Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Paska Perang Dingin telah membawa era keterbukaan yang mendorong intelijen untuk lebih beratensi terhadap eksploitasi sumber data terbuka. Meskipun sebelumya, eksploitasi sumber data terbukayang dikenal sebagai OSINT sering digunakan dalam proses intelijen, namun nilainya masih dipandang rendah oleh komunitas intelijen. OSINT hanya sebagai bahan sekunder dan pelengkap bagi sumber tertutup. Pandangan tersebut muncul, sebab sumber data terbuka dinilai bukan sumber yang terklasifikasi. Agar menjadi informasi intelijen maka diperlukan validasi dan analisis terlebih dahulu. Pada penelitian ini, teknologi informasi melalui prosestext mining digunakan sebagai alat bantu dalam proses eksploitasi sumber data terbuka. Sedangkan pada proses analisisnya mengunakan pendekatan timeline analisis dan social network analisis (SNA). Pendekatan timeline analisis dilakukan untuk mengambarkaninteraksi antar aktor terhadap urutan waktu. Sedangkan pendekatan SNA dilakukan untuk memetakan siapa aktor penting pada interaksi antar aktor. Hasil eksploitasi sumber data terbukayang telah diolah digunakan untuk mendeteksi ancaman atau sebagai early warning dalam mendukung proses analisa intelijen. Deteksi ancaman tersebutdijelaskan dalam tiga sinyal: weak signal (emerging issues), strong signal dan wildcard. Isu penyadapan Australia terhadap Indonesia diangkat sebagai studi kasus dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana melakukan eksploitasi sumber data terbuka untuk mendeteksi ancaman.

---

ABSTRAK The end of the Cold War has brought about an era of openness that subsequently pushed intelligence to devote more attention to the exploitation of open data sources. Although previously, the exploitation of open source data known as OSINT, is often used in the intelligence process, but the value is still considered inferior by the intelligence community. OSINT is only considered as a secondary and supplementary materials for closed sources. The opinion comes up because open data sources is not considered classified sources. To become intelligence information it needs validation and analysis beforehand. In this study, information technology through text mining process is used as a tool in the process of exploitation of open data sources, while in the process of analysis it uses a analysis timeline approach and social network analysis (SNA). The analysis timeline approach is taken to see the interaction between the actors of the time sequence, while the SNA approach is to map out who is the important actor in the interaction between actors. The exploitation of open data sources that have been processed is used to detect a threat or as an early warning in supporting the intelligence analysis process. Detection of these threats are described in the three signals: weak signal (emerging issues), strong signals and wildcards. The issue of Australian wiretapping against Indonesia is taken as a case study in this research to explain how to exploit open data sources to detect threats."

"ABSTRAKBom yang meledak di Bali pada 12 Oktober 2002 terjadi satu tahun pascatragedi 11 September yang menewaskan hampir 3000 orang. Bom yangmenewaskan 202 orang tersebut tidak hanya meluluhlantakkan Bali, namun jugaIndonesia dan kawasan Asia Tenggara. Banyak orang kemudian bertanya-tanya,kemana intelijen? Mengapa intelijen tidak dapat melakukan pencegahan?Bukankah tugas intelijen untuk diantaranya melakukan pengawasan dan deteksidini?Banyak pertanyaan seputar intelijen yang belum terjawab dalam kasustersebut; tentang apa peran mereka, bagaimana mereka bekerja, kepada siapamereka bertanggung jawab, dan bahkan bagaimana negara melalui otoritas politikmenentukan penggunaan intelijen untuk keamanan nasional, termasuk bagaimanaotoritas sipil dapat menentukan sukses atau gagalnya intelijen dalam menjalankantugasnya mengamankan kepentingan nasional.Bom Bali 12 Oktober juga menunjukkan sebuah hasil kerja jejaringkelompok teror Al Jamaah Al Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda.Mereka bergerak secara lintas batas di kawasan Asia Tenggara dengan tujuanuntuk mendirikan Pan Islamic State. Adalah menjadi kepentingan bersamanegara-negara yang tergabung di dalam organisasi kawasan Association ofSoutheast Asian Nations (ASEAN) untuk melakukan usaha kolektifmengamankan kawasan dalam sebuah kerjasama keamanan regional, termasukdiantaranya kerjasama intelijen.Tesis ini berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut: mengapa intelijengagal melakukan antisipasi bom Bali 12 Oktober 2002, serta kemungkinankerjasama intelijen yang dapat dibentuk di wilayah ASEAN.

