Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Pencegahan kematian maternal merupakan salah satu tujuan terpenting dari pelayanan maternal dan neonatal. Intervensi untuk menurunkan angka kematian ibu adalah kombinasi dari adanya tenaga terlatih, pelayanan obstetri emergensi dan tersedianya sistem rujukan. Saat ini usaha untuk menurunkan kematian maternal lebih mengarah pada penyediaan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED). Tingginya rujukan dari puskesmas dan angka kematian ibu di daerah kotamadya Jakarta Timur pada tahun 2012 menjadi perhatian peneliti sehingga kinerja puskesmas mampu PONED perlu dievaluasi.Jenis penelitian observasional dengan menggunakan pendekatan cross-sectional. Jumlah sampel yang diteliti adalah 8 puskesmas PONED yang berada dikotamadya Jakarta Timur.Pengumpulan data menggunakan kuosioner. Data dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan program statistik komputer stata 21. Penelitian inimengambil 8 sampel puskesmas PONED dan didapatkan faktorkinerja masukan yaitu struktur fisik ruangan, peralatan dan obat dan sumber daya manusia tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kelengkapan paket rujukan dan ketepatan waktu rujukan (0.196;0,196; 0,107; 0,107; 1,000; 0,143).Hubungan antara kinerja proses yaitu standard operating procedure (SOP), catatan medis dan tindakan PONED dengan kinerja keluaran pada puskesmas PONED di wilayah Jakarta Timur tidak dapat dianalisis secara statistik karenahasil sebaran data kinerja proses di puskesmas PONED wilayah Jakarta Timur seragam. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keluaran adalah keaktifan warga siaga, umpan balik rujukan dan adanya maklumat pelayanan yang belum ditelaahpada penelitian ini.

---

ABSTRAK Prevention of maternal mortality is one of the most important goals of maternal and neonatal care. Interventions to reduce maternal mortality rate involve several aspects, including presence of trained personnel, obstetric emergency care andavailability of referral system. Current efforts to reduce maternal mortality rate are focused on the provision of Basic Emergency Obstetric and Newborn Care (BEmONC). However, the number of referral from community health centers andmaternal mortality rate in East Jakarta in 2012 are still high. Thus, it’s importantto evaluate the performance of community health centers which provide BEmONC. This study used cross-sectional design and involved 8 communityhealth centers which provide BEmONC in East Jakarta. The collected data were analyzed quantitatively by using statistical program Stata 21. We found that the performance indexes in input sector, including physical structures of the building, equipment, drugs and human resources, have no significant relationship with the completeness of referral documents and time of referral (p= 0196; 0.196; 0.107; 0.107; 1.000; 0.143). Performance in process sector, including standard operating procedure (SOP), medical records and BEmONC care, at community healthcenters in East Jakarta were couldn’t analyzed due to similarity of data. We also identified several factors affecting performance in output sectors which have not been explored in this study. They are activity of warga siaga (communityprogram involving husbands to support his pregnant wife), referral feedback, and availability of notice service"

"ABSTRAKLatar Belakang: Angka kematian ibu AKI merupakan salah satu indikator kualitas dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan ibu. Untuk menurunkan AKI di Indonesia, kementerian kesehatan melaksanakan program PONED. Penelitian-penelitian terhadap puskesmas PONED menunjukkan pelaksanaan PONED masih belum sesuai standar kinerja PONED. AKI pada wilayah puskesmas PONED dengan layanan yang belum sesuai standar masih tinggi, padahal program PONED dilaksanakan sebagai salah satu upaya menurunkan AKI di Indonesia.Tujuan: Mengukur tingkat kepatuhan terhadap standar kinerja PONED pada puskesmas PONED yang berada di wilayah dengan AKI tinggi dan AKI rendah. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan PONED.Metode: Mixed-method dengan embedded design. Penelitian kuantitatif menggunakan rancangan survei potong lintang untuk mendapatkan data tingkat kepatuhan terhadap standar kinerja PONED. Pengambilan data kualitatif melalui kuesioner yang diberikan kepada tim PONED dan kepala puskesmas dilakukan secara bersamaan dengan pengambilan data kuantitatif. Sampel adalah seluruh populasi puskesmas PONED di Jakarta Timur 10 puskesmas dan Jakarta Pusat 8 puskesmas . Data kuantitatif diolah dengan statistik deskriptif dan uji t untuk melihat perbedaan. Data kualitatif diolah dengan koding terbuka untuk menghasilkan kode dan kategori.Hasil: Dari 18 puskesmas, 1 sedang tidak menjalankan PONED dan dikeluarkan dari sampel penelitian. Jumlah sampel menjadi 9 puskesmas di Jakarta Timur AKI rendah dan 8 puskesmas di Jakarta Pusat AKI tinggi . Tingkat kepatuhan terhadap standar kinerja PONED pada puskesmas di Jakarta Pusat 72 secara bermakna lebih tinggi dari puskesmas di Jakarta Timur 72 64 , t=2,543, p= 0,022 . Kendala dalam pelaksanaan PONED: fasilitas fisik, perlengkapan, sumber daya manusia, manajemen dan kendala eksternal yang berhubungan dengan pelatihan lanjutan bagi tim PONED.Simpulan:Tingkat kepatuhan terhadap standar kinerja PONED pada puskesmas PONED di wilayah dengan AKI tinggi lebih tinggi dibandingkan di wilayah dengan AKI rendah, namun tingkat kepatuhan terhadap standar kinerja PONED pada kedua wilayah tergolong rendah. Kendala pelaksanaan PONED: fasilitas fisik, perlengkapan, sumber daya manusia, manajemen dan kendala eksternal.

