Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang Analisis Implementasi Kebijakan Puskesmas Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009. Disain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan penelitian kombinasi Sequential Explanatory Sedangkan model implementasi yang digunakan adalah Model yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Dalam model tersebut kebijakan dihubungkan dengan kinerja. Variasi dalam ke 6 variabel Standar dan Sasaran kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Sikap Pelaksana dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik mempengaruhi kinerja kebijakan secara linier.

---

This thesis about Implementation Analysis Public Health Centre As Recipient Institution Obligation Report For Narcotic Addicts Policy in Greater Jakarta Province in 2014. Research design used is a combination of research methods Sequential Explanatory While the implementation model used is the model developed by Donald Van Meter and Carl Van Horn. In that model of policy associated with performance. The relationship is influenced by six variables: Standards and Targets policy, Resources, Communication Between Executive Agency, Executive Agency Characteristics, Attitudes of the implementing and Environment, Sosial, Economic and Political. Variation in the 6 variables Standar and Targets policy, Resources, Communication Between Executive Agency, Executive Agency Characteristics, Attitudes and Environment Implementing Social, Economic and Political influence policy performance linearly."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyimpanan narkotika di PT. Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 3 serta melaksanakan pelaporan kegiatan penerimaan narkotika pada bulan Desember 2022 kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pedagang Besar Farmasi (PBF) memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan, khasiat, dan mutu obat, termasuk narkotika, yang dijalankan sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Metode penelitian melibatkan studi literatur terkait peraturan yang berlaku, pengumpulan informasi, observasi langsung terhadap kegiatan penyimpanan narkotika di KFTD Jakarta 3, dan diskusi dengan apoteker penanggung jawab. Analisis dilakukan dengan membandingkan kegiatan penerimaan narkotika dengan peraturan, SOP, dan praktik di lapangan. Pelaporan kegiatan penerimaan narkotika dilakukan dengan mengolah data bulanan menggunakan template BPOM dan mengunggahnya ke sistem e-pengawasan obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyimpanan narkotika di KFTD Jakarta 3 telah sesuai dengan CDOB dan peraturan yang berlaku. SOP penyimpanan narkotika di KFTD juga mematuhi ketentuan yang berlaku. Pelaporan kegiatan penerimaan narkotika dilakukan secara tepat waktu dan daring melalui laman resmi BPOM. Temuan ini mengindikasikan bahwa KFTD Jakarta 3 telah menjalankan proses penyimpanan narkotika dan pelaporan kegiatan penerimaan narkotika secara sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan narkotika di PBF serta memberikan panduan bagi PBF lainnya dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

---

This research aims to analyze the storage of narcotics at PT. Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 3 and to implement the reporting of narcotics receiving activities in December 2022 to the National Agency of Drug and Food Control (BPOM). Pharmaceutical Wholesalers (PWFs) play a crucial role in ensuring the safety, efficacy, and quality of drugs, including narcotics, adhering to Good Distribution Practice (GDP) and Standard Operating Procedures (SOP). The research methodology involves a literature review of relevant regulations, data collection, direct observation of narcotics storage activities at KFTD Jakarta 3, and discussions with the responsible pharmacist. The analysis compares narcotics receiving activities with regulations, SOPs, and field practices. Reporting of narcotics receiving activities is conducted by processing monthly data using the BPOM template and uploading it to the electronic drug supervision system. The results indicate that the narcotics storage process at KFTD Jakarta 3 complies with GDP and applicable regulations. The SOP for narcotics storage at KFTD also adheres to relevant standards. Reporting of narcotics receiving activities is timely and conducted online through the official BPOM reporting portal. These findings suggest that KFTD Jakarta 3 has effectively implemented narcotics storage and reporting activities in accordance with prevailing regulations and standards. This research is expected to contribute to enhancing the quality of narcotics supervision in PWFs and provide guidance for other PWFs in compliance with applicable regulations."

"Kimia Farma Trading and Distribution Bogor branch is a PBF branch of Pt Kimia Farma Tbk which engaged in distribution, including narcotics. Provisions related to the procurement, receipt and distribution of Narcotics are regulated in such a way in statutory regulations. This is intended so that the distribution of narcotics in the community can be controlled and the risk of drug abuse can be minimized. This report will discuss the flow of distribution of narcotics at Kimia Farma Trading & Distribution Bogor branch. This report was prepared based on a literature search of standard operating procedures (SOP) that apply at KFTD, regulations and interviews with the pharmacist in charge at the KFTD Bogor branch office. The results of the report show that the distribution of narcotics at the KFTD Bogor branch includes procurement, receipt, packaging and distribution of narcotic. This activity has been carried out in accordance with SOP, CDOB guidelines and Permenkes Number 3 of 2015.

