Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagian besar upaya pelayanan kesehatan menggunakan obat dan biaya obat bagian yang cukup besar dari seluruh biaya kesehatan. Sumber Pembiayaan obat di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Pemerintah pusat dan Propinsi. Penghitungan alokasi DAK bukan berdasarkan pada rencana kebutuhan obat yang rill, tetapi dengan biaya minimal obat perkapita seluruh penduduk ditambah jumlah penduduk miskin. Dari Pemerintah Pusat dan Propinsi alokasi anggaran tersebut tidak dirinci. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembiayaan obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan obat program di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis penelitian merupakan penelitian operasional dengan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dengan wawancara pada Instalasi Farmasi Kabupaten dan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian dari data tahun 2011 -2013 bahwa tren pembiayaan obat dan penggunaan obat meningkat seiring dengan meningkatnya jenis penggunaan obat dan kategori pasien yang memiliki Jaminan Kesehatan. Kenaikan biaya penggunaan obat dari tahun 2011 ? 2013 sebesar 11,82% menjadi 47,76%. Metode penghitungan estimasi biaya rencana kebutuhan obat PKD dan Program berdasarkan metode konsumsi.

---

Mostly the efforts health services using the drugs and the cost of drugs sizeable portion of all healthcare costs. Sources of financing medicines i Lima Puluh Kota Regency comes from the Special Allocation Fund (DAK), budget income and Expenditure the District (APBD), the Central Government and provinces Government. Calculating the allocation of DAK is not based on the needs of the drug plan rill, but with a minimal fee per-capita drug the whole population plus the number of poor population. From the Central Government and the province Government of the budget allocation is not specified. This research aims to analyze the financing of Basic health care drugs and medication program in Lima Puluh Kota Regency. This type of research is operational research with quantitative and qualitative data collection with interviews on the installation Pharmacy and health service District. The result of the research of the data of year 2011-2013 that the trend financing that drugs and drug use increase along with the increasing use of drugs and categories of patients who have health insurance. Rising costs of drugs use from 2011 to 2013 amounting to 11,82% to becomes 47,76%. Method of calculating the estimasted cost of the plan need drugs PKD and drugs program based n the consumption method."

"Secara persentase, alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlahnya13,83% dari total APBD Kota Tangerang sementara pada tahun 2020 sebesar 15,04% dari total APBD. Jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 15,47/100.000 kelahiran hidup dimana meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 12,92/100.000 kelahiran hidup dimana 50% penyebab kematian adalah karena COVID-19. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang, selain itu dari sisi anggaran terdapat perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pembiayaan kesehatan dengan perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam program pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Tangerang, maka perlu dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian belanja program pelayanan kesehatan ibu hamil di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022 dengan perencanaan pada awal tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan desain crosssectional dengan menganalisis data pembiayaan kesehatan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022. Hasil penelitian adalah pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dimensi sumber pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang terbesar adalah bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan berupa innatura. Berdasarkan jenis kegiatan, belanja untuk kegiatan tidak langsung proporsinya lebih besar dibandingkan belanja kegiatan langsung, sehingga belum mencerminkan adanya penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Menurut dimensi mata anggaran, jenis input yang dibeli dengan proporsi terbesar yaitu belanja operasional untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Belanja pada program pelayanan kesehatan ibu hamil untuk tahun 2020-2022 tidak sesuai dengan perencanaan pada awal tahun anggaran karena terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, selain itu juga terdapat pembatasan kegiatan tatap muka sehingga beberapa jenis belanja kegiatan tidak dapat terserap. Penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang perlu meningkatkan pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil dari pemerintah daerah; memperkuat kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan organisasi profesi; dan membuat kebijakan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan cakupan program baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Sementara itu, puskesmas diharapkan perlu mengoptimalkan pendapatan BLUD baik dari pendapatan kapitasi maupun non kapitasi JKN dan meningkatkan pembiayaan kegiatan-kegiatan langsung yang bersentuhan dengan masyarakat.

