Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas permintaan Diaspora Indonesia kepada pemerintah mengenai kewarganegaraan ganda tidak terbatas dimana sistem hukum Indonesia saat ini hanya mengakui dwi kewarganegaraan terbatas hanya untuk anak-anak sampai mereka berusia 18 tahun dan harus memilih kewarganegaraan setelah itu. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat dampak positif dan negatif dari permintaan dwi kewarganegaraan Diaspora Indonesia dilihat dari perspektif keimigrasian serta bagaimana solusi dari dampak negatif terhadap politik hukum dwi kewarganegaraan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskripsi. Model analis penelitian ini menggunakan sejumlah pertanyaan yang memuat unit analis yang menjadi dasar dari pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pembuat kebijakan dalam bidang kewarganegaraan dan keimigrasian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Kebijakan Kewarganegaraan Ganda merupakan pilihan strategis untuk mengakomodasi kebutuhan para Diaspora untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia, terutama melalui kontribusinya yang besar di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, alih teknologi, pendidikan dan pariwisata.

---

This thesis disserts about the inquiry from Indonesian Diasporas towards the government on the subject of unlimited double citizenship whereas Indonesian Law at the moment only recognizes limited double citizenship for children until they turn 18 years old and have to choose which nationality they want after.

The purpose of this thesis is to see the positive and negative impact of the inquiry on double citizenship from the Indonesian Diasporas viewed from Immigration's Perspective and how to solve the negative impact towards Law Politics of double citizenship.

This research is a qualitative type with a descriptive design. Analyst Model of this research uses a few questions that contains analyst unit which becomes the foundation of the data accumulation. The informant of this research consists of policy-makers in the area of citizenship and immigration.

Based on the results of the research, it could be concluded that the policy of double citizenship is a strategic choice to accommodate the needs of the Diasporas to actively act in the Indonesian national socio-economic development, especially through an abundant contribution in the area of economy, trade, investments, technology, education and tourism."

"Tesis ini akan memfokuskan pada implikasi kebijakan suaka atau keimigrasian Perdana Menteri John Howard dan Tony Abbott yang berasal dari Partai Liberal di Australia terhadap Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk memahami variabel dominan yang mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan suaka atau keimigrasian di Australia, kecenderungan umum perilaku politik keimigrasian di negeri kangguru tersebut, dan implikasinya terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia dalam kurun waktu pemerintahan kedua Perdana Menteri diatas melalui beberapa kasus politik, yaitu Tampa (2001), Papua (2006), dan Operasi Kedaulatan Perbatasan (2013-sekarang). Berbicara masalah politik keimigrasian di Australia, terdapat beberapa variabel terkait masalah tersebut. Bob Birrell (2001), salah satu pakar terkemuka mengenai masalah politik keimigrasian di Australia mengatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu masalah kepentingan, masalah hak-hak migran dan masalah kekuasaan negara. Ketiganya merupakan variabel dominan yang dapat digunakan untuk memahami politik keimigrasian diAustralia. Isu keimigrasian di Australia sangat rentan terhadap masalah politisasi, khususnya kepentingan politik domestik di negara tersebut. Politik internasional merupakan kelanjutan dari politik domestik. Politik domestik menjadi latar belakang kebijakan luar negeri suatu negara. Salah satu aspek politik domestik yang sering terkait dengan kasus internasional adalah dinamika berupa pertarungan atau konflik politik. Penanganan kasus Tampa dan Papua oleh John Howard, maupun kasus kebijakan Operasi Kedaulatan Perbatasannya Tony Abbott adalah contoh konkrit hasil dinamika politik domestik Australia tersebut. Politik keimigrasian di Australia adalah kombinasi antara kepentingan politik domestik serta kepentingan Internasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian atau Migration Act 1958 dengan beberapa amandemen parsialnya. Selain itu, momentum pemilihan umum kiranya dapat menjadi faktor determinan dalam melihat konsistensi kepemimpinan liberal Howard atau Abbott dalam menerapkan kebijakan keimigrasian atau suaka melalui referensi beberapa kasus diatas, serta implikasinya terhadap Indonesia. Australia cenderung melihat lingkungan sekitarnya dengan mata orang asing, merasa superioritas dan melihat negara-tetangga di kawasannya dengan ketakutan dan kecurigaan. Sebaliknya negara-negara sekitarnya memandang Australia bertindak seperti kekuatan kolonial. Peningkatan hubungan baik dengan Indonesia sangat diperlukan karena pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan meskipun dalam kondisi konflik.

