Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 dan berlakunya UNCLOS 1982 telah mempengaruhi penggunaan laut untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia, termasuk penerapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia. Di satu sisi, UNCLOS 1982 memberikan manfaat bagi pembangunan nasional yang meningkatkan luas wilayah yurisdiksi nasional. Ini berarti bahwa Indonesia dapat mengambil keuntungan di ZEE dan landas kontinen. Di sisi lain juga meningkatkan kerentanan karena wilayah yang semakin luas. Teori Seapower tentang karakteristik kekuatan negara maritim dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kegagalan Indonesia menjadi negara maritim. Penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, aspek fisik dan aspek kebijakan. Menurut Alfred T. Mahan bahwa ada enam karakteristik kekuatan negara maritim, yaitu geografi, posisi wilayah, jumlah dan karakter penduduk, karakter nasional dan karakter pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia gagal menjadi negara maritim, karena minimnya sumber pendukung dari Seapower yaitu minimnya armada niaga, kekuatan angkatan laut, serta pangkalan dan pelabuhan, dan lemahnya kebijakan maritim Indonesia.

---

The Declaration of Djuanda on December 13th 1957 and the entry into force of UNCLOS in 1982 have influenced the use of the sea for economic and defense interests of Indonesia, including the application of Exclusive Economic Zone (EEZ) and the continental shelf of Indonesia. On one hand, the 1982 UNCLOS provides benefits for national development which increases the extent of national jurisdiction. This also means that Indonesia can take advantages in the ZEE and the continental shelf. On the other hand it also increases vulnerability because of the vast marine area. The Seapower theory about the characteristics of maritime power in this study is used to examine and analyze the failure of Indonesia as a maritime state.

The study is divided into two aspects, the physical aspects and the aspects on policy. According to Alfred T. Mahan, there are six characteristics of maritime state. They are geography, position of the region, number and character of population, national character and character of the government. This study concludes that Indonesia has failed to become maritime state, due to the lack of supporting power as Seapower factors such as the limitation of trade shipping, the limited force of the navy, the limitation of bases and sea ports, and the weakness of Indonesian maritime policy."

"Seiring dengan pertumbuhan ekonominya, India meluncurkan Doktrin Maritim di tahun 2004 dan Strategi Maritim di tahun 2007. India juga tengah meningkatkan kapabilitas AL-nya sebagai upaya untuk menjadi Seapower di tahun 2020. AL India diharapkan memiliki kemampuan ‘blue water navy’ yang mampu menjalankan kontrol atas laut wilayah dan perairan jauh. Skripsi ini bertujuan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kapabilitas AL India dalam konteks kekuatan maritim. Dalam membahas topik tersebut, penelitian menggunakan dan teori seapower dari Corbett yang didukung oleh pembahasan dari Geoffrey Till. Peningkatan kapabilitas India akan dianalisis berdasarkan empat faktor dari teori seapower yaitu faktor sumber daya / kekayaan alam, jalur transportasi maritim, informasi, dan dominasi.

---

Along with its economic growth, Indian Government launched Indian Maritime Doctrine in 2004 and Indian Maritime Strategy in 2007. India is also improving its naval capability as an effort to become Seapower in 2020. Indian Navy is expected to have 'blue water navy' capability which capable of exercising control over the territorial sea and distant waters.

This thesis aims to examine factors that caused the improvement of Indian Naval capabilities in maritime power context. In discussing the topic, this research uses Seapower theory by Corbett, supported by Geoffrey Till’s writing. The improvement of Indian Naval capabilities will be analyzed based on four factors of Seapower theory which are resource factors / natural resources, maritime transport, information, and domination."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyebab kegagalan kebijakan Make in India pada masa pemerintahan Narendra Modi periode 2014-2019. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi investasi, mendorong inovasi, meningkatkan pengembangan keterampilan pekerja, dan membangun India menjadi negara pusat industri manufaktur dunia. Teori the Competitive Advantage of Nations oleh Michael Porter digunakan sebagai pedoman analisis. Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang membuat target program Make in India tidak tercapai. Ditemukan bahwa kegagalan reformasi undang-undang di bidang ketenagakerjaan (Factory Act 1948, The Apprentices Act 1961, dan Labor Laws 2011) dan pembebasan lahan (Land Acquisition Bill 2015) berimplikasi pada ketidaktercapaian target dan tujuan dari program. Make in India. Reformasi dua undang-undang ini terhenti karena adanya penolakan dari pihak oposisi di parlemen dan serikat pekerja. Hal ini akhirnya berdampak pada tingkat kompetitif perusahaan manufaktur domestik di India yang seharusnya menjadi kunci untuk memiliki keunggulan kompetitif di perdagangan global.

