk melihat faktor-faktor penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang justru terjadi pada saat proses penanganan konflik yang dilakukan, oleh aparat keamanan, mengakibatkan pelanggaran yang bersifat vertikal dan melihat bagaimana bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh TNI dan POLRI dalam penanganan konflik tersebut.Masuknya unsur-unsur Negara dan kekuatan militer dalam konflik yang terjadi bukanya tanpa resiko, kemungkinan terbesar dari faktor resiko itu adalah penggunaan alat-alat kekerasan yang paling dikuasai militer, maka muncul penyelesaian konflik kekerasan dengan cara-cara yang tidak beda dengan kekerasan itu sendiri.Dalam menganalisa persoalan tersebut digunakan beberapa tinjauan pustaka seperti definisi dari konflik, konflik sosial, sifat koflik, jenis-jenis konflik, sifat dari masyarakat majemuk, Tahapan dari penyelesaian konflik (conflict resolution), konsepsi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan instrument pokok perlindungan Hak Asasi Manusia baik yang bersifat nasional dan internasional.Selain untuk lebih mendekatkan pada permasalahan penulis juga menggunakan beberapa tinjauan pustaka dari konsepsi militer profesioanal dan peran militer dalam sosial politik khususnya Dwifungsi ABRI, sosialisasi Hak Asasi manusia bagi kalangan aparat keamanan merupakan salah satu pokok bahasan pula.Metode Penelitian tesis ini berssifat library research dimana digunakan data sekunder, inventarisasi peraturan perundang-undangan atau lainya serta dokumentasi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di daerah konflik, disamping itu penulis juga mengunakan data yang bersifat penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa institusi yang dapat dipertanggung jawabkan ke absahanya.

---

It seems that human rights violation and mass conflict happening in Ambon and Moluccas are more sorrowful than other things ever. One finds no precise word to describe what is going on in such a plural region.

This Thesis entitled "Human Rights Violation by the Military and Police Officers in the Conflict Resolution Process in Ambon", tries to reveal some reasons of the Human Rights violation that simply happened as the conflict resolution process was undertaken by military and police officers resulting in vertical violation, and observes how Human Rights violation by TNI and POLRI emerges in the conflict resolution.

Involved elements of the state and military forces in the ongoing conflict are not without risks; the major risk factor is using mostly military-controlled violation instruments and that mass conflict and human rights violation are settled in the same process as the violation itself.

Analyzing the case, one uses library research such as definitions of conflict, social conflict, types of conflict, characteristics of plural community, phases of conflict resolution, conception of Human Rights violation and principal instruments of securing both national and international Human Rights.

Besides approaching to the problem statement, the author also applies library researches of professional military conception and military roles in social and political situation especially "Dwifungsi ABRI" (Indonesian Armed Forces' Dual Functions)?nd socialization of Human Rights to the security agents as a problem, as well.

Research methodology employed in this thesis is Library Research where the author uses secondary data, inventory of legislation and others, and documentation of the ongoing events in the conflict area. Moreover, the author applies data of researches carried out by several institutions for which one is liable for their validity."