---

ABSTRACTBackground Maternal mortality rate MMR is one of the indicator of quality and accessibility of health, especially in women. In order to lower the MMR, Indonesian Ministry of Health developed a safe motherhood program in the community health center called PONED. Studies about PONED rsquo s community health center showed that these community health centers were not yet provide the healthcare for mother and baby according to PONED rsquo s standards and the MMR in the area of these community health center were still high.Objective To measure the compliance of PONED rsquo s standards in PONED rsquo s community health center in the area of high and low mortality rate. To know the hindrance of PONED rsquo s implementation in PONED rsquo s community health center.Methods Mixed method with embedded design. Cross sectional studies for quantitative data performed along with the qualitative survey given to the PONED rsquo s team in each community health center. Sample of the study is the whole population of PONED rsquo s community health center in East Jakarta 10 and Central Jakarta 8 .Result 1 of 18 sample was excluded because of not performing PONED rsquo s care at the time of the study. Total sample were 9 in East Jakarta low MMR area and 8 in Central Jakarta high MMR area . Mean of PONED rsquo s standard index of community health center in Central Jakarta 72 is significantly higher t 2,543, p 0,022 than East Jakarta 64 , but both were below the expected standards.The hindrance of PONED rsquo s implementation in community health center are facilities, medicine, human resource, management and external hindrance related to continuing training for PONED rsquo s team.Conclusion The compliance of PONED rsquo s standards in PONED rsquo s community health center in the area of high MMR are higher than the compliance of PONED rsquo s standards in PONED rsquo s community health center in the area of low MMR, but both were below the expected standards. The hindrance of PONED rsquo s implementation in community health center are facilities, medicine, human resource, management and external hindrance related to continuing training for PONED rsquo s team."

"Tolok ukur pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Semakin kecil AKI dan AKB maka menunjukan semakin baik pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi yaitu 307 per 100.000 Kelahiran Hidup (KID), dan AKB 35 per 1000 KH. Lebih dari 90% penyebab kematian ibu dan bayi karena komplikasi obstetri dimana komplikasi ini tidak bisa diduga sebelumnya, Untuk itu perlu adanya sarana rujukan untuk menangani kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. Pukesmas sebagai tempat rujukan terdekat dari desa dan sebagai pembina bidan di desa, diharapkan mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).Penelitian ini dilakukan di kabupaten Indramayu, dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan fokus group diskusi yang melibatkan kepala puskesmas, tenaga pelaksana PONED, bidan di desa wilayah kerja puskesmas yang diteliti, tenaga kesehatan dari puskesmas tetangga, tokoh masyarakat yang berada diwilayah kerja puskesmas yang diteliti.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sistem manajemen masukan yang meliputi sumber daya manusia, dana, sarana dan kebijakan. Selain itu, untuk memperoleh gambaran sistem manajemen proses yang meliputi sosialisasi PONED, supervisi suportif, AMP sosial untuk kinerja cakupan komplikasi maternal dan neonatal ditangani, jugs AMP Medis dan kerjasama dengan DSOG dan DSA untuk kinerja cakupan komplikasi maternal dan neonatal ditangani selamat dan dirujuk. Hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan bentuk matriks, teknis analisisinya berupa analisis isi yaitu menganalisa sesuai dengan topik bahasan.Hasil penelitian mengenai gambaran input menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yaitu jumlah bidan desa dan tenaga yang bertugas di PONED sudah cukup. Untuk kriteria maupun pendidikan dari tenaga kesehatan masih belum memenuhi syarat. Untuk pengetahuan tenaga kesehatan maupun camat masih kurang, begitu juga motivasi bidan desa maupun tenaga yang bertugas di PONED kurang, yaitu kepala Puskesmas Widasari belum ada kiat-kiat untuk meningkatkan motivasi, sedangkan di Puskesmas Sindang sudah ada.Tipe gaya kepemimpinan kepala Puskesmas Widasari adalah gaya misionari sedangkan gaya kepemimpinan kepala Puskesmas Sindang merupakan gaya kepemimpinan kompromis, dimana kedua tipe gaya kepemimpinan tersebut keduanya termasuk gaya kepemimpinan yang kurang efektif Dana dan sarana untuk rujukan dari Puskesmas Sindang tidak ada masalah, sedangkan untuk Puskesmas Widasari sarana rujukan masih menjadi masalah karena sopir tidak selalu slap, dan kelembagaan ambulans desa juga tidak berjalan lancar. Dana khusus untuk operasional PONED di kedua Puskesmas tidak ada, sedangkan sarana di kedua PONED sudah cukup memadai. Kebijakan pelayanan terhadap orang miskin dikedua Puskesmas walaupun tidak berjalan dijalankan secara optimal. Kebijakan penguatan sistem rujukan di Puskesmas Sindang sudah lebih baik dan Puskesmas Widasari walaupun tidak berjalan lancar, sedangkan untuk pelaksanan PONED dikedua Puskesmas belum dijalankan sebagaimana mestinya.Mengenai gambaran proses hasil penelitian ini menunjukkan, sosialisasi PONED dikedua Puskesmas belum dilaksanakan secara baik, begitu juga dengan supervisi suportif yang harus dilaksanakan oleh bidan koordinator belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. AMP sosial, baik dari kecamatan maupun puskesmas belum ada komitmen dan kesadaran untuk melakukan AMP sosial. AMP medis ditingkat puskesmas di kedua Puskesmas tidak pernah dilaksanakan, hanya otopsi verbal masih sebatas untuk laporan, dan tidak ada kesadaran untuk membahas otopsi verbal. Kerjasama dengan DSOG dan DSA belum pernah dilaksanakan karena tidak tabu bagaimana caranya.Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada dinas kesehatan untuk memprioritaskan pendidikan maupun pelatihan seperti APN, PPGDON, MTBM untuk bidan desa dan uelaksana PONED, pelatihan manajemen dan kepemimpinan untuk kepala puskesmas khususnya kepala Puskesmas PONED. Perlu pemberian pelatihan ESQ bagi semua jajaran kesehatan sehingga dapat meningkatkan empati dan kepeduliannya dalam pelayanan kesehatan terutama terhadap orang miskin dan juga untuk meningkatkan kembali nilai-nilai luhur, inti ajaran manajemen, inti kepemimpinan dan etika sehingga mampu bekerja dengan baik. Disarankan juga agar partograf dan MTBM dijadikan sebagai salah satu kriteria akreditasi bidan. Perlu juga adanya kesepakatan dengan rumah sakit untuk pembinaan PONED oleh DSOG dan DSA, dan pemberikan dam operasional khusus untuk PONED untuk menghindari tarif yang terlalu tinggi.

