Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Partisipasi politik pemuda di Indonesia cenderung masih apatis di tengah maraknya pemberitaan media yang menggambarkan buruknya kondisi politik bangsa. Di sisi lain, partisipasi politik pemuda sangat penting sebagai penyeimbang Pemerintah selama menjalankan tugasnya. Berangkat dari kondisi tersebut muncul Parlemen Muda Indonesia (PMI) sebagai salah satu program Indonesian Future Leaders (IFL). PMI menyebut diri mereka sebagai gerakan nasional yang menjawab tantangan bangsa yaitu meningkatkan partisipasi politik pemuda. Tujuan penulisan tesis ini adalah mengetahui perubahan sosial seperti apa yang menjadi tujuan PMI serta mengetahui pada tipe gerakan sosial yang sudah PMI lakukan selama ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi media sosial, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa PMI kurang memahami sejarah demokrasi Indonesia sehingga program dan pendekatan yang dilakukan dalam menjalankan program tidak sesuai dengan konteks demokrasi Indonesia dan justru menjadikan praktek demokrasi Barat sebagai patokan. PMI menggunakan Media sosial sebagai salah satu strategi untuk menggerakkan pemuda Indonesia, tetapi ternyata justru membatasi keikutsertaan pemuda Indonesia yang tidak memiliki akses internet untuk terlibat dalam kegiatan PMI. Berdasarkan profil kegiatan, PMI termasuk dalam tipe gerakan partisipatif akar rumput, namun pada kenyataannya PMI belum dapat memenuhi syarat gerakan akar rumput sebab sistem yang dibangun, seperti sosialisasi yang dilakukan hanya di 11 kota dan seleksi secara online, banyak memberi batasan bagi pemuda untuk terlibat dalam gerakan PMI. Untuk menjadikan PMI sebagai gerakan nasional, proses sosialisasi secara lebih masif harus dilakukan, sehingga dapat melibatkan lebih banyak pemuda. Selain itu, sistem pendaftaran dan seleksi yang selama hanya dilakukan secara online saja harus disiasati strategi offline sehingga pemuda tanpa akses internet tetap dapat terlibat dalam kegiatan PMI.

---

ABSTRAK Youth political participation in Indonesia tends to be apathetic in the midst of media reports that describe how bad the nation's politics. On the other hand, the political participation of youth is very important as a counterweight to the Government for performing their duties. From these conditions, Parlemen Muda Indonesia/PMI (Youth Parliament of Indonesia) as one of the programs of youth organization, Indonesian Future Leaders (IFL). PMI refers themselves as a national movement that sought to answer the nation problem which is increasing youth political participation. The purpose of this thesis is to find out what kind of social change in the objectives of PMI and determine what type of social change that has done so far. This study used a qualitative approach and using interviews, observation of social media, and document research as a method of collecting data. The results showed that the PMI do not understand the history of Indonesian democracy so that the program does not fit the context of Indonesian democracy and actually makes the practice of Western democracy as a benchmark. PMI uses social media as a strategy to move the Indonesian youth, but it turns out it limits the participation of Indonesian youth who do not have access to the Internet to engage in activities of PMI. Based on the profile, PMI included in this type of participatory grassroots movement, but in fact the PMI can’t qualify it because the system they built, such as socialization only in 11 cities and selection process only use online system, which is built a lot of limits for youth to engage in PMI movement. To make the PMI as a national movement, more massive socialization process should be conducted, so as to involve more youth. In addition, the application and selection system that has only done online just have to be handled offline strategies that youth without Internet access can still be involved in the PMI."

"Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan gerakan pemuda Papua, sebagai bagian dari proses sosial yang terjadi di masyarakat papua. gerakan pemuda Papua tersebut difokusikan pada gerakan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan politik. dengan menggunakan perspektif konflik, peneliti menemukan bahwa gerakan pemuda Papua lahir sebagai reaksi dari relasi struktur dan kultur yang belum mampu membawa perubahan bagi masyarakat Papua. dalam melakukan gerakan, para pemuda membangun interaksi dan wacana serta negosiasi sebagai bagian dari proses sosial sehingga perubahan-perubahan pada tingkat individu, keluarga, komunitas, masyarakat dan kebijakan dapat terjadi di Papua. Berbagai perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat ketahanan nasional Indonesia, namun tidak juga terlepas dari melemahnya ketahanan nasional Indonesia, karena adanya berbagai ragam perjuangan yang dilakukan oleh pemuda Papua dalam bidangnya masing-masing seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan politik.