---

In percentage terms, the budget allocation at the Tangerang City Health Office in 2021 sourced from the Tangerang City APBD has decreased from 2020. In 2021 the amount is 13.83% of the total Tangerang City APBD while in 2020 it is 15.04% of the total APBD. The number of deaths of pregnant women in Tangerang City in 2021 is 15.47/100,000 live births which has increased from 2020 which was 12.92/100,000 live births where 50% of the causes of death were due to OVID-19. The COVID-19 pandemic has also affected the number of pregnant women deaths in Tangerang City, apart from a budget perspective, there have been policy changes related to budget allocations in the context of handling COVID-19. In order to find out how the suitability of health financing is with the budget planning by the local government in the health service program for pregnant women in Tangerang City, it is necessary to analyze government-sourced health financing. The purpose of this study was to determine the suitability of program spending on pregnant women’s health services at the Tangerang City Health Office in 2020-2022 with planning at the beginning of the fiscal year. This study used a cross-sectional design by analyzing data on government-sourced health financing for pregnant women’s health service programs at the Tangerang City Health Office in 2020-2022. The results of the study are that government-sourced financing for pregnant women's health services at the Tangerang City Health Office has increased from 2020 to 2022. The largest dimension of government-sourced maternity health service program financing at the Tangerang City Health Office is sourced from the State Budget of the Ministry of Health in the form of innatura. Based on the type of activity, spending on indirect activities has a larger proportion than spending on direct activities, so it does not yet reflect performance-based budgeting. According to the dimensions of the budget line, the type of input purchased with the largest proportion is operational expenditure for improving the performance of health services. Expenditure on the health care program for pregnant women in 2020- 2022 is not in accordance with the planning at the beginning of the fiscal year due to budget refocusing for handling the COVID-19 pandemic, besides that there are also restrictions on face-to-face activities so that several types of activity spending cannot be absorbed. This study suggests that the Tangerang City Health Office needs to increase the financing of the maternal health service program from the local government; strengthening cooperation with private health care facilities and professional organizations; and make policies that lead to direct activities that can be felt by the community and increase program coverage at both the Health Office and puskesmas levels. Meanwhile, it is hoped that the puskesmas will need to optimize the BLUD's income, both from capitation and non-capitation JKN income; and increase the financing of activites directly in contact with the community."

"Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 2086 tahun 2006, 44 Puskesmas di Provinsi DK] Jakarta ditetapkan menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daelah ( PPK BLUD ) secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gamharan realisasi anggaran kesehatan bersumber pemerintah provinsi di 42 puskesmas DKI Jakarta untuk periode tahun 2007-2009 paska menerapkan PPK BLUD. Desain penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan puskesmas tahun 2007- 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Puskesmas DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2009 cenderung meningkat yaitu Rp l7b.l66.506.28l (2007) , Rp 242.295.485.|2l (2008) dan Rp 247.076.8l0.111 (2009). Biaya perkapita berkisar dari USS 2 ( Jakarta Barat ) - USS 4,6 ( Jakarta Pusat ). Total pendapatan BLUD Puskesmasjuga menunjukkan peningkatan yaitu Rp 57.24l.949.0l7,- (2007), Rp 59.779.032.965 ,- (2008) dan Rp 65.745.497.256,- (2009). Realisasi anggaran rata-rata pertahun pada periode 2007-2009 untuk : upaya wajib 80%, program pzioritas 8l,08%. Berdasarkan sifat plogram : Kuratif 58%, preventif 2l%, promotif 0.98%. Berdasarkan jenis kegiatan : UK? 58%, UKM sebesar 22 %, Manajemen 13% dan investasi 6%. Berdasarkan kelompok belanja : BOP 85%. adum 8,56% , modal 5,76%. CRR 46,97%.

---

Under Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 2086 ln 2006, 44 health centers in Jakarta Province enacted into units that implement the Financial Management Pattems Regional Public Service Board gradually.

This research aims to reveal the health budget comcs in 42 health centers of the provincial govemment of DKI Jakarta for the period 2007-2009 afler applying Financial Management Panems Regional Public Service Board. The study design is descriptive. Data collected is secondary data derived from the consolidated financial health centers in 2007-2009.

The results showed that the realization of budget in Jakarta Health Center from 2007 to 2009 tended to increase the l76,l66,506,28l IDR (2007), 242,295,481 121 IDR (2008) and 247,076,8l0,l ll IDR (2009). Per capita costs ranged fiom U.S. S 2 (West Jakarta) - U.S. S 4.6 (Central Jakarta). Total revenues Regional Public Service Board PHC also showed an increase of 57,24I,949,0l7 IDR (2007), 59,779,032,965 IDR (2008) and 6S,745,497,256 IDR (2009). Total expenditure per year on average for the period 2007-2009: the effort required 80% 8l.08% priority programs. Based on the nature of the program : Curative 58%, 21% preventive, promotive 0.98%. Based on the types of activities: UKP 58%, 22% SME, investment Management l3% and 6%. Based on expenditure groups: BOP 85%, ADUM 8.56%, 5.76% of capital. CRR 46.97% ."