---

The success on the maternal and child health services of a country can be seen at its Maternal Mortality Ratio (MMR) and Infants Mortality Rate (IMR). The less MMR and IMR they have, the better they have services on maternal and child health. The level on MMR and IMR in Indonesia is still high, namely 307/100,000 live birth for MMR and 35/1,000 live birth for IMR. It has known that 90% of the cause of the death on maternal and the infant was undetected obstetric complication. Therefore, a referral facility is needed in response to any obstetric and neonatal emergency case. Puskesmas, as the nearest referral facility in the village and tutor for midwives village, is expected to be capable on dealing with Basic Emergency Obstetric and Neonatal Services (BEONS/PONED).

The study is carried out at the district of Indramayu. The research method used with qualitative approach through in-depth interview and focused group discussion (FGD) towards the head of Puskesmas, personnel who Implement the PONED, village midwives of the working area of Puskemas Widasari and Sindang, health providers from neighborhood's puskesmas, and community leaders at the working area of Puskesmas Widasari and Sindang.

The purpose of the study is to find out the description of the input and process management system of the PONED. The input management system is consisting of the human resources, budgeting, facility, and policy. And the process management system will look at its PONED socialization, supportive supervision, the social audit maternal and perinatal (AMP) of the performance on the coverage of maternal and neonatal complication that has managed the medical AMP and the collaboration with obgyn and pediatrician for the performance on the coverage of maternal and neonatal complication that has managed, rescued and referred.

The result of the study is analyzed by using matrices, and the technique analysis is using content analysis which analyzes on each topics of subject study. The result study on input management system found that the number of health personnel, i.e. number of village midwives and PONED personnel is adequate. But for the criterion for health personnel's education is still have not reach the standard. The level of knowledge for health personnel and the head of sub-district are still low. The reason for work or motivation to work as village midwives and PONED personnel are minor. From two puskesmas studied, the head of Widasari Puskesmas is still have no attempt on elevating the motivation on his staffs, but the head of Sindang Puskesmas is having it. The leadership style of Widasari is missionary style, while Sindang is a compromise leadership style. Both of those leadership styles above are known as less effective leadership style. For Sindang Puskesmas, there are no difficulties found on budgeting and facility for referral, but for Widasari Puskesmas, a problem found in regard to facility for referral, as the ambulance driver is not always ready to work and the ambulance institution body is also found unmanageable. There is no special budget for PONED operational duty in both puskesmas, but both of them has reached the adequacy for PONED facilities. Policy on services for poor people in both puskesmas is still not run in optimal way. Although it's not run so well, the policy on referral system enhancement on Sindang is better than Widasari. However, the implementation on PONE') in both puskesmas is far from the expectation.

For process management system, the study found that the socialization on PONED in both puskesmas is still not well implemented. Supportive supervision by coordinator midwife is also not employed as it should be. Of social AMP, there is no commitment or awareness on doing social AMP in both from sub-district office or puskesmas. Medical APM in both puskesmas is also never carried out Verbal autopsy is only the activity that implemented in both of puskesmas, and it's solely for the reporting and has no awareness to discuss the verbal autopsy findings. The collaboration between obgyn and pediatrician is never carried out because they do not know how to do collaboration.

