Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan fokus pada kerja sama Indonesia-Malaysia di dalam penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2010. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan kerangka analisis diplomasi bencana dengan variabel kedekatan geografis dan identitas antara Indonesia-Malaysia, relasi bantuan Indonesia-Malaysia, keterlibatan negara dan tingkatan diplomasi bencana Indonesia-Malaysia, tujuan pemberian bantuan oleh Malaysia kepada Indonesia. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia hanya bertujuan untuk menunjukkan solidaritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama Indonesia-Malaysia tidak berhasil karena tensi konflik kedua negara tidak menurun. Oleh karena itu, riset ini memberi rekomendasi pembuatan standar operasional prosedur (SOP) di dalam kerja sama internasional penanggulangan bencana, melibatkan masyarakat di dalam struktur resmi dan formal Pusat Komando Tanggap Darurat, dan kecepatan strategi serta pemberdayaan fasilitas darurat untuk menunjang distribusi bantuan.

---

This research focuses on disaster management of Indonesia-Malaysia cooperation on earthquake and tsunami disaster in Mentawai District in 2010. The data was analysed with the theory of disaster diplomacy using five variables: propinquity of Indonesia-Malaysia, aid relationship of Indonesia-Malaysia, state involvement, actors of diplomacy, and purpose of assistance. The research finds that Indonesia-Malaysia cooperation has a purpose to show solidarity between both countries. Thus, conclusion of the research is the cooperation between Indonesia-Malaysia fail because the tension doesn‟t decrease. Finally, this research recommends the creation of operational standard procedure, people involvement, and reformulation the strategy of aid distribution."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis implementasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dalam bencana letusan Gunung Merapi tahun 2010 di Kabupaten Sleman yang dikhususkan pada mitigasi dalam tahap prabencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara beserta data sekunder. Hasil menyebutkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana telah diwujudkan dengan adanya upaya mitigasi fisik dan non fisik dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah direncanakan dalam RPJMD tahun 2005-2010. Penelitian ini menyarankan dalam mitigasi bencana perlu meningkatkan sosialisasi dengan berbagai pendekatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas EWS; menambah jumlah personil Tim SAR beserta kelengkapannya; memberdayakan peran BPBD dengan mengembangkan kebijakan maupun kegiatan mitigasi yang baru.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the analysis implementation of regulation number 24/2007 on Mount Merapi disaster 2010 in Sleman district especially the stage of pre-disaster in mitigation. This research uses qualitative approach and qualitative method data from interview therewith secondary data to get some research data. Result of this research mention the policy implementation of disaster management realized with the mitigation of physical and non physical from Sleman Government in RPJMD year of 2005-2010. This research suggest need to improve socialization of disaster mitigation with a variety of approaches; improve the quality and quantity of EWS; increase the personnel of SAR and the equipment too; empower the BPBD role in developing policy or activities of mitigation."

"Bencana alam yang menimpa berbagai wilayah di tanah air akhir-akhir ini secara kuantitas maupun kualitas, intensitasnya semakin meningkat. Korban jiwa, harta benda dan kerusakan infrastruktur merupakan sesuatu masalah yang tidak terelakan apabila terjadi ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung merapi. Sejak tahun 2007 dalam rangka mengantisipasi ancaman bencana pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan terbitnya Undang- Undang Nornor 24 Talnm 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat Propinsi maupun Kabupaten /Kota. Upaya penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BNPB/ BPBD akan tetapi membutuhkan keterlibatan segenap institusi pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat, termasuk keterlibatan unsur TNI; baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU dengan jaringan Komandonya yang tersebar diseluruh wilayah NKRI. Salah satu wilayah NKRl yang sangat rentan terhadap ancaman bencana alam adalah wilayah propinsi Sumatera Barat yang secara geografis merupakan wilayah dengan sejarah kebencanaan cukup panjang. Keterlihatan unsur TNI AD dengan Komando Kewilayahannya (Korem 032/Wirabraja) datam penanggulangan bencana alam didaerah ini menjadi begitu urgen, walaupun sudah ada BPBD, karena pada saat terjadi bencana, disamping merupakan bagian dari korban bencana. jajaran Korem 0321Wirabraja juga merupakan garda terdepan yang dituntut selalu siap membantu korban bencana. Sebagai Sub Kompartemen Strategis, Korem 032/Wirabraja mengemban tugas?

