Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas penggunaan akad istishna? dalam penerbitan sukuk ditinjau dari aspek yuridis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami skema penerbitan sukuk global menggunakan akad istishna dan kemungkinan penerapannya di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Akad istishna? digunakan dalam penerbitan sukuk global sebagai transaksi pertama yang kemudian dilanjutkan dengan ijarah (lease to own) atau istishna? kembali. Skema transaksi tersebut dapat diterapkan di Indonesia dengan menggunakan akad ijarah muntahiyah bi tamlik disertai dengan wa?d perpindahan kepemilikan objek sukuk. Hasil penelitian menyarankan untuk dilakukan sosialiasi akad istishna? di pasar modal, pengesahan undang-undang pasar modal syariah, dan kajian dari aspek akuntansi syariah terhadap skema tersebut.

---

The focus of this study is the usage of istishna? in sukuk issuance from judicial review. The purpose of this study is to understand the transaction scheme of global istishna? sukuk issuance and the possibility of the scheme to be implemented in Indonesia based on local regulation. This research is qualitative normative with statue approach. Istishna? is used as the first transaction in global sukuk issuance continued to the next transaction, ijarah (lease to own) or paralel istishna?. This scheme could be implemented in Indonesia with ijarah muntahiya bi tamlik and promise (wa?d) to transfer ownership of the object. The result of this research suggest to held a socialization of istishna?, legalization of Sharia Capital Market, and a study of sharia accounting relating this scheme."

"Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan untuk membiayai anggaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan untuk pengembangan proyek-proyek negara. Sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, penerbitan dan penjualan SBSN membutuhkan berbagai organ, yaitu agen pembayar, agen penata usaha, dan terutama agen penjual. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memungkinkan Bank Umum Syariah untuk melakukan aktivitas bukan hanya sebagai agen penjual, tetapi juga sebagai agen pembayar dan agen penata usaha. Pengaturan mengenai peran Bank Umum Syariah sebagai agen telah sukses diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan terkait. Namun, tanggung jawab hukum Bank Umum Syariah sebagai agen penjual terbatas pada tanggung jawab terhadap pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas penerbitan dan penjualan SBSN, dan oleh karena itu membebaskan agen penjual dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga atau pemilik SBSN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan memberlakukan peraturan yang berisi ketentuan tentang tanggung jawab hukum agen penjual terhadap investor, mengingat kurangnya ketentuan yang mengatur kewajiban agen penjual terhadap investor. Skripsi ini ditulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang memberikan analisis deskriptif dari data sekunder dan didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara.

---

Sovereign Sukuk or State Sharia Bonds (SBSN) is issued in order to finance state budget, including financing construction for development of state projects. In accordance with Law No.19 Year 2008 on Sovereign Sukuk, the issuance and sales of sovereign Sukuk require the assistance of various organs, namely; paying agent, administrative agent and especially a selling agent. Law No.21 Year 2008 on Sharia Banking allows Sharia Commercial Bank to perform not only as a selling agent, but also a paying agent and an administrative agent. The provision of the role of Sharia Commercial Bank as agents has been successfully implemented in accordance with related laws and regulations. However, the legal responsibility of Sharia Commercial Bank as a selling agent is limited to the responsibility towards the government. The Government is responsible for the issuance and sales of the Sovereign Sukuk, and therefore free the selling agent of any possible claims arising from third parties or Sovereign Sukuk holders. Hence, the government shall draft and enact regulation which contained the provision on selling agents legal responsibility towards the investors, considering the lack of provision governing the liability of selling agent towards investors. This thesis is written in a normative legal approach providing descriptive analysis from secondary data and supported by primary data obtained through interviews. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berasosiasi dengan keputusan perusahaan menerbitkan sukuk. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang menerbitkan sukuk, obligasi atau saham right issue antara tahun 2002-2015. Penelitian ini menganalisis preferensi atau kecenderungan perusahaan dalam menerbitkan sukuk atas penerbitan obligasi atau saham melalui faktor-faktor yang berkaitan dengan aksesibilitas perusahaan atas pasar sukuk, valuasi pasar atas saham perusahaan serta pertimbangan biaya keagenan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pengalaman menerbitkan sukuk dan ukuran perusahaan yang merupakan ukuran tingkat aksesibilitas yang terbukti signifikan berasosiasi dengan kecenderungan perusahaan untuk menerbitkan sukuk.

