Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini membahas rekonstruksi pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta.Melalui pendekatan sejarah pemikiran (history of ideas) yang dihubungkan dengan pendekatan sosiologi historis, rekonstruksi atas pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta menunjukkan bahwa gagasan tersebut dari sudut pandang politik perekonomian merupakan gagasan mengenai ideologi ekonomi Indonesia. Karena tercantum di dalam konstitusi, yang dilembagakan sebagai Pasal 33 UUD 1945, gagasan Ekonomi Kerakyatan merupakan imperatif yang mengikat politik perekonomian Indonesia.

---

ABSTRACTThis study explores the formation of The People Economic Thought of Mohammad Hatta. Analysed through the approach of history of ideas, along with the sociological history approach, the formation of Hatta?s thought on the People Economic System has showed that idea as an Indonesian economic ideology. As it is written in the Indonesian constitution, in particular in the article 33 UUD 1945, the People Economic System is an imperative for political economy of Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perkembangan gagasan pembangunan ekonomi di sekitar Ekonomi Terpimpin (ET). Asumsi dasaranya bahwa krisis ekonomi tidak semata-_mata terjadi karena pertikaian politik dan ideologi tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan daya saing dan pengelolaan sumber-sumber produksi dalam tatanan masyarakat. Sehingga kebijakan ekonomi secara mendasar dapat menjadikan Indonesia economic unit yang stabil. Penjelasan terhadap masalah ini didasarkan pada persoalan macetnya ide tersebut dalam praktek. Dalam skripsi ini, diuraikan bagaimana proses lahir dan berkembangnya ide ET, konflik-konflik dalam melaksanakan dan merumuskannya serta pertentangan antara peran negara dan swasta dalam ekonomi Serta keragaman pemikiran disekitarnya. Pergeseran penguasaan sumber ekonomi menimbulkan ketegangan-ketegangan antar kekuatan politik yang mengarah pada ketajaman pertentangan ideologi. Ketegangan tersebut semakin dipertegas oleh perang dingin, di mana blok-blok politik sama-sama mencari negeri sekutu untuk saling merebut pengaruh dalam mendikte perkembangan ekonomi dan politik dunia. Dengan beberapa kendala dan ketegangan tersebut di atas, Sukarno dan para pendukunganya mencoba untuk menjadikan Indonesia sebagai satu economic unit dalam menjalankan pembangunan ekonomi sebagai economic force. Jatuhnya harga barang Indonesia di pasaran intemasional dan mundurnya produksi dalam negeri menimbulkan pengangguran dan upah rill yang rendah. Persoalan lainnya adalah lonjakan jumlah penduduk, perdagangan gelap, inflasi yang terus meningkat dan korupsi dari sebagian aparat negara. Dalam keadaan yang serba kacau tersebut Sukarno tidak bisa Iagi mengendalikan apa yang telah dia dirumuskan sendiri, karena sulit dikenali mana ekor dan kepala dari ET tersebut. Yang muncul ke depan adalah pasar yang semakin liar mempermainkan harga dan hilangnya kebutuhan sehari-hari. Ekonomi Terpimpin yang seyogyanya diarahkan untuk ekonomi peralihan ke sosialisme untuk mencapai tujuan baru dengan jalan baru dengan jatuhnya Sukarno menjadi terbengkalai Sehingga ide ekonomi kerakyatan menemui jalan buntunya di saat ideologi dan ide-ide kerakyatan berkumandang setiap hari di pentas politik. Dengan demikian, cita-cita Ekonomi Terpimpin terkubur bersama dengan jatuhnya Sukarno."

"Lahirnya suatu pemikiran ekonomi biasanya memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan keadaan jaman dan dari keadaan di mana pada tahap itu dialami sejumlah masalah besar dalam kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat desa, masyarakat suatu bangsa maupun masyarakat dunia. Pemikiran ekonomi Hatta dilahirkan pada masa di mana kolonialisme imperialisme telah memporak-porandakan sistem sosial, budaya dan sendi-sendi perekonomian masyarakat Indonesia. Kerusakan-kerusakan yang diderita rakyat akibat penjajahan dilihatnya sebagai suatu kenyataan yang harus dicarikan jaman keluarnya. Sejak masih duduk di bangku kuliah dan hidup di alam penjajahan, pemuda belasan tahun Hatta sudah membayangkan sistem pemerintahan yang tepat bila Indonesia merdeka. Demokrasi Parlementer dengan banyak partai sebagai sistem pemerintahan dan koperasi sebagai wadah ekonomi untuk mem_bangun perekonomian rakyat sekaligus untuk menghindari munculnya kapitalis Cina dan Arab atau kapitalis Indonesia yang menjadi alat asing. Hal ini sudah diketengahkannya awal tahun 1920-an. Pemikiran ekonomi Hatta di bidang koperasi dilatarbelakangi oleh tiga paham yaitu, Islam, sosialisme dan roman_tisme. Hatta dilahirkan dalam keluarga Islam yang kuat. la meyakini bahwa menciptakan orde sosial dan ekonomi yang adil sebagai bagian dari keinginan Tuhan. Keyakinan agamanya diperkuat oleh pengaruh bacaan yang sistematis tentang karya-karya Marx dan sosialis-sosialis Eropa, sebagai reak_sinya terhadap kapitalisme. Sementara itu pandangannya yang romantis tentang masyarakat Indonesia pra-kolonialisme juga mewarnai pemikirannya dengan membuktikan bahwa kolektivisme dan demokrasi sudah ada di tingkat-tingkat desa. Hatta percaya bahwa sikap-sikap ini dapat dikembangkan dalam sistem perekonomian yang diorganisir dengan cara modern melalui wadah koperasi. Cita-cita koperasi Indonesia menurut Hatta menentang kapitalisme dan individualisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia asli dengan diorganisasi secara modern. Hatta menolak perkem_bangan kapitalisme di bumi Indonesia, termasuk kapitalisme oleh bangsa sendiri. Dalam kapitalisme rakyat tidak dapat berkembang dan pembangunan menjurus pada kepentingan pero_rangan. Hatta memang tidak pernah mendapat kesempatan yang cukup luas untuk mengembangkan dan melaksanakan pemikiran ekonominya bagi bangsa Indonesia. Ide pokok pemikiran ekono_minya yang telah tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 sampai di hari-hari tuanya menurutnya memang belum dilaksanakan. Strategi pembangunan yang diambil oleh ekonom-ekonom Orde Baru berbeda dengan apa yang sejak jaman pergerakan telah dipikirkannya bagi sistem ekonomi Indonesia. Hatta pergi bersama cita-citanya untuk mengangkat perekonomian rakyat, rakyat dari negara yang diperjuangkannya dengan segenap kehidupannya. Perdebatan tentang maksud dan penafsiran yang terkan_dung dalam pasal 33 UUD 1945 memang dapat terus berlanjut. Namun yang lebih dibutuhkan adalah langkah kongkrit pem_bangunan yang dapat mengangkat perekonomian rakyat Indonesia kebanyakan pada tingkat yang lebih baik. Proses pembangunan membutuhkan waktu ke arah ini. Semoga."