"Salah sam tujuan Sistem Kesehatan menurut laporan tahunan WHO talmn 2000 adalah Keselaman dalam Kontribusi Pelayanan Kesehatan (Fairness in Financing Health Care), baik pada penduduk kaya dan miskin sebelun dan sesudah adanya krlsis ekonomi yang melanda Indonesia akhir tahun 1997.Kerangka konsep dalam penelitian ini didasarkan pada Laporan Tahunan WHO tahun 2000, dimana Sistem Kesehatan di setiap negara diharapkan menuju terjadinya kesetaraan dan Kontribusi Pelayanan kesehatan (fairness in financing health care).Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan memperoleh informasi mengenai susbsidi JPS-BK dan kesetaraan dalam kontribusi pembiayaan kesehatan (fairness in financing health care) per kapita di Propinsi D.I Jogakarta Sesuai dengan kriteria tipe daerah dan sosio-ekonomi.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa subsidi ke fasilitas kesehatan pemerintah banyak diminati oleh penduduk kaya yang memiliki kartu sehat dibandingkan subsidi untuk penduduk miskin yang memiliki kartu sehat. Selain itu ternyata bahwa distribusi kartu sehat belum tepat sasaran pada penduduk miskin, yaitu 20% penduduk dengan pendapatan terendah."

"Tesis ini membahas tentang pembiayaan penyelenggaraan imunisasi dasar bersumber pemerintah di era implementasi Badan Jaminan Sosial (BPJS) terutama dalam lima tahun ke depan (tahun 2014-2018) menggunakan besaran biaya yang dikeluarkan Pemerintah di Tahun 2012. Penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pembiayaan penyelengaraan pelayanan imunisasi dasar di Indonesia tahun 2012 bersumber dari pemerintah yaitu APBN (34%) dan APBD (66%). Komponen pembiayaan yang besar adalah biaya operasional program manajemen seperti supervisi dan pertemuan, sedang sumber pembiayaan penyelengaraan pelayanan imunisasi dasar di Indonesia untuk 5 tahun mendatang tetap akan didominasi oleh APBD, dimana pada tahun-tahun tersebut BPJS mulai diterapkan.

---

This thesis discusses on the financing aspect for implementing basic immunization sourced by the government under BPJS for the period of 2014-2018 using spending for 2012. This is a quantitative and qualitative research. The results showed that the sources of financing the organization of basic immunization services in Indonesia in 2012 that the state budget from government sources (34%) and regional (66%). Is a major component of the financing of operational costs such as supervision and program management meetings, being a source of financing the organization of basic immunization services in Indonesia for the next 5 years will still be dominated by the budget, which in those years BPJS implemented."

"Pada tahun 2015 terdapat 71 kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Bogor. Pada tahun 2016 menurun menjadi 65 kasus gizi buruk dan terdapat 522 kasus balita dibawah garis merah (BGM). Pada tahun 2017 kasus gizi buruk di Kota Bogor 63 kasus, tetapi pada kasus balita dibawah garis merah menurun menjadi 370 kasus. Anggaran kesehatan Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2015-2017. Anggaran kesehatan Kota Bogor terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembiayaan program perbaikan gizi bersumber publik di Kota Bogor pada tahun 2015-2017. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode crossectional yaitu dengan cara membandingkan besaran pembiayaan kesehatan program perbaikan gizi di Kota Bogor pada tahun 2015-2017 dengan pendekatan District Health Account (DHA). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa biaya untuk program perbaikan gizi di Kota Bogor meningkat setiap tahunnya, sumber pembiayaan paling besar berasal dari APBD Kota Bogor. Berdasarkan analisis seluruh dimensi biaya program perbaikan gizi di Kota Bogor paling besar digunakan untuk kegiatan pemberian PMT.

---

In 2016 decreased to 65 cases of malnutrition and there were 522 cases of children under five under the red line (BGM). In 2017 cases of malnutrition in Bogor City 63 cases, but in ix cases of children under five under the red line decreased to 370 cases. Bogor City's health budget has decreased from 2015-2017. Bogor City health budget continues to decline from 2015 to 2017.

The purpose of this study is to analyze the financing of publicly sourced nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017.

In this study a quantitative descriptive approach was conducted using a cross-sectional method by comparing the amount of health financing for nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017 with the District Health Account (DHA) approach.