---

This study aimed to analyze the factors associated with the firms 39 decision issuing sukuk. This study used sample of all firms listed on the Indonesia Stock Exchange, who issued sukuk, bonds or shares rights issue in 2002 2015. This study analyzed the preference or the tendency of firms to issue sukuk on the issuance of bonds and equities through factors related to the accessibility of the firm on sukuk market, stock market valuation and considerations of agency cost. The results showed that only the experience of issuing sukuk and the firm size which is a measure of the degree of accessibility that proved have significant association with the tendency of firms to issue sukuk."

"ABSTRAKPenelitian ini melihat Pengaruh Inflasi terhadap NPF jenis Akad pembiayaan di bank syariah X. Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dari periode Maret 2004 sampai dengan Februari 2007, meliputi data Inflasi, Migrasi NPF per akad di Bank X dan data lain yang bersumber dari Bank Indonesia serta Badan Pusat Statistik.Metode penelitian yang digunakan adalah regresi dengan variabel bebas dummy karena metode ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabelvariabelbebas yang diteliti terhadap variabel terikat serta dapat memberikan informasi perbedaan nilai variabel terikat dari berbagai kelompok pembiayaan dansektor ekonomi.Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pengaruh inflasi terhadap pembiayaan Bank Syariah X. Pengaruh yang terjadi secarastatistik signifikan maupun tidak signifikan terhadap NPF masing-masing Akad pembiayaan. Perbedaan yang paling signifikan dari seluruh akad pembiayaan adalah pada akad Qardh yang memiliki pengaruh inflasi tertinggi, ini berimplikasi pada kehati-hatian bagi pihak Bank syariah dalam mengelola Akad tersebut padamasa datang.Disamping membandingkan NPF setiap akad pembiayaan, diteliti pula interaksi antara inflasi dengan setiap akad untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap migrasi NPF setiap akad.

---

ABSTRACTThis study examined the influence of inflation on the NPF of Akad types of financing in Islamic bank X. The data used in this study were collected from the period March 2004 to February 2007, Including Data Migration of nonperforming financing problems in Bank X and other data are sourced from Bank Indonesia and the Central Bureau of Statistics.The research method used is regression with independent dummy variable because this method can be used to see the influence of independent variables on the dependent variable under study and may provide information difference variable value of the various financing groups and economic sectors.In this research can be seen that there are differences in the effects of inflation on the financing of Islamic Banking X. Influence happens to be statisticallysignificant or not significant to the NPF of each financing's Akad. The most significant difference of entire contract financing is in Akad Qardh which have the highest inflation effect, this implies a caution on Islamic banks in managing this Akad in the future.In addition to comparing the respective NPF Akad financing, also investigated the interaction between inflation with each contract to determine the effect of inflation on their respective migration Akad NPF."

"This study aimed to analyze the implementation of mudaraba financing contract and its calculation methods for the profit and loss sharing within approach DSNMUI?s fatwa and sharia principles in BMT Al-Khairat Pekalongan. The results of this study aims to find answers to some questions in the problems and hoped to get the problem solving. Besides, the results of this study is expected to serve as the basis to fix any existing weaknesses in BMT "Al-Khairat" in the implementation of mudaraba financing contract. This study focuses on issues that became the center of public attention and customer BMT Al-Khairat namely the existence of the collateral policy related to fixed cost in the financing, the method of calculation for the profit and loss sharing, and capital policies. This study uses the approach of empirical juridical. The results of this study is that the collateral policy related to fixed cost in the financing of mudharabah contract is in accordance with DSN-MUI's fatwa, however this policy is not in accordance with the part of sharia principles. While the problems of the calculation method for the profit and loss sharing known that it?s not in accordance with DSN-MUI?s fatwa and sharia principles. And the problem of capital issues what is known that its policy is not flexible and are sticky, so in a certain condition, some mudharibs found some things that hurt the business. Good understanding of the concept of mudharabah caontract, implementation good monitoring and reporting systems, and innovating product of financing contract is part of the problem solving to be done by BMT Al-Khairat."