---

Natural disaster that occurred in many areas in our country nowadays the intensity has dramatically increased, both quantity and quality. Loss of life, property and infrastructure damage are avoidable if the natural disasters such as earthquakes tsunami and volcanic Merapi happens. Since year of 2007, in order to anticipate the threat of disaster, the government has established a policy with the publication of law No. 24 of 2007 on Disaster Management (BNPB) at the central level and the Agency for Disaster reduction (BPBD) Provincial and Regency/ Municipality.The effort of disaster relief are not onty the responsibility of BNPB/BPBD, but also are require the involvement of all government institutions, private sector and all components of society, including the involvement of TNI: either Army, Navy and Air Force commando with a network that spread throught out the Republic of Indonesia. One of NKRl which bas a highly vulnerable to natural hazards is the province of West Sumatera that geographically is a region with a long history of disaster. The involvement of TNI AD with command region (Korem 032/Wirabraja) in natural disaster management became very urgent in this area. although there bas been BPBD, because when disasters happen, beside as disaster victims, Korem 032/Wirabraja is also as a front guard command and must ready to assist the disaster victims. As a Strategic Sub Compartement, Korem 032 / Wirabraja has?"

"ABSTRAKKesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatan dalam upayapenanggulangan masalah kesehatan akibat bencana banjir merupakan gambaranproduktivitas sumber daya manusia kesehatan pada tahap pra bencana.Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran dan hubungan beberapafaktor (umur, jenis kelamin, lama pengalaman kerja, frekuensi mengikutipelatihan manajemen bencana, pelatihan teknik lapangan, pelatihan tekniklapangan, gladi/simulasi, kecukupan sarana, ketersediaan biaya operasional,dukungan informasi, ketersediaaan protap/pedoman, pelaksanaan evaluasi danpemberian kompensasi) dengan kesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatandalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana banjir di Provinsi DKIJakarta Tahun 2010. Sejumlah 251 responden yang bekerja di unit terkaitpenanggulangan masalah kesehatan akibat bencana di lingkungan DinasKesehatan Provinsi DKI Jakarta merupakan sampel dalam studi ini. Penelitian inimenggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional danmerupakan analisis data primer hasil wawancara dengan pengisian kuesioner.Analisis data dilakukan bertahap, dari analisa univariat, bivariat dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan gambaran kesiapsiagaan sumber dayamanusia kesehatan adalah sebagian besar 68,1% responden menyatakan siap siagabekerja dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana banjir dan31,9% menyatakan tidak siap siaga. Hasil akhir analisis didapatkan kesiapsiagaansumber daya manusia kesehatan meningkat 2,5 kali pada responden yang pernahmendapatkan pelatihan manajemen bencana sebanyak D 2 kali dibandingkanresponden yang mendapatkan pelatihan manajemen bencana < 2 kali. Sedangkankesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatan meningkat 2 kali pada respondenyang menyatakan adanya pelaksanaan evaluasi kegiatan di unit kerjadibandingkan responden yang menyatakan tidak melaksanakan evaluasi.Tidak adainteraksi antara faktor frekuensi pelatihan manajemen dan pelaksanaan evaluasi.Saran-saran meningkatkan kesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatantersebut yaitu sumber daya manusia kesehatan lebih sering mengikuti pelatihanmanajemen bencana (D 2 kali) dan melaksanakan evaluasi kegiatan.

---

Abstract Preparedness of health human resources in the effort to deal with healthproblems during disaster is a description of the productivity of health humanresources in the pre disaster.This study aims to determine the description and the relationship ofpreparedness of health human resources of health problems caused by flood inDKI Jakarta in 2010 with the factors age, sex, duration of work experience, thefrequency of disaster management training, field technique training, supportingtechnique training, rehearsals/ simulations, adequacy of facilities, availability ofoperational costs, support information, availability procedures/guidelines,implementation evaluation and award of compensation.A number of health human resources, 251 respondents, working in theunit due to disaster prevention in DKI Jakarta Provincial Health Office are thesample in this study. This study uses a quantitative method with cross sectionalresearch design and using the primary data analysis of the results of interviewswith a questionnaire. Data analysis was carried out in stages, from the univariateanalysis, bivariate and multivariate.The result showed that the description of preparedness of health humanresources in the prevention of health problems caused by flood in DKI JakartaProvince in 2010 is largely 68,1% of health human resources working in DKIJakarta Provincial Health Office states stand ready to work handling flood and31,9% state not ready. The final results obtained from analysis of preparedness ofhealth human resources increased by 2,5 times on the respondents who never getas much disaster management training D 2 times higher than respondents whoreceived training on disaster management < 2 times. While the preparedness ofhealth human resources increased by 2 times on the respondents who claimedthere was an evaluation of activities at the work unit as compared to respondentswho claimed not implementing evaluation. There was no interaction between thefrequency of disaster management training and evaluation implementation.Based on statement above, there are some suggestions for improving of thepreparedness of health human resources are more frequent following the disastermanagement training (D 2 times) and carry out the activity evaluation."