The results of this study found that the cost for nutrition improvement programs in Bogor City increased every year, the largest source of funding came from the Bogor City Budget. Based on the analysis of all dimensions of the cost of nutrition improvement programs in the city of Bogor, the largest is used for PMT giving activities."

"Obat Publik merupakan obat-obatan esensial yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan mayoritas penduduk terutama di sektor publik atau pemerintah sehingga harus tersedia dan dapat diakses setiap saat dalam bentuk sediaan yang tepat dan juga dengan harga terjangkau. Untuk meningkatkan akses, ketersediaan dan memastikan obat digunakan dengan benar maka harus dilakukan pengelolaan obat yang baik, efektif, dan efisien secara berkesinambungan. Adanya masalah pada tingkat ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar yaitu kekosongan obat (stockout), jumlah obat berlebih (overstock), serta besarnya nilai obat kedaluwarsa yang terjadi karena pengelolaan obat publik yang belum baik sehingga perlu dilakukan analisis pengelolaan obat publik yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), FGD, dan telaah dokumen. Perhitungan secara kuantitatif dilakukan untuk menghitung output pengelolaan obat berupa tingkat ketersediaan obat dan nilai rupiah obat kedaluwarsa. Informan penelitian terdiri dari Pengelola obat puskesmas, Kepala seksi dan pelaksana di seksi farmalkes, Kepala UPT dan pelaksana Gudang obat dan perbekalan kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kekosongan dan kelebihan obat yang tinggi, dan besarnya obat kedaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Serang. Faktor input yang berpengaruh adalah kurangnya jumlah, pengetahuan dan keterampilan pengelola obat, dana yang tidak dikelola dengan efektif dan efisien, fasilitas yang belum memadai, organisasi dan manajemen yang tidak optimal serta sistem informasi yang tidak terintegrasi. Kendala pada proses pengelolaan obat yaitu perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat, penyesuaian rencana pengadaan obat yang tidak menggunakan metode sesuai pedoman, penyimpanan obat tidak melaksanakan sistem FEFO, tidak adanya manajemen pengendalian persediaan, dan belum terlaksananya proses pemusnahan obat. Kesimpulan didapatkan bahwa pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang belum berjalan dengan efektif dan efisien. Perlu dilakukan perbaikan pada faktor input dan proses pengelolaan obat sehingga output pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang menjadi efektif dan efisien.

---

Public medicine is essential medicines that are very necessary to meet the care needs of the majority of the population, especially in the public or government sectors so that they must be available and can be accessed at any time in the right dosage forms and also at affordable prices. To improve access, availability and ensure that drugs are used properly, good, effective and efficient drug management must be carried out continuously. There are problems in the level of availability of medicines and the amount of expired drugs that occur due to poor public drug management, so an analysis of public drug management is needed at Serang District Health Office. This study uses qualitative methods using indepth interviews (in-depth interviews), FGD, and document review. Quantitative calculations are carried out to calculate the drug management output in the form of drug availability and the value of the drug expires. The research informants consisted of primary health care medicine managers, section heads and staf in the pharmacy section, head of the Medical And Health Supplies Store Of Serang District Health Office and the head of the Serang District Health Office. The study was conducted in April - May of 2019. The results showed a high level of drugs stockout and overstock and the amount of drug expired at the Serang District Health Office. Influential input factors are lack of quantity, knowledge and skills of drug managers, funds that are not managed effectively and efficiently, inadequate facilities, non optimal organization and management and non integrated information systems. inaccurate drug quantification, adjusting the plan for procurement of drugs that do not use the method according to the guidelines, drug storage does not implement the FEFO system, the absence of inventory control management and drug destruction process is an obstacle to the drug management process. The conclusion was that the management of public drugs at the Serang District Health Office had not been effective and efficient. It is necessary to make improvements to the input and process drug management factors so that the output of public drug management at the Serang District Health Office becomes effective and efficient."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penanganan obat kedaluwarsa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pertanggungjawaban Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan atas pengawasan dan penanganan obat kedaluwarsa. Pembahasan dilakukan melalui analisis kasus penyalahgunaan obat kedaluwarsa yang terjadi di Bantargebang pada tahun 2016. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipe penelitian yang termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah belum ada peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur mengenai penanganan obat kedaluwarsa dan pertanggungjawaban badan pemerintah khususnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM dan Dinas Kesehatan dalam pengawasan dan penanganan obat kedaluwarsa belum terlaksana dengan baik padahal kebijakan dan strategi yang dikeluarkan oleh BPOM sudah baik dan menyeluruh. Dalam hal ini BPOM dan Dinas Kesehatan perlu mengawasi dan menangani obat kedaluwarsa secara ketat agar tidak terus-menerus terjadi penyalahgunaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about handling of expired drugs based on the law and regulations and how is Food and Drug Supervisor Agency BPOM and Health Agency Dinas Kesehatan rsquo s responsibility to handle the expired drugs. The discussion is done through case analysis about expired drugs occurring in Bantargebang on 2016. The writer uses juridical normative research methods and the type of this study is descriptive. Conclusion over these problems is there has been no law and rule that comprehensively regulate the handling of expired drugs and government agency especially Food and Drug Supervisor Agency BPOM and Health Agency Dinas Kesehatan rsquo s responsibility to supervise and handle expired drugs has not run well whereas the policies and strategies issued by BPOM are good enough and thorough. In this case, BPOM and Dinas Kesehatan need to watch and handle the expired drugs tightly to prevent it happening continuously. Keywords Supervise, Handle, Expired Drugs, Food and Drug Supervisor Agency, Health Agency. "