---

This thesis will focus on the policy implications of asylum or immigration Prime Minister John Howard and Tony Abbott from the Liberal Party in Australia against Indonesia. This research aims to understand the dominant variables that affect the process of formulation and implementation of asylum or immigration policies in Australia, general trend of political behavior immigration in the kangaroo country, and the implications for bilateral relations with the Indonesian government within both the Prime Minister on through several political cases, the Tampa (2001), Papua (2006), Operation Sovereignty and Border (2013-present). Talking about immigration politics in Australia, there are several variables related to the problem. Bob Birrell (2001), one of the leading experts on the issue of immigration politics in Australia said that there are at least three (3) main elements that must be considered, that is a matter of interest, issues of migrant rights and issues of state power. All three are the dominant variables that can be used to understand the politics of immigration in Australia's immigration Australia. The issues highly vulnerable to politicization, particularly domestic political interests in the country. International politics is a continuation of domestic politics. Domestic politics into the background of a country's foreign policy. One aspect that is often related to domestic politics with international cases is the dynamic form of battle or political conflict. Handling cases of Tampa and Papua by John Howard, as well as the case of Operation Sovereignty borders policy Tony Abbott is a concrete example of the results of the Australian domestic political dynamics. Immigration politics in Australia is a combination of domestic political interests and international interests outlined in the legislation on immigration or the Migration Act 1958 with some amendments partial. In addition, the momentum seems to be a general election determinant factor in seeing consistency Howard or Abbott's liberal leadership in implementing immigration or asylum policy by reference some cases above, and the implications for Indonesia. Australia tend to look at the surrounding environment with the eyes of strangers, feeling of superiority and see neighboring countries in the region with fear and suspicion. Instead surrounding states saw Australia acting like a colonial power. Improved relations with Indonesia are very necessary because basically every country need each other even in conditions of conflict."

"Tesis ini mencermati peran diaspora dalam politik internasional dan fokus terhadap pengetahuan substantif tentang Diaspora Indonesia, serta keterkaitannya dengan pemerintah Indonesia. Dewasa ini, Diaspora membuat suatu gebrakan dalam hubungan internasional. Perannya dalam memperkuat dan mempertahankan suatu negara kemudian dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk menciptakan kesejahteraan negara. Menurut Delano dan Gamlen, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami relasi negara dengan diasporanya yaitu dengan melihat potensi dan perkembangan diaspora, merangkul transnasionalisme, dan pengelolaan diaspora secara global. Pada kasus Diaspora Indonesia, ketiga hal tersebut mempengaruhi perkembangan diaspora Indonesia serta kebijakan publik dan kebijakan luar negeri yang dibuat cenderung mengarah kepada kepentingan negara. Pemerintah Indonesia berupaya mengkonstruksikan Diaspora Indonesia sebagai potensi besar untuk kemajuan Indonesia dengan tujuan memajukan Indonesia. Komunitas Epistemik, Pelajar, Pengusaha, dan berbagai golongan membantu terciptanya tujuan tersebut. Namun demikian, hal tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan substantif terhadap diaspora yang baik dan justru menciptakan permasalahan lain dalam tubuh Diaspora Indonesia sendiri.

