Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan fungsi penghimpunan keuangan negara membutuhkan ketersedian data yang cepat dan akurat. Untuk menjalankan fungsi pengolahan data dan dokumen perpajakan, maka dibentuklah Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Dalam menjalankan fungsi pengolahan, PPDDP memanfaatkan Teknologi Informasi pada setiap proses bisnisnya. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem informasi pendukung yang ada semakin lambat dan tidak dapat memenuhi perkembangan proses bisnis saat ini. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan dalam pengawasan proses dan produksi pengolahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan perancangan sistem informasi pendukung baru yang dapat memenuhi proses bisnis yang ada. Dalam penilitian ini dilakukan perancangan Requirements sistem informasi yang memenuhi kebutuhan pengolahan yang ada saat ini. Perancangan ini menggunakan metode Rational Unified Process, dimana perancangan mengikuti workflow requirements dan dilakukan secara iteratif. Hasil penelitian berupa dokumen Requirement Artefact Set yang menjabarkan secara rinci kebutuhan dari sistem informasi pengolahan.

---

Directorate General of Taxes in performing the functions of state financial

accumulation requires the availability of data that quickly and accurately. To perform the function of data processing and tax documents, hence formed Data Processing and Document of Taxation Center (PPDDP). In carrying out the functions of processing, PPDDP utilizing Information Technology in every business process. As time goes by, the existing supporting information systems increasingly slow and can not meet the current business process. It lead to problems in process control and production processing. To addressing the issue required a new support information system design to meet existing business processes. This research was conducted design Requirements of information systems that meet the needs of today's existing treatment. This design uses the Rational Unified Process method, which follows the design requirements and workflow performed iteratively. The results of the research is a set of documents Requirement Artefact Set which outlining the needs of information processing systems in detail."

"Untuk meningkatkan efisisensi dan efektivitas penerimaan pajak yang berdasarkan self assessment system, data dan dokumen perpajakan menjadi sangat penting karena data ini digunakan Untuk menguji kebenaran, kelengkapan dan kejelasan kewajiban perpajakan para wajib pajak (WP). Ketidakbenaran, ketidaklengkapan dan ketidakjelasan data/dokumen akan menyebabkan penerimaan pajak menjadi tidak efesien dan efektif.Setelah setengah dekade reformasi jilid I itu berjalan, sejumlah kelemahan/kendala masih dirasakan oleh Ditjen Pajak. Kelemahan/kendala disebabkan karena administrasi perpajakan yang belum sempurna, selain itu belum tersedianya sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan yang handal. Untuk mendukung penyempurnaan lanjutan administrasi perpajakan tersebut, pada awal tahun 2007 mulai dilakukan pembangunan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Fungsi dari PPDDP adalah Untuk mengumpulkan, menerima, memproses, merekam, dan menyimpan dokumen fisik SPT yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).Oleh karena ini tujuan utama dari penilitian (tesis) ini adalah : Untuk mengkaji efektivitas biaya pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar secara analisis finansial (keuangan). Ada beberapa model yang diusulkan dalam pengembangan tersebut, yatu: Centralized scan and capture, Federated scan and centralized capture, distributed scan and centralized capture, dan distributed scan and federated capture.

---

To improve the effectiveness and efficiency of the tax revenue based on the self assessment system, tax documents and data becomes very important because this data is used to test the correctness, completeness and clarity of the taxpayer's tax liability (WP). Untruth, incompleteness and vagueness of data / document will cause tax receipts to be inefficient and ineffective.

After half a decade of reforms volume I walked, a number of weaknesses / obstacles still being felt by the Directorate General of Taxes. Weaknesses / constraints occur because of: taxation administration is not perfect, but it is the unavailability of data processing systems and tax documents that handal. To support the continued improvement of the tax administration, in early 2007 started the construction of the Central Data Processing and Document Taxation (PPDDP). The function of PPDDP is to collect, receive, process, record, and store physical documents SPT from the Tax Office (LTO).

Therefore the main purpose of this study (thesis) are: to assess the cost effectiveness of data processing and tax documents systems development in KPDDP Napier in financial analysis. There are several models proposed in the development: Centralized scanning and capture, Federated scan and centralized capture, distributed capture scanning and centralized, federated and distributed scanning and capture."

"Teknologi informasi secara umum sudah dimanfaatkan oleh institusi pemerintah untuk menjalankan sebagian besar tugas pokok dan fungsinya. Seiring meningkatnya ketergantungan organisasi pemerintah terhadap ketersediaan layanan teknologi informasi, kekhawatiran terhadap terganggunya layanan akibat terjadinya bencana semakin meningkat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI sebagai salah satu insititusi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pada saat ini belum memiliki dokumen perencanaan terkait dengan perlindungan aset pada saat terjadi gangguan atau bencana. Karena itu perlu disusun sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi DJKI dalam upaya untuk memulihkan kondisi layanan SI/TI disaat kritis serta upaya untuk tetap terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disaster Recovery Plan DRP merupakan dokumen yang mendefinisikan setiap aktifitas, tindakan, serta prosedur yang harus dilakukan terkait pemulihan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah rancangan DRP bagi DJKI dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev. 1. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan identifikasi dan penilaian pada aset SI/TI yang dimiliki DJKI, untuk kemudian menentukan strategi dan teknologi yang tepat untuk proses pemulihan bencana. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan DRP yang telah disesuaikan dengan kondisi organisasi DJKI. Dokumen DRP yang dimiliki untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai panduan untuk membantu menjaga ketersediaan dan keandalan layanan sistem informasi yang dimiliki DJKI ketika terjadi gangguan maupun bencana.

---

Information technology is already used by government institutions to carry out most of their duties and functions. The concerns about the disruption of services due to the occurrence of disasters is increasing. Directorate General of Intellectual Property DGIP as one of the government institutions that provide services directly to the public, currently do not have a planning document relating to the asset protection in the event of disruption or disaster. It is necessary to develop a planning document that can serve as a reference for DGIP in an attempt to recover the services of IS IT in a crisis situation and helps to continue provide services to the public. Disaster Recovery Plan DRP is a document that defines each activity, action, and the procedures to be undertaken in disaster recovery.

This research aims to create a design for DGIP DRP using the methodology of NIST SP 800 34 Rev. 1. This research was conducted with the identification and assessment of the assets of IS IT owned by DGIP, then determine the appropriate strategies and technologies for disaster recovery process.

Results from this study is a DRP draft which has been adapted to the conditions of DGIP organization. DRP document can be used as a guide to help maintain the availability and reliability of information systems owned by DGIP when an interruption or disaster happened."