"Skripsi ini membahas mengenai peran kelompok rentan yang menjadi Satuan Tugas dalam kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana di Desa Gunung Geulis, Kabupaten Bogor. Penelitian ini meneliti proses pembentukan Satgas, peran kelompok rentan yang menjadi Satgas, dan faktor pendukung serta faktor penghambat kelompok rentan menjadi Satgas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.Metode yang digunakan yaitu observasi, in-depth interview, dan studi literatur.Hasil menunjukkan bahwa keterlibatan kelompok rentan sebagai Satgas sesuai dengan peraturan, Satgas kelompok rentan berperan aktif dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana, dan faktor pendukung keterlibatan kelompok rentan lebih banyak selama kebutuhan mereka diakomodasi dan tugas disesuaikan sesuai kapasitas.

---

This thesis discusses about the role of vulnerable groups who are being Task Force in disaster management and disaster risk reduction efforts in Gunung Geulis Village, Bogor Region. This study examine the process of formation of the Task Force, the role of vulnerable groups into the Task Force, and the supporting factors and inhibiting factors of the vulnerable groups into the Task Force. This study is a descriptive study with qualitative methods.The methods used are observation, in-depth interviews, and the study of literature.The end results show that the involvement of vulnerable groups as Task Force has been suitable with the regulation, the Task Force from vulnerable groups are active in disaster management and disaster risk reduction efforts, and supporting factors are likely more as long as their needs are accommodated and customize the tasks according to their capacity.;"

"Indonesia adalah negara dengan potensi bencana yang tinggi terutama karena letaknya yang berada di jalur pertemuan 3 (tiga) lempeng dunia atau yang disebut dengan jalur ring of fire, sehingga menyebabkan adanya 129 (seratus dua puluh sembilan) gunung berapi yang dapat meletus setiap saat yang dapat mengakibatkan gempa bumi disertai gelombang tsunami. Berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia juga memakan banyak korban jiwa dan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi, meskipun memiliki risiko bencana yang tinggi, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia masih ditemukan beberapa kekurangan dan permasalahan yang muncul. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kerangka hukum penyelengggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, penggunaan Kerjasama Pemerintah dan BadanUsaha (“KPBU”) dalam penanggulangan bencana di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru, serta potensi penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan keberhasilan praktik penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana berdasarkan yurisdiksi Jepang dan Selandian Baru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deksriptif-analitis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan permasalahan dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah dengan meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan bencana melalui skema KPBU. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki kerangka pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana, pihak pemerintah perlu membentuk kerangka pengaturan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana dengan berkaca pada keberhasilan praktik di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru.

---

Indonesia is a country with a high disaster potential, especially because of its location which is in the meeting point of three (3) world plates or what is known as the ring of fire, causing one hundred and twenty nine (129) volcanoes to erupt at any time resulting in an earthquake accompanied by a tsunami wave. Various disasters that have occurred

in Indonesia have also claimed many lives and have had a negative impact on the Indonesia economy both in the short term and long term. However, despite having high risk of disaster, in the implementation of disaster management there are still some shortcomings and problems that arise. The main issues that will be discussed in this study are regarding the legal framework for disaster management in Indonesia, the use of public private partnership (“PPP”) in disaster management in the jurisdictions of Japan and New Zealand, as well as the potential use of PPP in disaster management in Indonesia, which will be analysed based on the successful practice of using PPP in disaster management based on the jurisdictions of Japan and New Zealand. This research is conducted using a

normative-juridical research method with a descriptive-analytical typology. The conclusion obtained from this study, the way that can be done to overcome various shortcomings and problems in disaster management in Indonesia is to increase the

involvement of private sector in disaster management through the PPP scheme. However, Indonesia does not yet have a regulatory framework governing the use of PPPs in disaster management. Therefore, to implement the use of PPP in disaster management, the government needs to establish a regulatory framework for the use of PPP in disaster management by reflecting on the success of practices in the jurisdictions of Japan and New Zealand."

