Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara bertahap bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang semakin maju sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ternyata dapat menimbulkan permasalahan di sekitar lingkungan.Pembangunan yang bertujuan membawa peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan itu akan mempengaruhi hubungan timbal balik antara masyarakat dan tatanan lingkungan, apabila hubungan timbal balik ini diabaikan dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, maka dalam melaksanakan pembangunan perlu memperhatikan hubungan timbal balik ini.Agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan diperlukan pandangan yang lebih holistik dan interaktif, yakni kemampuan untuk melihat dengan jangkauan jauh melampaui dan menerobos batas kepentingannya sendiri (vision across, boundaries). Oleh karenanya kita perlu memperlengkapi diri dengan kemampuan melihat kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan.Dalam hal ini pola pembangunan yang berkelanjutan patut jadi pedoman karena sumberdaya alam terbatas, keterbatasan sumberdaya alam ini berkaitan dengan perekanomian dan masalah lingkungan.Mengingat keterbatasan sumber daya alam maka Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sangat tepat untuk diterapkan karena antara lain mengandung pengertian perekenomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, salah satu bentuk perekonomian yang berasaskan kekeluargaan adalah koperasi.Asas koperasi adalah asas kekeluargaan dan gotong royong, sedangkan sendi-sendi dasar koperasi antara lain sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka, pencerminan demokrasi dan mengembangkan kesejahteraan anggota.Dengan demikian koperasi dapat memberikan sumbangan yang positif pada lingkungan karena adanya keterkaitan anggota dan pengurus, adanya nilai-nilai demokrasi dan kekeluargaan dapat lebih menanggapi bila kemungkinan ada kegiatan yang akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, dengan pendekatan kelembagaan koperasi diharapkan kelestarian lingkungan dapat lebih diperhatikan karena kepentingan anggota dan masyarakat lebih potensial dalam kepastian dan pengambilan keputusan.Sehubungan dengan peranan koperasi, maka kami bermaksud melihat salah satu dari koperasi yaitu KOPEL (Koperasi Pegawai BULOG), tujuan pendiriannya sebagaimana koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Salah satu unit kegiatan usahanya yaitu Rumah Pemotongan Ayam, diperkirakan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan dapat memberikan kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar, tetapi dapat pula mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh limbah yang dihasilkannya.Penelitian ini bersifat deskritif dengan analisis variabel tunggal, deskripsi dilakukan dengan membuat distribusi frekuensi dasar. Penelitian survai ini dengan maksud penjajagan (eksploratif). Bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai pengelolaan usaha koperasi yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam kegiatannya untuk merumuskan masalahmasalah secara terperinci dalam rangka mengembangkan hipotesis. Dalam keadaan seperti ini dari generalisasi penelitian dirumuskan konsep dan proposisi mengenai fenomena penelitian.Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan dengan metode (survai). Responden dalam penelitian ini adalah total sampel dari semua anggota populasi yang akan diteliti peranannya terdiri dari sejumlah 37 orang pengelola RPA-KOPEL, di samping itu untuk melengkapi data penelitian mengambil pula sampel lain yang terdiri dari pegawai KOPEL sejumlah 13 orang untuk melihat peranan mereka dalam mengelola RPA tersebut, anggota masyarakat ditetapkan sebanyak 50 orang responden. Pengambilan sampel masyarakat diambil secara acak sistematis (systematic random Sampling).Hasil penelitian dan pengamatan menunjukkan lebih 60% tenaga kerja adalah warga sekitar berarti adanya kegiatan koperasi ini berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha, masalah yang sedikit menimbulkan gangguan bila kebetulan merasakan bau dan bising.Secara garis besar RPA-KOPEL telah memberikan citra berwawasan lingkungan yaitu dari sisi lingkungan hidup sosial dan ekonomi koperasi merupakan wadah perkumpulan modal kecil untuk menjalankan suatu usaha dalam skala yang lebih besar, interaksi maupun komunikasi bersifat terbuka, dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, pemanfaatan limbah padat sedangkan pengelolaan limbah cair melalui bak-bak pengendapan sebelum dibuang ke saluran umum. Namun kesimpulan ini tidak dapat berlaku umum karena terbatasnya ruang lingkup penelitian.

---

Development activities have to proceed for the sake of the nation's welfare. Yet such activities are frequently impairing the environment. This has to be corrected with more holistic and interactive views, i.e. the capability to see with a long-range view, trespassing individual interest and beyond. Hence we have to equip ourselves with the capability to see the true facts found in our lives.

Sustainable development is worth to be considered as guideline in the midst of resources scarcity, in particular when related to the nation's economy and environmental problem. In the article 33 of our 1945 Constitution, it was stipulated that the economy of the nation is established as a collective of the article is very relevant to be applied in the social-economy life of the nation with regard to the natural resources scarcities and the interest of our future generations. One form of economy which is based on familial principle is cooperatives.

