Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada laporan keuangan perusahaan IPP (Independent Power Producer) atas perjanjian PPA (Power Purchase Agreement) dengan PLN dan bagaimana dampaknya terhadap Pajak Penghasilan perusahaan IPP tersebut.Penerapan ISAK 16 sejak 1 Januari 2012 pada laporan keuangan perusahaan IPP menyebabkan perubahan pada pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi. Terdapat perbedaan perlakuan antara peraturan pajak dengan ketentuan ISAK 16 sehubungan dengan pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi perusahaan IPP atas perjanjian PPA dengan PLN. Dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan harmonisasi SAK dengan peraturan perpajakan, perlu dipertimbangkan beberapa perbedaan mendasar seperti: tujuan dari pelaporan SAK dan perpajakan, principle base vs rule base, substansi vs formalitas, dan kepastian hukum.

---

This thesis discusses the application of ISAK 16 service concession agreement on the financial statements of the IPP (Independent Power Producer) in regards to PPA (Power Purchase Agreement) with PLN and how it impacts the IPP?s corporate income tax. ISAK 16 which is applied since January 1, 2012 on the IPP's financial statements causes a change in revenue recognition, fixed assets and depreciation expense. There is a difference treatment between tax regulation and ISAK 16 due to revenue recognition, fixed assets and depreciation on the PPA between the IPP and PLN. In determining whether a harmonization of IFRS with tax regulations is needed or not, there are some fundamental differences that need to be consideredsuch as: the purpose of IFRS reporting and taxation reporting, the principle base vs rule base, substance vs formality, and law enforcement."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada perusahaan Independent Power Producer (“IPP”) di Indonesia serta menganalisa dampak penerapan tersebut pada laporan keuangan IPP. ISAK 16 sendiri telah diterbitkan oleh DSAK IAI pada tanggal 1 Februari 2011 dan telah berlaku efektif per 1 Januari 2012 sebagai respon dibutuhkannya pengaturan akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mengatur skema perjanjian Public to Private Partnership (“PPP”) oleh operator yang banyak digunakan di Indonesia sebagai salah satu alat percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari tesis ini adalah untuk mendapatkan suatu kesimpulan apakah Power Purchase Agreement (PPA) antara IPP dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) masuk kedalam ruang lingkup ISAK 16 dan penentuan model akuntansi yang digunakan untuk mengakui imbalan yang diterima oleh IPP. Selanjutnya, tesis ini membahas perbandingan perlakuan akuntansi untuk mencatat pengaturan yang terdapat di dalam PPA sebelum dan setelah penerapan ISAK 16, yang kemudian diidentifikaskan isu-isu penerapan yang mungkin dihadapi oleh IPP, sehingga didapatkan suatu analisa mengenai dampak penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan IPP. Hasil dari penelitian yang dilakukan di dalam tesis ini menjelaskan bahwa penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan IPP akan menyebabkan perbedaan penyajian posisi aset, liabilitas, pendapatan dan beban pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang berdampak pada berubahnya penyajian informasi keuangan dan kinerja laba IPP dari periode ke periode selama masa PPA.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of ISAK 16 service concession arrangement on the Independent Power Producer ("IPP") in Indonesia and to analyze the impact of that implementation to the IPP’s financial statements. ISAK 16 itself has been published by DSAK IAI on February 1, 2011 and has become effective by January 1, 2012 as a response for the needs of the relevant and reliable accounting treatment to govern the contract for Public Private Partnership ("PPP") by the operator that widely used in Indonesia as one of the accelerated development undertaken by the Government of the Republic of Indonesia. The objective of this thesis is to obtain a conclusion whether the Power Purchase Agreement (PPA) between the IPP with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) include into the scope ISAK 16 and to determine the accounting model used to recognize compensation received by the IPP. Furthermore, this thesis discusses comparative accounting treatment to record the arrangement in the PPA before and after the implementation of ISAK 16, which then identify the implementation issues that may be faced by the IPPs, to obtain an analysis of the impact of ISAK 16 on the IPP’s financial statements. The results of the research conducted in this thesis describe the implementation of ISAK 16 on the IPP financial statements that lead to the differences in the presentation of the position of assets, liabilities, revenues and expenses in the statement of financial position and statement of comprehensive income that have an impact on the change in the presentation of financial information and earnings performance of the IPP from period to period during the PPA period. "

"Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada industri ketenagalistrikan dengan studi kasus di PT XYZ. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di industri ketenagalistrikan dan mengikuti perjanjian Power Purchase Agreement dengan PLN. Pembahasan akan meliputi isu akuntansi terkait penerapan ISAK 16 di PT XYZ pada tahun 2012 yang terbagi ke dalam 4 bagian yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pembahasan juga akan meliputi prosedur audit serta isu pajak terkait penerapan ISAK 16 di PT XYZ secara garis besar.