---

This thesis examines the role of Diaspora in International Politics and focuses on substantive knowledge of the Indonesian Diaspora, as well as the engagement of Indonesian government. Nowadays, Diaspora makes a breakthrough within International Relations. Its role to empower and strengthen the state is being used by every element about prosperity. According to Delano and Gamlen, there are several things that have to be concerned in understanding the relations between state and its diaspora, looking at its development and potential, embracing transnationalism, and governing global diaspora. In Indonesian Diaspora case, the three aspects influence the development of the Indonesian Diaspora and public and foreign policy that have been made tends to be focused on gaining the national interest. Indonesian government tries to construct Indonesian Diaspora as potential source to better Indonesia. Epistemic community, students, entrepreneurs, and several groups help the government to reach that purpose. However, the lack of substantive knowledge of the Indonesian Diaspora creates other problems for the Indonesian Diaspora itself."

"Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan kerjasama multilateral semakin tergantikan oleh kerjasama melalui forum regional dan kerjasama bilateral, tingkat ketidakpercayaan yang semakin meningkat terhadap forum kerjasama multilateral seperti World Trade Organization (WTO) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) karena dinilai tidak efektif dalam peningkatan isu liberalisasi perdagangan global. Indonesia telah menunjukkan sikap positif terhadap pengaturan perdagangan multilateral yang dibuktikan dengan keanggotaan Indonesia dalam GATT sejak tanggal 24 Februari 1950 dan kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.Larangan ekspor mineral mentah berlaku terhadap penjualan bijih ke luar negeri tanpa proses pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, maka dari itu setiap bijih harus melalui pemurnian dan pengolahan sampai batasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang barulah dapat di ekspor. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan kecaman oleh Uni Eropa yang menilai kebijakan Indonesia melanggar sejumlah ketentuan dalam The General Agreement of Tariffs and Trade. Putusam Panel WTO terhadap sengketa nomor DS592 tersebut menyatakan Indonesia bersalah melanggar ketentuan dalam GATT. Ketentuan Pasal XI ayat 2 huruf a GATT 1994 tidak relevan lagi diterapkan dalam peradaban masyarakat internasional, mengingat ketika bijih nikel diproduksi maka cadangan nikel akan semakin berkurang.

---

Over time, the existence of multilateral cooperation is increasingly replaced by cooperation through regional forums and bilateral cooperation, the level of distrust is increasing towards multilateral cooperation forums such as the World Trade Organization and Asia Pacific Economic Cooperation because they are considered ineffective in increasing the issue of global trade liberalization. Indonesia has shown a positive attitude towards multilateral trade arrangements as evidenced by Indonesia's membership in GATT since February 24, 1950 and then ratified through Law Number 7 of 1994.The prohibition on the export of raw minerals applies to the sale of ore abroad without processing and/or refining in the country, therefore each ore must go through refining and processing to certain limits regulated in the law before it can be exported. The implementation of this policy has led to criticism by the European Union which views Indonesia's policy as violating a number of provisions in The General Agreement on Tariffs and Trade. The WTO Panel's decision on the dispute over the number DS592 stated that Indonesia was guilty of violating the provisions of the GATT. The provisions of Article XI paragraph 2 letter a GATT 1994 are no longer relevant to be applied in the civilization of the international community, bearing in mind that when nickel ore is produced, nickel reserves will decrease."

"Penelitian ini membahas mengenai perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Keimigrasian). Adapun perizinan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) yang didasari oleh UU Kemigrasian. Dalam tulisan ini terdapat studi kasus yang mengenai salah satu pemberi usaha perikanan yang melangsungkan usahanya dengan menggunakan Tenaga Kerja Asing dan dalam menjalankan usahanya pelaku usaha tersebut tidak menggunakan IMTA sebagai izin utama yang seharusnya diajukan kepada Kementerian berwenang melainkan hanya menggunakan Dahsuskim sebagai izin usahanya. Dalam studi kasus tersebut pada dasarnya terdapat permasalahan hukum atas penggunaan dua perizinan tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai metode penyelarasan atau harmonisasi atas dasar hukum seperti penggunaan asas hukum seperti lex specialis, lex superior serta lex posterior yang menjadi dasar untuk dikeluarkannya IMTA dan Dahsuskim.