---

Kimia Farma Trading and Distribution Bogor branch is a PBF branch of Pt Kimia Farma Tbk which engaged in distribution, including narcotics. Provisions related to the procurement, receipt and distribution of Narcotics are regulated in such a way in statutory regulations. This is intended so that the distribution of narcotics in the community can be controlled and the risk of drug abuse can be minimized. This report will discuss the flow of distribution of narcotics at Kimia Farma Trading & Distribution Bogor branch. This report was prepared based on a literature search of standard operating procedures (SOP) that apply at KFTD, regulations and interviews with the pharmacist in charge at the KFTD Bogor branch office. The results of the report show that the distribution of narcotics at the KFTD Bogor branch includes procurement, receipt, packaging and distribution of narcotic. This activity has been carried out in accordance with SOP, CDOB guidelines and Permenkes Number 3 of 2015."

"Masalah dewasa ini merupakan masalah yang perkembangannya sangat memperihatinkan melanda generasi muda. Pemakai narkotika, bukan orang jauh yang tak dikenal, ataupun orang jahat yang menjadi incaran polisi, tapi seringkali pengedar dan penggunanya adalah keluarga kita sendiri. Tidak berhenti sampai di sana, adik atau kakak pelaku penyalahguna narkotika malahan mempengaruhi anggota keluarga lain. Hal ini pula yang terjadi pada keluarga Bapak Sani yang mempunyai dua orang anak yang semuanya terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana proses yang sesungguhnya dari terlibatnya kakak beradik dalam penyalahgunaan narkotika, dengan mengambil contoh kasus pada keluarga Sani di Kelurahan Borju Atas Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan mempelajari life history pelaku. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Joe dan adiknya Yono beserta kedua orang tuanya Bapak Sani dan Ibu Atun. Sedangkan life history dilakukan terhadap Joe dan Yono, sebagai informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi suatu proses pembelajaran sosial (social learning) yang dilakukan Joe terhadap Yono sebagai kakak beradik melalui interaksi dengan cara face to face communication (komunikasi langsung). Joe (kakak) mengajari Yono (adik) teknik menggunakan narkotika dan cara menghemat dana untuk membeli narkotika. Kondisi-kondisi yang mencakup frekuensi, intensitas, durasi dan prioritas hubungan sosial yang terjadi pada Yono terhadap Joe, telah membuat Yono menjadi pengguna narkotika. Ada beberapa tahap yang dilalui keduanya sehingga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pertama, Joe terlebib dahulu menggunakan narkotika. Sebagai kakak, Joe dekat dengan adiknya, Yono (Tahap Peer Group). Dari sana muncul keisengan-keisengan Yono untuk mencoba narkotika (The Experimental Stage). Selanjutnya, di antara kakak beradik ini semakin akrab. Keduanya lebih dekat dan intensitas pertemuannya pun lebih tinggi (The Social Stage). Keduanya secara aktif mulai mencari obat untuk mendapat emosi tertentu dan efek tertentu (The Instrumental Stage). Kemudian mereka masuk pada tahap The Habitual Stage, yakni tahap pembiasaan. Hingga pada akhirnya mereka sampai pada tingkat total (The Compulsive Stage), kedua kakak beradik ini menjadi pecandu yang sulit untuk dibongkar dan diketahui oleh kedua orang tuanya. "

"Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkotika secara illegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antara Negara, yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Negara secara berkelanjutan senantiasa memperbaharui aturan perundangundangan yang mengatur upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Perubahan paradigma dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia mulai bergeser dengan adanya Amandemen Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjadi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Namun hasil survey yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2011 tentang Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, diketahui bahwa angka penyalahguna narkotika di Indonesia telah mencapai 2,2% atau sekitar 3,8 juta orang dari total populasi penduduk. Hal ini mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2008 yaitu sekitar 3,3 juta orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam UU No. 35 Tahun 2009 tersebut diatas belum sesuai dengan yang diharapkan, dimana dari tahun ke tahun jumlah penyalahguna atau pecandu narkotika semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi: penelitian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta penelitian empiris melalui pengisian kuesioner dan tehnik wawancara secara depth interview, dengan para narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Sistem hukum Indonesia memposisikan kejaksaan sebagai penyandang asas dominus litis yang memiliki fungsi sentral dalam pengendalian proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan. Peran Jaksa Penuntut Umum untuk bisa mewujudkan tercapainya tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 khususnya upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi pemahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap UU No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika, selanjutnya memaksimalkan kewenangannya untuk melakukan pra penuntutan, penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim. Selain itu diharapkan konsistensi dan sinergi antara aparat penegak hukum (integrated criminal justice system) mengingat dalam pengimplementasian UU No. 35 Tahun 2009 melibatkan berbagai stakeholder terkait, yakni Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, disamping juga terdapat aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa dan Hakim. Setelah konsistensi dan sinergi antara stakeholder terkait telah berjalan dengan baik, diperlukan juga adanya dukungan dari pemerintah untuk menambah fasilitas rehabilitasi medis dan sosial di seluruh Indonesia, karena saat ini jumlah lembaga rehabilitasi/RSKO yang bisa menampung para terdakwa tindak pidana narkotika masih sangat terbatas.

