Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu ciri pasar modal yang maju dan modern adalah adanya kemampuan dari pasar modal tersebut untuk melahirkan produk-produk inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan emiten dan investor. Seiring dengan pesatnya perkembangan investasi lewat pasar modal dan semakin tingginya antusiasme investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan dana, serta perkembangan investasi pasar modal yang telah dilakukan oleh Negara lain, maka pemerintah Indonesia mendorong untuk dibentuknya lembaga Perlindungan Dana Pemodal yang dilaksanakan oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund. Reformasi pada Pasar Modal yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pasar, yaitu rasa aman, kepastian dalam berinvestasi, terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien. Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal diharapkan dapat menutup resiko investasi non-ekonomis di pasar modal.

---

One of the characteristics of a developed and modern capital market is the ability of the capital market to deliver innovative products and can meet the needs of issuers and investors. Along with the rapid development of investment through the capital markets and the increasing enthusiasm of local or foreign investors to infuse funds, as well as the development of capital market investment that has been made by other countries, the Government of Indonesia pushed for the establishing of the Investor Protection Fund which undertaken by Securities Investor Protection Fund. On the capital market reforms undertaken by the Government is to respond to the needs and requests of the market, certainty, fair and efficient in investing. Establishment of Indonesia Securities Investor Protection Fund is expected to cover the risk of non-economical investments in Indonesia's capital market."

"KOnsep dan produksi pemodal atau confensation fund, merupakan suatu skema yang dibangun untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi pada tingkat market intermediary. Sebagai pihak yang memiliki wewenang secara hukum untuk mengadministrasikan efek insvestor, market intermediary dapat mengelola atau memindahbukukan efek tersebut tanpa sepengetahuan invesr=tor, Resiko ini harus diatasi dengan memberikan sanksi yang sangat tegas kepada market intermediary yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana atau efek milik investornya, Namun demikian apabila efek atau dana tersebut tidak dapat dikembalikan oleh perusahaan, maka investor harus memperoleh kompensasi atas kerugian tersebut.

---

The concept of investor protection funds (IPF) or compensation funds, is a scheme which is built to provide protection against losses that may occur at the level of market intermediary. As a party which has authority by law to administer securities investors, the market intermediary is possible to manage or even transfer securities without the knowledge of investors. This risk must be overcome by providing a very strict punishment to the intermediary market provide to misuse of funds or securities owned by investors. However, if the securities or funds may not be returned by the securities firm, investors should obtain compensation for the losses."

"Pasar modal merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan rekonomi suatu negara, sedangkan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal, dibutuhkan banyak hal termasuk regulasi yang efektif di bidang pasar modal, yang salah satunya adalah regulasi di bidang perlindungan pemodal, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum. Fungsi dari metode tersebut adalah menemukan, merumuskan, dan menganalisa aturan perlindungan yang dibutuhkan dan yang telah ada terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia. Simpulan dari penelitian ini ialah, bahwa telah ada pengaturan perlindungan terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia apabila mengalami kehilangan asetnya dengan Dana Perlindungan Pemodal yang diatur dalam peraturan Bapepam nomor VI.A.4 dan VI.A.5.

---

Capital market is one of many ways of developing economy in a country, and to develop the capital market itself needs effective regulations especially regulations in protecting the investor’s assets so that public's trust on the capital market industry will increase and tend to invest more.

This paper uses legal review methode to find and analysis what ideal regulations for the investor protection.

The conclusion of this paper is there have been regulations for the investor protection which are Bapepam Rule number VI.A.4 and Bapepam Rule number VI.A.5"

"ABSTRAKSeiring dengan berlakunya ASEAN Economic Community (AEC), terdapat dorongan integrasi pasar modal antar Negara anggota ASEAN. Indonesia didorong untuk ikut ambil bagian salah satunya dengan mengikuti ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). Suatu wadah investasi kolektif yang didasarkan oleh mekanisme Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana KIK) di pasar modal Indonesia. Perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan atau investor menjadi isu penting dalam implementasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara ketentuan ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan hukum pasar modal Indonesia terhadap perlindungan Investor.