Cooperatives can provide positive contribution on the social environment as integral part of the living environment in a manner that close interactions between the management board and its members will render the investment planning design beneficial. The existence of cooperatives, bearing democratic values and familial approaches.

In order to become environmentally-oriented, cooperatives should meet three requirements, i.e. economy, socio-cultural and ecology. Those three factors are basically environmental factors necessary for supporting the sustainable development activities but at the same time also receiving negative impacts of the concerned activities.

With regard to the role of cooperatives, an observation was made on the Koperasi Pegawai Bulog (KOPEL), the Bulog's employees cooperatives, which has been established to promote their welfare. One of the cooperatives units of activity is the chicken slaughtery house (RPA), which was being thought as giving certain impact on the economic, ecological and sociocultural aspects.

The research is descriptive-explorative in character, using a single analysis. Description of the result of study were conducted through the distribution of frequencies. The aim of the study is to conduct in-depth observation on the cooperatives practices which take environment into consideration, in order to develop a hypothesis. In this condition, concepts and preposition on the research phenomena can be formulated from the research generalization.

Data collection techniques used in this research is literature study and fieldwork, using the method of survey. Respondents of the research covers total samples selected to represent the whole population, i.e. 37 managers of the KOPEL chicken slaughtery house (RPA) which was being studied in terms of their roles. To back up the data obtained, a number of the 13 KOPEL RPA employees have also been interviewed for their roles, plus 50 community members as complementary respondents. The latter were systematic and randomly taken.

From the research result and observation it was indicated that 80% of the employed laborers came from the neighborhood?s surroundings, which means that the existence of the cooperatives is beneficial to local employment opportunity. Environmental disturbances felt by the community are mainly foul odor and noise.

The research concluded that cooperatives system of economy constitutes a vehicle for small capital in-vestment yet succeeded to back up large scale economic undertaking; local laborers are prioritized, open interaction and communication, and taking environmental issues into consideration. The ROPEL RPA cooperatives studied is environmentally-oriented, and viewed from the social and economic aspects the cooperatives has succeeded in providing employment opportunity to the local people, providing welfare to its members, and treated its production waste before being discharge into the public sewerages."

"Liberalisasi perdagangan telah meningkatkan interdependensi dan intensitas kerjasama antar negara, namun pada saat yang sama jugs meningkatkan iklim kompetisi secara global. Seiama beberapa dekade terakhir, tren regionalisme semakin meningkat, terutama dalam kerangka kerjasama ekonomi. Integrasi ekonomi regional ASEAN diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian kawasan secara menyeluruh.Tujuan tersebut tampaknya akan sulit tercapai karena hubungan ekonomi intra-ASEAN yang bersifat non-komplementer. Sebagai stabilisator perekonomian nasional maupun regional, sektor UKM akan menghadapi tantangan yang lebih berat, terutama dari kalangan pengusaha asing. Dalam pembahasan tentang UKM, kesuksesan China dalam mengembangkan sektor UKM-nya secara global tidak dapat dikesampingkan. Integrasi ekonomi ASEAN jugs tidak terpisahkan dari faktor China. Di satu sisi, integrasi ekonomi akan meningkatkan iklim kompetisi regional, namun di sisi lain integrasi ekonomi jugs perlu direalisasikan untuk menghadapi pengaruh ekonomi China di kawasan.Dalam rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN, terdapat empat karakteristik utama, yaitu kebebasan arus barang dan jasa, kebebasan arus tenaga kerja ahli, prinsip non-diskriminasi dalam keprofesian, dan kebebasan arus modal. Penerapan pasar tunggal perlu dipandang sebagai peluang (bertambahnya pangsa pasar) sekaligus ancaman (banjirnya produk asing yang lebih kompetitif) bagi kalangan usaha domestik, terutama sektor UKM. Di kawasan Asia Tenggara, sektor UKM Malaysia dan Thailand sudah dianggap sebagai pemain regional yang kompetitif. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari strategi dan kebijakan pemerintahnya masing-masing dalam pemberdayaan UKM.Apabila dilihat dari sudut pandang kebijakan, daya saing sektor UKM Indonesia secara regional masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor UKM Thailand dan Malaysia. Kesuksesan pengembangan sektor UKM China, tidak terlepas dari peran negara (pemerintah pusat) sebagai pengambil keputusan. Dalam menghadapi kompetisi regional, Indonesia perlu merumuskan cetak biru dan strategi pengembangan UKM yang Iebih selaras dengan prinsip liberalisasi perdagangan. Sementara itu dalam menghadapi China, negara-negara ASEAN perlu segera mewujudkan integrasi ekonomi kawasan dalam komitmen Pasar Tunggal dan Basis Produksi Tunggal.Untuk dapat bertahan dalam liberalisasi ekonomi kawasan, pemerintah Indonesia perlu Iebih proaktif dan bersikap pragmatis. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, pemerintah tidak dapat lagi terlalu mengandalkan peran korporasi besar dan MNC. Paradigma pembangunan nasional perlu difokuskan pada sektor UKM sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat. Dalam menghadapi China, Indonesia dan negara-negara ASEAN juga perlu mengesampingkan friksi-friksi politik yang selama ini masih mewarnai hubungan intra-kawasan.