---

This study aims to discuss the causes of the failure of the Make in India policy during the reign of Narendra Modi in the 2014-2019 period. This policy aims to facilitate investment, encourage innovation, enhance worker skills development, and build India into a global manufacturing hub. The Competitive Advantage of Nations theory by Michael Porter is used as a guideline for analysis. This theory is used to analyze the factors that prevent the targets of the Make in India program from being achieved. It was found that the failure to reform labor laws (Factory Act 1948, The Apprentices Act 1961, and Labor Laws 2011) and land acquisition (Land Acquisition Bill 2015) had implications for the targets and objectives of the Make in India program not being achieved. The reform of these two laws was halted due to resistance from the opposition in parliament and the trade unions. This ultimately impacts on the competitive level of domestic manufacturing companies in India which should be the key to having a competitive advantage in global trade."

"Konflik di Suriah mendapat simpati dari masyarakat internasional, termasuk para warga negara dari berbagai negara untuk melakukan jihad. Pasca kekalahan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) oleh pasukan koalisi Amerika Serikat (AS) di Kota Baghouz, para Foreign Fighter yang tergabung ke ISIS menyerah dan tertangkap oleh pasukan Syria Democratic Force (SDF). Kondisi tersebut kemudian memicu gelombang kembali (Returnees) dari Foreign Fighter ke negara asal. Foreign Terrorist Fighter (FTF) Penelitian ini bertujuan untuk mendalami motivasi dan harapan para FTF Indonesia untuk kembali ke negara asal. Apakah selama ini kembalinya ke Indonesia hanya untuk mencari tempat perlindungan dari potensi munculnya sanksi dari internasional maupun negara lain, atau mereka merasa kecewa dan sadar bahwa selama ini yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah karena mendukung kelompok teroris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap narasumber dan studi pustaka dari literatur terkait. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman dengan menginterpretasikan dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kembali para FTF terdiri dari empat hal, yakni meneruskan jihad, penyesalan, kecewa, dan bertahan hidup. Sementara itu, harapan kembali para FTF terdiri dari tiga hal, yaitu jihad global, kehidupan normal, dan kehidupan layak. Dari keempat motivasi dan ketiga harapan kembali para FTF tersebut dapat diketahui bahwa motivasi dan harapan kembali para FTF memberikan pengaruh terhadap perilaku mereka setelah memilih menjadi returnees. Di sisi lain, disarankan agar dapat melakukan pemilihan dan kategorisasi terhadap para Foreign Terrorist Fighter, khususnya latar belakang mereka apakah berasal dari kelompok teroris dalam negeri ataupun berangkat karena dorongan individu.

---

The conflict in Syria has received sympathy from the international community, including citizen  from various countries, to carry out jihad. After the defeat of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) by the United States (US) coalition forces in Baghouz, the Foreign Fighters who joined ISIS surrendered and were captured by the Syrian Democratic Forces (SDF). This situation triggers a wave of returns (Returnees) from Foreign Fighters to their countries. The Foreign Terrorist Fighters (FTF) who returned to their home country brought the potential for spreading radicalism, and some already had military capabilities. Even so, not all FTF from Indonesia who returned still harbored the desire to continue their terror agendas. This research analyzes and explores the motivations and expectations of Indonesian FTF to become returnees. Have they only returned to Indonesia to seek refuge from the potential for sanctions from international and other countries, or have they felt disappointed and realized that what they did was wrong because they supported terrorist groups. This research uses a qualitative approach through interviews with informants and literature studies from related literature. Furthermore, the data obtained were analyzed using the Miles and Huberman analysis techniques by interpreting and looking for the relation between the description dimensions. The results of this study indicate that the motivation of FTF  to become returnees consists of four things: continuing jihad, regret, disappointment, and survival. Meanwhile, the expectations for the return of the FTF consists of three things: global jihad, a normal life, and decent life. From the four motivations and three expectations of the returnees, it can be seen that the motivations and expectations of the returnees influence their behavior after choosing to become returnees. On the other hand, it is recommended for further research to be able to categorize FTF, especially their background, whether they come from domestic terrorist groups or depart because of individual motivation."

