Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip keterbukaan informasi mengenai sengketa hukum yang sedang dihadapi emiten pada penawaran umum dalam studi kasus PT Blue Bird Tbk. Blue Bird merupakan perusahaan yang pada saat akan melakukan penawaran umum menghadapi sejumlah sengketa hukum. Adanya beberapa sengketa hukum ini akan menimbulkan ketidakpastian bagi investor karena putusan tersebut dapat saja akan mempengaruhi kelangsungan bisnis usaha Blue Bird. Otoritas Jasa Keuangan tetap memberikan Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendafaran Blue Bird meskipun terdapat pihak yang meminta penundaan atas penawaran penawaran umum Blue Bird dengan catatan agar Blue Bird menerapkan prinsip keterbukaan informasi mengenai sengketa hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan masalah (problem finding). Berdasarkan hasil penelitian, Blue Bird telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi mengenai sengketa hukum yang sedang dihadapinya.

---

The focus of this study is the application of disclosure principle regarding some litigations being faced by an issuer in case study of PT Blue Bird Tbk. Blue Bird is a company that at a time of going to conduct an Initial Public Offering (IPO) faced a number of litigations. Those litigations will lead to uncertainty for investors because the court judgment may affect Blue Bird’s business continuity. Otoritas Jasa Keuangan declared Effective on Registration Statement of Blue Bird even though there are those who ask for a delay on Blue Bird’s IPO deals with a note that Blue Bird apply the principle of Disclosure about the litigations. This study used literature reasearch that aims to find the problem. Based on the research results, Blue Bird has applied the disclosure principles regarding the litigations."

"[ABSTRAKHampir 20 tahun berlalu sejak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang disebabkan oleh adanya jumlah utang luar negeri swasta yang tidak terkontrol. Hal tersebut telah memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan semakin meningkatnya jumlah utang luar negeri korporasi non-bank, Bank Indonesia menerbitkan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk mengontrol utang luar negeri melalui penerapan prinsip kehati-hatian, dengan 3 komponennya yakni lindung nilai, likuiditas, dan peringkat utang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, dengan didukung data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, skudner, dan tersier. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai penerapan lindung nilai (hedging) bagi korporasi non-bank di Indonesia melalui Peraturan Bank Indoensia, serta implementasi kebijakan tersebut oleh bank Indonesia dan penerapannya pada PT. X. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT. X wajib melakukan lindung nilai.; HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84ABSTRACTAlmost 20 years have passed since the monetary crisis in 1997-1998 caused bythe uncontrolled amount of private foreign debt. It has provided a valuable lessonfor Indonesia. With the increasing number of foreign debt by the non-bankcorporation, Bank Indonesia issued a number of regulations aimed at controllingthe foreign debt through the application of the prudential principle, with threecomponents namely hedging, liquidity, and debt rating. The method used in thisthesis is juridical-normative, supported by secondary data, which consists ofprimary legal materials, secondary, and tertiary. This thesis will discuss theapplication of hedging for non-bank corporations in Indonesia through BankIndonesia Regulation, as well as the implementation of these policies by BankIndonesia and its application to the PT X. Based on the analysis that has beendone, hedging is required for PT X.; HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84, HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84]"

"Bank dan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah di Indonesia, baru diakomodir dan diberikan keleluasaan secara legal dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Berkenaan dengan kepentingan perpajakan, sampai saat ini belum ada peraturan maupun ketentuan perpajakan yang mengatur secara spesifik mengenai transaksi keuangan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pendekatan yang diambil untuk pengenaan pajak atas transaksi keuangan syariah sampai dengan saat ini masih mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini mengingat belum ada aturan perpajakan yang baru.Perdebatan mengenai perpajakan dalam kontrak keuangan syariah umumnya terjadi karena secara esensial kontrak keuangan syariah memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan kontrak dan skema produk keuangan bank konvensional. Produk perbankan syariah secara umum menerapkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa/jasa. Hal ini disebabkan dalam sistem ekonomi Islam, pengenaan bunga pada pemberian pinjaman uang tidak diperkenankan, sehingga dalam aktivitas penyediaan jasa pembiayaan digunakan instrumen nisbah bagi hasil, marjin/keuntungan jual beli dan upah sewa.Tesis ini bertujuan untuk meneliti dan membahas produk dan jasa yang dijalankan oleh perbankan syariah dan aspek perpajakannya di Indonesia kemudian dibandingkan dengan Malaysia yang merupakan pelopor perbankan syariah di Asia Tenggara dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan membandingkan kondisi perbankan syariah di Indonesia dengan di Malaysia diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi terciptanya fair treatment ketentuan perpajakan atas produk dan jasa perbankan syariah dengan produk dan jasa perbankan konvensional sehingga disintermediasi pada lembaga keuangan dapat diminimalkan. Jika equal treatment dapat diwujudkan dan transaksi yang dijalankan oleh perbankan syariah tidak dikenakan pajak berganda maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia serta dapat menarik minat investor asing, khususnya negara-negara dari Timur Tengah, untuk berinvestasi di Indonesia yang pada akhirnya akan menambah penerimaan negara.