Suggestion addressed to the head of health authority office that he has to prioritize the education or trainings on medical techniques for village midwives and PONED personnel. A management and leadership training for the head of puskesmas, especially for PONED Puskesmas. There is a need on ESQ training for all health personnel in order to raise the empathy and awareness on addressing health services to poor people, and also to increase the noble values, management principals, leadership principals and ethic cores for having a better work environment. Partograph fulfillment and MTBM is a criterion for midwives accreditation. Establish an agreement with hospital for obgyn and pediatrician guidance and training for PONED personnel. Lastly, to have a special budget for PONED operational in order to avoid a very high expenses for having PONED."

"Latar belakang: Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebagai salah satu indikator pembangunan kesehatan dasar masih menjadi pembahasan nasional. Berbagai studi melaporkan tentang estimasi kematian ibu yang luas, pada kisaran 350 hingga 400 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Saat ini di Indonesia seorang wanita meninggal dunia setiap jam akibat komplikasi kehamilan selama persalinan, rujukan ke rumah sakit yang terlambat atau pelayanan obstetri emergensi yang buruk. Penelitian mengenai evaluasi kualitas pelayanan maternal pada RSUD PONEK di DKI Jakarta masih belum dilakukan. Pada penelitian kali ini, peneliti ingin melihat gambaran kualitas pelayanan maternal pada RSUD PONEK, menggunakan Supervisi Fasilitatif yang merupakan metode evaluasi baku dari Jaringan Nasional Pelatihan Klinik-Kesehatan Reproduksi (JNPK-KR), pada 4 RSUD PONEK yang tersebar di wilayah DKI Jakarta yang telah mendapat pelatihan tim PONEK. Tujuan: Diketahuinya gambaran pelayan kesehatan maternal pada 4 RSUD PONEK di Jakarta. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode potong lintang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif melalui penilaian langsung daftar tilik On the Job Training (OJT) dan kualitatif (wawancara mendalam, observasi dan telaah data sekunder). Hasil: Standar Masukan (Input) sumber daya manusia dan perbaikan sarana pengendalian infeksi masih diperlukan sesuai standar PONEK. Standar Proses, kepatuhan pelayanan antenatal, intranatal dan penanganan kasus komplikasi maternal secara keseluruhan sudah baik dengan skor kepatuhan mencapai 100 %. Standar luaran (Output) indikator angka kematian ibu dan juga rasio seksio sesaria yang masih cukup tinggi perlu dievaluasi kembali. Hal ini dikarenakan ke 4 RSUD ini merupakan pusat rujukan sekunder dari masing-masing wilayahnya.Kesimpulan: Evaluasi kualitas pelayanan kesehatan maternal di 4 RSUD PONEK DKI Jakarta masuk dalam kategori sedang.

---

Background: Maternal mortality rate in Indonesia as one of indicator of fundamental health development remain the major issue in the last decades. Studies reported that maternal mortality rates were estimated 350 to 400 mortality in 100.000 live birth. Contributing factors that may play role in this phenomenon might be complicated pregnancies, delayed in referral system, or bad onstetrical essential care. This study was conducted to observe dan evaluated the quality of maternal services in RSUD PONEK Jakarta using facilitative supervision, which was the standard evaluation methods in JNPK-KR, in several hospital in Jakarta.Objective: To observe maternal health service quality evaluation in PONEK based hospital in DKI Jakarta.Methods: Cross sectional approach, quantitave analaysis using checklist on On The Job Trainning (OJT) and qualitative analysis using deep interview, observation, and analysis of secondary data.Result: Input standart of human resources and revitalization of infection control fasilitiesstill need to be improved. Process standard, compliance of antenatal care and intranatal care as well as maternal complication management were good enough globally, with compliance up to 100%. Output standart of maternal mortality rate indicator and rates of cesarean section were still high. Hence it's needed to be evaluated. This 4 hospital are the center of secondary referral of each districs in Jakarta.Conclution: Evaluation of maternal health services in 4 RSUD PONEK in Jakarta were categorized as moderate."