---

Abuses and illegal circulation of narcotic drugs continue to pose serious threat to any country. This is due to increased production of illegal drugs and their fast and extensive distribution across state borders. This results in increasing number of drug victims each year. The State continually and at any time necessary amends laws and regulations that govern efforts to eradicate abuses of drugs and the similar substances. The paradigm in handling cases of drug abuses in Indonesia has shifted following amendment to Law Number 22 Year 1997 on Narcotic Drugs and Law Number 5 Year 1997 regarding Psychotropic Drugs to become Law No. 35 Year 2009 regarding Narcotic Drugs.

The objective of the drafting of Law No.35 Year 2009 on Narcotic Drugs is to ensure regulation on efforts to do medical and social rehabilitation on drug abusers and addicts. However, based on the result of survey conducted by BNN in cooperation with the Health Research Center of Universitas Indonesia in 2011 on development of drug abuses in Indonesia, the drug abuse rate in Indonesia has reached 2.2% of the population or around 3.8 million. This is an increase compared to the figure in year 2008 namely around 3.3 million. Hence, we can say that the objective of Law No. 35 Year 2009 as mentioned above cannot be achieved as expected, and instead increase in term of the total number of drug abusers or addicts year by year.

The research conducted in this thesis is juridical normative in nature and uses the following methods of data collection: literature studies through collection of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and empirical research through questionnaires and in-depth interviews with the source persons to get the required information. The Indonesian legal system positions the public prosecutor’s office as the holder of dominus litis principles and has the central function in controlling a case proceeding and determines whether an individual can be declared as the defendant and brought to justice.

Public prosecutors play the role in realizing the achievement of objective of Law No. 35 Year 2009, in particular, efforts of medical and social rehabilitation on drug abusers and addicts namely by enhancing their competency and understanding on Law No. 35 Year 2009 and other provisions that regulate drugrelated crimes, and subsequently maximize their authority to perform preprosecution, prosecution and execute the judge’s stipulation. In addition, consistency and synergy among legal enforcement apparatuses (integrated criminal justice system) related to the implementation of Law No. 35 Year 2009 involve various relevant stakeholders namely the Ministry of Social Affairs, Ministry of Health, Correctional Institutions, as well as law enforcers such as police, prosecutors and judges. Asides from consistency and synergy among relevant stakeholders, supports are required from the government to provide more medical and social rehabilitation facilities throughout Indonesia, as presently there are limited number of rehabilitation institutions/RSKOs that can accommodate defendants in drug-related crimes."

"Peran Indonesia sangat besar dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba. Indonesia melalui BNN terus meningkatkan kerjasama dengan dunia Internasional dalam rangka melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Salah satu Lembaga penegak hukum di luar negeri tersebut adalah National Narcotic Control China (NNCC). Antara BNN dengan NNCC terus meningkatkan kerjasama yang dilatar belakangi dengan adanya sebuah Memorandum of Understanding (MoU) untuk memberantas peredaran gelap dan penyelundupan narkoba. Dalam prakteknya pelaksanaan MoU saja tidak cukup, diperlukan koordinasi-koordinasi formal maupun informal untuk mendapatkan terobosan-terobosan dalam setiap penanganan kasus yang di hadapi. Koordinasi tersebut haruslah dilatar belakangi dengan rasa saling percaya dan saling menguntungkan, salah satu kasus yang di tangani dan di pecahkan antara BNN dengan NNCC adalah penyelundupan 1,4 juta ekstasi oleh Fredy Budiman. Dalam pengungkapan kasus tersebut, selain ada payung kerjasama MoU antara BNN dengan NNCC, dibutuhkan juga suatu kegiatan koordinasi yang dapat menciptakan terobosan-terobosan dalam memecahkan suatu permasalahan.

