Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Organisasi nonprofit secara terus-menerus ditantang untuk berpikir jauh ke depan guna meningkatkan kapasitasnya. Pengembangan kapasitas organisasi nonprofit adalah jalan untuk meningkatkan organisasi agar mampu mencapai misinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan di dalam perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dramatis terjadi sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi nonprofit pada tahap pertumbuhan melalui enam komponen internal dan empat komponen eksternal Yayasan Pesat Papua yang dijadikan sebagai dunia nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah action research berbasis soft systems methodology (Checkland dan Poulter, 2006) yang terdiri atas dua jenis aktivitas yang dilakukan secara bersamaan, yaitu research interest dan problem solving interest (McKay dan Marshall, 2001) dengan memenuhi kriteria systematically desirable and culturaly feasible (Flood and Jackson, 1991). Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Brothers dan Sherman (2012) yang menyatakan ada enam komponen internal yang perlu diintervensi dan diperkuat kapasitasnya pada tahap pertumbuhan, yakni kepemimpinan, budaya organisasi, peranan dewan pengurus, perluasan program, manajemen dan infrastruktur, keberlanjutan keuangan. Kemudian menurut De Vita, dkk (2001) menyatakan ada empat komponen eksternal organisasi yang perlu dikelola, yaitu sosial demografik, ekonomi/pasar, politik, dan nilai-nilai dan norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk research interest, yaitu gaya kepemimpinan yayasan perlu diperlengkapi dengan kepemimpinan transformasional, lalu perlu didesain struktur sederhana, dan ditingkatkannya peran dewan pembina. Sedangkan untuk problem solving interest, yaitu perlu dilakukan perluasan program kerja yayasan melalui proses perumusan yang benar, pembentukan manajemen SDM, pengembangan keberlanjutan keuangan yayasan melalui aktivitas usaha ekonomi, hasil penjualan layanan yayasan, dan bantuan pemerintah. Kemudian untuk komponen eksternal perlu dibentuknya kolaborasi antara LSM, pemda, dan swasta, dibangunnya kegiatan bisnis, partisipasi politik, dan hubungan masyarakat.

---

The nonprofit organizations are challenged to think forward to develop their capacity. Capacity building is solution to improve the organization and could accomplish its mission efectively, eficiently, and continuously in a rapid and dramatic environment change as happen now. This research aims to analyze nonprofit organization capacity building in the growth stage by using Yayasan Pesat Papua’s six internal components and four external components as the real world (Checkland and Poulter, 2006), consist of two activities that had been done simultaneously, i.e.: research interest and problem solving interest (McKay and Marshall, 2011) that complying the criteria of systematically desirable and culturally feasible (Flood and Jackson, 1991). Meanwhile the theory that was used in this research is according to Brothers and Sherman (2012), states there are six internal components need intervention and strengthen the capacity in the growth stage such as: leadership, organization’s culture, the role of board, expansion of the programs, management and infrastructure, sustainability of financial. Then according to De Vita, et. al. (2001) states there are four organization’s external components which need to manage such as: social demographic, economic/market, politic, and values and norms. The result of this research shows that the nonprofit capacity building in the growth stage for research interest, the foundation leader’s style need to be equipped with a transformational leadership style, then simple structure is needed to be designed, and the role of board is improved. Whereas for the problem solving interest, it is necessary to do organization’s working program expansion through correct formulation process, formation of HR management, development of the organization’s financial sustainability through the economic works, the disposal of the organization’s service and the aid from the government. Then for the external components, it is neccessary to make colaboration among the NGO, local government and private, development of business activity, politic participation, and public relation."

"Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) dalam menghadapai tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah merespon melalui proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan visi PNJ menjadi politeknik berkelas dunia pada tahun 2029. Faktanya, PNJ melakukan inovasi melalui kurikulum berbasis KKNI dan kebutuhan industri, penelitian berorientasi pada HAKI dan paten, pengabdian berbasis pada pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk siswa berkebutuhan khusus. Collaborative knowledge creation (CKC) yang terjadi dalam organisasi digunakan dalam menjawab “the right knowledge” untuk “the right people” pada “the right time”. Merujuk pada Alvarez (2012) penerapan CKC di dalam organisasi merupakan syarat agar bertahan di dalam persaingan global. Sedangkan Du Chatenier et.al., (2009) menggambarkan empat tahapan implementasi CKC, yaitu : (1) externalizing and sharing, (2) interpreting and analyzing, (3) negotiating and revising dan (4) combining and creating. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pembelajaran yang partisipatif berdasarkan budaya di dalam kerangka suatu sistem terbuka yang rumit dan kompleks berbentuk human activity systems (HAS) pada organisasi Politeknik melalui konsep CKC dengan pendekatan dual imperative systems yang menggunakan soft systems methodology (SSM) serta meminjam PNJ sebagai laboratorium untuk kepentingan research interest dan problem solving. Dalam research interest, SSM hanya dilakukan sampai tahap keenam dan penerapan CKC di PNJ memiliki karakteristik yang sama dengan ciri dan keunggulan Politeknik sebagai pendidikan tinggi vokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan empat tahapan dalam CKC (externalizing and sharing, interpreting and analyzing, negotiating and revising, dan combining and creating) digunakan dalam proses penyusunan dan pengembangan model pendidikan tinggi vokasi dan mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma PT. Penelitian ini melibatkan aktor yang berwenang dan berkompeten, dimulai dari tingkat individu, kelompok, organisasi dan antar organisasi Politeknik. Penerapan setiap tahapan CKC dalam proses penyusunan dan pengembangan model pendidikan tinggi vokasi memerlukan kontribusi peran dari setiap individu (Direktur, Pudir, Kajur, KPS, Kepala Unit dan dosen), kelompok (Pimpinan PNJ, Pimpinan Jurusan, Pimpinan Unit), organisasi (PNJ) dan antar organisasi (Forum Direktur Politeknik, wakil dari Dikti, dunia industri serta asosiasi profesi). PNJ memainkan peran penting melalui penyempurnaan kelembagaan yang didukung kebijakan pemerintah, meningkatkan kualitas lulusan dan mutu pembelajaran, memperkuat daya inovasi, kerja sama dengan dunia industri, pemerintah dan institusi lainnya.

---

In facing the challenges of globalization and information technology, State Polytechnic of Jakarta ( PNJ ) has responded by implementation of the Tri Dharma of Higher Education with PNJ vision become a world-class polytechnic in 2029. In fact, PNJ innovation is done through standard curriculum needs of the industry, the number of research oriented, intellectual property rights and patents, devotion based on community development and the implementation of inclusive education for students with special needs. Collaborative knowledge creation ( CKC ) is happening in the organization used to answer "the right knowledge" to "the right people" at "the right time". Referring to Alvarez ( 2012) application of the CKC in the organization is a requirement in order to survive in the global competition. While Du Chaternier et al, (2009 ) describes four stages of implementation CKC: (1) externalizing and sharing, (2) analyzing and interpreting, (3) negotiating and revising, and (4) combining and creating.

The purpose of this study is aimed to analyze the learning process in a participatory of CKC and based culture within the framework of an open complicated and complex form of human activity systems (HAS) at the Polytechnic organization with dual imperative systems approach that use soft systems methodology (SSM) and borrow PNJ as a laboratory for the benefit of research interests and problem solving. In the research of interest, SSM only done until the sixth stage and the application of the CKC in PNJ has the same characteristics with the characteristics and advantages of the Polytechnic as higher vocational education.

The results showed that all four stages in CKC (externalizing and sharing, analyzing and interpreting, negotiating and revising, and combining and creating) used in the formulation and development of higher vocational education models and support the implementation of quality improvement “Tri Dharma” of higher education. Research involving actors and competent authorities, starting from the level of the individual, group, organizational and inter-organizational Polytechnic. CKC application of each stage in the process of drafting and development of higher vocational education model requires the contribution of each individual role ( Director, Vice Director , Head of Department, Head of Unit and Lecturer ), group (Director and Vice Director, Head of Department, Head of Unit), organization (PNJ) and inter organizational ( Polytechnic Director 's Forum, representatives of Higher Education: Ministry of Education and Culture, industries and professional associations ). In the face of globalization and helping to improve the nation's competitiveness, PNJ have an important role through institutional improvements and supported by government policies, improve the quality of the graduates, the quality of learning and teaching process, strengthen innovation and do collaboration with industries, gevernment and other institutions."