---

ABSTRACT

The enactment of ASEAN Economic Community (AEC) encourages the integration of capital markets among the members of ASEAN countries. Indonesia urged to take part in one of the integration which is ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). ASEAN CIS is an investment schemes that based on mutual funds in Indonesia Capital Market law. The legal protection for unitholders or investor is an important issue in this implementation. This research aims to analyse the correlation between ASEAN Capital Market Forum (ACMF) regulation

and the regulation on Indonesia capital market law regarding the investor protections"

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan Investor Protection Fund (IPF) yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya Investor Protection Fund (IPF) maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

---

This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market trough securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor?s protection in investing and then will impact investor?s trust in the Indonesian capital market."

"ABSTRAK

Securities Investor Protection Fund merupakan hal yang baru dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dibanding dengan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura. Lembaga ini memberikan ganti kerugian terhadap investor yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan efek. Implementasi Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal dan juga menambah jumlah pemodal. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi lembaga Securities Investor Protection Fund di Indonesia serta perbandingan penerapannya di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura guna mengetahui ketersesuain penerapan Securities Investor Protection Fund di Indonesia dibanding dengan penerapannya di negara lain.

---

ABSTRACT

Securities Investor Protection Fund organization is a recent organization in Indonesia compared to other countries, such as United States of America and Singapore. This organization will provide indemnification to an investor who suffers loss due to the failure of securities company. Implementation of Securities Investor Protection Fund organization is expected to increase investor’s trust and number of the investor. This thesis will discuss implementation of Securities Investor Protection Fund organization in Indonesia compared to the implementation of the similar organization in United States of America and Singapore in order to obtain understanding on the conformity of the implementation within the countries.

"

"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kewenangan Bursa Efek Indonesia serta bentuk perlindungan investor dari diterbitkannya peraturan Bursa Efek Indonesia untuk menutup kode broker di bursa pada saat jam perdagangan berlangsung. Dilaksanakannya penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena herding behavior yang terjadi di bursa Indonesia yang memicu Bursa Efek untuk melaksanakan penyesuaian terhadap mekanisme perdagangan efek. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan pengambilan data melalui metode wawancara dengan ahli perdagangan bursa dari PT Bursa Efek Indonesia sebagai pihak yang menerbitkan peraturan dan melakukan penyesuaian terhadap sistem atau sarana perdagangan efek. Hasil yang ditemukan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian terhadap mekanisme perdagangan di JATS sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Bursa Efek Indonesia melakukan dua fungsi sebagai SRO, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi regulator atau membuat peraturan dalam kaitannya dengan kegiatan perdagangan bursa. Selain itu, bentuk perlindungan investor dengan adanya peraturan penutupan informasi kode broker secara real-time perdagangan selama jam perdagangan ialah dimungkinkannya pencegahan asimetri informasi dan pasar tidak efisien akibat herding behavior, terpenuhinya ketentuan transparansi informasi di pasar efek, dan mengikuti praktik dan standard yang ditetapkan untuk bursa efek di dunia.

---

This research was conducted to explain the authority of the Indonesian Stock Exchange and the form of investor protection from the issuance of Indonesian Stock Exchange regulations to close broker codes on the stock market during trading hours. The background of this research is the phenomenon of herding behavior that occurs in the Indonesian Stock Exchange which triggers the Stock Exchange to make adjustments to the securities trading mechanism. The research method used is normative with data sources obtained from literature studies and data collection through interviews with exchange trading experts from the Indonesian Stock Exchange as the party that issues regulations and makes adjustments to the securities trading system or facilities. The results found from the implementation of this research are that the Indonesia Stock Exchange has the authority to make adjustments to the trading mechanism in JATS as mandated by laws and regulations. In this case, the Indonesia Stock Exchange performs two functions as an SRO, namely a supervisory function and a regulatory function or making regulations in relation to exchange trading activities. In addition, a form of investor protection by having regulations closing broker code information in real-time trading during trading hours is the possibility of preventing information asymmetry and market inefficiencies due to herding behavior, fulfilling the provisions of information transparency in the securities market, and following the practices and standards set for stock exchanges in the world."