"Evaluasi Kualitas Pelayanan Kesehatan Maternal Di Rumah Sakit Ponek DKI JakartaAlfi Rustina Yuniati, Arietta Pusponegoro, Omo Abdul MadjidDepartemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas IndonesiaJakarta Indonesia Latar belakang : Angka Kematian Ibu AKI di Indonesia sebagai salah satu indikator pembangunan kesehatan dasar masih menjadi pembahasan nasional. Berbagai studi melaporkan tentang estimasi kematian ibu yang luas, pada kisaran 350 hingga 400 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Saat ini di Indonesia seorang wanita meninggal dunia setiap jam akibat komplikasi kehamilan selama persalinan, rujukan ke rumah sakit yang terlambat atau pelayanan obstetri emergensi yang buruk. Penelitian mengenai evaluasi kualitas pelayanan maternal pada RSUD PONEK di DKI Jakarta masih belum dilakukan. Pada penelitian kali ini, peneliti ingin melihat gambaran kualitas pelayanan maternal pada RSUD PONEK, menggunakan Supervisi Fasilitatif yang merupakan metode evaluasi baku dari Jaringan Nasional Pelatihan Klinik ndash; Kesehatan Reproduksi JNPK-KR , pada 4 RSUD PONEK yang tersebar di wilayah DKI Jakarta yang telah mendapat pelatihan tim PONEK.Tujuan : Diketahuinya gambaran pelayan kesehatan maternal pada 4 RSUD PONEK di Jakarta.Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode potong lintang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif melalui penilaian langsung daftar tilik On the Job Training OJT dan kualitatif wawancara mendalam, observasi dan telaah data sekunder .Hasil : Standar Masukan Input sumber daya manusia dan perbaikan sarana pengendalian infeksi masih diperlukan sesuai standar PONEK. Standar Proses, kepatuhan pelayanan antenatal, intranatal dan penanganan kasus komplikasi maternal secara keseluruhan sudah baik dengan skor kepatuhan mencapai 100 . Standar luaran Output indikator angka kematian ibu dan juga rasio seksio sesaria yang masih cukup tinggi perlu dievaluasi kembali. Hal ini dikarenakan ke 4 RSUD ini merupakan pusat rujukan sekunder dari masing-masing wilayahnya.Kesimpulan : Evaluasi kualitas pelayanan kesehatan maternal di 4 RSUD PONEK DKI Jakarta masuk dalam kategori sedang.Kata kunci: Evaluasi pelayanan kesehatan maternal, Superfisi Fasilitasif, Input, Proses, Output, RSUD PONEK DKI Jakarta

---

Evaluation of Maternal Healthcare Quality in PONEK Hospital in JakartaAlfi Rustina Yuniati, Arietta Pusponegoro, Omo Abdul MadjidDepartement of Obstetrics and Gynecology Faculty of Medicine Universitas Indonesia ABSTRACTBackground Maternal mortality rate in Indonesia is being a national focal point as one of the basic healthcare development indicator.Aim To obtain information on maternal healthcare service in 4 hospitals with Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal Care PONEK in Jakarta.Methods This was a cross sectional study using direct quantitative measurement through On the Job Training OJT check list and qualitative evaluation by in depth interview, observation, and secondary data analysis.Results Improvement in input standards which are human resources and infection control facilities was necessary. In process standards, we found good results in antenatal and intranatal care compliance as well as maternal complication management with compliance score reaching 100 . Maternal mortality and caesarean section rate as indicators in output standards were still high and required further evaluation.Conclusion The quality of maternal healthcare in 4 PONEK hospitals in Jakarta reached medium score.Keywords Maternal healthcare evaluation, facilitative supervision, input, process, output, Jakarta PONEK Hospital "

"ABSTRAKAngka Kematian ibu di Indonesia masih jadi masalah kesehatan dan belum mencapai target MDGs. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah perkotaan di ibukota negara yang memiliki kematian ibu cukup besar. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara Tiga Model Keterlambatan dengan kematian ibu berdasarkan karakteristik sosiodemografi, status reproduksi dan status pelayanan kesehatan.Desain Penelitian adalah Case Control dengan jumlah sampel 210 orang terdiri dari 71 kasus kematian ibu dan 139 kontrol dari ibu dengan riwayat komplikasi.Penelitian dilakukan di 10 Puskesmas Kecamatan pada Desember 2015. Analisis data dilakukan secara bivariat dan stratifikasi dengan uji chi square Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Terlambat Fase I dengan kematian ibu (OR: 8,68; 95%CI: 4,1-18,4, p=0,000), Terlambat Fase II (OR: 3,4; 95%CI: 1,8-6,4, p=0,000), Terlambat Fase III (OR: 2,74;95%CI; 1,4-5,3, p=0,002). Hanya mengalami terlambat Fase I saja berisiko 7,51 kali untuk mengalami kematian ibu (OR: 7,51; 95%CI; 2,5-22,1. P=0,000). Hanya mengalami Terlambat III saja berisiko 2,21 kali (OR: 2,21; 95%CI; 0,8-6,1).Perlunya peningkatan pelayanan P4K dengan melakukan monitoring dan evaluasi, peningkatan pelayanan KB ke masyarakat dan sosialisasi bahaya 4T pada ibu. Serta penguatan sistem rujukan dari pelayanan tingkat pertama ke pelayanan rujukan termasuk melakukan koordinasi dengan organisasi terkait untuk menekan angka kematian ibu.

---

ABSTRACT

Maternal mortality rate in Indonesia is health problem and not achieve the MDGs. Administration city of East Jakarta is an urban area in the capital of a country that has large maternal mortality. This study aims to examine relationship between the Three Delays Model with maternal mortality by socio-demographic characteristics, reproductive status and the status of health care.

This research was conducted by case control design with a sample of 210 people comprised" of 71 maternal mortality cases and 139 controls from a mother with a history of complications. The study was held in 10 sub-district health center in December 2015. For data analyze using bivariate and stratified by chi square test."