"Riset yang berfokus pada kompetensi MSDM (human resource competency) ini,mempunyai dua tujuan, yaitu: problem solving interest dan research interest. Subjek penelitian, Bank BTN dianalisis dari sisi regulasi, struktur, tata kelola, serta dinamika internal human capital management menghadapi situasi kompleks problematis era ASEAN Economic Community 2015 dan ASEAN financial integration 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah serba sistem lunak berbasis riset tindakan. Hasilnya, Bank BTN tidak melakukan tindakan sistemik dalam sistem kepemimpinan dan sistem kerja kinerja unggul. Kompetensi MSDM sebagai leverage dapat tercapai melalui efikasi individu dan efikasi organisasi. Sebagai riset akademik, refleksi teoritis memberikan kebaruan berupa disain ulang kompetensi MSDM. Disain alternatif tersebut dihasilkan melalui integrasi sistem pemosisi strategis dengan sistem kerja kinerja unggul melalui sistem proaktivis kredibel empat tingkat. Rekomendasi: organisasi bank perlu mengadopsi desain alternatif, Sistem Kompetensi Modal Manusia, sehingga menjadi center of excellence dalam bidangnya melalui dialog serta tindakan nyata sistemik yang inklusif, holistik dan strategis.

---

The Research, that focuses on human resource competency, has two objectives, namely: problem solving interest and research interest. Bank BTN, subject of the research, were analyzed in terms of regulation, structure, governance, and the internal dynamics of human capital management in facing a problematic situation in ASEAN Economic Community 2015 and ASEAN financial integration 2020.

Soft systems methodology based action research was used as the approach. As a result, Bank BTN has not performed systemic action in their leadership system and superior performance work systems yet. Human resource competencies, as leverage, can be achieved through personal efficacy and organizational efficacy.

As an academic research, theoretical reflections provide novelty in the form of human resource competency redesign. The alternative design was produced by an integration of strategic positioner system with high performance work systems through proactivists credible four-level systems.

Recommendation: a bank organization needs to adopt the concept of human capital competency systems to be a center of excellence in its field through systemically inclusive, holistic, and strategic dialogue and real action."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat kualitas tata kelola yang terdapat di NGO lingkungan yang juga berperan sebagai donor atau grant making organization. Aspek yang dinilai adalah visi misi, struktur organisasi dan pengambilan keputusan, leadership dan regenerasi, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program, personalia, kode etik, pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi, serta legitimasi. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus di Yayasan KEHATI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola di Yayasan KEHATI sudah cukup baik kecuali di aspek leadership dan regenerasi.

---

This study aims to assess the quality of governance in environmental NGO which also acts as donor or grant making organization. Observed aspects are vision and mission, organizational structure and decision making, leadership and regeneration, planning, implementation, and evaluation of programs, human resource, code of ethics, internal control, accountability and transparency, and legitimacy. The case study was performed using KEHATI Foundation as sample. The outcome of the study indicates that the quality of governance in Yayasan KEHATI is quite good except in leadership and regeneration aspects."

"Penelitian ini mengkaji tentang upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah pada bidang penelitian dan pengembangan di Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali dengan menggunakan metode Soft Systems Methodology (SSM) dan ditujukan untuk problem solving interest. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembelajaran pada kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah sehingga upaya yang dilakukan dapat meningkatkan kompetensi pengawas sehingga kelak dapat berkinerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut peneliti merumuskan tujuan yakni mengkontruksi proses pembelajaran pada kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah pada bidang penelitian dan pengembangan. Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi pengawas sekolah pada bidang penelitian dan pengembangan dilakukan melalui proses pembelajaran dengan aktifitas-aktifitas yang logis pada kegiatan pelatihan, mentoring dan pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah.

---

This research study about the efforts to increase the competence of school superintendent in generating of research and development at Education Chamber of Morowali Regency by using Soft Systems Methodology (SSM) and aimed at problem solving interest. The problem in this study is how the learning process at school superintendent competence building activities so that the efforts made to improve the competence of superintendents that can later be performed in accordance with their competence. To answer the research problem, the researcher formulates the goal to construct the learning process at school superintendents competence building activities in generating of research and development. The findings in this study conclude that the school superntendents to improve competence in generating of research and development through the learning process with a logical activities through training, mentoring and empowerment Working Group School Superintendent."

"Skripsi studi kasus ini menganalisis penerapan pengendalian internal di organisasi nirlaba berupa organisasi keagamaan yaitu Gereja A Bekasi. Sebagai organisasi nirlaba, Gereja A Bekasi memiliki pedoman dalam melakukan pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengendalian internal atas pelayanan dan pengelolaan keuangan di Gereja A Bekasi dan mengetahui kesesuaian pengendalian internal yang diterapkan dengan kerangka kerja COSO (2013) yang mencakup limakomponen terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai teknikpengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Gereja A Bekasi sudah mengusahakan penerapan pengendalian internal. Gereja A Bekasi telah memiliki kebijakan dalam melakukan pengendalian internal. Dalam pelaksanaan pelayanan,Gereja A Bekasi memiliki kebijakan tertulis namun peraturan tertulis yang dimiliki saat ini masih terbatas. Dalam hal keuangan, Gereja A Bekasi memiliki kebijakan tertulis namun tidak semua kebijakan yang dilakukan oleh Gereja A Bekasi dalam mengelola keuangan diatur dalam peraturan tertulis. Gereja A Bekasi sudah berusaha menerapkan pengendalian internal dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, namun belum menerapkan semua komponen yang ada di kerangka kerja COSO.