---

This research aims to describe the Papuan youth movement as a part of the social process happening to the Papuans. The Papuan youth movement focuses on education, economy, socio cultural and politics. From the perspective of conflict, the author of this research found that the Papuan youth movement was born as a reaction of structural and cultural structures which have not given any change to Papuan. In their movement, the youth have been trying to interact, discourse, and negotiate as the parts of social process so that the changes on individuals, families, communities, societies and policies may occur in Papua. Such changes are the integral part of the efforts to strengthen Indonesian national resilience, but they cannot be separated from the weakening of Indonesian national defense, for various kinds of struggles of Papuans in their respective fields such as education, economy, socio cultural, and politics."

"Pemerintah menetapkan kebijakan kuota pencalonan perempuan di parlemen atas kesadaran bahwa perempuan masih sering mengalami banyak tantangan ketika ingin memasuki area politik. Kebijakan kuota perempuan pada dasarnya baik untuk mendorong partisipasi perempuan di parlemen, tetapi pertanyaan penting yang mesti diangkat adalah apakah perempuan di parlemen saat ini telah mampu membawa perubahan pada lingkungan parlemen yang didominasi oleh laki-laki. Pada studi ini, penulis menguji apakah perempuan di parlemen memiliki pengaruh pada level korupsi dan anggaran untuk bantuan sosial, menggunakan data panel sebanyak 363 kabupaten/kota tahun 2009-2017 and menggunakan metode fixed effects dan model logit.Studi sebelumnya pada umumnya menemukan hasil yang tidak konsisten dan lebih banyak menggunakan unit analisis antar-negara. Secara umum, penulis menemukan bahwa di Indonesia proporsi perempuan di parlemen tidak memiki pengaruh pada korupsi, tetapi perempuan memiliki pengaruh secara positif pada anggaran untuk bantuan sosial di pulau non-Jawa. Apabila dilihat secara komposisi berdasarkan jenis partai dan pulau, ditemukan hasil yang berbeda. kabupaten/kota dengan alokasi kursi untuk partai Islam yang lebih besar di parlemen mengalami korupsi anggaran yang lebih sedikit, sementara hal yang sebaliknya terjadi pada kabupaten/kota dengan alokasi kursi yang lebih banyak untuk partai nasionalis.

---

The gender quota in parliament was implemented in response to the realization that women have often experienced inclusion from formal political processes. While the gender quota is in itself a good policy, one question that must be raised is whether women in parliament can make a substantive difference in a male-dominated network in a legislative body. In this study, I investigate whether the ratio of female in parliament is related with lower corruption and bigger spending on social assistance, utilizing panel data of about 363 districts/cities from 2009-2017 and employing fixed effects method and logit model.

Previous studies results are generally mixed, not universal, and mostly employ cross-country level. In general, I find that in Indonesia the share of women in parliament is not associated with less corruption, but in terms of social assistance spending, their participation can influence government spending to allocate the budget more for social assistance in non-Java island. Breaking down the result to women from Islamic parties, Java and non-Java, the pattern yields interesting result. Localities with greater votes for Islamic parties in local parliament experience lower budget corruptions, while the reverse is the case for nationalist secular parties."

"Penelitian ini bertujuan untuk (1)menganalisa bentuk gerakan pemuda pelopor dalam memulai perubahan untuk mengatasi permasalahan yang ada didaerahnya dan menjalankan program kegiatannya, (2)untuk mengetahui analisis gerakan pemuda pelopor sebagai bagian dari agent of change dalam melakukan gerakan new social movement untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat didaerah serta, (3) mengetahui hambatan dan keberhasilan gerakan komunitas ruang sosial. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode wawancara. Informan pada penelitian ini adalah dua orang pemuda pelopor yang mendapatkan penghargaan dari Kemenpora dan sudah melaksanakan kegiatan penggerak dan perubahan di daerah, masyarakat, volunteer, dan aparatur desa.Gerakan pemuda pelopor di komunitas ruang sosial sesuai dengan bagaimana the new social movement theory berhasil mendapat tempat di masyarakat dan mampu membawa dampak yang signifikan untuk daerah dalam mempelopori gerakan perubahan bagi pendidikan karakter serta pemberdayaan masyarakat di desa Negararatu sehingga karakter anak, gerakan masyarakat berdaya dan pengelolaan BUMDes menjadi maju dan membawa banyak perubahan bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah (1)gerakan pemuda pelopor berhasil membawa perubahan dan mengatasi masalah didaerahnya melalui gerakan kepeloporan sehingga meng-influenze pemuda lainnya untuk bergerak melalui berbagai gerakan pendidikan karakter dan pemberdayaan masyarakat.(2))pemuda sebagai agent of change menghasilkan output kepercayaan pemerintah melalui pengelolaan BUMDes sehingga hasil dari gerakan ini membentuk pendidikan karakter yang lebih positif dan masyarakat yang berdaya. (3)Hambatan dalam gerakan ini adalah proses rekruitment dan evaluasi untuk meningkatkan dan keberlangsungan suatu komunitas.