---

This study discusses the permits issued by the Government of Indonesia through the Ministry of Manpower and the Ministry of Law and Human Rights (Directorate General of Immigration). The permits discussed in this study are Permits to Employ Foreign Workers (IMTA) based on the Manpower Law and Special Immigration Facilities (Dahsuskim) which are based on the Migration Act. In this paper, there is a case study regarding a fishery business provider who runs his business using foreign workers and in running his business the business actor does not use IMTA as the main permit that should be submitted to the competent Ministry but only uses Dahsuskim as his business license. In the case study, basically there are legal problems over the use of the two permits. This study also discusses the method of harmonization or harmonization on a legal basis such as the use of legal principles such as lex specialis, lex superior and lex posterior which are the basis for the issuance of IMTA and Dahsuskim."

"Hak milik atas tanah merupakan hak yang hanya dapat diperoleh oleh warga negara Indonesia. Namun pada kasus dalam penelitian ini, terdapat sebidang tanah hak milik yang dipegang oleh beberapa warga negara Indonesia serta oleh beberapa warga negara asing yang sebelumnya berkebangsaan Indonesia. Tanah tersebut diperoleh melalui peristiwa pewarisan, dan terdapat kesepakatan pada putusan perdamaian untuk menunda pembagian tanah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskiptif. Hasil penelitian menyarankan guna dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum terhadap pelanggaran putusan perdamaian; tidak menunda pembagian atas tanah hak bersama guna meminimalisir potensi konflik; ahli waris berkebangsaan asing sebaiknya segera mengalihkan bagian tanah hak milik yang diperoleh kepada ahli waris berkebangsaan Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum putusan perdamaian ialah sebagai tanda bukti ahli waris; dan dampak keberadaan warga negara asing pada kepemilikan bersama tanah hak milik harus ditinjau dari segi cara perolehannya dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

---

Only Indonesian citizens who can obtain rights land ownership in Indonesia. But there are the rights who owned by both of Indonesian citizens and foreigners who previously is Indonesian citizens too. They gain the rights from inheritance, and agreed to postpone land partition, that agreement contained in some peace verdict. This research is qualitative with prescriptive design. The researcher suggests to doing lawsuit effort when violation to peace verdict happen; doing partition of co-own land immediately in order to minimize potentially conflict; and heind foreigner must give his rights section to Indonesian heind. This thesis conclusions is legal position of peace verdict is proof of beneficiaries; and the impact of the presence of foreigners to rights land must be reviewed from how they get the rights land and the parties’ agreement."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis upaya ilmuwan diaspora (scientific diaspora) Indonesia dalam pembingkaian terminologi brain drain di Indonesia. Kerangka ilmu hubungan internasional yang digunakan untuk mengkaji topik ini adalah perspektif konstruktivisme dan liberalisme dari pemikiran Yossi Shain dan Aharon Barth. Adapun analisis bentuk upaya tersebut akan dijelaskan menggunakan tipologi taktik Transnational Advocacy Network (TAN) dari Keck dan Sikkink. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara (data primer) dan teks berupa artikel media masa, jurnal, laporan, serta dokumen terkait (data sekunder). Hasil temuan penelitian ini menunjukkan 4 hal. Pertama, peran sebagai TAN yang juga menjalankan fungsi komunitas epistemik memudahkan ilmuwan diaspora mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kedua, relasi antar aktor ini bersifat politis dan sangat dipengaruhi oleh motif ilmuwan diaspora dan rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Ketiga, relasi ilmuwan diaspora Indonesia dengan negara menggeser perspektif nasionalisme ke perspektif globalisasi yang membingkai brain drain sebagai brain circulation. Terakhir, dari empat taktik yang digunakan taktik politik informasi dan politik pengaruh adalah yang paling dominan dilakukan dan mempengaruhi upaya ilmuwan diaspora Indonesia dalam membingkai terminologi brain drain di Indonesia.