"Industri keuangan syariah semakin menunjukkan perannya dalam perkembangan industri keuangan global. Pada tahun 2021-2022, pertumbuhan industri keuangan syariah global berada pada kisaran 10%-12%. Sukuk sebagai produk keuangan syariah terus menunjukkan pertumbuhan positif tercermin dari nilai penerbitan yang terus meningkat serta terbukti dapat menjadi safe haven asset saat pandemi. Penerbitan sukuk terbesar berasal dari negara anggota OKI, terutama Indonesia, Malaysia, dan Saudi Arabia. Penerbitan sukuk menjadi alternatif pembiayaan bagi pemerintah maupun korporasi. Guna melihat perkembangan penggunaan instrumen keuangan syariah khususnya oleh perusahaan di negara OKI, maka penelitian ditujukan untuk melihat determinan dari penerbitan sukuk korporasi dibandingkan dengan penerbitan obligasi di Malaysia, Indonesia, dan Saudi Arabia. Penelitian menggunakan sampel dari 152 perusahaan penerbit sukuk dan obligasi dalam kurun waktu 2012-2021. Faktor yang diuji terdiri dari faktor internal perusahaan atau firm specific yaitu total aset, ROA, dan DER, serta faktor eksternal perusahaan atau indikator makroekonomi yaitu suku bunga, inflasi, GDP per kapita, dan tingkat keterbukaan ekonomi. Kondisi pandemi covid-19 menjadi faktor kontrol dalam penelitian. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa penerbitan sukuk dan obligasi di tiga negara OKI dipengaruhi oleh kedua faktor, baik internal maupun eksternal perusahaan. Penerbitan sukuk dipengaruhi oleh total aset, ROA, suku bunga, inflasi, dan GDP per kapita. Sementara itu, penerbitan obligasi dipengaruhi oleh total aset, DER, GDP per kapita, serta tingkat keterbukaan ekonomi. Guna melihat secara lebih utuh terkait perkembangan instrumen keuangan Islam, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada determinan penerbitan sukuk dan obligasi pemerintah di tiga negara OKI.

---

The dynamics of the global financial market encompass both conventional financial markets and Islamic financial markets. The Islamic finance industry has experienced positive growth. In 2021-2022, the growth of the global sharia financial industry is in the range of 10%-12%. Sukuk as an Islamic financial product continues to show positive growth, as reflected by the continuously rising issuance value and has proven to be a safe haven asset during pandemics. The largest sukuk issuers are the OIC countries, mainly Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia. The research aims to evaluate the determinants of corporate sukuk issuance compared to bonds in Malaysia, Indonesia, and Saudi Arabia in order to explore the use of Islamic financial instruments by firms in OIC nations. The research used a sample of 152 sukuk and bond issuers in the three OIC countries over the period 2012-2021. The factors tested consist of internal or firm-specific factors such as total assets, ROAs, and DER, as well as external factors or macroeconomic indicators such as interest rates, inflation, GDP per capita, and the level of economic openness. Covid-19 pandemic conditions became a control factor in the research. Panel data regression results showed that the issuance of sukuk and bonds in the three OIC countries was influenced by both internal and external factors. Sukuk issuance is influenced by total assets, ROA, interest rates, inflation, and GDP per capita. Meanwhile, bond issuance is influenced by total Assets, DER, interest rates, GDP per capita, and the level of economic openness. Further research can be focused on identifying the determinants of government sukuk or sovereign sukuk issuance in the three OIC countries."