---

This study aims to (1) find out the form of a pioneering youth movement in initiating change to address the problems in their area and carry out its activities program, (2) to find out the analysis of pioneering youth movements as part of the agent of change in carrying out a new social movement to increase community empowerment in the area as well, (3) knowing the obstacles and success of the social space community movement. This research is a qualitative descriptive study with interview method. The informants in this study were two young pioneers who received awards from the Ministry of Youth and Sports and had carried out activist and change activities in the regions, communities, volunteers, and village officials.

This pioneering youth movement is suitable and in accordance with the new social movement theory that has succeeded in gaining a place in the community and able to bring significant impacts to the region in spearheading the movement for character education and community empowerment in Negararatu villages so that the character of children, empowered community movements and management of BUMDes to be advanced and bring many changes to society. The results of this study are (1) a pioneering youth movement that succeeded in bringing change and overcoming problems in its area through the pioneering movement so as to influence other youth to move through various character education and community empowerment movements. (2) Barriers in this movement are the process of recruitment and evaluation and also answered (3) youth as agents of change resulted in output of government trust through the management of BUMDes so that the results of this movement formed more positive character education and empowered communities."

"ABSTRAKFilm tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga medium penyampaian pesan,representasi dan kritik sosial. Film Lewat Djam Malam (1954) karya UsmarIsmail yang telah melewati proses restorasi merupakan salah satu film Indonesiayang sarat kritik sosial. Menarik untuk melihat bagaimana generasi mudamemaknai sebuah film dari era yang berbeda kemudian mencoba melihat gagasanyang terdapat dalam film tersebut dengan konteks saat ini dan dengan pemahamanyang telah dimiliki sebelumnya. Dengan menggunakan encoding-decoding(analisis resepsi) Stuart Hall, dapat diketahui bagaimana generasi muda sebagaiaudiens mengonstruksi realitas Indonesia pascarevolusi. Posisi audiens dapatberupa opposition, dominant dan negotiated. Dalam teori resepsi, faktorkontekstual mempengaruhi audiens membaca teks media, seperti elemen identitaskhalayak, persepsi, latar belakang sosial, sejarah dan isu politik. Pada penelitianini, subjek penelitian tergabung dalam komunitas interpretatif, di mana masingmasingmemaknai teks media secara aktif dan memiliki minat yang sama terhadapsatu konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audiens sepakat bahwa filmLewat Djam Malam (LDM) masih relevan dengan kondisi saat ini. Seseorangyang memiliki pengetahuan sejarah Indonesia yang terbatas, cenderungmengambil posisi dominan. Ia sepenuhnya menyetujui apa yang disampaikan olehencoder. Seseorang yang memiliki pengetahuan sejarah dan politik Indonesiayang cukup dan secara aktif menggali gagasan dalam sebuah film, memaknai filmLDM secara negotiated. Ada nilai-nilai dalam film LDM yang tidak sejalandengan dirinya namun masih dapat menerima gagasan tersebut. Konstruksirealitas Indonesia pascarevolusi yang digambarkan dalam film LDM adalahkarakter manusia pascarevolusi yang beragam diwakili oleh berbagai karakterdalam film ini, situasi ekonomi dikonstruksikan dalam kondisi stabil, tidak cocokdengan situasi Indonesia pascarevolusi sebenarnya. Situasi sosial dan politikdigambarkan melalui pemberlakuan jam malam untuk menjaga keamanan,perbedaan gaya hidup kelas menengah dan kelas bawah, korupsi, prostitusi, upayanasionalisasi perusahaan asing serta beragam kondisi mantan pejuang yangberadaptasi dengan keadaan Indonesia yang telah merdeka.