"Tesis ini membahas tentang upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami. Penelitian ini berfokus pada tahap pencegahan yang terkait dengan peningkatan kesiapsiagaan sebagai bagian dari siklus manajemen bencana.Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan tenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami secara umum belum mencapai hasil yang diinginkan. Ini dibuktikan dengan sikap Pemerintah Kota Padang yang lebih mengutamakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat, edukasi kesiapsiagaan yang belum merata, kerentanan bangunan terhadap gempa dan tsunami yang masih tinggi, jalur dan lokasi evakuasi yang belum tersedia dan mencukupi serta sistem peringatan dini yang masih butuh perbaikan. Untuk itu Pemerintah Kota Padang perlu mengubah paradigma dalam penanggulangan bencana dengan lebih memperhatikan tahap pencegahan (pra ? bencana) berupa kesiapsiagaan sebagai upaya untuk mengurangi resiko bencana gempa dan tsunami jika terjadi.

---

This research discusses about the efforts of Padang City Government to raise public awareness in facing potential earthquake and tsunami. This research focuses on pre ? disaster stage by raising preparedness as a part of disaster management. This descriptive research uses qualitative method. Based on the result, it is concluded that Padang City Government efforts to raise public awareness in facing potential earthquake and tsunami have not yet achieved the target. This can be inferred from the goverment?s disaster management priority in the post-disaster emergency response, the uneven disaster preparedness education, the poor building construction, the absence of sufficient evacuation lines and centers as well as the need to maintain the early warning system. It is recommended that the Padang City Government change its perspective in disaster management by prioritizing in pre-disaster preparedness as an effort to reduce the risk of potential earthquake and tsunami."

"ABSTRAKPada 26 Oktober 2010 terjadi peristiwa bencana alam letusan Gunung Merapi. Korban Tewas Merapi Mencapai 347 Jiwa, korban luka bakar 196 orang, korban luka non bakar 151 orang, korban rawat inap 258 orang, dan jumlah pengungsi 58.389 orang di sejumlah 289 titik pengungsian. Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Pengelola (Amil) Zakat menjadi salah satu lembaga yang mengatasi dan membantu korban bencana alam letusan Gunung Merapi dengan menggunakan dana zakat. Sesungguhnya, pokok persoalan yang dihadapi selanjutnya bagaimanakah peran zakat dalam penanggulangan bencana alam dan bagaimana pendayagunaan zakat yang dilakukan Dompet Dhuafa Republika terhadap korban bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dana zakat memungkinkan sekali untuk disalurkan kepada korban bencana alam. Zakat mempunyai peranan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu dalam hal pendayagunaan terhadap korban bencana. Secara eksplisit dinyatakan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat: Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan ibnussabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam. Dana Zakat dapat didayagunakan untuk korban bencana alam letusan Gunung Merapi. Salah satu contohnya yaitu yang telah dilakukan Lembaga Pengelola (Amil) Zakat Dompet Dhuafa Republika dalam pendayagunaan zakat terhadap korban bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, adapun program-program yang dilakukan antara lain sekolah ceria, medis, mekanik ponsel dan motor, peduli ternak, lansia, rumbamilsu, gruduk kampung, rumah sakit lapangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya pengaturan yang komprehensif mengenai pendayagunaan zakat beserta penyalurannya kepada mustahik zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola (Amil) Zakat, melalui revisi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