---

AbstractThis thesis discusses not only on the subject of intelligent failure in thecase of the first Bali bombing occurred in October 12, 2002, because after all,intelligent failures are inevitable and natural. More importantly, the thesis throwsa discussion on the necessity of regional intelligent cooperation in the frameworkof Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), where a terror networkcalled Jamaah Islamiyah (JI) operates through its borders.Intelligent services worldwide are widely known for its crucial role inpreventing terrorist attacks by providing security through its early warningsystem. However, when facing an enemy with specific characteristics such as aglobal terror networks, no single state can work alone. As such, intelligent sharingand cooperation are needed not just on a global scale, but also on the regionalbasis.The thesis offers an idea to establish a form of ASEAN intelligent centeras a way to prevent future attacks in the region through a counterfactual reasoningmethod."

"Satuan Intelkam ditingkat Pokes merupakan salah satu fungsi pendukung pelaksanaan tugas operasional satuan Salah satu tugasnya adalah deteksi sumber-sumber kerawanan sehingga dapat memberikan informasi pada unsur pimpinan tentang situasi dan kondisi kerawanan pada tahap awal kejadian sebagai bahan masukan, evaluasi dan saran, serta pedoman dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan pimpinan secara teknis maupun strategis operasional kepolisian.Namun perkembangan lebih lanjut menuntut fungsi dan peranannya tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, masukan dan saran kepada pimpinan saja, namun juga menawarkan suatu alternatif solusi.Permasaiahan dalam penelitian ini adalah : a. Pemahaman personel intelijen dalam proses penyajian dan pelaporan informasi intelijen kepada pimpinan dan satuan lain. b. Kemampuan personel intelijen dalam pelaksanaan tugas mentransformasikan informasi intelijen. c. Pola sistem informasi intelijen dapat berjalan secara efektif, efisien dan bermanfaat dengan mengacu pada pola investigasi berbasis Ipoleksosbudhankam dibandingkan dengan pola unit kasus per kasus di Polres Metropolitan Jakarta Pusat.Adapun tujuan penelitian ini adalah : a. Mengetahui pemahaman personel dalam proses penyajian dan pelaporan informasi intelijen kepada pimpinan dan satuan lain. b. Mengetahui kemampuan personel intelijen dalam pelaksanaan tugas mentransformasikan informasi. c. Mengetahui, membandingkan dan mengevaluasi pola sistem informasi yang mengacu pada gala investigasi berbasis Ipoleksosbudhankam dan pola unit kasus per kasus.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi berperan (partisipan observation); instrumen pengumpulan data penelitian ini adalah lembar observasi dan pendapat wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis domain, analisis taksonomi. Oleh sebab itu penulis mengusulkan suatu sistem informasi intelijen yang dire-apkan mampu meminimalisasi ketidakmampuan personel satuan Intelkam dalam transformasi informasi ke satuan lain Basil penelitian bahwa kebijakan pemberdayaan anggota Intelkam dalam upaya deteksi sumber-sumber kerawanan di Polres Metropolitan Jakarta Pusat belum berjalan secara optimal dan cenderung masih bersifat formalitas bagi oganisasi. Walaupun demikian pelaksanaan secara informal dengan cara lisan sudah berlangsung. Beberapa kendala yang diidentifikasi sebagai masalah antara lain kurangnya bobot I kualitas informasi intelijen, kurangnya dukungan dan Satuan Operasional Kepolisian, masih adanya pembiasan informasi dilingkungan internal Organisasi Polri akibat kurang efektifaya komunikasi serta perbedaan persepsi, arus pelaporan informasi yang kurang tepat sasaran, serta sifat informasi yang formal untuk disampaikan dalam bentuk tertulis."

"ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena anomali padakonsep kegagalan intelijen milik Thomas Copeland dalam konteks PeristiwaGerakan 30 September 1965.Didalam memperoleh pengetahuan terkait fenomena anomali tersebut,penulis menggunakan analisa dekomposisi dan rekomposisi. Pada analisadekomposisi penulis memecah temuan yang diperoleh dengan analisa hubungan,analisa kebudayaan, analisa anomali, analisa antisipatip serta analisa resikopolitik. Setelah itu, penulis menyatukan kembali data-data tersebut denganmenggunakan analisa rekomposisi. Tahap akhir, penulis menggunakan analisasintesis guna memperoleh suatu pengetahuan yang komprehensif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah fenomena anomali atas konsepkegagalan intelijen Thomas Copeland dalam konteks Gerakan 30 September 1965disebabkan karena faktor sosial budaya yang khas serta faktor politik. Faktorsosial budaya telah mematahkan penyebab kegagalan intelijen dalam halpermasalahan birokrasi dan organisasi intelijen, sedangkan faktor politik,khususnya politik kekuasaan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno menjadipemicu munculnya anomali.