---

This thesis aims to analyze the eforts of Indonesian scientific diaspora in framing the terminology of brain drain in Indonesia. The perspective of constructivisme and liberalism from Yossi Shain dan Aharon Barth is applied to explain diaspora in international relation studies, whilst the efforts of scientific diaspora will be analyzed by typology tactics of Transnational Advocacy Network (TAN) from Keck and Sikkink. This thesis used a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews (primary data) and texts in the form of mass media articles, journals, reports, and related documents (secondary data). The findings of this research indicate four points of result. First, the role of a TAN which also carries out the function of the epistemic community makes it easier for diaspora scientists to influence government policy. Second, the relations between these actors are political in nature and are strongly influenced by the motives of diaspora scientists and the ruling government regime. Third, the relations between Indonesian diaspora scientists and the state shift the perspective of nationalism to the perspective of globalization, framing brain drain as brain circulation. Last, information politics and leverage politics are the most dominant and influenced tactics used by Indonesian scientific diaspora in framing the terminology of brain drain in Indonesia"

"ABSTRAKFokus dari tesis ini adalah mengenai diaspora Indonesia dan tuntutan mereka untuk mendapatkan dwikewarganegaraan Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tuntutan tersebut telah menjadi agenda kebijakan, tindak lanjut apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, apa saja kendala yang ada dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tuntutan dwikewarganegaraan telah menjadi agenda kebijakan karena telah memenuhi tahap-tahap yang ada dalam penyusunan agenda yaitu masalah privat, masalah publik, isu kebijakan, dan agenda kebijakan (agenda pemerintah).

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about Indonesian diaspora and their demand to get dual citizenship of Indonesia. The purpose of this study is to acknowledge whether the demand has become a policy agenda, what did government do to follow up their demand, what kind of obstacle that exist and how to overcome it. This research is qualitative descriptive interpretative and the data were collected by means of deep interview. Conclusion of this research is the demand of dual citizenship has already become an policy agenda due to the step in agenda setting process has passed through. The steps are private problem, public problem, policy issue, and policy agenda (governmental agenda)."

"ABSTRAKNasionalisme merupakan imaji tentang kesamaan. Nasionalisme tidaklah natural, nasionalisme adalah hasil pendisiplinan dan rutinitas. Seiring dengan modernitas, pergerakan orang ke berbagai wilayah di dunia menjadi pengalaman global baru dengan berkembangnya ide paspor, kewarganegaraan, dan warna-warni kebudayaan negara-bangsa. Di ruang diaspora, media memiliki peran penting dalam mentransmisikan imaji mengenai kesamaan sebagai satu kelompok. Media menciptakan ruang yang seolah-olah mendekatkan Pemuda Pelajar Diaspora Indonesia (PPDI) yang terdeteritrorialisasi dengan kampung halaman. Di Thailand, media membuat mereka merasa sebagai satu kelompok yang sama meskipun mereka berasal dari berbagai latar belakang etnik. Di dalam keseharian, mereka membentuk imaji nasionalisme akibat tiga sebab. Pertama, edukasi massa sebagai perpanjangan tangan modernitas yang menciptakan memori tradisi dan ide kebudayaan nasional. Kedua, alienasi identitas etnik sebagai konsekuensi globalisasi dan modernitas yang mengaburkan atribut etnik dalam relasi sosial di ruang diaspora. Ketiga, globalisasi media yang menciptakan sirkuit kesamaan simbol nasional dalam ruang media diaspora. Ketiga instrumen itu hidup di dalam keseharian PPDI. Media membangun nasionalisme PPDI dan mereka menggunakannya sebagai cara untuk melanggengkan relasi sosial sebagai masyarakat modern di ruang diaspora.

---

ABSTRACTNationalism is an imagination of similarities. Nationalism is not natural, nationalism is the result of disciplinary process and routine. Along with modernity, the movement of people to various regions in the world becomes a new global experience along with the development of the idea of​​passports, citizenship, and the culture of nation-states. In the diaspora space, the media has an important role in transmitting images of similarity as a group. The media creates a space that brings the Youth Indonesian Diaspora Student (PPDI) which is deterritorialized seems closer to their homeland. In Thailand, the media make them feel like a group even though they come from various ethnic backgrounds. Daily, they form the imagination of nationalism due to three reasons. First, mass education as an extension of modernity that creates memories of national cultural traditions and ideas of national culture. Second, alienation of ethnic identity as a consequence of globalization and modernity which obscures ethnic attributes in social relations in the diaspora space. Third, media globalization creates a circuit of similarities of national symbols in the diaspora media space. These three instruments live daily with PPDI. The media builds PPDI nationalism and they use it as a way to maintain social relations as a modern society in the diaspora space."