The analysis showed that there is significant correlation between Late Phase I with maternal mortality (OR: 8.68; 95% CI: 4.1 to 18.4, p = 0.000), Late Phase II (OR: 3.4; 95 % CI: 1.8 to 6.4, p = 0.000), Late Phase III (OR: 2.74; 95% CI; 1.4 to 5.3, p = 0.002). Only experienced late Phase I only risk 7.51 times to experience maternal mortality (OR: 7.51; 95% CI; 2.5 to 22.1, P = 0.000). Only experienced late III only 2.21 times risk (OR: 2.21; 95% CI; 0.8 to 6.1).

Reducing maternal mortality with increase P4K services by monitoring and evaluation, improvement of family planning services to the community and socialization 4T danger to the mother. Strengthening the referral system of first-rate services to referral services including coordinating with related organizations to reduce the number of maternal deaths."

"Praktek Kerja Profesi (PKP) di puskesmas bertempat di Puskesmas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Kegiatan ini berlangsung selama tiga minggu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 October 2015. PKP di puskesmas bertujuan agar mahasiswa program studi apoteker memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundangan dan etika farmasi yang berlaku, dan dalam bidang kesehatan masyarakat, memahami dan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas, serta melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi Apoteker di Puskesmas.Berdasarkan kegiatan PKP yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Apoteker di Puskesmas Kecamatan Ciracas memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik, meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, dan pelayanan informasi obat. Pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas telah diperoleh penulis. Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan PKPA, Puskesmas Kecamatan Ciracas secara umum telah menerapkan seluruh aspek pelayanan farmasi klinik dengan baik. Masalah yang terjadi di Puskesmas Kecamatan Ciracas berupa kurangnya tenaga Apoteker yang tidak seimbang dengan jumlahnya pasien. Selain itu, perlu diadakannya ruang konseling agar kegiatan konseling berjalan dengan baik.

---

Profession Internship in community health center located in Ciracas, East Jakarta. This activity lasted for three weeks from March 1st to October 25th 2015. Profession Internship in the community health center aims to make apothecary student understand the role, duties and responsibilities of a pharmacist in the practice of pharmacy services at the community health center in accordance with the provisions of the legislation and pharmaceutical ethics applicable, and in the field of public health, understand and have the knowledge, skills, attitudes and behaviors as well as insight into the real experience to practice apothecary profession and work in health centers, as well as see and learn strategies and the development of professional practice of pharmacists in community health center. Based on profession internship activities undertaken, it can be concluded that pharmacists in Ciracas sub-district health centers have responsibility for the management of pharmaceutical and clinical pharmacy services, including assessment prescription, drug delivery, give the information of drugs, and drug information services. Knowledge, skills, attitudes and behaviors as well as insight into the real experience to practice apothecary profession and work in health centers has been obtained by the authors. Based on observations during the implementation, Ciracas sub-district health centers in general have implemented all aspects of clinical pharmacy services properly. Problems that occur in Ciracas sub-district health center in the form of shortage of pharmacists is not balanced with the amount of patients. In addition, the holding space needs counseling so that counseling activities run well."

"Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) merupakan salah satu pelayanan Puskesmas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penurunan AKI dan AKB. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki 2 Puskesmas Kecamatan yang memiliki rawat inap yang berfungsi PONED dan 4 Puskesmas Kelurahan yang mempunyai perawatan 24 jam. Namun demikian indikator pelayanan Program PONED masih belum mencapai target, salah satunya angka Kematian Bayi dan Rujukan Ibu Melahirkan yang masih sangat tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian antara lain masyarakat, Pemerintah Daerah, Tim PONED Puskesmas, Para Kepala Puskesmas PONED, penanggung jawab program PONED Sudinkes Pulau Seribu, dan Penanggung Jawab SDM Kesehatan Sudinkes Kepulauan Seribu. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian diperoleh data bahwa pada standar dan ukuran kebijakan telah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Pemahaman ini didukung komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara Dinas Kesehatan, puskesmas dan stakeholder, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana sudah mencukupi tetapi terkendala masalah pemeliharaan alat karena faktor air asin yang menyebabkan peralatan mudah berkarat dan rusak. Struktur birokrasi sudah terdapat Keputusan Bupati mengenai tim PONED, namun belum ada struktur khusus PONED di Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu Disposisi ditunjukan dengan sikap positif berupa komitmen bersama Pemerintah Daerah dan Puskesmas dalam penanganan ibu hamil, penanganan kasus rujukan ibu melahirkan dengan penyulit. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PONED sudah ditunjukan dengan pemanfaatan Puskesmas PONED dalam pemeriksaan kehamilan dan proses melahirkan, Output pelaksanaan program PONED sudah dilakukan pencatatan dan pelaporan capaian program kepada penanggung jawab di Sudinkes, belum ada format pelaporan khusus PONED dan belum dilakukan analisa pelaporan PONED serta feedbacak pelaporan belum dilaksanakan. Implementasi pelayanan PONED di Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan dan Puskesmas Pulau Seribu Utara sudah berjalan tapi belum optimal dengan adanya hambatan dan kendala di komponen input, proses maupun output yang harus diatasi sehingga pelayana PONED di Kepulauan Seribu bisa berjalan dengan baik.