---

Trade liberalization has resulted both in increasing interdependence and cooperation among nation-states while at the same time also increasing competition between friends and (or) foes. In the last few decades, there was a significant growing trend towards regionalism, especially those in the state of economic cooperation. ASEAN economic integration initially aimed to increase the region's social welfare in an inclusive scale.However, some experts doubt the aspired plan since the nature of infra-ASEAN's trade based mostly on non-complementary relations. SMEs (Small and Medium Enterprises) as a 'controller' on social, political, and economic stability both domestically and regionally, lend to face harder challenges, particularly from large-scale and foreign enterprises. In the framework of SMEs, we can no longer under estimate China's SMEs development at the global scale. At the similar point, ASEAN's economic integration, more or less, also related to this China factor. The implementation of ASEAN Single Market will intensively increases economic and trade competition among member states. On the other hand, ASEAN's economic integration will also entirely needed to overcome China's economic power in the region.There are generally four characteristics in the focal point of ASEAN Single Market free flow of goods and services, free flow of skilled labors, non-discriminatory standard on professional certification. and freer flow of capital among member states, The upcoming Single Markel should be seen - all at once - as both threat (an overflow of more competitive imported goods) and opportunity (growing market) for SMEs practitioners. in the Southeast Asian region, Thai and Malaysian SMEs have been recognized as two of the most competitive regional players. Yet, the achievement must not be seen apart from the goverments' policies and effective strategies in SMEs development.From the standpoint of general policy environment, Indonesian SMEs' regional competitiveness level is still far left behind Thailand and Malaysia. China's attainment in SMEs development is also an outcome of the state's (government's) continuous role as the primary decision maker. In facing the forthcoming regional competition, Indonesian government needs to redesign its domestic policy towards SMEs as well as to put forward a blueprint for SME development that may possibly pursue the values of trade liberalization. Meanwhile in facing China's economic influence, ASEAN member countries should soon put into action the region's economic integration and the committed agreement to build ASEAN as a single market and single production base.To be able to survive in the era of regional trade liberalization, Indonesian government is required to be more practical and 'down to business'. To improve the nation's social welfare, we can no longer depend only on large-scale enterprises and MNCs (Multinational Corporations). National development paradigm should be diverted to SMEs development as the backbone of the communities' subsistence. In facing China's economic dominance, ASEAN member countries must also be able to put aside political friction and ideological confrontation in the region."

"Perpustakaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (P4K) didirikan oleh Pusat Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Kelamin pada tahun 1954. Dalam periode permulaan perpustakaan ini berdiri, koleksi buku dan majalah sebagian besar adalah mengenai bidang penyakit menular, khususnya pemberantasan penyakit kulit dan kelamin. Pada tahun 1965 Pusat Penyelidikan dan Pemberantasan penyakit Kelamin diubah menjadi Lembaga Kesehatan Nasional (LKN). Sejak saat itu kegiatan LKN meliputi bidang kesehatan masyarakat. Dengan sendirinya koleksi perpustakaan juga disesuaikan dengan tujuan Lem_baga tersebut. Pada tahun 1975 LKN diubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (PlK). Tugas utamanya adalah penelitian di bidang pengembangan pelayanan kesehatan, epidemiologi dan hubungan kesehatan dengan masyarakat termasuk juga keluarga berencana. P4K terdiri dari beberapa bagian, sub-bagian, bidang dan sub-bidang (untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Or_ganisasi pada Lampiran 1).Perpustakaan P4K merupakan sub-bagian dibawah Bagian Tata Usaha. Staf peneliti di P4K terdiri dari 21 orang. Skripsi ini merupakan studi mengenai pelayanan perpustakaan untuk para peneliti di P4K guna memenuhi kebutuhan mereka akan bahan pustaka dan informasi ilmiah."