"Skripsi ini menganalisis penyebab kegagalan transformasi gerakan sosial menjadi partai politik. Melalui metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya pembentukan partai politik alternatif yang dilakukan oleh Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI). Dalam penelitian ini, kegagalan transformasi KPRI menjadi partai politik dijelaskan dengan menggunakan kerangka analisis regulasi kartel dan mobilisasi sumber daya. Secara spesifik, konsep regulasi kartel yang dikemukakan oleh Pippa Norris dapat menjelaskan hambatan eksternal yang menghalangi pertumbuhan partai-partai di Indonesia. Sedangkan teori mobilisasi sumber daya digunakan untuk mengeksplorasi hambatan internal yang dihadapi KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan KPRI dalam bertransformasi menjadi partai politik disebabkan oleh dua hal. Pertama, regulasi yang mengatur mengenai partai politik memberatkan gerakan sosial seperti KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari politik kartel yang dirancang sedemikian rupa oleh partai-partai yang sudah mendapatkan kursi di legislatif untuk membatasi jumlah partai yang ada di Indonesia. Kedua, KPRI gagal melakukan mobilisasi sumber dayanya untuk mengubah kekuatan gerakan sosial menjadi kekuatan politik formal yang bertarung di pemilihan umum. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya, baik sumber daya material maupun nonmaterial yang dimiliki KPRI.

---

This research analyzed why social movements have failed transforming into political party. By applying qualitative method, with data collection of deep interview and literature study, the study emphasized on case study of KPRI (Indonesian People’s Movement Confederation) attempt to form alternative party. This case is explained by using cartel regulation analysis and resource mobilization as the main framework. The cartel regulation analysis by Pippa Norris can explain external obstacles that prevent inclusive access of political party formation in Indonesia. Furthermore, resource mobilization theory is used to explore internal obstacles that hold up the progress of KPRI to transform themselves becoming a political party.

The result of this research shows that there are two major factors affecting KPRI's failure to transform into political party. First, the existing regulations that address political party have held down social movements chances - in this case KPRI - to become a political party. The law is considered as part of political cartel manifestation by the already existing parties in parliament to limit the number of parties in Indonesia. Second, KPRI has failed to conduct resource mobilization in order to transform social movement power into formal politics which compete in general election. It is mainly caused by the limited resources owned by KPRI, both material and nonmaterial."

"Listrik merupakan sebuah kebutuhan primer di zaman teknologi saat ini. Tak terkecuali di dalam dunia industri. Karena kebutuhan akan listrik yang memiliki ketahanan terhadap gangguan, maka diciptakanlah alat-alat yang mendukung hal tersebut agar system listrik tidak menganggu kegiatan produksi didunia industri.PT. Chevron Pacific Indonesia yang bergerak dibidang eksplorasi minyak bumi, sangat membutuhkan listrik dengan tingkat kehandalan yang tinggi. Pada tahun 2005, diadakan pembelian produk Static Transfer Switch (STS) untuk meningkatkan produksi minyak mereka. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi akan energy yang efisien dan tahan terhadap gangguan.Static Transfer Switch adalah sebuah alat elektronik yang dapat memindahkan secara cepat sumber tenaga listrik dari satu sumber ke sumber lainnya tanpa harus mematikan beban. Kecepatan waktu perpindahan dapat diartikan, jika satu sumber mati, maka STS mengalihkan sumber ke sumber cadangan dengan sangat cepat sehingga beban tidak dapat merasakan pengalihan tersebut. STS dapat melakukan transfer antara dua sumber dengan kecepatan kerja empat sampai 20 milidetik sehingga dapat digunakan untuk mengamankan beban dalam jumlah besar dan beberapa fasilitas lainnya dari gangguan singkat. Kedua buah sumber harus memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda, sehingga beban akan benar-benar tidak terganggu.

---

Electricity is a primary need in this era of technology, including in the industrial sector. Therefore, to fulfill the demand of reliable electricity against disturbance; there is a necessity to create electrical devices which are designed to meet the required standards in the industrial sector in order to keep the production running.

PT. Chevron Pacific Indonesia , a multinational energy company specifically specializes in the oil exploration, is one of the big industries in high needs. In 2005, this company applied the Static Transfer Switch (STS) so that the oil production would keep increasing. The STS is expected to be part of solution of efficient and resilient energy against disturbance.

