Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini memilih topik kemiskinan dan lingkungan permukiman buruk di dalam kota, karena keprihatinan terhadap keberadaan masyarakat miskin yang signifkan dan kerusakan lingkungan yang parah di Jakarta. Melalui penelitian dengan perspektif ilmu lingkungan ini, penulis menawarkan konsep pemikiran baru untuk perencanaan tata ruang kota , yang dapat memberi arah jelas kepada pembangunan berkelanjutan di perkotaan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah proses mencapai masyarakat sejahtera dalam lingkungan hidup berkelanjutan. Masyarakat sejahtera berarti seluruh anggota masyarakat dapat berproses meningkatkan kualitas hidup mereka, baik secara material maupun non-material atau spiritual, dan tidak ada kesenjangan yang terlalu mencolok. Lingkungan hidup berkelanjutan berarti fungsi-fungsi lingkungan yang saling berinteraksi membentuk sistem kehidupan di Planet Bumi ini selalu terjaga.Beberapa studi (antara lain Brundtland, G.H., 1987:235 dan World Bank 2000:25) mengungkapkan bahwa penduduk kota di seluruh dunia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1950an, dan sejalan dengan itu terjadi pula peningkatan jumlah penduduk miskin, terutama di negara-negara sedang berkembang atau miskin. Permasalahan pokok kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang, termasuk Jakarta, antara lain adalah kemiskinan dan kesenjangan, kriminalitas dan pengangguran, kelangkaan air bersih dan sanitasi, banjir dan genangan, pencemaran air dan udara, sampah, lingkungan pemukiman kumuh yang luas, serta kemacetan lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan bahwa di kota0kota itu tidak berlangsung proses pembangunan berkelanjutan.Kota adalah suatu ekosistem yang terbentuk oleh proses-proses sosial. Permasalahan kota yang saling berinteraksi, hanya dapat difahami dengan paradigma holistik. Paradigma holistik melihat alam sebagai suatu entilas, suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Bagian-bagian atau komponen-komponen itu tidak dapat dipelajari secara terpisah-pisah, melainkan harus difahami bahwa setiap komponen adalah bagian dari suatu keseluruhan.MasalahDi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010, pemerintah kota mengakui bahwa masalah kritis yang dihadapinya adalah (a) kemiskinan dan kesenjangan, dan (b) kerusakan lingkungan. Kedua masalah itu harus diatasi, agar tercapai proses pembangunan berkelanjutan, yaitu masyarakat sejahtera dalam lingkungan hidup berkelanjutan.Pedoman utama pembagungan kota Jakarta sejak 1965 adalah kebijakan rencana (tata ruang) kota, baik berbentuk Master Plan, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) maupun RTRW yang berlaku sekarang hingga 2010. Akan tetapi kebijakan rencara kota Jakarta itu gagal menciptakan proses pembangunan berkelanjutan, karena (1) berfokus kepada pendekatan fisik dengan tujuan pertumbuhan ekonomi semata, (2) kondisi masyarakat, yang terdiri dari strata sosial berbeda, kemiskinan yang masih signifikan dan kesenjangan yang lebar antar strata masyarakat, luput dari perhatian para penentu kebijakan, yaiu para elit (penguasa, pemodal, para ahli)...."