"Perkembangan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia pada saat ini telah memunculkan kemungkinan adanya berbagai penafsiran yang berbeda-beda terhadap berbagai produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah yang ada. Atas keadaan tersebutlah, Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan oleh Bank Indonesia, dengan maksud untuk memberikan pedoman atas berbagai produk dan jasa keuangan yang saat ini ditawarkan oleh bank-bank syariah di Indonesia.Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan dengan tidak hanya berisi ketentuan-ketentuan atas bentuk-bentuk berbagai produk dan jasa keuangan syariah yang saat ini ditawarkan oleh bank-bank syariah di Indonesia.Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah juga menetapkan ketentuan-ketentuan dasar perdata Islam yang bersifat fundamental. Salah satu dari ketentuan perdata Islam tersebut adalah larangan dalam melakukan transaksi yang mengandung unsur Maysir, yang oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah didefinisikan sebagai transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulaeif yang tinggi. Atas pelarangan bagi bank syariah untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur Maysir tersebutlah, penulis melakukan berbagai pembahasan. Pembahasan pertama yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan atas aspek-aspek perbankan syariah sebagai objek dalam penelitian ini. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan alas ketentuan Maysir dalam hukum Islam yang kemudian diikuti dengan pembahasan ketentuan Maysir dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia dalam kaitannya dengan penerapan manajemen risiko bagi bank-bank syariah yang berbentuk Bank Umum. Pembahasan akhir dalam penelitian ini adalah pembahasan transaksi derivatif sebagai transaksi yang merupakan salah satu instrumen manajemen risiko yang terkait erat dengan variabel pasar, ditinjau dari perspektif prinsip-prinsip perbankan syariah. Kemudian penelitian ini ditutup dengan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini serta saran-saran penulis atas berbagai permasalahan yang terurai dalam penelitian ini."

"Dalam rangka menanggapi perkembangan perbankan syariah yang signifikan, Bank sentral memerlukan instrumen moneter syariah untuk melaksanakan kebijakan moneternya. Instrumen moneter syariah yang dimaksud adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau yang disingkat SWBI. SWBI merupakan piranti sarana penitipan jangka pendek yang menggunakan prinsip titipan wadi 'ah yad dhamanah. Dalam transaksi wadi'ah yad dhamanah, Bank Indonesia memperoleh manfaat penerbitan SWBI sebagai piranti pengendalian uang beredar sehingga dapat memberikan bonus ('athaya) sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) bank-bank syariah, mengidentifikasi bagaimana faktor - faktor tersebut mempengaruhi jumlah permintaan SWBI. Pada teori permintaan instrumen sekuritas dinyatakan bahwa permintaan suatu sekuritas dipengaruhi oleh yield sekuritas itu sendiri, yield sekuritas substitusinya, ketersediaan pasar sekunder untuk menjual kembali sekuritas tersebut dan faktor lain yang secara logik dapat mempengaruhi. Untuk suatu sekuritas moneter yang Islami terdapat faktor yang menjadi ciri khas yang dapat mempengaruhi permintaan suatu sekuritas Islami yaitu persepsi dan dorongan spiritual.Untuk analisis kuantitatif pada kali ini digunakan alat analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu mengidentifikasi variabel-variabel berdasarkan pada teori permintaan dan inforrnasi yang diperoleh dari berbagai ketentuan dan wawancara. Dari hasil identifikasi, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan SWBI selain faktor yield SWBI yaitu bonus SWBI dan yield sertifikat substitusi SWBI yaitu tingkat bagi hasil IMA seperti dengan yang telah dikemukakan pada teori permintaan suatu sekuritas, faktor lain tersebut adalah DPK dan Pembiayaan, dua faktor ini merupakan faktor permintaan SWBI yang erat kaitannya dalam Manajemen Dana Likuiditas Bank.Dari hasil analisis menggunakan model regresi, diketahui bahwa faktor yang signifikan mempengaruhi jumlah kepemilikan SWBI oleh bank-bank syariah adalah Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor likuiditas Iebih sebagai alasan ketimbang faktor untuk memperoleh keuntungan pada Permintaan SWBI Perbankan Syariah.

