Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On bureaucracy, leadership, and public service reform in local government in Indonesia; collection of articles."

"ABSTRACTIndonesia government pursue to established freedom of information for their civilisation in order to enhance good governance in the public sector by implementing the Disclosure of Public Information Act number 14 year 2008 popularly known as UU KIP. This study is aimed to describe and draw the factors that affected the implementation of UU KIP in the Surakarta City and Lombok Barat Municipality. This research uses mixed method both quantitative through survey and qualitative through in-depth interview and focus group discussion. The research concluded that there are numerous factor whis affected the implementation of UU KIP such as; political will both from central government and local leader, aparatur readiness, the lack of the UU KIP itself, minimum budget, infrastructure and the culture of the society. UU KIP also perceived as the Act that regulate the public information and bring enhancement in implementing good governance for the public institution. It believes that the local government will be more accountable, transparent and increase public participation."

"Aparatur pemerintah daerah adalah merupakan roda bagi terselenggaranya pemerintahan yang mandiri dan bertanggung jawab. Kesiapan aparatur merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu daerah dalam melaksanakan otonomi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mempunyai profesionalitas yang baik. Konsep profesionalitas dalam diri aparat dilihat dari 2 aspek yaitu responsifitas dan inovasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan yang bersifat deduktif, yaitu berangkat dari sebuah teori dan berusaha menguji teori tersebut secara objektif. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui profesionalitas aparatur di BAPPEDA Kota Depok dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 45 orang responden yang merupakan pegawai dari dinas-dinas di Kota Depok yang mendapatkan pelayanan dari BAPPEDA Kota Depok. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai mean (rata-rata) berada pada rentang nilai 2,5 - 3,25 atau berada pada nilai skala 3 sehingga profesionalitas aparatur BAPPEDA Kota Depok dinilai cukup atau memiliki profesionalitas yang cukup. Apabila dilihat dari nilai t hitung = 67,102 > nilai t tabel (44; 0,025) = 0.2000, karena t hitung > nilai t tabel atau bisa juga dilihat nilai sig. 0.000 < 0.025 maka Ho ditolak. Jadi rata-rata profesionalitas Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok termasuk dalam kategori baik.

---

Local government apparatus is a wheel for the implementation of self-governance and responsible. Readiness of the apparatus is of a great importance in determining the success or failure of a region in implementing autonomy in accordance with applicable laws. The Government apparatus in carrying out its duties and functions should have a good professionalism. The concept of professionalism within the apparatus self viewed from 2 aspects that are responsiveness and innovation.

The approach used in this study is a quantitative approach, which is deductive approach, which departs from a theory and trying to test the theory objectively.

Writing aims to know the apparatus professionalism in BAPPEDA of Depok City in carrying out the work in accordance with the duties and functions. Collecting data in this study conducted by distributing questionnaires to 45 respondents who are employees of departments in Depok City who get service from BAPPEDA of Depok City.

From the results of this study obtained a mean is in the range of values from 2.5 to 3.25 or are on the scale of 3 so that the apparatus professionalism of BAPPEDA of Depok City judged enough or have enough professionalism. When viewed from the value t count = 67.102 > table value of t (44; 0.025) = 0.2000, because the t count > t table value or it could be seen the value of sig. 0000 < 0025 then Ho is rejected. So the average of Apparatus professionalism Regional Development Planning Board (BAPPEDA) of Depok City included in good category."

"ABSTRAKPemerintah daerah adalah ujung tombak pembangunan daerah dan bagian integralyang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, sehingga kinerja pemerintahdaerah mempengaruhi kinerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisaefisiensi relatif kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan koridor ekonomiindonesia pada tahun 2015 dan 2016 serta faktor yang memepengaruhi efisiensi.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 489 pemerintah daerah kabupaten/kotatahun 2015 dan 2016, dengan metode analisa data adalah Data Envelopment Analysisuntuk mengukur skor efisiensi dan metode Ordinary Least Square mengetahui pengaruhvariabel eksogen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemerintah kabupaten/kotadi wilayah Kalimantan cenderung lebih merata, sedangkan tingkat efisiensi pemerintahkabupaten/kota di wilayah Bali-NT dan Papua-Maluku terjadi ketimpangan dibandingwilayah lain. Selain itu, capaian skor efisiensi pemerintah kabupaten/kota menurun dibeberapa wilayah pada tahun 2016. Hal lain yang perlu diperhatikan adalahkabupaten/kota tidak dapat meningkatkan skor efisiensinya secara signifikan dalamwaktu yang singkat. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa angka harapan hidup danrata-rata lama sekolah menjadi variabel yang dominan terhadap pencapaian skor efisiensidi Indonesia. Pada sisi input, pemerintah daerah dengan pengeluaran daerah yang kecilcenderung memiliki skor efisiensi lebih besar sedangkan jumlah pegawai berpendidikantinggi tidak memiliki kaitan dengan skor efisiensi. Dari analisis faktor eksogen yangberada diluar kendali pemerintah kabupaten/kota, diketahui bahwa makin luaskabupaten/kota di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan berpengaruh signifikanterhadap penurunan tingkat efisiensi. Hal yang sama terjadi pada dominasi partai politikpada kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Papua-Maluku.

---

ABSTRACTLocal government is the spearhead of regional development and an integral partthat can not be separated from national development. This study aims to analyze therelative efficiency of local goverment based on the economic regions of Indonesia in 2015and 2016 as well as factors that affect efficiency. The research was conducted by usingdata of 489 local goverment in 2015 and 2016, using Data Envelopment Analysis methodto measure efficiency score and Ordinary Least Square method to know exogenousvariables influence.The results show that relative efficiency district/city in Kalimantan is welldistributed, while district/city in Bali-NT and Papua-Maluku worse than other regions. Inaddition, achievement relative efficiency score decreased in some areas in 2016. Anotherresults show that local goverment can not increase the score significantly in a short time.From this study, we can know that life expectancy and the mean years school becomesthe dominant variable to distrct/city efficiency score in Indonesia. On the input side, thegovernment with the smaller expenditure has a larger efficiency score while the numberof highly educated civil servant does not have relation with an efficiency score. Theexogenous factor analysis shows that wider local goverment area in Sumatra, Java andKalimantan are significant to the decrease in efficiency levels. The same thing happenedto the domination of political parties in Java and Papua-Maluku."