Static Transfer Switch is an electronic device that functions to switch the supply of electricity instantly from one source to other source without having to deactivate the connected load. The switching is such a rapid-timing process that the load would not even affected. STS can deal a transfer between two sources within only 4 to 20 milliseconds. This allows STS to safely protect even the massive load and other components from brief disturbance. One of the requirements to make the STS work in full capacity is that the both sources must have similar characteristics so that the load will not be greatly affected."

"Listrik merupakan sebuah kebutuhan primer di zaman teknologi saat ini. Tak terkecuali di dalam dunia industri. Karena kebutuhan akan listrik yang memiliki ketahanan terhadap gangguan, maka diciptakanlah alat-alat yang mendukung hal tersebut agar system listrik tidak menganggu kegiatan produksi di dunia industri.PT. Chevron Pacific Indonesia yang bergerak dibidang eksplorasi minyak bumi, sangat membutuhkan listrik dengan tingkat kehandalan yang tinggi. Pada tahun 2005, diadakan pembelian produk Static Transfer Switch (STS) untuk meningkatkan produksi minyak mereka. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi akan energy yang efisien dan tahan terhadap gangguan.Static Transfer Switch adalah sebuah alat elektronik yang dapat memindahkan secara cepat sumber tenaga listrik dari satu sumber ke sumber lainnya tanpa harus mematikan beban. Kecepatan waktu perpindahan dapat diartikan, jika satu sumber mati, maka STS mengalihkan sumber ke sumber cadangan dengan sangat cepat sehingga beban tidak dapat merasakan pengalihan tersebut. STS dapat melakukan transfer antara dua sumber dengan kecepatan kerja empat sampai 20 milidetik sehingga dapat digunakan untuk mengamankan beban dalam jumlah besar dan beberapa fasilitas lainnya dari gangguan singkat. Kedua buah sumber harus memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda, sehingga beban akan benar-benar tidak terganggu.

---

Electricity is a primary need in this era of technology, including in the industrial sector. Therefore, to fulfill the demand of reliable electricity against disturbance; there is a necessity to create electrical devices which are designed to meet the required standards in the industrial sector in order to keep the production running.

PT. Chevron Pacific Indonesia , a multinational energy company specifically specializes in the oil exploration, is one of the big industries in high needs. In 2005, this company applied the Static Transfer Switch (STS) so that the oil production would keep increasing. The STS is expected to be part of solution of efficient and resilient energy against disturbance.

Static Transfer Switch is an electronic device that functions to switch the supply of electricity instantly from one source to other source without having to deactivate the connected load. The switching is such a rapid-timing process that the load would not even affected. STS can deal a transfer between two sources within only 4 to 20 milliseconds. This allows STS to safely protect even the massive load and other components from brief disturbance. One of the requirements to make the STS work in full capacity is that the both sources must have similar characteristics so that the load will not be greatly affected."

"Penelitian tesis ini menganalisa tentang kegagalan kerjasama keamanan maritim ASEAN dalam menghadapi permasalahan illegal fishing di perbatasan wilayah maritim Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Permasalahan ini dibahas sebab kawasan maritim ASEAN merupakan salah satu jalur perdagangan strategis internasional yang dilewati sekitar 70% kapal perdagangan yang melalui wilayah maritim ASEAN. Begitu pentingnya wilayah maritim ASEAN sehingga negara-negara anggota ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk melindungi wilayah maritim dari berbagai ancaman keamanan laut, seperti pencurian ikan atau illegal fishing. Pencurian ikan atau illegal fishing di kawasan Asia Tenggara paling banyak terjadi berada di laut Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di ASEAN, Indonesia merasa dirugikan dalam sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Pencurian atau penangkapan ikan secara ilegal memperlihatkan adanya pelanggaran batas kedaulatan laut yang dilakukan oleh negara-negara lain khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina. Di samping itu, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN tersebut di perairan Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama-kerjasama keamanan maritim ASEAN mengalami kegagalan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya kerjasama keamanan maritim ASEAN, diantaranya adalah ketidaktegasan peraturan dalam kerjasama tersebut, perbedaan pandangan negara-negara ASEAN mengenai permasalahan pencurian ikan, ketidakmampuan ASEAN dalam menjaga wilayah laut regional ASEAN dan faktor ekonomi. Disamping itu, kegagalan kerjasama maritim ASEAN disebabkan pula oleh kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pencurian ikan.