---

ABSTRACTMovie is not only a medium of entertainment, but it is also a way of deliveringmessages, representation, and social criticism. Lewat Djam Malam (1954), writtenby Usmar Ismail, is one of Indonesian films which has social criticism. It isinteresting to see how young generations make sense of a movie from differenteras and understand the ideas of the movie with the current context and itsprevious knowledge. Applying Stuart Hall?s theory, the encoding-decoding(reception analysis), we can see how young people construct post-revolutionIndonesia. There are three positions of audiences in this theory: opposition,dominant, and negotiated. In reception theory, contextual factors influenceaudiences read texts on media, such as identity, perception, social background,history, and political issues. In this research, the subjects were members ofinterpretive community, in which each of them actively interpret the texts andhave similar interests to the content. The results showed that audiences agreedLewat Djam Malam (LDM) is still relevant to current conditions. Someone whohas limited knowledge of Indonesian history tends to take a dominant position. Hecompletely agrees to what is conveyed by the encoder. Moreover, a person whohas knowledge of Indonesian history and politics fairly and actively explores theidea in a movie, interprets this movie as negotiated. There are values in LDM thatis not in line with them, but they still can accept. Reality constructions of postrevolutionIndonesia depicted in this movie are the various characters on LDM,the economic situation constructed in a stable condition, do not fit the situation ofpost-revolution Indonesia. Social and political situations are illustrated by thecurfew to maintain security, differences of lifestyle between middle and lowerclasses, corruption, prostitution, nationalization of foreign companies and variousconditions of ex-soldiers adapting in new situation, the independence ofIndonesia."

"Gerakan sosial yang terjadi di Negara Berkembang, termasuk Indonesia sangat berkaitan dengan masalah pembangunan dan konstruksi proyek-proyek Negara maju di dunia Internasiona. Gerakan perempuan selama Orde baru terkooptasi oleh politik gender, dan dikotakkan pada ideology ibuisme. Namun setelah orde bare tumbang dan seiring dengan berkembangnya wacana tentang penguatan masyarakat sipil, kini perempuan di lapis paling bawah sekalipun berani menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada para pengambil kebijakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan perlu dicermati, apakah munculnya gerakan perempuan akar rumput yang berkembang di berbagai daerah merupakan bagian dari penguatan rnasyarakat sipil sebagai kekuatan rakyat ataukah bagian dari rating social yang telah dirancang Negara dan kekuatan besar Internasional yang maskulin. Kajian terhadap gerakan perempuan ini dilihat dari bagaimana perjuangan ideology dan cultural dalam menggocang system dan struktur yang tidak adil buat perernpuan. Secara umum penelitian ini mengkaji gerakan perempuan yang muncul di akar rumput. Secara kusus mengkaji peran aktor gerakan perempuan dalam menarasikan identitas dirinya dalam kehidupan sebagai manusia berjenis kelamin perempuan. Dan bagaimana perubahan social yang terjadi di masyarakat mempengaruhi pemikiran, internalisasi nilai dan mengubah kehidupan serta menggerakkannya untuk mempengaruhi perempuan lain dan anggota masyarakat dalam membangun tata kehidupan yang adil buat perempuan. Dalam wacana gerakan social, gerakan perempuan dikategorikan sebagai Gerakan Sosial Baru. Gerakan perempuan merupakan gerakan kebudayaan yang ditandai oleh sebuah kritik dan transformasi citra perempuan dalam masyarakat dan oleh lahirnya nilai-nilai etis baru. Menurut de Beaucoir dalam perjalanan sejarah panjang umat manusia, perempuan dicitrakan sebagai sosok yang lain, menjadi the second sex. Dan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan ini telah diterima sebagai ideology yang hegemonis. Oleh karena itu pendidikan, kultur dan kesadaran perempuan sebagai bagian Bari masyarakat sipil model Gramsci menjadi sangat panting dalam memperjuangkan identitas dan hakhak azasi mereka. Dengan kesadaran kritis ini pula gerakan perempuan terhindar dari pengaruh dominasi Negara dan ekonomi pasar yang bisa dilihat dari berbagai indicator yang muncul dalam berbagai interkasi dan hubungan yang dijalin para aktor gerakan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan informan utama para actor gerakan perempuan yang dipercaya masyarakat untuk mengampu lembaga public dan mempunyi pengaruh besar terhadap gerakan. Pengambilan data dilakukan dengan indepth interview kepada informan utama dan stakeholders gerakan perempuan sebagai triangialasi data, pengamatan langsung dan kajian dokumen serta pustaka berkaitan dengan gerakan perempuan. di Kabupaten Klaten. Hasil temuan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, eksplanatif dan interpretatif. Dan penelitan tergambarkan bahwa kesadaran perempuan untuk menarasikan identitas dirinya yang otonom tidak datang secara tiba-tiba tetapi melalui proses panjang dialog pribadi tentang pengalaman hidup dalam budaya patriarkhi yang membekas dan akumulatif Upaya menarasikan identitas perempuan dalam proses perubahan sosial dipengaruhi wacana besar gerakan perempuan di Indonesia dan gerakan social yang digerakkan oleh beberapa LSM dan beberapa organisasi rakyat yang ada di Kabupaten Klaten, Jaringan dan Aliansi beberapa organisasi dan gerakan perempuan mampu menyuarakan dengan lebih lantang dan kuat. Sedangkan aliansi gerakan sosial lintas kelas, gender, ras dan golongan seperti gerakan petard, gerakan moral keagamaan dan sebagainya meningkatkan posisi tawar dihadapan pengambil kebijakan. Aliansi antar elemen gerakan social mempertajam analisis kritis berkait denga posisi dan perspektif perempuan sebagai masyarakat sipil dalam sistem dan struktur kehidupan masyarakat, Negara dan ekonomi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan merupakan gerakan kebudayaan yang merubah tata kehidupan yang memberikan ruang buat perempuan dan laki-laki. Penelitian ini mampu membangun pengetahuan perempuan yang selama ini diabaikan tentang apa yang dialami, dirasakan dan dilakukan. Semoga penelitian ini membarikan inspirasi bagi tumbuhnya gagasan batu bagi para aktivis gerakan perempuan. Dan akhirnya semoga penalitian ini bisa menjadi bagian bagi gerakan perempuan dalam membangun peradaban yang adil buat perempuan dan laki-laki.

