Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap notaris dan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk pendelegasian yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Menteri untuk mengangkat Majelis Pengawas Notaris. Fungsi-fungsi pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang independen bukan oleh Menteri. Majelis Pengawas Notaris diangkat oleh Menteri yang secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah di Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah di Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat di Ibu Kota Negara,yang masing-masing terdiri dari 9 (sembilan) orang yaitu 3 (tiga) orang mewakili unusr Organsasi Profsei Notaris, 3 (tiga) orang mewakili unsur Pemerintah dan 3 (tiga) orang mewakili unsur akademisi. Notaris selaku Pejabat Umum diangkat oleh Menteri tapi Menteri tidak dapat memberhentikan Notaris kecuali dengan usulan dari Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris. Undang Undang Jabatan Notaris tidak memberikan otonomi kepada Majelis Pengawas Notaris untuk penjatuhan sanksi pemberhentian atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris dari jabatannya tapi sifat sanksinya hanya pengusulan kepada Menteri berupa pemberhentian dan atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris dari jabatannya. Dalam hal ini Menteri secara tidak langsung melakukan pengawasan terhadap notaris, yang akan mempengaruhi independensi Majelis Pengawas Notaris mauprm Notaris selaku Pejabat Umum.

---

Notary Act authorizes attribution to the Minister to oversee the supervision of a notary public and be in the form of delegation given by the Notary Act to the Minister to appoint a Notary Supervisory Council. The functions performed by the supervision of a notary public Notary Supervisory Council as an independent institution not by the Minister.

Notary Supervisory Council appointed by the Minister in stages consisting of a Supervisory Council in the City or Regional District, Regional Supervisor at Provincial Assembly and Assembly Center Supervisor at the State Capital, each of which consists of 9 (nine) is 3 (three) unusr represent the organization with Profsei Notary, 3 (three) persons representing the elements of the government and 3 (three) persons representing academicians. Acting as a Notary Public appointed by the Minister, but the Minister can not dismiss Notary except with the proposal of the Supervisory Council of the Notary.

Notary Supervisory Council is authorized to hold hearings and sanctions against the Notary who proved to have violated the Act and the Notary or Notary Code. Notary Act does not give autonomy to the Supervisory Council sanctions Notary for dismissal or dismissal with respect to the notary from office but the nature of the sanction is only a proposal to the Minister and the dismissal or dismissal with respect to the notary from office. In this case the Minister is not directly supervise the notary, which would affect the independence of the Supervisory Council as a Notary and Notary Public Offrcials."

"Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya berpegang pada Undang-Undang dan Kode Etik Profesi. Notaris sebagai Pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada Pejabat Umum lainnya. Dalam membuat akta Notaris, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 (UUJN) dan ini merupakan syarat pembuatan suatu Akta Otentik. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta dapat berakibat kepada Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang tersebut. Sanksi Perdata tersebut akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi Administratif terjadi apabila suatu akta tidak memenuhi syarat internal dimana Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris.

---

Notary as one of the General Officer in running the office held at the Law and the Code of Professional Conduct. Deed as a public official authorized to make all kinds of deed of agreement beyond that the General Officer has determined the other. In a notarial deed, a notary must be guided by the regulation set in Notary Law No.30 of 2004 (UUJN) and this is a condition of making the deed Authentic. Actions violations committed in the manufacture of notarial deed may result in Civil Sanctions and Administrative Sanctions as provided for in Article 84 and 85 of the Act. Civil Sanctions will result in a deed only has the strength of evidence as under the arm or deed to be null and void. Administrative Sanctions occur when a deed does not qualify internally where notary in carrying out his position does not perform an orderly series of measures the performance of duties job title deed."

"Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah ditingkat Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah ditingkat Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat ditingkat Ibu Kota Negara, mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan atau Pelaksanaan Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia secara substantif memuat norma etik (moral), norma disiplin dan yang berkaitan dengan norma hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris secara substantif memuat norma moral (etik), norma disiplin dan berkaitan dengan norma hukum pidana dan hukum perdata. Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh Perkumpulan Ikatan Notaris mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, begitu pula Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Notaris bersifat organisatoris sedangkan sanksi yang dijajtuhkan Majelis Pengawas Notaris merupakan sanksi hukum (tindakan disipliner). Ada terjadi tumpang tindi (overlapping) dan penggabungan jenis norma, jenis sanksi dan penggabungan kewenangan badan yang melakukan penegakan terhadap norma tersebut. Perlu dilakukan reposisi terhadap jenis norma yang diatur dalam Kode Etik Notaris maupun yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta pengaturan kembali kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan meniadakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menegakkan norma etik (moral).