---

This Internship Report aims to explain about the analysis of the imlementation of Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 16 about service concession arrangements on power sector industry (case study PT XYZ). PT XYZ is a company which working in the power sector industry and has been engaging to Power Purchase Agreement with PLN due to its operational activity. The discussion will present the accounting issues related to the implemetation of ISAK 16 in PT XYZ for the year 2012 which will be divided into four groups which are recognition, measurement, presentation, and disclosure.The discussion will also present the audit procedures and taxation issues on the implementation of ISAK 16 in PT XYZ."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan ISAK 16 pada perhitungan pajak perusahaan independent power producer IPP . Dalam penyusunan analisis penulis melakukan studi kasus pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan IPP yang melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Dalam pelaporan keuangan komersial PT ABC menerapkan ISAK 16. Tetapi untuk keperluan pajak, PT ABC tidak menerapkan ISAK 16. Saat ini PT ABC sudah dalam tahap berproduksi secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan beban Pajak Penghasilan lebih kecil jika perusahaan menerapkan ISAK 16. Akan tetapi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih besar jika perusahaan menerpkan ISAK 16. Secara umum beban pajak lebih besar jika menerapkan ISAK 16.

---

The purpose of this study was to determine the impact of the requirement of ISAK 16 in the calculation of corporate tax of independent power producer IPP . In preparing analysis, the authors conducted a case study in PT ABC. PT ABC is a company that does IPP power purchase agreement with PLN. In the financial reporting PT ABC implement ISAK 16. However, for tax purposes, PT ABC does not apply IFAS 16. Currently, PT ABC is already in the stage of commercial production. The results of this study showed smaller income tax expense if companies implement ISAK 16. But there is a larger value added tax if the company implement ISAK 1616. In general, tax expense is greater when company implement ISAK 16."

"Laporan magang ini bertujuan menjelaskan perlakuan akuntansi untuk akun aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa konstruksi menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 16) pada PT FIG. PT FIG merupakan perusahaan yang menyediakan air bersih dan terlibat dalam perjanjian konsesi jasa dengan PAM JAYA. Pembahasan akan meliputi isu akuntansi terkait ISAK 16 pada laporan keuangan PT FIG periode 31 Desember 2015 yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa telah sesuai dengan yang diatur dalam ISAK 16, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19, dan PSAK 57.

---

This internship report aims to explain about the accounting treatment for intangible assets and provision arising from construction service concession arrangements refers to Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK 16) in PT FIG. PT FIG is a company which providing clean water and has been engaging cooperation agreement with PAM JAYA. The discussion will present the accounting issues related to the implementation of ISAK 16 in financial statement PT FIG for period 31 December 2015 which will be divided into three groups which are recognition, measurement, and disclosure. Based on the result, accounting treatment for intangible assets and provisions arising from service concession arrangement have complied with the ISAK 16, Statement of Financial Accounting Standard (PSAK 19) and PSAK 57."

"Kebutuhan akan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel membuat sejumlah peraturan mewajibkan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang telah di audit. Sehingga, peluang profesi sebagai akuntan publik semakin besar dan menjadikan jumlah kantor akuntan publik (KAP) semakin bertambah. 4 KAP besar yang selama ini menguasai sebagian besar pasar jasa audit menghadapi beberapa pesaing lokal dalam pasar jasa audit di Indonesia, setelah diterapkannya peraturan mengenai rotasi auditor. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh konsentrasi jasa audit dan market power KAP audit terhadap audit fee di Indonesia. Sample yang digunakan adalah perusahaan klien audit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Penelitian ini menemukan struktur pasar jasa audit di Indonesia adalah oligopoli lemah, kecuali untuk industri pertambangan yang termasuk oligopoli tinggi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pasar jasa audit di Indonesia memiliki tingkat konsentrasi yang rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat persaingan jasa audit di Indonesia tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa market power KAP dan konsentrasi pasar jasa audit berhubungan positif dengan audit fee.

