Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kerangka hukum pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kaitan dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu juga menjelaskan tentang proses, mekanisme, dan bentuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam kerangka otonomi khusus sebagaimana diamndatkan UU No. 18 Tahun 2001. Tesis ini juga dibahas tentang apa saja persoalan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat penerapan otonomi khusus sesuai UU No. 18 Tahun 2001.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the legal framework of the election for head and vice head of region in Nanggroe Aceh Darussalam Province in the relation with the implementation of Law No. 18 Year 2001 on Special Autonomy for Aceh Special Region Province as Nanggroe Aceh Darussalam Province. Beside that this thesis also explaining the process, mechanism, and form of the implementation of direct election for head and vice head of region in the framework of special autonomy in Aceh as mandated in Law No. 18 Year 2001. This thesis also analyzes the legal problems that arise as impact of the implementation of direct election for head and vice head of region in the framework of special autonomy in Aceh as mandated in Law No. 18 Year 2001."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kendala Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan Bendera Aceh. Bendera Aceh tersebut merupakan salah satu poin perjanjian damai MoU Helsinki yang telah disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005. Penelitian ini akan mengaitkan permasalahan tersebut dengan proses penerapan desentralisasi asimetris di Aceh. Penelitian ini menggunakan teori hubungan pusat daerah yang dikemukakan oleh Page dan Goldsmith untuk menjelaskan kendala implementasi Bendera Aceh. Kemudian menggunakan konsep desentralisasi asimetris yang dikemukakan oleh Robert Endi Jaweng dan konsep implementasi yang dikemukakan oleh William Dunn. Studi ini menemukan bahwa hal yang menyebabkan Pemerintah Aceh tidak dapat mengimplementasikan Bendera Aceh karena Pemerintah Pusat tetap melakukan kontrol terhadap pelaksanaan desentralisasi asimetris Aceh dengan mengintervensi implementasi Bendera. Kontrol Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan desentralisasi asimetris Aceh tersebut menandai hubungan pusat dan Aceh tidak terdesentralisasi dengan baik. Hubungan pusat dan Aceh yang belum terdesentralisasi dengan baik tersebut ditandai oleh; Pertama, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh pasca penerapan desentralisasi asimetris Aceh. Kedua, Pemerintah Aceh melakukan diskresi dalam melaksanakan desentralisasi asimetris Aceh. Ketiga, rendahnya akses Pemerintah Aceh dalam mempengaruhi keputusan Pemerintah Pusat. Intervensi Pemerintah Pusat terhadap proses implementasi Bendera Aceh tersebut mengakibatkan Pemerintah Aceh tidak dapat mengimplementasikan Bendera Aceh

---

ABSTRACT

This study discusses the obstacles found by the Aceh Government in implementing Aceh Flag. Aceh flag is among some key points in Helsinki MoU peace agreement between the Government of Republic of Indonesia (RI) and the Free Aceh Movement (GAM) in 2005. This research will link this issue to the implementation process of asymmetric decentralization in Aceh. This study uses the theory of Central-Regional relations form Page and Goldsmith to explain the constraints in the implementation of Aceh Flag. This study also uses the Asymmetric Decentralization theory from Robert Endi Jaweng and the concept of implementation from William Dunn. From this study, it is found that the reason why Aceh Government failed to implement Aceh Flag was because the Central Government continued to exercise control over the implementation of Aceh's asymmetric decentralization by intervening the flag implementation. Central Government's control over Aceh's asymmetric decentralization was a sign that the relationship between the Central Government and Aceh Government is decentralized improperly. The improper decentralization was marked by; First, the unclear division of authority between the Central Government and the Government of Aceh after the implementation of Aceh's asymmetric decentralization. Second, the Government of Aceh has carried out discretion in Aceh's asymmetric decentralization. Third, the limited access of Aceh Government in influencing central government decisions. Thus, The Central Government's intervention has resulted in the Aceh Government not being able to implement the Aceh Flag."

"The diversity of ethnicity, religion, culture and customs is something characteristic of Indonesia nation. Therefore, in making policy leaders should pay attention to the diversity that exists in society. The most concrete rewards in ..."

"Kebijakan desentralisasi fiskal telah berjalan 3 tahun sejak diberlakukan secara efektif pada Januari 2001. Komitmen kebijakan desentralisasi fiskal tersebut dilandasi UU No. 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Kedua UU tersebut memuat herbagai perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang Administrasi Pemerintahan maupun dalam hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan melalui Desentralisasi Piskal, dengan desentralisasi fiskal mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.Tujuan penelitian ini adalah membandingkan Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Propinsi NAD sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal di Propinsi NAD. Jenis data yang digunakan adalaha data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh dari laporan APBD Propinsi NAD dan data primer didapat dari narasumber tetpilih melalui wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan pengujian Hipotesis dengan menggunakan Uji Beda Dua Rata-Rata (uji t).Berdasarkan basil analisis yang dilakukan, didapatkan penerimaan rata-rata pajak daerah meningkat secara signifikan setelah desentralisasi fiskal, peningkatannya sebesar 101,53%. Jenis pajak yang mendominasi selama enam tahun adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), kontribusi rata-rata penerimaan sebelum desentralisasi sebesar 60,72% dan setelah desentralisasi 40,48%, kontribusi tertinggi pada tahun 2000/2001 sebesar 68,29%. Pertumbuhan penerimaan jenis pajak tertinggi selama enam tahun diperoleh dari pajak bahan baker kendaraan bermotor (PBB-K13) sebesar 332%. Penerimaan pajak daerah sebelum desentralisasi maupun setelah desentralisasi didominasi oleh tiga jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Faktor-faktor yang berpengaruh terbadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea batik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah : (a) Jumlah kendaraan bermotor, (b) Jumlah pemakaian bahan bakar minyak, (c) PDB per kapita Propinsi NAD. Penerimaan retribusi daerah di Propinsi NAD berdasarkan hasil analisis didapatkan perbedaan yang cukup signifikan antara penerimaan sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan desentralisasi fiscal, di mana penerimaan setelah desentralisasi mengalami penuranan sebesar -24,52%. Pertumbuhan penerimaan obyek retribusi daerah di Propinsi NAD selama enam tahun di dominasi oleh retribusi pelayanan kesehatan. Rata-rata pertumbuhan penerimaan selama enam tahun sebesar -5,74%. Kontribusi penerimaan jenis retribusi daerah selama enam tahun di Propinsi NAD dominan dari retribusi pelayanan kesehatan, kontribusi rata-rata sebelum desentralisasi sebesar 58,46% dan setelah kebijakan desentralisasi sebesar 87,46%."