---

Bank and finance institutions based on shariah in Indonesia have just been accomodated and provided facility legally by Law Number 7 Year 1992 concerning Banking which is a letter ammended by Law Number 10 Year 1998 concerning Amendment to Law Number 7 Year 1992. For the tax puspose, up to now there is no special tax regulation which regulate financial transaction conducted by shariah banking. The approach which is selected to tax treatment on shariah financial transactions up to now referring on the existing tax regulation because of no new tax regulation.Debate about taxation of shariah financial contracts commonly happen because essensially shariah financial contracts have the fundamental differences compared with financial product scheme of conventional bank. Product of shariah banking generally adopted profit and loss sharing principle, sales and purchase, lease/service. This is cause by the Islamic economic system, which is interest is not allowed for loan therefore activity for financing is use based on profit and loss sharing ratio, margin/gain of sales and lease fee.The aim of thesis is to research and discuss product and service which is conducted by shariah banking and its tax aspect in Indonesia which is a letter compared with Malaysia recognize us the first mover of shariah banking in South-East Asia furthermore the research use qualitative descriptive method. Having compared the condition of shariah banking in Indonesia and in Malaysia is expected as the feedback for the realization of fair tax treatment on product and service of shariah banking with the conventional banking ones therefore distortion in banking industry could be avoidable. If equal tax treatment could be realized and then the financial transaction conducted by shariah banking should not be tax twiced so this is expected to stimulus the growth and the development of shariah banking in Indonesia and also to attrack the foreign investor, specially middle east countries, for investment in Indonesia leading to increase of the state revenue."

"ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan usahajasa konstruksi yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Penelitian yangmenggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaluistudi pustaka dan wawancara mendalam ini, bertujuan untuk menganalisisperlakuan perpajakan atas penghasilan usaha jasa konstruksi yang bersumber daridalam negeri jika ditinjau dari asas equity, serta menganalisis perlakuanperpajakan atas penghasilan usaha jasa konstruksi yang bersumber dari luar negerijika tinjau dari asas equality. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pengenaanpajak atas penghasilan usaha jasa konstruksi dalam negeri sesuai dengan prinsipschedular tidak mencerminkan prinsip kesanggupan membayar bagi Wajib Pajakkarena tarif yang melebihi kewajaran. Di sisi lain, Perlakuan perpajakan ataspenghasilan usaha jasa konstruksi yang bersumber dari luar negeri tidak mencerminkanasas equality jika dipandang dari sisi jenis penghasilan. Seharusnya diperlakukan equaldengan penghasilan usaha jasa konstruksi dalam negeri, yaitu dengan penerapan tarifskedular dari penghasilan bruto. Sehingga beban pajak antara penghasilan usaha jasakonstruksi luar negeri sebanding dengan penghasilan usaha jasa konstruksi dalam negeri.

---

ABSTRACT The research conveys about the tax treatment of construction service incomefrom internal and external resources. This research that used qualitative approachby study literature and in-depth interviews for data collection, is aimed to analyzethe tax treatment of construction service income from internal resources based onequity principle, and analyze the tax treatment of construction service incomefrom external resources based on equality principle. The results of this researchshowed that the tax imposition in construction service income from Indonesia inaccordance with the schedular principle is not reflect “the ability to pay” oftaxpayer, because of over rate. On the other hand, the tax treatment ofconstruction service income from external resources is not reflect on equalityprinciple. The tax treatment of construction service income from internal andexternal resources should be equal, by the treatment of schedular rates from grossincome. So that the tax burden between construction service income from internaland external resources are proportional."

"Oposisi biner adalah metafisika kehadiran. Oposisi biner ini terdapat dalam struktur sehingga memunculkan hierarki. Hierarki ini merupakan sejarah filsafat barat. Oposisi biner memunculkan makna yang stabil dan pasti. Hal inilah yang didekonstruksi oleh Derrida. Dekonstruksi Derrida ini memunculkan konsekuensi tentang makna teks. Metode dekonstruksi digunakan untuk menemukan dan menunjukkan konsekuensi dekonstruksi Derrida itu. Dekonstruksi Derrida terhadap oposisi biner tidak untuk mencari makna, melainkan menciptakan makna yang terkait dengan teks, konteks, intertekstualitas, penafsir, dan permainan bahasa. Derrida menolak oposisi biner dan muncul pluralitas makna.

---

The binary opposition is a metaphysics of presence. This binary opposition can be found in structure that emerge hierarchy. This hierarchy is history of Western philosophy. The binary opposition emerge stable and certain meaning. This case is deconstructed by Derrida. This deconstruction of Derrida emerge the consequence about meaning of text. The method of deconstruction is used to find out and to point out that consequence of Derrida's deconstruction. The deconstruction of Derrida on the binary opposition is not looking for meaning, but it creates meanings that related to text, context, intertextuality, interpreter, and language games. Derrida rejected binary opposition and emerge plurality of meanings."