"ABSTRAKPenelitian ini memilih topik kemiskinan dan lingkungan permukiman buruk di dalam kota, karena keprihatinan terhadap keberadaan masyarakat miskin yang signifkan dan kerusakan lingkungan yang parah di Jakarta. Melalui penelitian dengan perspektif ilmu lingkungan ini, penulis menawarkan konsep pemikiran baru untuk perencanaan tata ruang kota , yang dapat memberi arah jelas kepada pembangunan berkelanjutan di perkotaan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah proses mencapai masyarakat sejahtera dalam lingkungan hidup berkelanjutan. Masyarakat sejahtera berarti seluruh anggota masyarakat dapat berproses meningkatkan kualitas hidup mereka, baik secara material maupun non-material atau spiritual, dan tidak ada kesenjangan yang terlalu mencolok. Lingkungan hidup berkelanjutan berarti fungsi-fungsi lingkungan yang saling berinteraksi membentuk sistem kehidupan di Planet Bumi ini selalu terjaga.Beberapa studi (antara lain Brundtland, G.H., 1987:235 dan World Bank 2000:25) mengungkapkan bahwa penduduk kota di seluruh dunia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1950an, dan sejalan dengan itu terjadi pula peningkatan jumlah penduduk miskin, terutama di negara-negara sedang berkembang atau miskin. Permasalahan pokok kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang, termasuk Jakarta, antara lain adalah kemiskinan dan kesenjangan, kriminalitas dan pengangguran, kelangkaan air bersih dan sanitasi, banjir dan genangan, pencemaran air dan udara, sampah, lingkungan pemukiman kumuh yang luas, serta kemacetan lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan bahwa di kota0kota itu tidak berlangsung proses pembangunan berkelanjutan.Kota adalah suatu ekosistem yang terbentuk oleh proses-proses sosial. Permasalahan kota yang saling berinteraksi, hanya dapat difahami dengan paradigma holistik. Paradigma holistik melihat alam sebagai suatu entilas, suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Bagian-bagian atau komponen-komponen itu tidak dapat dipelajari secara terpisah-pisah, melainkan harus difahami bahwa setiap komponen adalah bagian dari suatu keseluruhan.MasalahDi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010, pemerintah kota mengakui bahwa masalah kritis yang dihadapinya adalah (a) kemiskinan dan kesenjangan, dan (b) kerusakan lingkungan. Kedua masalah itu harus diatasi, agar tercapai proses pembangunan berkelanjutan, yaitu masyarakat sejahtera dalam lingkungan hidup berkelanjutan.Pedoman utama pembagungan kota Jakarta sejak 1965 adalah kebijakan rencana (tata ruang) kota, baik berbentuk Master Plan, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) maupun RTRW yang berlaku sekarang hingga 2010. Akan tetapi kebijakan rencara kota Jakarta itu gagal menciptakan proses pembangunan berkelanjutan, karena (1) berfokus kepada pendekatan fisik dengan tujuan pertumbuhan ekonomi semata, (2) kondisi masyarakat, yang terdiri dari strata sosial berbeda, kemiskinan yang masih signifikan dan kesenjangan yang lebar antar strata masyarakat, luput dari perhatian para penentu kebijakan, yaiu para elit (penguasa, pemodal, para ahli)...."

"Masalah utama yang dihadapi DKI Jakarta adalah perubahan fungsi lahan didorong oleh pertumbuhan ekonomi dengan ditandai oleh pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor. Sesuai data tahun 2015 DKI Jakarta memiliki luas hutan kota dengan luas 646 ha, dan pada tahun 2030 DKI Jakarta mempunyai target luasan hutan kota dengan luas 1,587 ha, artinya dibutuhkan luas lahan tambahan sebesar 941 ha. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan disertasi ini mempunyai tujuan untuk menentukan indeks luas hutan kota, melakukan analisa spasial sebagai dasar pemetaan lahan potensial, membangun model untuk melakukan optimalisasi dalam pengembangan hutan kota. Metode yang digunakan menggunakan indek relatif metode Marshal, analisis spasial perkotaan mengunakan alat bantu GIS, permodelan dibangun mengunakan model sistem dinamis. Hasilnya diperoleh besaran indek luasan hutan kota, diperoleh data luas lahan potensial hutan kota, tersebar di seluruh wilayah sesuai dengan zonasi kawasan yang diamati. Dari model yang di bangun menghasilkan model pengembangan hutan kota skala mikro.

---

The main problem faced by DKI Jakarta is the change in the function of land driven by economic growth characterized by the rapid growth in population and the number of motorized vehicles. According to 2015 data DKI Jakarta has an area of urban forest with an area of 646 ha, and in 2030 DKI Jakarta has a target of urban forest area with an area of 1,587 ha, meaning that an additional land area of 941 ha is needed. Based on these problems, the writing of this dissertation aims to determine the urban forest area index, conduct spatial analysis as a basis for mapping potential land, build a model to optimize the development of urban forests. The method used uses the relative index Marshal method, urban spatial analysis using GIS tools, modeling is built using a dynamic system model. The results obtained by the index size of urban forest area, obtained data on potential land area of urban forests, scattered throughout the area in accordance with the zoning area observed. From the built model produces a model of micro-scale urban forest development."