---

The social movement which happened in developed countries includes Indonesia mostly connected with development questions and projects construction of advanced countries and international world. During new order period, women movement was co-optated by gender politic and was framed by paternalistic ideology. But after New Order came to end and along with the development of discourse on civil society strengthening, so the women of grass root even have braveness voicing their aspiration and demand toward decision makers. It is emerge the questions and proper to criticize, what the emerging women movement of grass root, which develops at various regions, is part of civil society strengthening as people power or part of social setting that was designed by advanced countries and international world which so masculine. The research on the women movement was viewed from how cultural and ideology straggle to stroke the injustice system and structure which burdened to women. Generally, this research was meant to study women movement that emerges at grass root. Particularly, this research was meant to study the role of women movement actors in their effect to narrate their self-identity at life as human who has female sexual. The research also criticizes how social change occurred in society could influence paradigms and values internalization, also how it change human life and move the other women and community to build the social justice order to women.

At the social movement discourse, women movement was categorized in New Social Movement. The women movement is culture movement that characterized by critic and image transformation of women at the society. It was also characterized by the emerge of new ethic values. According de Beaucoir, at history of human life, the women imaged as other figure, as second sex, while the man power toward women was viewed as taken for granted and became hegemonic ideology. Therefore, education, culture and women consciousness as part of civil society movement which introduced by Gramsci Becae is the most significant, especially to struggling women identity and their human rights. Through this critic consciousness, the women movement also moved out from state and free -market domination. It was viewed from various indicators that emerge in the interaction and connection among women movement actors. This research is qualitative research which involved women movement actors as main information source. They are the figure who believed by community to handle and to manage the public institution and have huge influence toward movement. Data was taken by deep-interview to main information sources and stakeholders women movement as data triangulation, direct observation and document and bibliography studies which related with women movement at Klaten Regency. The output of research process then was analyzed by descriptive, explanative and interpretative methods. Result of the research reflected that independent women consciousness narrating their self-identity not just happens in sudden, but pass through long process. It was about personal dialogue about life experience in patriarchy culture which be artifact and accumulative. The effort to narrate women-identity at social change process was influenced by big discourse of women movement in Indonesia and the social movement which was moved by several NGOs, people organizations and at latent Regency. Network and alliance of several organizations and women movement have capacity to voice strongly and soundly their aspiration and demands. In addition, the alliance of social movement that trans class, gender, race and groups (framer, movement, moral movement of religion, etc.) can emerge bargaining-position before decision-maker. The alliance among the element of social movements can shape critic analysis which was connected with women position and perspective as civil society at system and structure of state and free-market. It was indicating if women movement is a culture movement that changes life order to open the public space for women and men. The research can build women knowledge which was ignored for a long time. It is knowledge about what was felt, was done and was happened. We hope that this research can give inspiration in growing up new ideas among women movement activists. Finally, hopefully this research can be part of women movement to build justice civilization for women and men."