---

Indonesia is very large role in the framework of combating illicit drug trafficking. ndonesia through BNN continue to enhance cooperation with the international community in order to combat illicit trafficking of drugs. One of the law enforcement agencies abroad are National Narcotic Control China (NNCC). Between BNN with NNCC continue to enhance cooperation with the backdrop of a Memorandum of Understanding (MoU) to combat the trafficking and drug smuggling. In practice the implementation of the MoU is not enough,the necessary coordination-formal and informal coordination to get breakthroughs in any case handling in the face. In practice the implementation of the MoU is not enough, This coordination should be a background with mutual trust and mutual benefit, one of the cases were handled and solved between BNN with NNCC is 1.4 million ecstasy smuggling by Fredy Budiman. In the case of disclosure, in addition to an umbrella of cooperation MoU between BNN with NNCC, it needed a coordination activities to create breakthroughs in solving a problem."

"Pidana kurungan pengganti denda pada kasus narkotika merupakan pidana kurungan setelah terpidana menjalani pidana penjara dan tidak dapat membaysr denda yang ditetapkan oleh hakim. Penetapan pidana ini diharapkan dapat mcmberikan efek jera pada pelaku tindak pldana narkotika. Namun, terhadap tapas hal ini akan membawa dampak pada meningkatnya kepadatan hunian. Penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan tentang bagalmana imp!ementasi kebijakan pidana kurungan pengganti denda pada kasus narkotika, factor dan kendala yang dlhadapi, serta dampak yang terjadi pada narapidana yang menjalaninya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dil.akukan dengan ohservasi dan wawanara. Wawancara dilakukan terhadap 13 orang informan yang terdiri dari petugus lapas, narapidana dan petugas di Direktorul. Jcnderal Pemasyarakatan. Selain wawancara tersebut juga dHakukan wawancara tambahan untuk melcngkapi informasi peneiitlan yang dilakukan pada 2 orang narapidana. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pidana kurungan pengganti denda belum dapat diimplementasikan dengnn optimal, terutama belum adanya pembinaan yang sesuai bagi narapidana khususnya pembinaan yang bersifat rehabilitasi narkotika. Faktor yang berpengaruh dalam implementasi ini antara lain kurangnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan; keterbatasan sumber daya yang ada di lapas; adanya perbedaan pandangan dalam pelaksanaan; serta tidak ada SOP yang jelas bagi petugas untuk melaksanakun pidana kurungan pengganti denda pada kasus

---

Imprisonment penalties in case of narcotic replacement is cmwicted of criminal confinement after undergoing imprisonmem and can not pay the fine set by the judge, Determination of the criminal is expected to provide the deterrenl effect on criminal illegals. However, against this prison will have on impact on increasing the density of occupancy. This research will answer three questions about how to implement a replacement policy imprisonment penalty on narcotics cases, factors and constraints faced, and the impact that occurred at the inmates who live it. The method used n•as a qualitative study conducta.d by observation and irtterviews.lnterview conducted on 13 people consisling ql infOrmants prison officers, inmates and officers at the Directorare Genera! of' Corrections. In addition to these imerviews are also conducted additional imervie;1JS to supplement injOrmmion on research conducted two prisoners. The rc:su!J :ihowed that the implementation of criminal confinement replacement policy can be implemented with a fine of not optimal. especially the lack qf appropriate trvining for inmates. especially the coaching is the rehabilitation of narcotics. Far.:tors that influence the implementation include Jack of communication and socialization policies; limitations of existing resources in prisons: the differences in implementation; and there is no clear SOPs for the officer to carry ow a fine"