"ABSTRACTDiaspora merupakan istilah yang semakin umum digunakan. Makna dari istilah ini mengalami perubahan yang secara paralel melintasi tiga periode mdash;klasik, modern dan kontemporer. Sifatnya yang diskursif membuat diaspora dapat bermakna apa saja disesuaikan dengan siapa yang mengartikulasikan. Di Indonesia, gagasan diaspora Indonesia marak diperbincangkan sejak tahun 2012. Diaspora diartikulasikan oleh aktor non negara yang umumnya adalah kelompok elit atau ekspatriat. Kelompok ini mampu mengubah persepsi negara terhadap ekspatriat yang awalnya pengkhianat menjadi aset negara. Melalui relasi tersebut, baik aktor negara dan non negara memiliki satu motif yang sama, memaksimalkan kapital lewat keahlian, remitansi dan investasi. Hal ini dikukuhkan dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Masyarakat Indonesia di Luar Negeri atau yang dikenal sebagai Kartu Diaspora. Namun demikian, bangsa Indonesia memiliki ragam sejarah migrasi internasional mdash;seperti TKI, kelompok etnis perantau di era kolonial, pengungsi akibat gejolak politik dan eksil 1965 mdash; dengan kepentingan yang beragam pula. Kasus ini menunjukkan kompleksitas diaspora sebagai sebuah istilah yang awalnya berniat untuk memayungi seluruh bangsa Indonesia dan keturunannya di luar negeri justru menimbulkan permasalahan representasi di dalam tubuh diaspora itu sendiri. Peneliti berargumen bahwa diaspora Indonesia merupakan wacana yang diartikulasikan oleh kelompok kepentingan dan didukung oleh negara untuk meraup kapital. Padahal diaspora adalah metafora yang secara kontinu diciptakan, ditransformasikan dan dipertahankan untuk mendefinisikan kembali identitas suatu bangsa. Dengan meleburkan konsep diaspora ke dalam HI, peneliti bermaksud untuk menganalisis relasi power dan konteks yang berlangsung dalam wacana diaspora Indonesia, serta meninjau konsep identitas nasional dalam HI yang umumnya berbasis negara sebagai aktor tunggal dan berdaulat. Posisi diaspora sebagai aktor non negara membuat konsep identitas nasional dalam HI dapat didefinisikan kembali.

---

ABSTRACTDiaspora is increasingly common term to be used. The meaning of this term change over three periods classical, modern and contemporary. Its discursive nature makes diaspora means everything, adjusted to whoever articulates it. In Indonesia, the idea of Indonesian diaspora has been spread since 2012. Diaspora is articulated by non state actors, the expatriate group. This group is able to change the perception of the state against expatriates from traitors to state assets. Through these relations, both state and non state actors have one common motive, maximizing capital through human capital, remittance and investment. This is confirmed in The Presidential Decree No. 76 Year 2017 on Facilities for Indonesian Society Abroad which is known as Diaspora Card. Meanwhile, the Indonesian has a diverse history of international migration ndash such as migrant workers, ethnic groups in colonial era, refugees due to political turmoil and exile of 1965 with various interests. This case shows the complexity of diaspora as a term that originally intended to include entire Indonesian and its descendants abroad. Instead, this has risen the problem of representation in Indonesian diaspora itself. I argue that the Indonesian diaspora is a discourse articulated by interest groups and supported by the state to maximize capital. Whereas diaspora is a metaphor that is continuously created, transformed and maintained to redefine identity of a nation. By incorporating diaspora into IR, I intend to analyze power relations and context within Indonesian diaspora discourse and also to review the concept of national identity which commonly use state centric perspective that state is seen as unitary and sovereign. The position of diaspora as non state actors makes the concept of national identity in IR redefined."