"Penelitian mengenai Jaringan Informasi Pengkajiam Islam (JIPI) te1ah di lakukan di Pusat Dok:umentasi dan Informasi Pengkajian Islam (PUSDIPI-PPII) Masjid Istiglal, Jakarta, pada bulan Juni dan Juli 1989. Tujuannya ialah untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman para peserta JIPI tentang arti, fungsi dan tujuan jaringan informasi dan sarana pendukung yang digunakan dalam melakukan jaringan serta tanggapan dari peserta JIPI terhadap pendayagunaan program BISIS (Bibliograhic Information System of Islamic Studies). Pengumpulan data di lakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 36 perpustakaan peserta JIPI. Teknik pengolahan data menggunakan prosentase dan Skala sikap Likert. Prosedur pengolahan data dijelaskan.Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang arti. penting suatu jaringan cukup baik, namun peran aktif para peserta JIPI masih belum nampak, karena belum sepenuhnya di pahami. masalah mekanisme sistem jaringan. Disamping itu hambatan sarana komunikasi dan kesenjangan tingkat heterogenitas masing-masing peserta JIPI_"

"Di zaman modern sekarang ini banyak penelitian yang diadakan sehingga makin banyak pula bahan pustaka yang diperlukan sebagai bahan bacaan untuk menunjang penelitian. Penelitian itu sendiri bulan hanya dalam satu bidang, tapi berkaitan dengan bidang lain, sehingga dibutuhkan bahan pustaka. yang ada di perpustakaan lain. Untuk bahan pustaka yang tidak ada di perpustakaannya sendiri, bila biaya mencukupi dan masih dalam cakupan subyek koleksi perpustakaannya, bahan bisa dibeli.Namun, jika bahan tersebut di luar cakupan subyek koleksinya atau berkaitan subyeknya , biaya perpustakaan terbatas dan bahan pustaka itu sangat diperlukan bagi penelitian, maka pustakawan harus memikirkan bagaimana supaya bahan tersebut didapat. Atau bagainana supaya dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para peneliti.Dengan berdirinya pusat-pusat jaringan informasi dan dokumentasi ilmiah nasional pada bulan Juli 1971 maka dibentuklah kerja sama antara perpustakaan menurut cakupan serta kaitan bidang masing-masing. Walaupun kerja sama pinjam antar perpustakaan sudah dilaksanakan di pusat-pusat tersebut, namun baru pusat jaringan infornasi dan dokumentasi dalam bidang biologi dan pertanian yang nampergunakan peraturan serta formulir seragam untuk perpustakaan pesertanya. Kordinasi dilakukan oleh perpustakaan Bibliotheca Bogorien_"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kerja sama keamanan berhasil dilakukan dan berjalan efektif, meskipun terdapat sensitivitas antarnegara. Hal ini terjadi dalam kesepakatan kerja sama keamanan maritim di Laut Sulu pada tahun 2016, yaitu Trilateral Cooperative Arrangement (TCA), yang berhasil mereduksi ancaman keamanan di Laut Sulu di tengah isu sengketa wilayah Sabah antara Malaysia dan Filipina. Klaim atas wilayah Sabah yang dilontarkan oleh Presiden Rodrigo Duterte pada tahun 2016 menimbulkan sensitivitas dalam hubungan antara Malaysia dan Filipina. Namun, pada saat yang sama, ancaman di Laut Sulu akibat kejahatan transnasional semakin meningkat. Dengan menggunakan teori kerja sama dalam sistem anarki, penelitian ini berargumen bahwa kerja sama antara Filipina dan Malaysia terwujud karena adanya tiga faktor. Ketiga faktor tersebut adalah adanya kepentingan bersama Malaysia dan Filipina terhadap Laut Sulu, proyeksi kekhawatiran atas ancaman di masa depan, dan jumlah aktor serta pemilihan mitra kerja sama yang sesuai. Melalui pendekatan kualitatif dan metode causal-process tracing, ditemukan bahwa ketiga faktor ini mendorong Malaysia dan Filipina untuk memprioritaskan kerja sama dalam mengatasi ancaman keamanan di Laut Sulu serta mengesampingkan sensitivitas akibat sengketa wilayah Sabah.

---

This research aims to explain why security cooperation can be successfully carried out and effectively run despite the sensitivities between the cooperating countries. This can be observed in the Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) in the Sulu Sea in 2016, which effectively reduced security threats in the Sulu Sea despite the Sabah territorial dispute between Malaysia and the Philippines. In 2016, President Rodrigo Duterte's claim to the Sabah region reignited tension between Malaysia and the Philippines. But at the same time, the threat in the Sulu Sea from transnational crime was increasing. By applying the theory of cooperation under anarchy, this research demonstrates that cooperation between Malaysia and the Philippines is feasible due to three key factors: both Malaysia and the Philippines have a mutuality of interest in the Sulu Sea, they are concerned about future security threats, and numbers of actors involved and partner selection. Through a qualitative approach and causal-process tracing method, this research found that these three factors led Malaysia and the Philippines to prioritize addressing security threats in the Sulu Sea, considering it a paramount concern. As a result, the two countries prioritize forging a cooperative agreement over the issue of the Sabah dispute."