---

Notary in stages Supervisory Council composed of the Supervisory Council, the City or Regional District, Regional Supervisory Council and the Provincial Assembly of the Supervisory Capital Center State level, has the duty and authority hold hearings and impose sanctions for alleged violations of the Code or a Notary Public and Notary Implementation. Notary Code of Ethics established by the Indonesian Notaries Association substantively contains the norms of ethics (moral) norms relating to discipline and legal norms. Notary Act contains substantive moral norms (ethics), the norm of discipline and norms relating to criminal law and civil law.

Honor Council established by the Society of Notaries Notary Association has the duty and authority to make meetings and impose sanctions against the notary who violates the Code and the Notary Law Notary, Notary Supervisory Council as well as set up by the Minister has the duty and authority held hearings and sanctions against notaries who violate the Code of Ethics and Law Notary Notary. Honor Council sanctions Notary is organizationally while sanctions Notary Supervisory Council is a legal sanction (disciplinary action).

There happens to overlap Tindi (overlapping) and the incorporation of the norm type, the type of sanction and authority of the person making the incorporation of enforcement against the norm. Necessary to reposition the kind of norms that are set out in the Code of Conduct as well as those set in the Notary Law Notary and setting back the authority to abolish the Supervisory Council Notary Notary Supervisory Council the authority to uphold ethical norms (moral)."

"ABSTRAKPada penulisan tesis ini akan dibahas tentang Penegakan Hukum Terhadap PelanggaranRahasia Jabatan Notaris. Hal ini dilatar belakangi karena Notaris dalam menjalankanjabatannya selaku Pejabat Umum selain terikat pada suatu peraturan jabatan, juga terikatpada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai Notaris, dimana Notariswajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Dari latar belakangtersebut maka muncul permasalahan bagaimana lingkup rahasia jabatan Notaris terhadapakta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan dalamperaturan lainnya, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasiajabatan Notaris. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yangdiperolehnya dalam pelaksanaan jabatannya tidak hanya diatur dalam Undang-UndangJabatan Notaris saja, ada Undang-Undang lain yang memberikan aturan agar Notaris jugaikut merahasiakan akta yang dibuat nya yaitu dalam ketentuan Undang-UndangPerbankan. Pada sisi lain terhadap hal ini ada pengecualian dimana Notaris wajib untukmemberikan kesaksian atau mengungkapkan keterangan akta yang telah dibuatnyaapabila berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi danUndang-Undang Pengadilan Pajak. Terhadap Notaris yang terkait pemanggilan untukmengungkapkan isi akta atau keterangan yang terkait Tindak Pidana Korupsi atauperpajakan maka Notaris tidak dapat dikenakan sanksi terhadap jabatannya.

---

AbstractIn writing this thesis research examines the Law enforcement on Notary?s SecretViolation. This is the background for running a notary in addition to his position asGeneral Officer is bound to a regulatory position, also bound by the oath of office wassaid at the time was appointed as a notary, in which the notary is obliged to keep thecontents of the deed and the information obtained. From this background it appears thequestion of how the scope of the secrecy of the notary deed made by a notary under theAct Notary and in other regulations, then to how confidential law enforcement againstviolations of notary office. Notary obligation to keep confidential the contents of the deedand the information gained in the implementation of office is not only regulated in theLaw on Notary course, there is another Act that provides the rules to keep the Notarydeed also made that the provisions of the Banking Act. On the other side of this there areexceptions where the notary is obliged to testify or disclose the information that has beenmade if the deed relates to the provisions of the Act of Corruption Act and the TaxCourt. Related to the notary deed calls to disclose the contents or information related tocorruption or tax the notary can not be penalized for his post."

"Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta notaris berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2004 dan perubahannya undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang bersifat perspektif analistis. Hasil penelitian ini adalah pada Undang-undang Jabatan Notaris perlindungan hukum terhadap para pihak terdapat pada pasal 3 huruf c dan f pasal 15 huruf e, pasal 16 huruf a, b, c, d, e, dan l, pasal 38 ayat (3) huruf a, b, c, dan e, pasal 38 ayat (4) huruf b, pasal 39 ayat (1) dan (2), pasal 40, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 48, pasal 60 dan pasal 65; Sedangkan pada Kode etik notaris terdapat pada pasal 3 ayat (4), (6), (14) dan pasal 4 ayat (1), (5), (6); Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta notaris pada putusan pengadilan negeri Jakarta nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel secara tidak langsung sudah terdapat dengan sendirinya pada putusan tersebut.