---

ABSTRAK The purpose of this study is to examine the anomalous phenomena of theconcept intelligence failure belonging to Thomas Copeland-in the context ofevents Movement 30 September 1965.In acquiring knowledge related to the anomalous phenomena, the authorsused analysis of decomposition and recomposition. In the decomposition analysisthe authors break down the findings obtained by analysis of the relationship,cultural analysis, anomaly analysis, antisipatip analysis and political risk analysis.After that, the author reunite these data using analysis recomposition. The finalstage, the author uses the synthesis analysis in order to obtain a comprehensiveknowledge.The conclusion of this study is anomalous phenomena on the concept ofintelligence failures in the context of Thomas Copeland Movement 30 September1965 due to the unique socio-cultural factors and political factors. Socio-culturalfactors have broken the cause of the failure of intelligence in terms of theproblems of bureaucracy and intelligence organizations, while political factors,especially political power imposed by President Soekarno to trigger theemergence of anomalies."

"Penelitian ini mengkaji kerjasama intelijen dalam merespon kehadiran non- government organization (NGO) asing, Brot Fur Die Welt (BFDW) yang beroperasi di Papua, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis program-program NGO asing BFDW dengan mitra-mitra lokalnya di Indonesia dan sejauh mana program tersebut selaras dengan pembangunan di Indonesia dan tidak membahayakan kedaulatan negara republik Indonesia.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BFDW mempunyai mitra-mitra lokal dengan tema-tema isu program pembahasan advokasi HAM, kemanusiaan, kesetaraan, peningkatan peran bagi perempuan dan lain-lain. Disamping ditemukan hasil penelitian bahwa BFDW merupakan salah satu NGO asing yang tidak mempunyai ijin prinsip maupun ijin operasional di Indonesia namun beroperasi di Indonesia melalui mitra-mitranya. TPOA (tim pengawasan orang asing) termasuk di dalamnya komunitas intelijen bersama dengan kementerian dan lembaga lain di Indonesia sudah merespon permasalahan ini. Namun, sampai hasil penelitian ini berakhir belum ada kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tindaklanjut temuan tersebut.Hasil penelitian juga menemukan kesimpulan bahwa banyaknya NGO-NGO asing yang beroperasi di Indonesia dan tidak mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu mengindikasikan banyaknya celah dalam UU keormasan sehingga banyak ormas asing yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri di Kemenlu dan tetap bisa beroperasi di Indonesia.

---

This research examines intelligence cooperation responding the presence of foreign Non Government Organizations BFDW (brut for the world) operating in Papua and several other regions in Indonesia. This research try to analyze the program of BFDW with it patners in Indonesia and to what extent these programs are in harmony with development in Indonesia and don?t endanger the sovereignity of the republic of Indonesia.

The result of this study concluded that BFDW with its local patners has so many programs with the themes of programs issues on human rights advocacy, humanity, equality, increasing the role of women in public space. In addition research result found that BfdW does not have permission both from foreign ministry of Indonesia and from local government.

TPOA (Foreign surveillance team) including intelligent community in Indonesia and intra government instution responded this issue. However until the final research done there had been no single policy carried out by government as a follow up to these findings.

The results of the study also found the conclusion that the large number of foreign NGOs operating in Indonesia and not registering with the ministry of foreign aafair indicates that there are many loopholes in the law on organization. Many foreign NGOs choosed not to register themselves with the ministry of foreign affairs and they can still operated their programs throuch its local partners"

"Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang memberikan dampak cukup signifikan bagi keamanan negara. Adapun ancaman yang muncul seperti keamanan bagi objek yang akan diselundupkan di pelabuhan yang sering menjadi sentra aktivitas penyelundupan manusia oleh pelaku kejahatan. Hal ini terjadi karena tidak adanya upaya regulasi keamanan yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan manusia. Selain itu, meningkatnya jumlah pelaku penyelundupan manusia serta potensi masuknya paham atau aliran ekstrim yang dapat memengaruhi masyarakat secara luas dan menganggu kepentingan nasional. Kegiatan penyelundupan manusia tersebut dapat terjadi jika salah satunya dapat direalisasikan. Artinya bahwa imigran gelap akan berhasil dengan adanya kerjasama dari agen-agen penyelundup. Dalam melakukan penyelundupan suaru kelompok dapat dikatakan terorganisir jika memenuhi unsur organize crime, salah satunya memiliki struktur kerja dalam kejahatan. Dalam dinamika penyelundupan terdapat objek Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu orang yang diselundupkan secara non prosedural. Hal ini tentunya akan menyebabkan gangguan keamanan nansional khususnya di bidang keamanan. Adanya penggunaan pelabuhan ilegal yang dikuasi masyarakat sebagai lokasi yang strategis digunakan sebagai lokasi untuk mengelabui petugas keamanan. Pengawasan dan upaya cegah dini dari Kominda dan aparat terkait telah dilakukan dengan sarana dan prasaranan yang dimiliki, namun terdapat beberapa kendala yang dialami para petugas.<

---

People smuggling is a transnational crime that has a significant impact on state security.  As for the threats that arise, such as security for objects to be smuggled in ports, which are often centers of human smuggling activities by criminals.  This happens because there are no security regulation efforts made by people smugglers.  In addition, the increasing number of people smugglers as well as the potential for the entry of extreme ideologies or sects that can affect the wider community and disrupt national interests.  Human smuggling activities can occur if one of them can be realized.  This means that illegal immigrants will succeed with the cooperation of smuggling agents.  In carrying out smuggling, a group can be said to be organized if it meets the elements of organize crime, one of which has a work structure in crime.  In the dynamics of smuggling, there is an object of Indonesian Migrant Workers being one of the people who are smuggled in a non-procedural manner.  This of course will cause national security disturbances, especially in the security sector.  The use of illegal ports controlled by the community as a strategic location is used as a location to trick security officers.  Supervision and early prevention efforts from Kominda and related officials have been carried out with the facilities and infrastructure they have, but there are several obstacles experienced by the officers."

"This thesis takes a critical look at the practice of industrial espionage. By focusing on one recent case of industrial espionage, the case occurred on 2002 involving major multinational such as Ericsson and Russian intelligence interferences, focus on current developments in the competitive intelligence gathering 'industry' and the ethical problems that are typically surfaced.The argument is made that, from an ethical point of view, industrial espionage can be assessed according to three main considerations: the tactics used in the acquisition of information; the privacy of the information concerned; and the consequences for the public interest as a result of the deployment of the information by the intelligence gatherer. These issues are examined in the context of the case, and implications for the overall definition and assessment of industrial espionage are considered.To complete the case analysis, author will make a study. A study needs to be conducted to show that security measures and counterintelligence techniques will reduce and resist the effects of economic espionage for companies. Economic espionage results in tremendous losses for the firms every year. A study needs to be done to show that these losses can be reduced and they should not be viewed as unavoidable.The assumption are : with new and innovative security countermeasures and counterintelligence techniques in place, companies will be more prepared to detect and deter industrial spies from robbing them of their secrets. Through this study, the author feels that the implementation of security measures and counterintelligence techniques designed to prevent economic espionage would greatly benefit to the companies specially and state in general.In term of research methodology, this study is planned to pattern a lesson learned from a case study, Using modeling approval, this thesis analyzes the Ericsson case and uses Insider Threat approach, Categorical Imperative theory Approach and Ethical Intelligence Approach."

"In time of formulating the policy, government should include intelligence to play a role in case to predict and anticipate the impact of implementation of the policy. Intelligence which has the competency of predicting and estimating situation would analyze data and information related to the purpose of policy which will be factors of triggering dispute or conflict concerning the implementation of the policy. Intelligence will identify factors that would be problem and indicate situation that should be analyzed. The process result as intelligence product would give inputs and recommendation to the user or decision maker with suggestion how to anticipate the situation that probably occur. There is intelligence will submit early warning to the user or decision maker to be anticipated. With the result of that, government as user or decision maker would decide whether the policy is fesible to be carried out or to be postponed or even to be cancelled. Because the impact of the implementation of government policy would influence the public's life burden which is in certain level would trigger the sensitivity of public that will refuse or pressure to the policy. In case of canceling of the raise of electricity base tariff or tarif dasar listrik (TDL) 2006, government has not used the intelligence to analyze the impact of the TDL policy, until the refusal became dispute and conflict during two month before government cancelled that policy."