---

This thesis analyzes the failure of the ASEAN maritime security cooperation in addressing illegal fishing in Indonesian maritime border with other Southeast Asian countries. This issue is discussed because ASEAN maritime region is one of the international strategic paths, which is passed by 70% of international trade by sea. Therefore the ASEAN maritime border is crucial. ASEAN countries have a responsibility to protect maritime security and to overcome threats, such like illegal fishing.

Illegal fishing in Southeast Asian maritime region is one of the most popular problems that happen in the Indonesian seas. As the largest maritime country in ASEAN, Indonesia has suffered illegal fishing in terms of the political, economic, social, and national security. Illegal fishing is an infrigement of the sovereignty. In Indonesian case, the illegal fishing has been done by ships with flags from Thailand, Malaysia, Vietnam, and the Philippines. The fact that the illegal fishing has been done by ASEAN countries shows that the ASEAN maritime security cooperation has failed.

There are several factors that lead to the failure of the cooperation, such as the inconsistence of regulation in the ASEAN maritime cooperation, the difference of thoughts among ASEAN countries on illegal fishing, ASEAN inability to protect ASEAN region border, and economic factor. In addition, the failure of ASEAN maritime cooperation happens due to the inability of the Indonesian Government to tackle illegal fishing."

"Globalisasi finansial telah memungkinkan pergerakan modal lintas batas negara secara bebas (free movement of capital), sehingga fenomena aliran modal masuk dan keluar dari suatu negara baik secara legal maupun ilegal telah menjadi realitas perekonomian dunia. Pasca terungkapnya aset Warga Negara Indonesia di berbagai jurisdiksi tax havens melalui Panama Papers dan Paradise Papers, Pemerintahan Joko Widodo melihat bahwa terdapat potensi pajak dan investasi di luar jurisdiksi Indonesia yang luput dari pantauan pemerintah. Kebutuhan negara akan pendapatan pajak dan investasi demi merealisasikan program prioritas nasional berupa pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan Tax Amnesty dengan tujuan utama menghasilkan repatriasi. Repatriasi merupakan penarikan aset milik wajib pajak yang berada di luar jurisdiksi negara tersebut untuk diinvestasikan pada instrumen di dalam negeri yang telah ditentukan oleh pemerintah. Repatriasi dalam kebijakan Tax Amnesty 2016-2017 yang diambil Indonesia di tengah realitas globalisasi finansial mengalami kegagalan pemenuhan target. Meskipun pada tingkat internasional didukung dengan adanya rencana penerapan Automatic Exchange of Information dan pada tingkat domestik terdapat kesiapan administratif yang matang, namun hasil repatriasi hanya memenuhi 14,7% dari target pemerintah. Tulisan ini kemudian berusaha mengidentifikasi sebab-sebab kegagalan kebijakan repatriasi dengan menggunakan kerangka Macro-Framework Analysis of Foreign Economic Policy dan konsep Adaptive Partnership yang dikemukakan oleh Christopher Dent. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan pemenuhan target repatriasi disebabkan oleh ketidakmampuan aktor negara untuk membentuk kerja sama yang baik dengan pemilik modal dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi di era globalisasi.

---

Financial globalization has made free movement of capital across the boundaries possible, therefore the phenomenon of capital inflows and capital outflows - both legal and illegal - has become a normal reality of world economy. After the disclosure of Indonesian citizens` assets in various tax havens jurisdictions through the Panama Papers and Paradise Papers, Joko Widodo Government saw the potential of taxes and investments outside of Indonesia`s jurisdiction which escaped government monitoring. The country`s dire need for tax and investment to realize national priority program - infrastructure development - has prompted the government to develop a Tax Amnesty policy with the main objective of generating capital repatriation. Capital repatriation is defined as the withdrawal of capital owned by taxpayers and is located outside the jurisdiction of their country to be invested in domestic instruments previously determined by the government. However, repatriation in Tax Amnesty policy 2016-2017 taken by Indonesia in the midst of financial globalization had failed to fulfill government target. Although at the international level it is supported by the plan to implement the Automatic Exchange of Information and at the domestic level there is is sufficient administrative readiness, the result of repatriation only met 14,7% of the government target. This paper then attempts to identify the causes of the failure of repatriation policy using Macro-Framework Analysis of Foreign Economic Policy and the concept of Adaptive Partnership introduced by Christopher Dent. The result of this study indicates that the failure to fulfill repatriation target is caused by the inability of state actor to form good cooperation with capital actors in implementing economic policies at the era of globalization"