"Sampai saat ini hampir tidak satupun wilayah di Indonesia yang tidak mengenal konflik, baik dari konflik yang sifatnya Un Manifest (belum muncul ke permukaan) maupun konflik yang Manifest (sudah menjadi konflik terbuka). Di daerah Sentani dapat terlihat bahwa implikasi teoritis dan praktis dari saling pengaruh antara hukum negara (nasional) dan hukum adat (lokal) mengakibatkan konflik tanah adat antara sesama komunitas adat Sentani, antara warga dan pendatang, antara warga dan pemerintah, antara pemerintah setempat dengan pemerintah yang lebih besar (tinggi). Konflik yang terjadi di daerah Sentani merupakan konflik laten maupun konflik kekerasan yang kapan dan dimanapun dapat muncul kembali. Penelitian ini difokuskan kepada jenis-jenis konflik, akar penyebab pemicu konflik, sumber-sumber penyebab konflik, bentuk dampak dari konflik serta langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.Di dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sebagai prosedur yang tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dari individu serta organisasi secara holistik (utuh).Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yakni menggambarkan tanah adat dan potensi konflik yang terjadi antara masyarakat adat Sentani, masyarakat adat Sentani dan pendatang maupun masyarakat dan pemerintah serta pemerintah dan pemerintah di daerah Sentani dengan desain penelitiannya adalah studi kasus.Dengan adanya konflik atau sengketa tanah adat memungkinkan pandangan-pandangan yang selama ini dianggap baik, diperdebatkan kembali sehingga muncul pandangan baru. Hal yang tebih penting lagi yaitu untuk menguji gagasan dan nilai kinerja kelompok institusi-institusi yang ada dalam masyarakat adat Sentani sehingga penanganan konflik atau sengketa yang dilaksanakan selama ini secara sadar dan pemecahannya dapat diterima oleh semua pihak, dapat memberikan sumbangan yang berupa pola-pola atau pegangan-pegangan baru dalam penyelesaian konflik atau sengketa di daerah Sentani.Akibat adanya konflik-konflik tanah adat tersebut memunculkan dampak konflik negatif dan konflik positif di daerah Sentani yang menjadi ancaman bagi keberlanjutan kehidupan komunitas lokal itu sendiri antara lain : retaknya hubungan sosial, terhambatnya fungsi sosial masyarakat, dan rapuhnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan pada masyarakat Sentani, adanya inovasi (pembaharuan) dan perkembangan-perkembangan dari kebudayaan lokal (adopsi) serta pranata sosial di dalam komunitas adat Sentani itu sendiri maupun pemerintah Kabupaten Jayapura.Karena itu disimpulkan bahwa akar penyebab konflik tidak berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait sehingga diperlukan pola penyelesaian yang harus dilakukan sesegera mungkin dan secara cepat, menyuluruh serta terpadu (komprehensif) di dalam komunitas adat Sentani (struktur dan sistem adat) maupun di pihak pemerintah (mengimplikasikan kepentingan-kepentingan adat setempat) dengan memperhatikan faktor-faktor yang saling terkait tersebut.(VI Bab, xxiv, 303 Halaman, 3 Tabel, 1 Peta, 4 Bagan, 3 Foto, Bibliografi : 58 Buku, 4 Peraturan Pemerintah, 2 Tesis, 2 Skripsi, 7 Makalah, 3 Jurnal, 2 Lampiran)"

"I Nyoman Cerita adalah seniman sekaligus akademisi seni pertunjukan khususnya seni tari di Bali yang berasal dari Banjar Sengguan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Bali. Beliau telah mampu membangun sebuah upaya pengembangan kesenian khususnya tari di Bali. Berbagai karya-karya yang hingga kini telah memberikan catatan penting terhadap perkembangan sent tari, I Nyoman Cerita mampu menciptakan karya tari dengan cara Nyeraki. Istilah Nyeraki yaitu serba ada atau serba bisa. Kemampuan Nyeraki yang dimaksud disini adalah kemampuan Nyoman Cerita yang dapat menyelesaikan segalanya dengan kemampuan yang serba bisa. Nyoman Cerita mampu menciptakan tabuh (musik iringan tari), mampu menciptakan gerak tari, serta mampu menciptakan konsep kostum. Kemampuan Nyeraki sangat jarang dimiliki oleh seniman tari pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini menghasilkan sebuah karya tulis tentang tokoh I Nyoman Cerita seniman tari asal Gianyar, menghasilkan karya tulis yang mampu digunakan sebagai informasi tentang tokoh inovatif dalam mencipta tari Bali, ada tiga pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu bagaimanakah latar belakang kehidupan I Nyoman Cerita, bagaimanakah proses kreatif I Nyoman cerita sebagai tokoh inovatif dalam mencipta Tari Bali, bagaimanakah kontribusi karya I Nyoman Cerita dalam perkembangan seni tari di Bali? teori yang digunakan untuk membedah ketiga Iatar belakang tersebut yaitu: teori biograifi, teori motivasi,teori Estetika. Inovatif karya I Nyoman Cerita yaitu beliau mampu memunculkan ide-ide bar seperti pengolahan properti tari yang digunakan dalam berbagai fungsi. Sebagai contohnya adalah properti pajeng dapat di fungsikan sebagai tombak, roda kereta, dan simbol awan, sedangkan properti kipas dapat digunakan sebagai gada dan kereta kencana kontribusi karya-karya Tari Bali beliu menjadi bahan ajar di sanggar dan sebagai sajian seni pertunjukan pariwisata."