"Dilakukan studi untuk melihat bagaimana gambaran pembiayaan operasional puskesmas tahun 2010-2012 serta gambaran pelaksanaan BOK dan pengaruhnya terhadap cakupan pelayanan kesehatan dasar terpilih. Dari hasil studi sumbersumber pembiayaan puskesmas berasal dari Dana rutin operasional Puskesmas, Retribusi, Jamkesda, Askes sosial, Jamkesmas, dan BOK. Pembiayaan operasional puskesmas bergeser ke sumber pembiayaan APBN dengan proporsi 10% pada tahun 2010 menjadi 73% di tahun 2012. Program BOK secara administratif sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dengan beberapa kelemahan. Program BOK menambah motivasi kerja pegawai puskesmas, meningkatkan intensitas kegiatan promotif dan preventif dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar, namun fluktuatif pada beberapa indikator yang disebabkan : keterlambatan proses pencairan anggaran, mekanisme keuangan yang rumit, kwalitas SDM puskesmas dan prilaku masyarakat.

---

Conducted a study to see how the picture of health centers operational financing of the years 2010-2012 olso BOK program implementation and its effect on selected basic health care coverage. From the study health centers funding sources came from the operational routine health centers funds, Retribution, Jamkesda, Askes, Jamkesmas, and BOK. health centers operational financing shifted to a APBN financing source with the proportion of 10% in 2010 to 73% in 2012. BOK program has been implemented administratively according with the technical guidance implementation wit some flaws. BOK add to motivation program employee health centers, increase the intensity of promotive and preventive activities and improve basic health care coverage, but some indicators fluctuate caused by: delays in disbursement process, complicated financial mechanisms, quality of human resources health centers and the behavior of the community."

"Penelitian ini membahas gambaran stock out (kekosongan) obat Program Rujuk Balik bagi peserta BPJS Kesehatan Jakarta Pusat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta kuantitatif dengan menganalisis data obat pada Apotek bulan Juni - Agustus 2014. Penelitian menunjukkan bahwa terjadi kekosongan obat program rujuk balik dilihat dari permintaan obat yang tidak terlayani yaitu 43,2% peserta pada Juni, 15,2% peserta pada Juli, dan 9,7% peserta pada Agustus. Obat paling sering kosong adalah Bisoprolol 5mg pada Juni, Adalat Oros 30mg pada Juli, dan Amlodipin 10mg pada Agustus sehingga dapat disimpulkan bahwa Program Rujuk Balik belum berjalan sesuai harapan. Untuk itu disarankan agar Apotek melakukan perencanaan kebutuhan obat dan fungsi pengawasan pada Program Rujuk Balik dijalankan oleh pihak terkait.

---

The study aims to analyze the drugs stock out of BPJS Kesehatan Program (Rujuk Balik) in Central Jakarta. This study used qualitative method as well as quantitative method by analyzing data on drugs in Apotek, June – August 2014. The result showed that there was drugs stock out, a number of prescription were not adequately served. Data revealed that 43,2% patients in June, 15,2% patients in July, and 9,7% patients in August were not served. The stock out drug was found for Bisoprolol 5mg in June, Adalat Oros 30mg in July, and Amlodipin 10mg on August. The study suggests Apotek to develop a plan and closely monitor the drug availability to support the program."