"Tesis ini membahas mengenai salah satu bentuk investasi bagi investor, yaitu Kontrak Pengelolaan Dana, dan perlindungan yang diberikan oleh hukum pasar modal di Indonesia kepada pemegang unit Kontrak Pengelolaan Dana. Bentuk investasi sampai dengan saat ini sangatlah beragam. Namun demikian terdapat beberapa investasi yang cukup banyak menarik minat dari masyarakat pemodal, salah satunya adalah Kontrak Pengelolaan Dana. Kontrak Pengelolaan dana pada saat ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sedang berkembang pesat. Adapun yang dimaksud dengan Kontrak Pengelolaan Dana adalah bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan Manajer Investasi, dimana untuk selanjutnya Manajer Investasi akan menginvestasikan uang investor tersebut dalam portofolio efek. Pada akhir tahun 2010 yang lalu tercatat jumlah investasi yang berhasil dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk Kontrak Pengelolaan dana adalah lebih kurang Rp. 44 triliun. Jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat besar mengingat usia investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana yang relatif masih baru. Namun demikian, tidak sebagaimana lazimnya suatu produk yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi, seperti Reksa Dana, penerbitan dan tata kelola Kontrak Pengelolaan Dana oleh seorang Manajer Investasi tidak diatur secara ketat oleh Bapepam LK. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan besar terkait dengan perlindungan bagi anggota masyarakat yang melakukan investasi melalui Kontrak Pengelolaan Dana. Pertanyaan tersebut di atas tentunya memiliki arti yang penting bagi investor yang menginvestasikan uangnya dalam Kontrak Pengelolaan Dana, terlebih mengingat investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana sama sekali tidak dijamin oleh Pemerintah. Hal ini tentunya mengakibatkan calon pemegang unit Kontrak Pengelolaan Dana harus mengetahui secara mendetail hak apa saja yang mereka miliki dan perlindungan hukum apa saja yang mereka miliki dalam sistem hukum pasar modal di Indonesia sebelum setuju untuk menginvestasikan uangnya dalam instrumen Kontrak Pengelolaan Dana.Kenyataan ini juga mengingatkan bagi para investor untuk berhati-hati sebelum menanamkan modalnya dalam Kontrak Pengelolaan Dana.

---

This thesis discusses about one of the investment types for investor?s, which is Discretionary Fund, and the protection given by the Capital Markets Law in Indonesia to the Discretionary Fund Unit Holders. Investment types until now its very diverse. Nonetheless there are some few investment that quite attract the investors attention, one of them is Discretionary Fund. Discretionary Fund right now is one of the investment types that is rapidly growing.

The definition of Discretionary Fund itself is investors fund management which is formed by bilateral agreement between the investors and Investment Manager, where for furthermore the Investment Manager will invest the investors fund in securities portfolios. In the end of year 2010 it?s recorded that the amount of investment which is successfully managed by the Investment Manager in the form of Discretionary Fund is more and less Rp. 44 Trillion. That amount is a very big amount considering that Discretionary Fund is practically new in Indonesian capital market. Nonetheless, unlike other types of investment managed by the Investment Manager, such as Mutual Fund (Reksa Dana), the issuance and the management of the Discretionary Fund by the Investment Manager is not heavyly regulated by the Capital Market Supervisory Board in Indonesia. Because of that, it give rise to a big questioned in relation with the protection for the investors who invest in the Discretionary Fund.