---

This thesis discusses the legal protection of the parties in a notarial deed by Law No. 30 of 2004 and its amendment of Law No. 2 of 2014 concerning the notary office and code of conduct notary. This research is legal-normative juridical analytical perspective. Results of this study was to Law Notary legal protection of the parties contained in article 3 letter c and f Article 15 letter e, Article 16 letters a, b, c, d, e, and l, Article 38 paragraph (3) letters a, b, c, and e, article 38 paragraph (4) letter b, article 39 paragraph (1) and (2), article 40, article 42, article 43, article 44, article 48, article 60 and article 65 ; While on Notary Code of Conduct contained in article 3 paragraph (4), (6), (14) and Article 4 paragraph (1), (5), (6); Legal protection of the parties in a notarial deed at the Jakarta court's decision number 395 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Sel indirectly have found itself in the verdict."

"Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk diberikan kewenangan membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum Notaris tidaklah menerima gaji setiap bulan seperti yang diterima oleh pegawai negeri atau pegawai pada umumnya, melainkan pendapatan Notaris berasal dari honorarium yang diberikan oleh klien yang mempergunakan jasa dari notaris tersebut. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum dan sanksi terhadap Notaris yang tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu relatif lama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris apabila kliennya tidak memberikan honorarium atas jasanya serta sanksi yang diterima oleh Notaris apabila tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu yang relatif lama. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis noramatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah menahan salinan akta merupakan suatu bentuk perlindungan hukum Notaris karena tidak dibayarnya honorarium oleh kliennya atas jasanya dalam hal pembuatan akta. Meskipun merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas tidak dibayarnya honorariumnya akan tetapi juga merupakan suatu pelanggaran jabatan Notaris oleh karena itu Notaris yang menahan salinan akta dari kliennya dalam jangka waktu yang reatif lama dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN.

---

Notary is a Public Official appointed by the State who has authority to be make an authentic deed. As Public Official, Notary does not receive monthly salary like public servants or employees in general, but income Notary comes from honorarium from clients who use their services. This thesis discusses the legal protection and sanctions against the Notary who does not provided a copy of the deed in a relatively long time period.

The problem discussed in this thesis is how the legal protection for the Notary if the client does not give honorarium for their services and sanctions for the Notary if they do not provide a copy of deed in a relatively long period of time. The research method used in this thesis is normative juridical with analytic descriptive type of research. The type of data used in this study is secondary data with qualitative approach.

The result of the research in this thesis is holding a copy of the deed is a form of legal protection of Notary because of the unpaid honorarium by their client for their services from making the deed. Although it is a form of legal protection for a Notary for the unpaid of their honorarium but also a violation of the position of Notary therefore a Notary who holds a copy of the deed from his client in a long period of time can be sanctioned in accordance with the provisions stipulated in the UUJN."

"Sistem sanksi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, didasarkan kepada jenis sanksi yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan jenis sanksi berdasarkan jenis pelanggaran norma hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi jabatan yang bersifat kumulatif tidak dikenal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. dan eksekusi sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI sedangkan eksekus jenis sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan oleh Menteri. Ada tumpang tindih pengaturan jenis sanksi dan lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan Notaris yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik notaris yang bersifat internal (organisatoris) sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang menjatuhkan sanksi jabatan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris.Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah jenis sanksi yang bersifat kumulatif dan eksekui sanksi yang bersfat condemnatoir? Dengan menggunakan metode penelitian normatif, melalui pengaturan normative tentang sistem sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaanya, ditemukan adanya tumpng tindih (overlapping) jensi sanksi dan lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi, dan tidak adanya otonomi Majelis Pengawas Notaris yang seharusnya mandiri dan imparsialitas dengan ikut campur tangannya pemerintah dalam eksekusi sanksi