---

ABSTRACTOn 26 October 2010 disaster eruption of Merapi. Merapi killed 347 people Reaching 196 people, burns victims, injured 151 people, does not burn victims involved 258 inpatients and the number of displaced 58389 people in some evacuation 289 points. Dompet Dhuafa Republika Management Institutions of Zakat was one of the institutions that deal with natural disasters and assist victims of the eruption of the Merapi using charitable funds. Indeed, the main problem in the future, as the role of Zakat in coping with natural disasters and how to use Zakat of Dompet Dhuafa Republika for disaster victims in the Merapi volcano Yogyakarta. This study used normative research. Based on studies that allows occasions Zakat funds for distribution to disaster victims. Zakat plays a role in disaster management, namely in terms of victims of natural disasters. Clearly indicated in the explanation of article 16, paragraph (2) of law No. 39 of 1999 on Managing Zakat: "Eight ashnaf of Mustahiq are fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, and ibnussabil that the application can include people who are most economically powerless, such as orphans, the elderly, the disabled, people attended boarding school, neglected child, people who were in debt, displaced refugees and victims of natural disasters". Zakat Fund can be used for victims of natural disasters, the eruption of Mount Merapi. One example of the Institute of management (Amil) Zakat Dompet Dhuafa Republika to use zakat to the victims of natural disasters in the eruption of Mount Merapi, Yogyakarta and for programs that include happy school, medical, mobile phones and auto mechanics, breeding care, the elderly, nursery home, gruduk village, field hospitals. The results show that the need for a comprehensive agreement on the use of mustahik Zakat distribution by management (Amil) Zakat, through revision of Act No. 38 of 1999, on Managing Zakat. "

"Tahap tanggap darurat bencana banjir di DKI Jakarta awal tahun 2013 lalu, menghambat proses pembangunan sosial dan menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Maka untuk itu melalui pendekatan kualitatif, penelitian tesis ini bermaksud mendeskripsikan apakah relasi triple helix terbangun dalam tahap tanggap darurat bencana banjir awal tahun 2013 lalu. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, ternyata tidak terbangun relasi triple helix. Padahal relasi triple helix saat tahap tanggap darurat bencana banjir awal tahun 2013 lalu dapat terbangun karena adanya beberapa faktor pendukung seperti: (a) semangat kemanusiaan; (b) lokasi yang berdekatan; (c) kemampuan SDM dalam bidang tanggap darurat; dan (d) kemampuan finansial. Namun memang faktanya relasi triple helix ini tidak dapat terbangun secara sempurna saat tahap tanggap darurat bencana banjir awal tahun 2013 lalu karena ada beberapa faktor penghambat seperti: (a) ketidakpercayaan; (b) prosedur birokrasi yang ketat; dan (c) ego sektoral.

---

Emergency response Phase of floods disaster in DKI Jakarta on early 2013, impede the process of social development and creates various social welfare issues. Through a qualitative approach, this thesis is intended to describe the triple helix relations in the emergency floods in early 2013. Based on the findings at the field, it did not wake triple helix relation. Though triple helix relations in current flood emergency response phase in 2013 could be developed due to several contributing factors such as: (a) humanity spirit; (b) adjacent locations; (c) human resource capabilities in emergency response, and (d) the financial capability. But in the fact a triple helix relations can not be developed completely when the emergency phase of floods in early 2013, because there are several inhibiting factors such as: (a) distrust, (b) strict bureaucratic procedures, and (c) sectoral ego."

"ABSTRAK<>br>Penelitian ini membahas tindakan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh Perpustakaan Lembaga Administrasi Negara. Tindakan yang dilakukan meliputi perencanaan, tanggapan, reaksi, dan pemulihan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Perpustakaan Lembaga Administrasi belum maksimal dalam melakukan tindakan penanggulangan bencana alam. Berdasarkan temuan itu, penelitian ini menyarankan untuk membuat suatu program penanggulangan bencana alam sehingga tindakan penanggulangan bencana alam dapat dilakukan lebih terstruktur dan efektif. Tindakan penanggulangan bencana alam yang sudah dilakukan harus ditingkatkan sesuai dengan program penanggulangan bencana alam yang dibuat agar ketika terjadi bencana perpustakaan dapat mengurangi dampak dan dapat mempertahankan koleksi agar tetap utuh dan dapat dimanfaatkan.

---

ABSTRACT<>br>This research focus about natural disaster management by Lembaga Administrasi Negara rsquo s Library. The management includes planning, response, reaction, and recovery. This research use study methods of qualitative approach. This reasearch shows that Lembaga Administrasi Negara rsquo s Library work is not doing their best for the natural disaster management. According to this finding, this research suggests to make a disaster management program so that the action for the disaster can be done effectively. The activity which is already on progress must have some specific improvement in accordance with the disaster management program. This disaster management program has the purpose to reduce the impacts and to maintain the collection so that it will remain good and can be used. "