---

This case study analyzes the application of internal control in a nonprofit organization in the form of a religious organization, a church namely Gereja A Bekasi. As a nonprofit organization, Gereja A Bekasi has guidelines in exercising internal control. This study aims to obtain the management of internal control over service and financial management at Gereja A Bekasi and to find out the suitability of internal controls implemented with

the COSO framework (2013) which includes five components consisting of control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities. This case study used a qualitative descriptive method to analyze the data and used interview techniques, observation, documentation, literature study as data

collection techniques. The results of this study concluded that the Gereja A Bekasi has made efforts to implement internal controls. Gereja A Bekasi has a policy of exercising internal control. In the implementation of services, Gereja A Bekasi has a written policy, but the written regulations currently have are still limited. In terms of finance, Gereja A Bekasi has a written policy but not all regulations and policies implemented by Gereja A Bekasi in managing finances are regulated in written regulations. Gereja A Bekasi has tried to implement internal controls in carrying out its operational activities but has not implemented all the components in the COSO framework."

"Pengukuran kinerja diperlukan organisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan pertanggungjawaban terhadap para pemangku kepentingan. Penelitian ini menyajikan proses pengembangan sistem penilaian kinerja dengan menggunakan kerangka Objective and Key Results (OKR). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan menerapkan observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Objek studi kasus dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sijahtra (disamarkan), sebuah LAZ yang berbasis di Universitas dan beroperasi di Provinsi Aceh, Indonesia. Provinsi ini menerapkan zakat sebagai sumber pendapatan khusus bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui informasi yang ditemukan dan dipelajari pada saat observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi, dirumuskan bersama-sama tujuan-tujuan prioritas dan key results yang sesuai dengan kondisi LAZ Sijahtra menggunakan kerangka objective and key results. Hasil penelitian mengidentifikasi empat tujuan utama bagi LAZ Sijahtra, yaitu mengoptimalkan pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), mengembangkan program kerja Departemen Kerja Sama dan Pengembangan Jaringan, melakukan digitalisasi aktivitas kerja, serta mencapai distribusi ZISWAF yang optimal. Penelitian ini merumuskan berbagai strategi yang dapat diterapkan LAZ Sijahtra untuk mencapai target kinerjanya, seperti percepatan implementasi pengukuran kinerja, peningkatan transparansi, dan pemantauan terhadap pencapaian hasil kunci.

---

Performance measurement is essential for organizations to evaluate their effectiveness and accountability to stakeholders. This study presents the process of developing a performance appraisal system using the Objective and Key Results (OKR) framework. The research method used is a qualitative case study using observation, interview, and focus group discussion (FGD) methods. The study object is Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sijahtra (disguised), a university-based LAZ operating in Aceh Province, Indonesia. The province considers zakat as a particular source of revenue for Local Original Revenue (PAD). Through the information found and studied from various data collection methods, priority objectives and the suitable key results were formulated using the OKR framework. This study identifies four main objectives of LAZ Sijahtra, namely optimizing the collection of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF) funds, developing the work program of the Cooperation and Network Development Department, digitizing work activities, and achieving optimal ZISWAF distribution.  This study formulated various strategies that LAZ Sijahtra could implement to achieve its performance target, such as accelerating the performance measurement implementation, enhancing transparency, and monitoring the achievement of key results."