---

The system of sanctions in the supervision of the implementation of the position of a notary as regulated in the Law on Notary Office and the behavior of notaries as regulated in the Notary Code of Ethics, is based on the types of sanctions which are the authority of the official authorized to impose sanctions and types of sanctions based on the types of violations of legal norms formulated in article -Article of the Law on the Position of Notary Public. Office sanctions that are cumulative in nature are not recognized in the Law on Notary Position. and the execution of the written reprimand sanction is carried out by the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, while the execution of the type of sanction of temporary dismissal or dismissal is carried out with disrespect by the Minister. There are overlapping arrangements for the types of sanctions and the institution authorized to impose sanctions on violations of the Notary's Code of Ethics, namely the Notary's Honorary Council which has the authority to impose sanctions for violations of the notary's code of ethics which are internal (organizational) while the Notary Supervisory Council has the authority to impose occupational sanctions for violations of the Notary's Code of Ethics. This research was conducted to answer the problem of types of cumulative sanctions and condemnatory sanctions. By using the normative research method, through the normative regulation of the sanction system regulated in the Notary Office Law and its implementing regulations, it is found that there is overlapping of sanctions and institutions authorized to impose sanctions, and there is no autonomy of the Notary Supervisory Council which should be independent. and impartiality by interfering with the government in the execution of sanctions"

"Penelitian ini membahas bagaimana sanksi pemberhentian yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum namun tidak diberhentikan dari jabatan Notaris, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang dijatuhi hukuman pidana namun tidak mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris serta menganalisis keabsahan akta notaris yang dibuat oleh Notaris yang dijatuhi hukuman pidana namun tidak mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat  yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisa data secara kualitatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini adalah data  sekunder, dengan alat pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat Notaris yang di pidana di bawah 5 tahun, namun tidak medapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara dari Majelis Pengawas.

---

This study discusses how the dismissal sanctions given to Notaries who commit violations and unlawful acts but are not dismissed from the position of a Notary, so that even though the Notary concerned has been proven to have committed a crime, the Notary can still make a deed and carry out other authorities as a Notary, which this is not in accordance with the provisions of Article 9 paragraph (1) letter e UUJN. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of a Notary who was sentenced to a criminal sentence but did not receive a sanction from the Notary Supervisory Council and to analyze the validity of a notary deed made by a Notary who was sentenced to a criminal sentence but did not receive a sanction from the Notary Supervisory Council. This research was conducted by means of a normative juridical literature research, namely by collecting data sourced from library materials and by analyzing the data qualitatively. The typology of this research is descriptive analytic, because this research describes a problem which is then analyzed against the laws and regulations. The data in this study are secondary data, with secondary data collection tools through document studies and interviews. The results of the study can be concluded that there are Notaries who are sentenced to under 5 years, but do not get sanctions in the form of temporary dismissal from the Supervisory Board."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan dan melanggar Kode Etik Notaris/Undang-Undang-Jabatan Notaris dimana telah melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani oleh kliennya.Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

---

This thesis describes the binding force of the Code Notary Public Notary to make the deed. Notary public official makes authentic the documents necessary for the community. He was responsible for his position, so that the Notary is required institutions to oversee the implementation of a notary profession. Legal consequences of the original documents containing false information that the case was causing disputes to the Court of first instance, the victim has filed a civil action for cancellation, and grant it to the judge to cancel such an act.

Sanctions can be imposed on the conduct and violated the Notary Public Code of Conduct which has made the manufacture of notarial deed by providing a blank form to be signed by his client. Position code of ethics for the deed is important, not only because the act is a profession that needs to be regulated by the code of ethics, but also because of the nature and essence of the job-oriented notary legalization, so it can become the main basis of law on the status of property, rights and obligations of clients use the services of Notary Public."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Dalam menjalankan jabatannya tidak luput dari kesalahan sehingga dapat dikenakan hukuman. Hukuman diberikan oleh Lembaga Peradilan Umum maupun dari Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Diperlukan koordinasi antara keduanya dalam hal ini MA dan MPPN untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terhadap efektifitas asas-asas, sistematika hukum. Hasil penelitian menyarankan dilakukan koordinasi antara MA dan MPPN demi menjaga kehormatan profesi Notaris.

---

A notary public is a public officer who is authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in UUJN. In running his Office did not escape the error so it can be subject to punishment. The penalty given by the judiciary of the House of Assembly or public Notary hierarchical Supervisor. Coordination is required between the two in this MA and MPPN to conduct surveillance, investigations and impose sanctions against the notary. This research uses the juridical normative method against the effectiveness principles, legal Systematics. Research results suggest that made coordination between MA and MPPN in order to maintain the honor of the profession of notary public."