That questioned certainly is important to the investors who invest in Discretionary Fund, specially considering that the investment in form of Discretionary Fund is not secured by the government. This fact certainly cause the investors who wants to invest in Discretionary Fund have to understand in detail all the rights that they have and what are the protection that they have in capital markets law in Indonesia before agree to invest in Discretionary Fund. This reality also remind the investors to be caitious before invest in Discretionary Fund."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mekanisme yang diterapkan oleh PT Bahana Securities dalam melindungi investornya dari kesalahan (error) dan kecurangan (fraud) pada proses pembukaan rekening, pengkinian data, dan penutupan rekening efek. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan periode penelitian dilakukan pada bulan September hingga November tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bahana Securities sudah menerapkan prosedur dan sistem pengendalian internal yang benar dengan tingkat pemahaman karyawan bersangkutan yang baik terhadap prosedur dan sistem yang berlaku dalam melindungi investornya dari kesalahan dan kecurangan. Kelemahan dari mekanisme yang diterapkan PT Bahana Securities ada pada kurangnya sumber daya manusia yang melakukan proses pada dokumen investor serta resiko dari pihak ketiga.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses the mechanisms applied by Bahana Securities in protecting the investor funds from errors and fraud in the opening, updating and closing account process. This research is qualitative descriptive interpretive with a period of research conducted in September and November 2015. The results of this study indicate that Bahana Securities has already implemented proper procedures and internal control systems to protect investor funds with excellent level of understanding from related employees. The weakness of the mechanisms applied by Bahana Securities is on the minimum amount of human resources to process documents as well as the risk of a third party."

"Perkembangan di Pasar Modal beriringan dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan pendanaan dan meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi melalui investasi di Pasar Modal. Kedua hal tersebut ditandai dengan bervariatifnya jenis pendanaan untuk perusahaan di Pasar Modal dan juga meningkatnya risiko bagi investor. Otoritas Jasa Keuangan menjawab masalah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan investor melalui klasifikasi investor di Pasar Modal, serta perbandingannya dengan negara Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis-normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan komparatif selanjutnya digunakan untuk membandingkan aturan-aturan di sistem hukum negara lain untuk menemukan persamaan dan/atau perbedaan di antara sistem hukum negara pembanding. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan dengan klasifikasi investor dicapai melalui pembatasan akses bagi investor yang minim pengalaman, kekayaan, atau portofolio terhadap investasi yang berisiko tinggi. Kemudian, ditemukan bahwa klasifikasi investor di Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada memiliki persamaan seperti kriteria yang ditentukan negara-negara tersebut untuk mengategorikan investor. Adapun, perbedaannya adalah nomenklatur dari klasifikasi investor misalnya accredited investor. Indonesia juga menyebutkan di peraturannya mengenai jenis investasi apa saja yang dapat diakses oleh pemodal profesional.

---

Developments in the Capital Market coincide with the many companies that need funding and the increasing public interest in participating through investment in the Capital Market. Both of these are marked by the varied types of funding for companies in the Capital Market as well as increased risks for investors. Otoritas Jasa Keuangan responded to this problem by issuing Otoritas Jasa Keuangan regulations governing the Issuance of Debt and/or Sukuk Based Securities to Professional Investors. This research will discuss how to protect investors through the categorization of investors in the Capital Market, as well as a comparison with the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada. The research method to be used is juridical-normative, namely analyzing legal issues through statutory regulations. A comparative approach is then used to compare rules in other countries' legal systems to find similarities and/or differences between the legal systems of the comparison countries. Through this research, it was found that the protection of investor through categorization is achieved by limiting regular investors with minimum experience, net worth, and portofolio access to high risk investments. Also, the regulations regarding the categorization of investors in Indonesia, the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada have similarities, such as the criteria set by these countries to categorize investors. Meanwhile, the difference is in the nomenclature of categorized investors, for example, accredited investor. Indonesia also stated in the regulations regarding what types of investments can be accessed by professional investors."