"Pengukuran kinerja diperlukan organisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan pertanggungjawaban terhadap para pemangku kepentingan. Penelitian ini menyajikan proses pengembangan sistem penilaian kinerja dengan menggunakan kerangka Objective and Key Results (OKR). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan menerapkan observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Objek studi kasus dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sijahtra (disamarkan), sebuah LAZ yang berbasis di Universitas dan beroperasi di Provinsi Aceh, Indonesia. Provinsi ini menerapkan zakat sebagai sumber pendapatan khusus bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui informasi yang ditemukan dan dipelajari pada saat observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi, dirumuskan bersama-sama tujuan-tujuan prioritas dan key results yang sesuai dengan kondisi LAZ Sijahtra menggunakan kerangka objective and key results. Hasil penelitian mengidentifikasi empat tujuan utama bagi LAZ Sijahtra, yaitu mengoptimalkan pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), mengembangkan program kerja Departemen Kerja Sama dan Pengembangan Jaringan, melakukan digitalisasi aktivitas kerja, serta mencapai distribusi ZISWAF yang optimal. Penelitian ini merumuskan berbagai strategi yang dapat diterapkan LAZ Sijahtra untuk mencapai target kinerjanya, seperti percepatan implementasi pengukuran kinerja, peningkatan transparansi, dan pemantauan terhadap pencapaian hasil kunci.

---

Performance measurement is essential for organizations to evaluate their effectiveness and accountability to stakeholders. This study presents the process of developing a performance appraisal system using the Objective and Key Results (OKR) framework. The research method used is a qualitative case study using observation, interview, and focus group discussion (FGD) methods. The study object is Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sijahtra (disguised), a university-based LAZ operating in Aceh Province, Indonesia. The province considers zakat as a particular source of revenue for Local Original Revenue (PAD). Through the information found and studied from various data collection methods, priority objectives and the suitable key results were formulated using the OKR framework. This study identifies four main objectives of LAZ Sijahtra, namely optimizing the collection of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF) funds, developing the work program of the Cooperation and Network Development Department, digitizing work activities, and achieving optimal ZISWAF distribution.  This study formulated various strategies that LAZ Sijahtra could implement to achieve its performance target, such as accelerating the performance measurement implementation, enhancing transparency, and monitoring the achievement of key results."

"Perubahan dalam lingkungan eksternal bisnis dan faktor manajerial merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan strategis. Perencanaan Strategis merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi, bukan hanya bagi organisasi profit tetapi juga bagi organisasi nonprofit. Hal ini dikarenakan perencanaan strategis formal dapat menjadi pedoman bagi organisasi nonprofit untuk menilai seberapa jauh tujuan mereka telah tercapai dan bagaimana cara mencapainya. Akan tetapi, tidak banyak penelitian tentang hubungan antara perencanaan strategis dengan kinerja pada organisasi nonprofit. Kinerja organisasi nonprofit dapat dinilai dengan beberapa perspektif Balanced Scorecard yang pertama kali dikemukakan oleh Kaplan Norton 1996, yaitu perspektif keuangan, proses bisnis internal, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan karyawan.Niven 2008 mengembangkan Balanced Scorecard untuk organisasi nonprofit dengan menambahkan perspektif kelima, yaitu pengembangan relawan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana dinamisme lingkungan eksternal dan faktor manajerial mempengaruhi perencanaan startegis dan implikasinya terhadap kinerja WWF Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamisme lingkungan bisnis eksternal dan faktor manajerial dapat mempengaruhi perencanaan strategis yang akhirnya berpengaruh kepada peningkatan kinerja WWF Indonesia.

---

External environment changes and managerial factors are important to be considered in the preparation of strategic planning. Strategic planning is very important for the organization, not only for profit organizations but also for nonprofit organizations because a formal strategic planning can guide them to assess how far their goals have been achieved and how to achieve them. However, the relationship between strategic planning and organizational performance has been rarely examined in the public and non profit sectors, especially in Indonesia. Nonprofit organization performance can be assessed using the multiple perspectives of Balanced Scorecard that firstly stated by Kaplan Norton 1996, that is financial internal business process customer and employees rsquo learning and growth perspective. Niven 2008 developed the Balanced Scorecard for nonprofit organizations which has added the fifth perspective, volunteers rsquo development. This study examines how external environmental dynamism and managerial factors affect strategic planning and its impact for the performance of WWF Indonesia. The results show that external business environment dynamism and managerial factors can influence strategic planning which ultimately affects the improvement of WWF Indonesia 39's performance."

"Penerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisian demokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (state capacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatu pemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negara seperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial, sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatan fisik yang dapat melanggar HAM. Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013) yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebut belumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapat beberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisian demokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratis Reserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantu intelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuat model konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidah dalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating ini untuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta para penguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interest melibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepada kepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM. Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunya penguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dan dikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi dari kapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitian yang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensi yang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisian demokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisian melalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisian sebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasi manusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis.

---

The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability that may violate against human rights. There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however, are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology, the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police and SSM practitioners. The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management in the framework of providing protection and services to a democratic society."