"Dalam skripsi ini dibahas tentang prinsip kehati-hatian yang pada transaksi SKBDN yang dilakukan oleh Bank X. SKBDN itu sendiri merupakan suatu janji bayar yang diberikan oleh bank penerbit kepada penerima. SKBDN akan digunakan utuk transaksi perdagangan yang memiliki nilai besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank X pada transaksi SKBDN. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang terjadi apabila Bank X melakukan pelanggaran SKBDN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Bank X telah melakukan prinsip kehati-hatian yang diatur di dalam Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia, akan tetapi Bank X melanggar salah satu aturan Bank Indonesia dikarenakan pemohon adalah salah satu nasabah terbesar pada Bank X.

---

This minor thesis is about the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit (SKBDN) in Bank X. A Domestic Letter of Credit is any arrangement of the issuing bank to honor a complying presentation. Domestic Letter of Credit is one of payment method for goods transaction which used for a huge transaction. The purposes of this minor thesis are to know the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit and to know the implication for party who breaks the regulation. Research method which is used in this study is a qualitative method and the shape of the research is descriptive-analytical, which is empirically gives an overview and explanation based on the analysis conducted in this research. Results from this research are Bank X was followed the regulation and Bank of Indonesia regulations, but Bank X broke on of Bank of Indonesia regulation because the applicant is one of the majority customer."

"Pada pandemi Covid-19 lalu RUPS secara elektronik semakin sering diselenggarakan, baik pada PT terbuka maupun PT tertutup, guna menjalankan kegiatan usaha PT. Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS elektronik PT tertutup dengan studi kasus atas dokumen akta risalah hasil RUPS PT RKI yang dilaksanakan secara elektronik (telekonferensi). Tinjauan teoretis menunjukan bahwa penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam membuat akta risalah paling relevan untuk diterapkan demi terhindar dari kesalahan teknis administratif hukum bahwa prinsip kehati-hatian notaris adalah menjadi asas terpenting di antara asas-asas lainnya dan wajib diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Rumusan masalah tesis ini adalah kedudukan Akta Nomor 207 tanggal 16 September 2020 PT RKI yang dibuat secara RUPS Elektronik berdasarkan ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian yang seharusnya Notaris P lakukan dalam pembuatan Akta Nomor 207 tanggal 16 September 2020. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum non-doktrinal yang menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kedua jenis data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis yang dilakukan adalah pertama, Akta Nomor 207 Tanggal 16 September 2020 yang dibuat oleh Notaris P sudah memenuhi syarat formal untuk sebuah akta autentik. Hal tersebut karena sudah dibuat sesuai dengan Pasal 38 UUJN dan mengacu pada Anggaran Dasar dan UUPT. Kedua, Notaris yang menjalankan prinsip kehati-hatiannya secara tidak langsung dapat membantu PT untuk menerapkan prinsip GCG pada usahanya dan membantu meminimalkan potensi masalah atau sengketa yang bisa merugikan. Notaris P belum melakukan prinsip kehati-hatian secara optimal dan PT RKI juga belum menerapkan prinsip GCG secara menyeluruh. Akan tetapi, selama tidak ada gugatan atau tuntutan dari pihak lainnya yang merasa dirugikan, maka Akta Nomor 207 tanggal 16 September 2020 tetap berlaku sebagai akta autentik.

---

During the Covid-19 pandemic, electronic GMoS were held more frequently, both at public company and limited liability company, in order to carry out the limited liability company's business activities. This thesis aims to discuss the implementation of precautionary principle by a notary in drafting a deed of minutes of electronic GMoS of a Limited Liability Company with case study of a deed of minutes of GMoS of PT RKI held electronically (teleconference). Theoretical review shows that the implementation of precautionary principle by a notary in drafting a deed of minutes is the most relevant principle to be carried out to avoid any legal administrative technical error, and that the precautionary principle is the most important amongst all other principles and shall be implemented by a notary in carrying out their positions. This thesis’s problem statement is the standing position of Deed No. 207 dated 16 September 2020 of PT RKI drafted pursuant to an electronic GMoS to be associated with the applicable laws as well as Notary’s precautionary principle which must be conducted by Notary P in drafting the Deed No. 207 dated 16 September 2020. To answer these problems, the conducted research method is the non-doctrinal legal research using the primary data collected through field studies and the secondary data collected through literature studies. Both types of data are then analyzed qualitatively. The analysis result is that firstly, Deed No. 207 dated 16 September 2020 drafted by Notary P meets the formal requirements for an authentic deed. This is because it has been drafted in accordance with Article 38 UUJN and refers to the Articles of Association and Company Law. Secondly, Notaries who implement the precautionary principles can indirectly help any limited liability company to apply GCG principles onto their business and help minimize any potential problems or disputes that could be detrimental. Notary P has not optimally implemented the precautionary principles and PT RKI has also not implemented the GCG principles thoroughly. However, as long as there are no lawsuits or demands from other parties who feel disadvantaged, then Deed No. 207 dated 16 September 2020 remains valid as an authentic deed."