"Angka penyalahgunaan NAPZA terutama pada remaja dan dewasa terus meningkat.Fenomena ini harus ditanggulangi secara cepat dan tepat yaitu dari orang tua untukmelakukan perawatan secara komprehensif. Studi kepustakaan menunjukkan jumlahkunjungan rawat pada RSKO pada tahun 1999 adalah 5.008 orang kemudian tahun2000 menjadi 8 823 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yangmempengaruhi motivasi orang tua untuk merawat anggota keluarga denganpenyalahgunaan NAPZA adalah faktor predisposisi: pengetahuan 78,57%, preferensifasilitas kesehatan 75%, kepercayaan pelayanan 71,43% dan Nilai pelayananlcesehatan 82, 14%. Faktor lain yang berpeluang berpengaruh adalah faktorkebutuhan: informasi pelayanan kesehatan 39,29%, sistem pendukung 71 ,43%.Sementara yang sedikit berpengaruh adalah faktor ekonomi: biaya pelayanankesehatan 39,29%, jarak pelayanan kesehatan 28,57% dan pendapatan orang tua%28,57."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penyalahgunaan narkotika yang jenisnya belumterdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, ditinjau dari segi penerapan asas legalitas. Dengan menggunakanmetode penelitian kepustakaan disertai wawancara dengan beberapa narasumberterkait, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnyapengaturan jenis-jenis narkotika di dalam regulasi narkotika yang berlaku saat ini,yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, agar tetap bisa digunakan dalamkasus-kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru yang terus berkembang.Pembahasan diarahkan pada beberapa hal, yaitu kekuatan hukum sebuah lampiranregulasi narkotika, keberlakuan asas legalitas terhadap lampiran tersebut, sertaketentuan mengenai interpretasi terhadap lampiran tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the illicit use of narcotics that the kind of narcoticshaven’t been registered yet in Annex of Law Number 35 Year 2009, reviewedfrom the application of legality principle. By combining the literature researchmethod and the interviews with some experts, this thesis aims to know how thekind of narcotics should be regulated in the regulation of narcotics nowadays, thatis Law Number 35 Year 2009, so that regulation can be used for new cases ofnarcotic illicit use that continue to thrive day by day. The discussion lines toseveral things, which are the force of law of an annex of narcotics regulation,enforceability of legality principle to the annex, and provision in interpreting theannex."

"Kejahatan terkait narkotika telah menjadi salah satu masalah yang cukup serius dan kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Terjadinya penyalahgunaan ataupun pelanggaran dalam penyimpanan dan penyaluran narkotika dapat meningkatkan terjadinya risiko kesehatan dan masalah hukum. Berdasarkan hal tersebut, dilakukanlah analisis serta pengkajian terhadap kepatuhan dan kesesuaian penyimpanan dan pengawasan pelaporan penyaluran narkotika di KFTD Cabang Jakarta 3. Penyusunan laporan ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, laporan tugas terdahulu, serta literatur sebagai referensi. Observasi secara langsung dilakukan terhadap penyimpanan narkotika dan dibandingkan terhadap CDOB, perundang-undangan, dan SOP KFTD yang berlaku. Selain itu, dilakukan praktik pelaporan penyaluran obat narkotika melalui situs e-was. Narkotika disimpan dalam ruangan khusus yang memiliki pintu jeruji besi dengan dinding yang kokoh, dan terdapat dua buah kunci berbeda pada tiap pintu yang dipegang oleh APJ dan pegawai lain yang dikuasakan. Selain itu, terdapat CCTV untuk mengawasi penyimpanan narkotika dan lemari khusus untuk barang narkotika yang dikarantina. Rak ataupun palet penyimpanan narkotika disertai dengan label dan kartu stok. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah dilakukan, penyimpanan narkotika di KFTD Cabang Jakarta 3 telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan CDOB, perundang-undangan, serta SOP yang berlaku. Kegiatan pelaporan pengawasan penyaluran narkotika periode Januari 2023 telah dilakukan dan dilaksanakan tiap satu bulan sekali maksimal tanggal 10 bulan berikutnya kepada BPOM melalui situs e-was.

---

Narcotics-related crime has become a serious and complex problem in recent years. The occurrence of abuse or violations in the storage and distribution of narcotics can increase health risks and legal problems. Therefore, analysis and study were carried out on the compliance and suitability of the storage and reporting supervision of the distribution of narcotics at the KFTD Jakarta Branch 3. This report was carried out based on applicable regulations, previous task reports, and literature as references. Direct observations were made of the storage condition of narcotics and compared to the applicable GDP, legislation, and KFTD SOPs. Furthermore, the practice of reporting the distribution of narcotic drugs through the e-was site was carried out. Narcotics are stored in a special room that has an iron bars door with a solid wall, and there are two different locks on each door which are held by the responsible pharmacist and other authorized employees. In addition, there is CCTV to monitor narcotics storage and a special cabinet for quarantined narcotics. Narcotics storage racks or pallets are accompanied by labels and stock cards. Based on the results of observations and analyses, the storage of narcotics at the KFTD Jakarta Branch 3 has implemented CDOB principles and requirements, laws, and applicable SOPs. Narcotics distribution monitoring reports for January 2023 have been carried out and usually carried out once a month at the maximum on the 10th of the following month to BPOM via the e-was website."