---

Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (PONED) is one of the Primary Health Care services that is expected to contribute to the reduction of MMR and IMR. Maternal Mortality Rate (MMR), Infant Mortality Rate (IMR) and Toddler Mortality Rate in Indonesia are the highest compared to other ASEAN countries. The Seribu Islands Administrative Regency has 2 sub-district health centers that have PONED inpatient care and 4 sub-district health centers that have 24-hour care. However, the service indicators of the PONED program have not yet reached the target, one of which is the very high infant mortality rate and maternal referral. This study was a qualitative analytic study. Informants were determined using purposive sampling. The research informants included the community, local government, Primary Health Care PONED team, Heads of Primary Health Care PONED, the person in charge of the Thousand Island sub-district PONED program, and the person in charge of the Thousand Islands sub-district health human resources. The research results show that the policy standards and measures have been understood by implementers. This understanding is supported by clear and continuous communication between the Health Service, community health centers and stakeholders, clarity of information and consistency of information. The availability of budget, facilities and infrastructure is sufficient but is hampered by equipment maintenance problems due to the salt water factor which causes the equipment to rust easily and cause damage. The bureaucratic structure already has a Regent's Decree regarding the poned team, but there is no special PONED structure in the Seribu Islands Health Sub-Department. The disposition is shown by a positive attitude in the form of a joint commitment between the Regional Government and the Community Health Center in handling pregnant women, handling referral cases of mothers giving birth with complications. Community participation in the implementation of PONED has been demonstrated by the use of PONED Community Health Centers in pregnancy checks and the birthing process. The output of the implementation of the PONED program has been recorded and reported on program achievements to the person in charge at the Health Sub-Department. reporting has not been implemented. The implementation of PONED services at the South Seribu Islands Community Health Center and North Thousand Islands Health Center is already underway but is not yet optimal due to the existence of barriers and obstacles in the input, process and output components that must be overcome so that PONED services in the Thousand Islands can run well."

"Pelayanan gizi pada bayi dan balita tidak dapat dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 dengan adanya Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Angka kunjungan ke POSYANDU di empat wilayah kerja Puskesmas se-Kota Solok mengalami penurunan signifikan pada bulan April hingga bulan Mei tahun 2020. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Pelayanan Gizi pada Bayi dan Balita di Masa Tanggap Darurat COVID-19 pada tanggal 4 Mei 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pedoman Pelayanan Gizi pada Bayi dan Balita di Masa Tanggap Darurat COVID-19 di Wilayah Kerja Puskesmas se-Kota Solok dari perspektif kebijakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus pada bulan Mei sampai Agustus 2021 di wilayah kerja Puskesmas se-Kota Solok dan Dinas Kesehatan Kota Solok. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, telaah dokumen dan wawancara mendalam terhadap 11 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal (Kebijakan Kepala Puskesmas, SDM, dana dan fasilitas) serta faktor eksternal (Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Solok dan kondisi-sosial ekonomi masyarakat) yang dimiliki oleh Puskesmas se-Kota Solok tidak sepenuhnya mendukung untuk pelaksanaan Pedoman Pelayanan Gizi pada Bayi dan Balita di Masa Tanggap Darurat COVID-19. Keadaan penduduk di wilayah kerja masing-masing Puskesmas yang masih banyak tidak memiliki smartphone dan tidak bisa akses media sosial menyebabkan konseling gizi secara daring tidak dapat dilaksanakan oleh Petugas Gizi. Kegiatan pelayanan gizi di POSYANDU tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana kesehatan. Kegiatan pelayanan gizi pada bayi dan balita di wilayah kerja Puskesmas se-Kota Solok pada masa tanggap darurat COVID-19 tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai Pedoman Pelayanan Gizi pada Bayi dan Balita di Masa Tanggap Darurat COVID-19. Kepala Puskesmas dan Petugas Gizi diharapkan bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat (Ketua RT/RW), Kepala Kelurahan dan Pemerintah Daerah Kota Solok dalam meningkatkan swadaya masyarakat dengan cara mengadakan rapat lintas sektor dan memanfaatkan dana kelurahan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Posyandu berbasis gotong royong seperti yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Solok.

---

Nutrition services for infants and children under-five cannot be carried out during COVID-19 pandemic because of the Large-Scale Social Restriction Policy (Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB). POSYANDU visit rate in the four working areas of Public Health Centers (Puskesmas) in Solok City showed significant decrease from April to May 2020. To overcome this, the Ministry of Health of Indonesian Republic issued Nutrition Services Guidelines for Infants and Children Under-Five during COVID-19 Emergency Response Period on May 4^th, 2020. This study aims to analyze the implementation of Nutrition Services Guidelines for Infants and Children Under-Five during COVID-19 Emergency Response Period in Public Health Centers in Solok City from policy perspective. This study was conducted with qualitative approach and case study design from May to August 2021 in Public Health Centers in Solok City. Data was collected by using observation, document review and in-depth interviews with 11 informants. The results showed that internal factors (Internal Policy, HR, funds and facilities) as well as external factors (Solok City Government Policy and community socio-economic conditions) of Public Health Centers in Solok City did not fully support the implementation of Nutrition Services Guidelines for Infants and Children Under-Five during COVID-19 Emergency Response Period. Population condition which still does not have a smartphone and cannot access social media, causes online nutrition counseling cannot be carried out by Nutrition Officers. Nutrition service activities at POSYANDU did not properly implement health protocols due to inadequate health facilities and infrastructure. Nutrition service activities for infants and children under-five in ​​Public Health Centers in Solok City during COVID-19 were not fully implemented according to Nutrition Services Guidelines for Infants and Children Under-Five during COVID-19 Emergency Response Period. Heads of Public Health Centers and Nutrition Officers are expected to cooperate with Community Leaders and Local Government of Solok City in increasing community self-reliance by holding cross-sectoral meetings and utilizing village funds to support the development of health facilities and infrastructure in POSYANDU based on mutual cooperation as regulated by the Local Government of Solok City."