---

The need for transparant and accountable financial report makes a number of rules require companies to present audited financial report. Furthermore, profession as a public accountant has good opportunity and increase number of public accountant company. Big 4 public accountant companies that controlled most of the audit services market this time faces several local competitors in the audit market in Indonesia, after the implementation of auditor rotation rules. The purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect on audit market concentration and audit company?s market power to audit fee in Indonesia. Sample in this study is non-financial listed audit client in Bursa Efek Indonesia in 2012-2014. This study found that audit market structure in Indonesia is low oligopoly, unless minning industry which has high oligopoly. Moreover, this study found that audit market in Indonesia has low concentration level. This evidance are indicating a high audit service competition level in Indonesia. This study also found evidance that audit company?s market power and audit market concentration has positif effect on audit fee in audit market."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti empiris terkait pengaruh keputusan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap terhadap kinerja masa depan perusahaan yang dijelaskan dengan menggunakan variabel operating income, cash from operating, harga saham dan return saham. penelitian ini juga membahas mengenai penerapan PSAK 16 dan perubahannya setelah konvergensi dengan IAS 16 oleh emiten yang ada di BEI periode 2004-2008. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa revaluasi aset tetap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap operating income, stock price dan return saham. Namun revaluasi memiliki pengaruh negatif terhadap cash from operating masa depan perusahaan.

---

This study attempted to collect empirical evidence related impact of fixed asset revaluation towards future firm performance which described by operating income, cash from operating, stock prices and stock returns. Moreover, this study also discusses the application of IAS 16 and amendments after convergence with IAS 16 which applied by listed firms in BEI 2004-2008.

This study concludes that the fixed asset revaluation insignificantly influence future operating income, stock price and stock return. However, the fixed asset revaluation is negatively related to future cash from operating."

"Penelitian ini menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan serta pengaruh komisaris independen dan kepemilikan institusional. Penelitian ini meggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan. Komisaris independen tidak terbukti mempengaruhi hubungan negatif agresivitas pajak dengan nilai perusahaan. Sementara kepemilikan institusional terbukti memperlemah pengaruh negatif agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan.

---

This research discusses the effect of tax aggressiveness towards firm value and the effect of independent commissioner, and institutional ownership. This is research is using firms that are listed in Indonesia Stock Exchange from 2010-2013 period. This research shows that tax aggressiveness has a negative effect toward firm value. Independent non-executive director not proven to have relationship with tax aggressiveness and firm value. Meanwhile, institutional ownership is proven to weaken the negative effect of tax aggressiveness towards firm value."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2009 - 2012, dan juga menganalisis pengaruh efektifitas komite audit dalam mempengaruhi hubungan tax avoidance dan cost of debt dimana penelitian ini menggunakan model discretionary accrual yang digunakan Lim (2010) dalam mengukur tax avoidance dan menggunakan pengukuran cost of debt yang digunakan oleh Lim (2010). Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan yang negatif signifikan antara tax avoidance dan cost of debt dimana terdapat hubungan substitusi antara tax avoidance dan cost of debt. Efektifitas komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi hubungan negatif antara tax avoidance dan cost of debt.

---

This thesis discusses the analysis of the effect of tax avoidance on the cost of debt on manufacturing company in Indonesia in year 2009 - 2012, and also analyze the effect of effectiveness audit committee in influencing the relationship of tax avoidance and cost of debt. This study used model discretionary accrual same used by Lim (2010) to measure tax avoidance.

The result of this study showed a negative significant correlation between tax avoidance and cost of debt and there is a substitution relationship between tax avoidance and cost of debt on manufacturing in Indonesia in year 2009 - 2012. This thesis find that the effectiveness of audit committee had no significant effect in influencing the negative relationship between tax avoidance and cost of debt."

"Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakan ketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatu perjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK 16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuan membahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZ selaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama dengan PLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenai permasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalah utama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapan SAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnya kepastian hukum dalam pengenaan pajak.

---

Interpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) is accounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with the Government. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addresses implementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer who has an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explains about the problems as the effect of this implementation. This research used qualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and study of literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed for construction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementation of this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation."