Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai sebuah negara besar, Indonesia harus menerima perbedaan dan keragaman sebagai sebuah berkah. Perbedaan fisik dan budaya adalah asset. Keragaman tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk saling menjatuhkan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam kurun waktu puluhan tahun, warga etnis Tionghoa selalu menjadi sorotan tajam di negeri ini. Mereka sering dipersulit saat mengurus berbagai dokumen kewarganegaraan, disudutkan, dan dijadikan kambing hitam ketika masalah-masalah berbau rasialis muncul di negeri ini. Melalui Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 lah pertama kalinya SBKRI diatur dan ternyata menjadi kewajiban bagi warga etnis Tionghoa untuk mendapatkan pelayanan publik. Hal ini menjadi suatu perlakuan yang diskriminatif bagi mereka. Ratifikasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan pada 11 Juli 2006 oleh DPR dianggap bersejarah karena undang-undang ini menggantikan undang-undang kewarganegaraan yang sudah berumur 48 tahun. Undang-undang kewarganegaraan yang baru dianggap lebih manusiawi dan memuat aspirasi warga etnis Tionghoa untuk diperlakukan sama dengan warga negara yang lain. Memang, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengatur mengenai SBKRI sebagai bukti kewarganegaraan secara khusus, akan tetapi bila ditafsirkan dari norma yang terkandung di dalamnya, pemaknaan ?orang-orang bangsa Indonesia asli‟, maka secara jelas undang-undang ini mengandung konsep natural born citizenship. Dengan demikian, warga keturunan Tionghoa merupakan warga Indonesia asli yang tidak memerlukan bukti kewarganegaraan, sebagaimana WNA yang melakukan naturalisasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Studi dokumen tersebut diperoleh dari sejumlah fakta atau keterangan yang terdapat di dalam dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa SBKRI tidak lagi valid setelah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 terbit hanya saja dalam prakteknya masih ada warga etnis Tionghoa yang harus menyertakan SBKRI ketika mengurus dokumen kewarganegaraan dengan berbagai alasan.

---

As a large country, Indonesia should accept difference and diversity as a blessing. Physical and cultural differences are assets. Diversity should not be used as an excuse to bring down each and violate human rights. In a period of decades, ethnic Chinese have always been under the spotlight in this country. They are often compounded when arranging various documents of citizenship, cornered, and scapegoats when problems arise smelling racist in this country. Through Law No. 62 of 1958, SBKRI for the first time set and turned out to be an obligation for citizens of ethnic Chinese to public service. This becomes a discriminatory treatment to them. Ratification Law No. 12 of 2006 concerning citizenship on July 11, 2006 by the House of Representatives is considered historic because this law replaces legislation citizenship 48 years old. Citizenship legislation recently considered more humane and load aspirations of ethnic Chinese to be treated equally with other citizens. Indeed, Law No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia does not regulate SBKRI as proof of citizenship in particular, but when interpreted from the norms contained in them, meaning 'people of Indonesia native', then clearly the law this contains the concept of natural born citizenship. Thus, an ethnic Chinese Indonesian citizens who do not require the original proof of citizenship, as well as foreigners who commit naturalization. In this study, the writers collected data using interviews and document research. The study documents obtained from a number of facts or information contained in the documents, books, articles, and legislation related to the research topic. The writer can conclude that SBKRI is no longer valid after Law No. 12 of 2006 published, but the reality is there are people who still need SBKRI when issuing citizenship documents with a variety of reasons."

"Aliansi Pelangi Antar Bangsa yang terdiri dari berbagai komunitas perkawinan campuran di dalamnya adalah organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepentingan dan misi yang sama untuk memperjuangkan perubahan UU kewarganegaraan khususnya UU No. 62 Tahun 1958 yang dianggap masih mengandung diskriminasi terhadap pelaku perkawinan campuran. Untuk mencapai tujuan ini APAB harus mendapatkan dukungan DPR-RI agar perubahan UU No. 62 Tahun 1958 ini menjadi agenda untuk diubah sesuai proses perubahan UU yang berlaku. Sehingga penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran dari APAB dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep civil society, civil society organization, kelompok kepentingan, serta mekanisme proses pembentukan undang-undang yang berlaku pada konteks penelitian. Penggunaan konsep tersebut didasarkan pada asumsi bahwa APAB berperan sebagai sebuah kelompok kepentingan, salah satu bentuk dari organisasi masyarakat sipil, dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung terhadap proses perubahan UU tersebut. Dalam menjalankan upayanya, APAB menjalankan perannya dengan melakukan direct lobbying, information campaign dan coalition building. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana peran APAB dalam mempengaruhi proses pembuatan UU No. 12 Tahun 2006. Dari hasil penelitian terlihat bahwa APAB dengan menjalankan perannya sebagai kelompok kepentingan berhasil mempengaruhi DPR-RI dalam melakukan proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

---

Aliansi Pelangi Antar Bangsa is a civil society organization that consist of many mixed marriage communities with common mission and objective, which is to change the Law No. 62 Year 1958 about citizenship that was considered by them still consisted discriminative aspects toward mixed marriage families. To reach this objective, APAB must attain the support of DPR (Peoples’ Representatives Board) to put this revision of the Law No.62 Year 1958 to be put into an agenda as the law that is to be revised by DPR according to the existing law. In that case, this research focusing on a question on how is the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process This research will be using some concepts of civil society, civil society organization, pressure groups, and also the mechanism of law making process that applied in this research context to answer that research question. Using these concepts is based on a assumption that APAB role as a pressure group, one kind of a civil society organization, in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process. This research uses qualitative approach to the description. The information was obtained by conducting in depth interviews with the people who were the actors having the direct experience and the direct knowledge about the process of the formation of the new law. In their effort, APAB applies political roles by doing direct lobbying, information campaigning and coalition building. The study aims to observe the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006. The research shows that APAB was successful in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas persamaan derajat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana asas tersebut diterapkan berdasarkan semangat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia khususnya diskriminasi gender terhadap perempuan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Asas persamaan derajat adalah asas yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran yang mana ikatan perkawinan tersebut tidak mempengaruhi status kewarganegaraan para pelaku perkawinan baik itu perempuan maupun laki-laki, atau dengan kata lain baik itu perempuan maupun laki-laki dapat dengan bebas memilih, mempertahankan dan mengganti kewarganegaraan sesuai dengan yang dikehendakinya walaupun mereka terikat oleh suatu perkawinan yang sah. Penerapan asas ini dimaksudkan untuk menghapus segala bentuk disriminasi terhadap perempuan yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Naturalisasi yang dilakukan oleh Cristian Gonzales adalah perwujudan perlindungan hak kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat karena Cristian Gonzales yang melakukan perkawinan dengan seorang WNI yang bernama Eva Norida sama-sama dapat dengan bebas memilih, mempertahankan dan mengganti kewarganegaraan seperti yang dikehendakinya walaupun mereka terikat suatu perkawinan yang sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan/atau konsep para ahli bidang hukum tata negara terutama dalam hal penerapan asas persamaan derajat dalam permohonan Naturalisasi sebagai suatu perlindungan hak kewarganegaraan.

---

This thesis discussed the applications of the principle of an equation degrees inside the Act of No. 12/2006 on the nationality of the Republic of Indonesia which is implemented based on the principle of spirit to remove all forms of discrimination in the system of citizenship Indonesia, especially in gender discrimination against women which resulted in a violation of human rights. The principle of an equation degrees is the principle that determines status of citizenship based on mixed marriages in which the bonds of marriage was not affecting the status of the nationality of the players in marriage both female and male or in other words whether it?s female and male can be freely chosen, retain and replace citizenship in accordance with they desired even if they were bound by a lawful matrimony. The application of the principle of is intended to remove all forms of discrimination against women in the system of citizenship Indonesia at the time before enactment of the Act No. 12/2006 on the nationality of the Republic of Indonesia. Naturalized done by Cristian Gonzales is the embodiment of the protection of the rights of citizenship based on the principle of an equation degrees because Cristian Gonzales who performs marriage with the one Indonesian citizens who were named Eva Norida equally can be freely chosen, retain and replace citizenship as they desired even though they were tied a lawful matrimony. Methods used in this research is a method of research juridical normative by using data secondary. Data collection is carried out by the library study conducted to be able to know as much as possible of opinions and/or the concept of experts the field of law, especially in the event that the application of the principle of an equation degrees in supplication naturalized as a protection of the rights of citizenship."

"Proses persalinan spontan berbeda dengan persalinan bedah sesar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan childbirth expectation pada multipara dengan pengalaman persalinan spontan dan bedah sesar. Penelitian dilakukan ini menggunakan desain deskriptif komparatif. Sampel dalam penelitian adalah multipara post partum hari pertama sampai hari ketujuh di sebuah Rumah Sakit dan beberapa Rumah Bersalin di Jakarta dengan responden sebanyak 88 orang yang dipilih dengan teknik consecutive sampling. Instrumen yang digunakan adalah Childbirth Expectation Questionnaire (CEQ) yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Hasil analisis uji t tidak berpasangan menunjukkan ada perbedaan childbirth expectation yang bermakna pada multipara dengan persalinan spontan dan persalinan bedah sesar (p value:0,03). Diketahuinya childbirth expectation pada ibu multipara dengan persalinan spontan dan bedah sesar menjadi evidence based untuk pengembangan ilmu keperawatan maternitas dan merupakan informasi penting bagi penyedia layanan kesehatan maternitas untuk meningkatkan kepuasan pasien.

---

The process of normal delivery in contrast to cesarean section delivery. This study aimed to determine the differences in expectation on childbirth multiparous with experience normal delivery and cesarean section. The design of this research is descriptive comparative. The sample in this study is the first until seventh day post partum multiparous at Hospital and Maternity Home of Jakarta with 88 respondents and selected by consecutive sampling technique. The instrument used is Childbirth Expectation Questionnaire (CEQ), which has been translated into Indonesian. The analysis with independen sample t test showed significant differences in multiparous childbirth expectation with normal delivery and cesarean section (p value: 0.03). Childbirth expectation on multiparous mothers with normal delivery and cesarean section become evidence based for maternity nursing knowledge and important information for maternity health providers to improve patient satisfaction."