---

In order to respond significant syariah banking, Central Bank requires syariah monetary instrument for implementing its monetary policy. Such syariah monetary instrument is Certificate of Wadiah Bank Indonesia or abbreviated with SWBI, it is instrument for short term deposit using principle of Wadi 'ah yad dhamamah. By such transaction Bank Indonesia will get benefit for issuing SWBI as instrument for controlling money circulation., hence, it may give bonus ('athaya) unless it had been agreed previously.

The objective of this thesis is for knowing what factors influencing the demand of Certificate of Wadiah Bank Indonesia (SWBI) from syariah bank and identifying how those factors will influence total SWBI demand.

In theory on security instrument demand stated that any security demand may be influenced by yield of such self security, yield of its security substitution, the availability of secondary market for reselling such security and other factor may influence it logically. Any monetary security following Islamic law, specifically, there is character may influence security demand, those are perception and spiritual motives.

For quantitative analysis herein having been used double regression analysis but previously, it identify variables based on demand theory and information obtained from some requirements and interviews. Prom identification results had been known that there are some factors influencing SWBI demand other than yield factor of SWBI, i.e SWBI bonus and yield of substitution certificate of SWBI, eg, rate of sharing revenue of IMA as had been revealed by security demand theory, such other factor is DPK or finance, these two factors as factor of SWBI demand having close relation with Managerial Fund of Bank Liquidity.

From analysis results using regression model it had been known that significant factor influence total SWBI ownership by syariah banks is Third Party Fund and Finance. lt indicates that liquidity factor just more than getting benefit from SWBI demand of Syariah Bank."

"Kehadiran Islamic Bank of Britain (IBB) di tahun 2004 merupakan tonggak penting dalam studi ekonomi dan keuangan Islam. Kehadiran IBB bisa diartikan sebagai ?ekspansi‟ pertama sistem ekonomi dan keuangan Islam di luar Timur Tengah dan negara-negara Islam. IBB adalah bank ritel pertama berbasis syariah yang mendapatkan otorisasi dari Financial Services Authority (FSA). Sejak didirikannya IBB, kondisi ekonomi dan keuangan Islam di Inggris semakin berkembang pesat. Bahkan, Inggris adalah negara Barat (non-muslim) pertama yang berhasil menembus peringkat sepuluh besar negara-negara dengan aset keuangan Islam terbesar di dunia. Posisi ini kemudian menjadi semakin menarik karena langkah Inggris dalam menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam ini berimbas pada perputaran dana Sovereign Wealth Fund (SWF) dan Petrodolar dari kawasan Teluk (GCC) yang notabene negara-negara Islam eksportir minyak yang kaya raya. Perbankan syariah, sebagai unit keuangan Islam, juga diyakini lebih kokoh akan gangguan krisis finansial yang sering kali meneror kondisi finansial negara-negara Barat sepeti Inggris. Dewasa ini, banyak ekonom yang mempertimbangkan sistem ekonomi dan keuangan Islam sebagai sistem alternatif dari sistem ekonomi dan keuangan konvensional atau kapitalisme yang cenderung destruktif.

---

The establishment of Islamic Bank of Britain (IBB) in 2004 is a milestone to the Islamic economics and Islamic finance studies. This can be understood as the first ?expansion‟ of Islamic economics and Islamic finance outside the Gulf, Middle East, and, of course, Islam world. IBB is the first retail sharia-compliant bank which authorized by the British Financial Services Authority (FSA). Since then, the growth of Islamic economics and Islamic finance in the United Kingdom (UK) has been remarkable. Moreover, UK is the first western state which posited in the top 10 list country with a huge number of Islamic economics and Islamic finance asset and volume. This position give an interesting point in implementing Islamic economics and Islamic finance which affected by petrodollar recycling and sovereign wealth fund from the Gulf (Islamic and oil-exporting country). Islamic banks, as the unit of Islamic finance, are believed to be more resilient in times of financial crisis. Many economists considered Islamic economics and Islamic finance system as the alternative system to the world economy (conventional) or capitalism, which is destructive."