"Apa yang dikemukakan Montesquie dan John Locke maka terdapat perbedaan dalam melaksanakan "pemisahan kekuasaan" dalam sebuah negara. Jika teori Montesquie yang dijadikan pedoman, maka kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi jika teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke yang digunakan, maka diantara 3 (tiga) kekuasaan, maka kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara (supremasi parlemen). Setelah perubahan UUD 1945, sesuai dengan disepakati oleh PAH 1 MPR, maka sistem pemerintahan presidensil dengan mengatur antara lain mengenai pemilihan Presiden dan Wakil secara langsung dan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dengan pelanggaran hukum. Diantara berbagai hal yang mengalami perubahan mengenai kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan di 'lonesl,a. Walaupun kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 menjadi setara lembaga negara lainnya, akan tetapi dalam hal pemberhentian Presiden dan Presiden, MPR tetap sebagai lembaga pemutus apakah Presiden dan Wakil 'esilten memenuhi syarat untuk dimakzulkan (souvereignty of parliament).

---

If the theory Montesquie used as a guide, then the power of the executive, legislative, andjudicial have an equalfooting, but t{the theory of separation of powers setforth by John Locke used, then between 3 (three) Ci{ power, the legislative power is the supreme power in a state (the supremacy Ci{parliament). After the 1945 changes, in accordance with what was agreed by PAH I MPR, the presidential system Ci{ government is emphasized by setting among others concerning the election Ci{ President and Vice President directly and the impeachment Ci{ President and Vice President by reason Ci{ violation Ci{ the law. Among the many things that are changing the position and authority Ci{ the Assembly in the state system in Indonesia. Although the position Ci{the Assembly after the 1945 changes to be on par with other state agencies, but in the case Ci{ termination Ci{ the President and Vice President, the Assembly remains as a body breaker if the President and Vice President are eligible for impeached (souvereignty of parliament)."

"Penggunaan media sosial semakin meningkat tiap tahunnya. Media sosial digunakan masyarakat karena fitur-fiturnya membawa manfaat yang beragam. Namun, penggunaan media sosial juga dapat menghasilkan efek negatif bagi kesehatan mental, seperti gejala depresi. Efek negatif tersebut juga bervariasi bergantung pada cara penggunaan media sosial. Salah satu cara penggunaan yang memberikan efek negatif adalah penggunaan pasif media sosial. Penggunaan pasif adalah ketika pengguna hanya menjelajahi dan mengkonsumsi konten media sosial, tetapi tidak membuat konten dan tidak berinteraksi dengan konten maupun pengguna lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan fitur pasif pada media sosial terhadap kesehatan mental masyarakat muda Indonesia menggunakan Stimulus-Organism-Response Framework. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner untuk mengumpulkan data. Data yang berhasil terkumpul berasal dari 261 responden. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan tools SmartPLS 4. Penelitian ini menunjukkan bahwa psychosocial loss, social comparison, dan exhaustion memengaruhi depressive symptoms, namun pengaruh technostress terhadap depressive symptoms tidak dapat dibuktikan. Penelitian ini juga memberikan implikasi teoritis untuk memperkaya penelitian selanjutnya dan implikasi praktis untuk menjadi wawasan bagi pengembang dan pengguna media sosial bahwa fitur receiving likes dan reading comments memengaruhi kesehatan mental masyarakat muda Indonesia.

---

Social media usage keeps increasing over the years. Social media is used by society because of its features that bring various benefits. However, social media use also has some negative effects on mental health, such as depressive symptoms. Those negative effects also vary, depending on how social media is used. One of the ways that social media can bring negative effects is by using it passively. Passive use of social media is identified when a user only explores and consumes social media content, but does not create nor interact with it. This research aims to analyze the influence of passive features of social media on Indonesian young people’s mental health using the Stimulus-Organism-Response Framework. This study uses quantitative methods and questionnaires to collect the data. The data is successfully retrieved from 261 respondents. It is then processed and analyzed using SmartPLS 4. This research shows that psychosocial loss, social comparison, and exhaustion have some effects on depressive symptoms, however technostress’ effect on depressive symptoms cannot be proven. This research also has theoretical implication to help provide information for future research and practical implication to provide insights for both social media developers and users that receiving likes and reading comments features have an influence to Indonesian young people’s mental health."