"Pelayanan gawat darurat merupakan upaya penaggulangan terhadap keadaan yang gawat dan darurat di bidang kesehatan, yang dilaksanakan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berada dalam keadaaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam jiwanya. Upaya penanggulangan ini dilaksanakan secara cepat dan tepat, sehingga dapat menolong jiwa si penderita sehingga terhindar dari kematian dan kecacatan. Dalam pelaksanaan pelayanan gawat darurat Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta berperan sebagai regulator, yang mengatur mekanisme, arah kebijakan dan pedoman-pedoman pelayanan, suku dinas di tingkat kotamadya berperan sebagai auditor yang melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan dan puskesmas berperan sebagai operator yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan di puskesmas dan di luar gedung puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja petugas pelayanan gawat darurat dan factor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas pelayanan gawat darurat, dengan menggunakan desain Cross Sectional. Yang dilaksanakan di Puskesmas di Wilayah Kota Madya Jakarta Barat tahun 2003. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar petugas dengan kinerja buruk dan ada faktor-faktor yang berhubungan yaitu: pendidikan, pelatihan, imbalan dan pembinaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pendidikan, pelatihan, imbalan dan pembinaan berhubungan dengan kinerja petugas pelayanan gawat darurat. Dan 96 responden diperoleh gambaran kinerja 18 responden kinerjanya baik (18,8%) dan 78 responden kinerjanya buruk (81,2%). Yang memiiikli pendidikan perguruan tinggi (PT) sebanyak 57 responden (59,4%) danSLTA 39 responden (40,6%), 58 responden (60,4%) sudah pernah dilatih dan 38 responden (39,6%) belum pernah mendapat pelatihan. Dari 96 responden 38 responden memperoleh imbalan yang baik (72,9%), dan 58 responden (27,1%) memperoleh imbalan yang buruk, yang memperoleh pembinaan baik sebanyak 33 responden (34,4%) dan yang memperoleh pembinaan yang buruk sebanyak 63 responden atau (65,6%). Dan berdasarkan ini pula disarankan agar upaya-upaya perbaikan kinerja lebih mengutamakan 4 faktor di atas. Faktor pendidikan lebih berorientasi kepada kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melalui proses izin belajar atau tugas belajar dengan perencanaan anggaran yang matang. Faktor pelatihan dilaksanakan secara intensif melibatkan semua petugas pelaksana pelayanan gawat darurat. Imbalan diberikan berupa materi dan penghargaan mengingat kualifikasi dan sifat tugas yang dilaksanakan. Seharusnya pembinaan dari atasan langsung dalam bentuk pertemuan-pertemuan teknis dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.

---

Emergency services represent the handling efforts toward the critical and emergent condition in health area, performed to the individual or community group which are in critical condition or about to become critical and their lives are threatened. This handling effort carrier out fast and accurately, so it can help the lives of the patients so they can be prevented from the death and disability.

In performing the emergency service the Health Agency of Greater Jakarta province plays a role as regulator, regulating the mechanisms, the direction of the policies and the service guidelines, the sub agencies in municipal level play a role as auditor conducting the functions of development, supervision, and controlling toward the service implementation and the public health center plays a role as an operator undertaking the service activities mot; public health center and outside the public health enter.

This research is aiming to know the emergency service officers' performance and factors related to the emergency service officer's performance, by using Cross Sectional design. Performed at public health in West Jakarta Municipality area in 2003. The data collection was performed by interview and observation.

The research found that majority of the officers with the bad performance and there were factors related factors namely education, training, reward, and development. From this research results it is concluded that education, training, reward and development relate to the emergency service officers' performance.

From 96 respondents is obtained the performance picture of 18 respondents with good performance (18.8%) and 78 respondents with bad performance (81.2%). Those with college education is 57 respondents (59.4%) and < Senior High School education 39 respondents (40.6%), 58 respondents (60.4%) have been trained and 38 respondents (39.6%) have never been trained. From 96 respondents, 38 respondents obtain good compensation (72.9%) and 58 respondents (27.1%) obtain bad compensation, as for those having good education are 33 respondents (34.4%) and those having bad education are 63 respondents or 65.6%.

And based on these also it is suggested in order that the performance improvement efforts are more to prioritize the above factors. The educational factor is more oriented to the opportunity to attend the higher education, thorough learning permit process or learning assignment by mature budget planning. The training factor held intensively involving all the emergency service officers. The reward was given in form of material and appreciation considering the qualification and the nature of the duties they carry out. It should be the development from the superiors directly in form of the technical meeting held routinely and sustainable."