"ABSTRAKMasyarakat adat nusantara mengalami peminggiran dan penghancuran secara sistematis oleh intervensi pihak-pihak luar masyarakat adat. Pemaksaan nilai, penaklukan, kolonisasi dan eksploitasi oleh penguasa politik bersama pemilik modal yang memonopoli makna kebenaran secara sepihak masih berlangsung dan merupakan sumber penderitaan bagi masyarakat adat di seluruh Nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan darn komunitas-komunitas Masyarakat Adat se nusantara. Pasal 7, butir 3, Anger ran Dasar AMAN menyebutkan mini organisasi adalah "mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bernegara". Masalah internal organisasi AMAN yang terjadi pada Sekretariat Pelaksana AMAN antara lain berkaitan dengan inisiatif pada awal pembentukan organisasi datang bukan darn masyarakat adat itu sendiri, aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi, komunikasi dan informasi internal organisasi, serta intervensi darn pihak luar organisasi. Tujuan penelitian mengungkapkan penanganan masalah internal organisasi pada Sekretariat Pelaksana AMAN serta mendeskripsikan perjuangan revitalisasi hakhak masyarakat adat nusantara. Penelitian menggunakan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah internal organisasi menjadi suatu hal yang mendesak untuk dicarikan jalan kelua rya secara bijaksana, terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi serta komunikasi dan informasi internal organisasi. Kedua hal tersebut merupakan 'darah' bagi berlangsungnya suatu organisasi seperti AMAN agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi masyarakat adat serta hak kepemilikannya alas tanah ulayat. Namun dalam undang-undang sektoral yang menindaklanjuti konstitusi tersebut terjadi banyak penyimpangan, yang efektif menegasikan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya. Rekomendasi: diperlukan upaya internal menggali kemandirian keuangan berdasarkan potensi ekonomi anggota AMAN; program komunikasi organisasi menjangkau setiap anggota AMAN secara efektif; konsolidasi memperkuat kedudukan organisasi secara politis. Selain itu, perjuangan yang dilakukan AMAN memerlukan langkah-langkah politis memperoleh akses pads pihak eksekutif maupun pihak legislatif.

---

ABSTRACT

'Masyarakat adat nusantara' have been marginalized and destructed by systematic intervention from the outsider of masyarakat adat. Coersion of values, conquest, colonization and exploitation by rezim with capitalist that monopolized the truth meaning by one side still going on and become the source of sufferring to all masyarakat adat in nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) is alliance which union base on communities of Masyarakat Adat se nusantara. Article 7, point 3, AMAN's Statutes and Rules of Association stated about mission of organization which is, "take back the sovereignty of Masyarakat Adat Nusantara to maintain the economical, social, cultural and national life". AMAN's The internal organization problem of AMAN which happened in the Executive Secretary AMAN as follow: the initiative of AMAN formulation doesn't appears from the masyarakat adat themselves, financial aspect and organization activities expense, communication and internal information of organization, and intervension from the outsider. Research aims to show the handling of internal organization problem at the Executive Secretary AMAN and to describe revitalization struggling of masyarakat adat nusantara's rights. The research uses case study. Result of the research shows that the internal organization problems become urgent to be solved wisely, particulary concern with financial aspect and organization activities expenses. Besides, communication and internal information of organization. Both of them are 'the blood' in sustaining of an organization, like AMAN. Constitution of 1945 recognized existences of masyarakat hukum adat and their rights of hak ulayat. However, there are several deviancy on the sectoral law that effective to negation of masyarakat adat rights. Recommendation: it needs the internal effort in financial independent based on economic potential from the member of AMAN; organization communication program should reach members of AMAN effectively; enforcing consolidation for organization status politically. Moreover, AMAN's struggling needs political steps in achieving legislative and executive access."

"Komitmen terhadap nilai-nilai HAM dewasa ini di dunia telah menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap 4 hal yaitu demokratisasi dan keadilan sosial, partisipasi wanita dalam pembangunan, perburuhan serta lingkungan hidup. Hal ini berkat kelompok masyarakat non negara seperti LSM, cendikiawan, agamawan dan kelompok lingkungan baik di tingkat internasional maupun nasional. Mereka telah melahirkan pendekatan baru dalam sistem internasional yang tidak lagi memandang negara sebagai aktor yang penting dan utama dalam hubungan internasional. Dalam lingkup nasional partisipasi mereka semakin penting dalam proses pemberdayaan masyarakat."

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi tersebut adalah "hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut" atau lebih dikenal dengan "asas legalitas". Akan tetapi, bila menyangkut pelaku pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu, sangatlah tidak adil bila para pelakunya dapat terbebas dari kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik asas legalitas. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extra ordinary crimes" dan berdampak secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.Bahwa pelanggaran HAM berat telah diakui sebagai prinsip umum hukum internasional sebagai salah satu kejahatan yang paling keji. Sejarah telah mencatat bahwa para pelaku kejahatan perang pada Perang Dunia ke II, telah dituntut melalui Mahkamah Internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM berat masa lalu. Mahkamah ini merupakan tonggak sejarah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang menyimpangi asas legalitas, yaitu "asas retroaktif". Dengan asas retroaktif, hukum dapat diberlakukan surut. Penyimpangan ini bukanlah merupakan pelanggaran HAM, akan tetapi penyimpangan ini dilakukan karena justru untuk melindungi hak asasi manusia juga, yaitu hak asasi para korban, yang dilaksanakan dengan adanya berbagai persyaratan dan adanya suatu keadaan yang darurat sifatnya. Ketentuan mengenai asas legalitas dan asas retroaktif dapat ditemukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia."