Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses konstruksi sosial dan konstruksi kriminalisasi yang dialami nelayan tradisional Palabuhan Ratu yang memberikan jasa transportasi bagi migran penyelundup, yang transit di Indonesia menuju ke Australia pada kurun waktu 2010-2013 di Teluk Palabuhan Ratu. Juga, untuk menjelaskan dinamika hubungan antar dimensi dan berdampak pada posisi nelayan tradisional yang mengalami viktimisasi struktural dan hegemoni kultural. Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang didukung yang kuantitatif secara bersamaan di tingkat masyarakat. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan pergeseran dari pelaku kepada korban kejahatan, yang gejala perilaku kriminal dibangun oleh situasi internal dan eksternal nelayan masih tradisional. Ada tiga dimensi (negara - supra negara; jaringan kejahatan transnasional dan komunitas nelayan) yang mempengaruhi peristiwa kejahatan memancing, dan dinamika setiap dimensi yang beragam. Intra dan antar dimensi terbangun interrelasi konstitutif, yang pada ujungnya menunjukkan suatu kejahatan sebagai hasil hubungan resiprokal antar dimensi, pelaku dan korban yang bersifat saling membangun, yang terjadi tidak hanya pada tataran tataran global, tetapi juga di tingkat lokal. Ketika mereka melakukan tindak pidana, mereka melakukannya lebih untuk bertahan hidup dan sebagai bagian dari crime of accomodation. Pada akhirnya, perbedaan tingkat dimensi lainnya telah menviktimisasi secara sistemik nelayan tradisional.

---

The objective of this research is to analyse the social construction and criminalization construction process experienced by Palabuhan Ratu’s traditional fishermen, who provide transportation services for migrant smuggling, which transit through Indonesia to Australia during 2010-2013. It is also to explain the dynamics of the interrelation between the dimensions and the fishing position in the constellation of interrelation among the various dimensions. They are essentially experiencing victimization of structural and cultural hegemony. In order to achieve the objectives, this research uses qualitative methods, which supported quantitative ones concurrently at the level of society. In general, the result of this research shows a shift of offenders to victims of crime, which symptoms of criminal behavior was constructed by internal and external situation of tradisional fishermen. There are three dimensions (state - supra state; transnational crime networking; and fishermen community) affecting fishing crime events, and the dynamic of every dimension is diverse. Intra and interdimension build up the constitutive interrelation, which in turn suggests that a crime occurred basically as a result of the reciprocal relationship between dimensions, the perpetrators and victims., which occurs not only globally, but also at the local level. When they conduct criminal act, they do it more to survive and as being part of a crime of accommodation. In the end, the difference in levels of the other dimensions sistematically victimizes the the traditional fishermen."

"Penelitian ini mendeskripsikan tentang pengamanan yang diterapkan oleh PT. Garuda Indonesia dalam mencegah terjadinya pencurian kargo. Penelitian menggunakan konsepsi enam belas teknik situational crime prevention dan juga mengkaitkan dengan tiga elemen kejahatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pada penelitian ini ditemukan bahwa PT. Garuda Indonesia telah menerapkan pengamanan berupa GASP Garuda Aviation Security Program untuk mencegah pencurian kargo, dan pengamanan tersebut telah sesuai dengan konsepsi enam belas teknik situational crime prevention dari Clarke.

---

The focus of this study is describes about the security that are applied by PT. Garuda Indonesia in the case of cargo theft. This study using sixteen situational crime prevention technique as a conception and also linked with the three element of crime. This research is qualitative descriptive interpretive. This Study found that PT. Garuda Indonesia has applied security named GASP Garuda Aviation Security Program to prevent cargo theft, and this security procedures is suitable with Clarke rsquo s sixteen situational crime prevention concept."

"Segala desain dalam bagunan arsitektur memilliki komposisi, kompilasi dan presentasi tertentu yang secara khusus mempengaruhi aktifitas penggunanya. Tiap desain memiliki dunianya sendiri dengan cakupan atau karakteristik yang disimbolkan dalam batas-batas hubungan sosial. Bangunan yang menarik perhatian peneliti adalah penjara, sebagai tempat melaksanakan penghukuman. Menurut Peter Severin, pada dasarnya ada 3 fungsi arsitektur penjara : mengekang kriminal untuk melindungi masyarakat, menghukum individu tersebut, dan memperbaiki perilaku agar mereka bisa kembali ke masyarakat. Tapi fungsi terakhir paling sulit dilakukan dan desain yang tepat terus dicari. Dengan mempelajari berbagai literatur tentang desain arsitektur penjara dan bagiamana hukuman dilaksanakan, peneliti menganalisa kelebihan maupun kekurangan dari desain penjara dalam melaksanakan penghukumannya. Penelitian ini memperoleh simpulan bahwa tiap desain penjara memiliki kemampuannya sendiri-sendiri, dimana dengan menutupi kelemahan desain penjara sebelumnya akan didapat desain penjara baru yang lebih tepat dalam melaksanakan penghukuman. Hal seperti layout penjara, bentuk sel, teknologi, hingga bahan material yang digunakan berperan penting dalam memperoleh desain yang lebih tepat dalam upaya mengintegrasi napi ke masyarakat.

---

All of design in architecture building have some particular composition, compilation and presentation which is exclusively affecting the user inside. Each design have its own world of scope or characteristic which is symbolzed within definition of social relationship. The researcher interested in prison building, a place to implementing a punishment. According to Peter Severin, there is 3 function of prison architecture : confining criminals to protect society, punishing those individuals, and correcting their behavior make them return to society. But the last function is the hardest part and the right design continue to be sought. By studying various literature about prisons architecture design and how punishment implimented, the researcher analyzing pros and cons of each prison design in carrying out the punishment. This research is conducted that each prisons design have its own abilitys, wherein by covering weakness of previously prisons design will resulting in new prison design which is better for implementing punishment. Matter like prisons layout, cels shape, technology, up to materials used was important instrumental to achieving more appropriate design in the effort to reintegarting the convict to society."

"Sistem pemeriksaan perkara sebagai bagian dari penegakan hukum memberi pengaruh yang besar terhadap tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Pemeriksaan perkara yang melampaui wewenang dan berbeda-beda yang selama ini dilakukan Mahkamah Agung terbukti telah menimbulkan viktimisasi struktural, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Sistem Kamar adalah sistem pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung yang diterapkan sebagai jalan keluar dari hal tersebut untuk membantu pengadilan kasasi mencapai kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Sejak diterapkan 1 dekade lalu, sistem ini belum sekalipun pernah dikaji efektivitasnya oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini mengkaji efektivitas Sistem Kamar untuk melihat capaian dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan baik oleh Mahkamah Agung maupun pihak eksternal di luar Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan Sistem Kamar. Penelitian ini melihat Sistem Kamar dari sudut pandang kriminologi, khususnya pencegahan kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan evaluatif dari berbagai data primer dan data sekunder yang terkait dengan Sistem Kamar yang tersebar dalam berbagai bentuk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Kamar belum mampu mencapai tujuan utamanya dan karena itu membutuhkan revitalisasi. Revitalisasi Sistem Kamar yang diusulkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pencegahan viktimisasi berbasis situasi untuk menutup berbagai kesempatan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum.

---

The case examination system as part of law enforcement have a major influence on the achievement of justice and legal certainty. The examination of cases that have exceeded the authority of court of cassation and causing disparity of decisions that carried out by the Supreme Court of Indonesia (Mahkamah Agung) has been proven in causing structural victimization, injustice, and legal uncertainty. The Chamber System is a case examination system in the Mahkamah Agung which is implemented as a solution to out of this matter to assist the court of cassation court to achieve unity in the application of the law and consistency of decisions. Since being implemented a decade ago, Chamber System has never been reviewed for its effectiveness by the Supreme Court. This study examines the effectiveness of the Chamber System to see the achievements and improvements that need to be made by both the Mahkamah Agung and external party to optimize the Chamber System. This discuss and analyze the Chamber System from the point of view of criminology, particularly in crime prevention. This study uses a qualitative and evaluative approach from various primary and secondary data related to the Chamber System that is spread in various forms. This study concludes that the Chamber System has not been able to achieve its main objectives and therefore requires revitalization. The revitalization of Chamber System proposed in this study uses a situation-based approach to close various opportunities that can trigger abuse of power, injustice, and legal uncertainty.

"

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme pencegahan kejahatan yang diterapkan oleh Bea Cukai Tanjung Priok dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Selain itu, pada penelitian ini juga dimasukkan bahasan mengenai adanya kemungkinan suatu celah yang dapat melemahkan sistem pencegahan yang telah diterapkan tersebut, yang diduga berasal dari praktek penyuapan yang dilakukan oleh importir dan juga birokrat atau petugas Bea Cukai itu sendiri. Maka, selain mengaitkan dengan konsep pencegahan kejahatan situasional, penelitian ini juga mengaitkan dengan konsep pilihan rasional dan kejahatan okupasional.

---

ABSTRACTThe focus of this study is describes about the mechanisms of crime prevention that are applied by Tanjung Priok Customs in the case of smuggling of goods. This research is qualitative descriptive interpretive. In addition, in this study also included a discussion about a possibility of a gap that could undermine the preventing system that has been applied, are thought to have originated from the bribery practical that committed by importers and Customs officers or the bureaucrats themselves. Thus, in addition to hooking up with the concept of situational crime prevention, this research has also linked with the concept of rational choice and occupational crime."

"ABSTRAK<>br>Tulisan ini membahas keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran daerah penangkapan ikan dan upaya pencegahan konflik sebagai bentuk pencegahan kejahatan terpadu di Indonesia. Pelanggaran daerah penangkapan ikan, sebagai salah satu bentuk illegal fishing, terjadi karena tingginya permintaan ikan yang tidak disertai dengan pengawasan yang memadai akibat keterbatasan sumber daya berbagai instansi negara dan penindakan pelanggaran yang masih terdapat praktik korupsi dan kolusi. Konflik antar nelayan muncul sebagai akibat dari kekurangan tersebut. Penelitian dalam studi kriminologi di Indonesia sebelumnya sudah ada yang membahas keterlibatan masyarakat dalam pencegahan destructive fishing. Sedangkan tulisan ini membahasnya dalam konteks pelanggaran daerah peangkapan ikan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan perikanan Indonesia diterapkan melalui pembentukan Sistem Pengawasan Masyarakat yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tujuannya untuk mengatasi kekurangan instansi resmi dalam melakukan pengawasan di lapangan. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan motivasi keterlibatan masyarakat menggunakan teori pertukaran sosial. Pemberian rekomendasi terhadap berjalannya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pelanggaran daerah penangkapan ikan juga akan dibahas dalam tulisan ini.

---

ABSTRACT<>br>This article discusses about the community involvement in the efforts to prevent fishing ground violations and conflict prevention efforts as a form of integrated crime prevention in Indonesia. Fishing ground violation, as an act of illegal fishing, occurs due to high fish demand that is accompanied by limited resources of state institutions rsquo to oversight and the presence of corrupt officers in prosecution stage. Conflicts among fishermen emerged as the consequences. There is a research in criminology studies in Indonesia previously discussed about community involvement in the prevention of destrucive fishing. While this paper discusses it in the context of fishing ground violation. Community involvement in the surveillance of Indonesian fishery activities is implemented through the establishment of a Public Oversight System that has been regulated in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries. The goal is to overcome the lack of official agencies in conducting surveillance in the field. This paper seeks to explain the motivation of community involvement using the theory of social exchange. Providing recommendations on the passage of community involvement in the prevention of violations of fishing grounds will also be discussed in this paper."

"Tulisan ini menganalisa kejahatan terhadap hutan di Riau, Indonesia dalam kurun waktu 2003 hingga 2015. Data yang didapat dari laporan investigasi, buku dan pemberitaan media dianalisa menggunakan perspektif kriminologi hijau dengan mengadopsi tiga model teoritis kriminologi hijau oleh Rob White (2008a): keadilan lingkungan, keadilan ekologis dan keadilan spesies non-manusia. Tulisan ini juga meninjau aspek hukum, administrasi dan kebijakan. Deforestasi yang terjadi di Riau dalam kurun waktu tersebut dianalisa dengan kategorisasi berikut: (1) konflik sosial dan kemanusiaan, (2) kerusakan ekosistem hutan (3) kejahatan dan ancaman spesies non-manusia, serta (4) tinjauan hukum, administrasi dan kebijakan. Hasil analisa empiris dengan menekankan dimensi sosial, politik dan sistem ekonomi kapitalisme dalam tulisan ini membuktikan terjadinya kejahatan terhadap hutan dalam perspektif kriminologi hijau dengan memperhitungkan terjadinya kerusakan, kerugiaan dan perlukaan pada hutan dan bagian integralnya. Menimbulkan korban ekosistem hutan (degradasi), perlukaan kepada masyarakat adat dan lokal, hilangnya habitat hewan, terjadinya pelanggaran hukum hingga temuan kebijakan yang membahayakan hutan. Negara dan korporasi transnasional pada industri kehutanan di Riau menjadi aktor kejahatan terhadap hutan.

---

This paper reviews crimes against forests in Riau, Indonesia from 2003 to 2015. Data obtained from reports, books and media coverage is analyzed using a green criminology perspective with an analysis of three theoretical models of green criminology by Rob White (2008a): environmental justice, ecological justice and non-human species justice. This paper also reviews legal, administrative and policy aspects. Deforestation that occurred in Riau during this period was analyzed with the following categories: (1) social and human conflicts, (2) harm to forest (3) crimes and threats to non-human species, and (4) legal, administrative and policy review. The empirical results of this analysis with an emphasis on the social, political and the economic system of capitalism prove the crimes against forests in a green criminological perspective by taking into account the damage, loss and harm to forests and their integral parts. Resulting in victims of forest ecosystems (degradation), harm to indigenous and local communities, the loss of animal habitat, violations of laws and harmful policies. The state and transnational corporations in the forestry industry in Riau are the actors of crimes against forests.

"