"Pekerja perkotaan akan memilih untuk tinggal pada kawasan yang dapat memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih besar daripada daerah asalnya. Berdasarkan pengalaman berpindah para pekerja, lokasi dan stabilitas pekerjaan menjadi faktor utama pertimbangan mereka dalam memilih rumah. Pekerja yang tinggal sementara akan menemukan banyak rasa ketidakstabilan dan ketidakamanan saat bertinggal, sehingga mereka akan membentuk sebuah ikatan sementara untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Ikatan ini diuraikan dengan konsep disposable ties yang berperan sebagai substitusi dari rendahnya sense of community belonging yang dimiliki oleh para pekerja. Terbentuknya disposable ties akan memengaruhi makna rumah bagi para pekerja perkotaan. Keterkaitan antara keduanya akan dilihat dalam tinjauan teori dan analisis studi kasus pada sebuah kampung kota di Jakarta yang sering menjadi alternatif tempat tinggal bagi para pekerja. Rumah bagi para pekerja perkotaan adalah tempat singgah sementara, namun dengan terbentuknya disposable ties, rumah dapat dimaknai juga sebagai tempat yang dapat menyediakan kebutuhan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh para pekerja melalui ikatan komunitas.

---

Urban workers will preferably choose to live in areas that can provide greater job opportunities than their previous home areas. Based on the experience of mobile workers, location and job stability are the main factors they consider when choosing a house. Workers who live temporarily will find a lot of instability and insecurity while living, thus they will form a temporary bond to be able to meet their needs. This bond is described by the concept of disposable ties, which act as a substitute for the low sense of community belonging possessed by workers. The formation of disposable ties will affect the meaning of home for urban workers. The connection will be seen in a theoretical review and case study analysis of an urban village in Jakarta, which is often chosen as an alternative living place for workers. Home for urban workers is a temporary shelter, but with the existence of disposable ties, home can also be interpreted as a place that can provide their needs through community ties, despite all the limitations that workers have."

"Indonesia adalah negara dengan panjang pantai terpanjang kedua di dunia 54,716 km dan memiliki wilayah pesisir yang luas yang perlu dikelola. Salah satu cara untuk mengelola wilayah pesisir adalah dengan menggunakan system pengawasan, akan tetapi masih belum ada sistem pengawasan wilayah pesisir yang telah diterapkan dengan efektif di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk mengembangkan sistem pengawasan pesisir menggunakan indikator. Terdapat 105 indikator terpilih dari berbagai sumber. Setiap indikator diseleksi kembali menggunakan metode skoring dan kemudian diproses menggunakan PLS-SEM yang akhirnya menghasilkan 9 indikator dan model pengawasan pembangunan berkelanjutan. Pesisir kota Jakarta Utara dipilih menjadi wilayah untuk menerapkan model yang telah dibuat karena wilayah tersebut dimanis dan berkembang dengan pesat. Berdasarkan model, pesisir Jakarta Utara memiliki kondisi ekonomi yang baik 62,2, kondisi sosial yang cukup 46,7, dan kondisi lingkungan hidup yang buruk 38. Pembangunan berkelanjutan cukup terimplementasi di area ini karena nilai keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup area ini berada pada kategori cukup 52,79 dan seimbang. Dengan menggunakan SIG dapat dilihat bahwa pembangunan yang terjadi di wilayah barat wilayah penelitian lebih baik dari wilayah timur.

---

Indonesia is the the second longest coastline country in the world 54,716 km and containing a huge coastal area need to be managed. One way to manage coastal area is using monitoring systems, yet none of them has been effectively implemented in Indonesia. This research attempts to develop monitoring system using indicators. There were 105 indicators that chosen from references. Each of the indicators were filtered by scoring method and then be processed using PLS SEM resulting 9 indicators and sustainability development monitoring model. Coastal Area of North Jakarta has been chosen as area to implementing the model since that area are dynamics and growing rapidly. Based on the model, coastal area of North Jakarta has good economic condition 62.2, medium social condition 46.7, and bad natural environment condition 38. Sustainable development seems quite implemented in this area since the balance of Economic Social Natural Environment was on the medium 52,79 and balanced category. Using GIS can be seen that the development that occurred in west side study area are better than middle or east side."

"Pemerintah telah menyediakan transportasi umum, seperti KRL, bus rapid transit (BRT), MRT, dan LRT namun ternyata proporsi pengguna angkutan umum menurun (JUTPI, 2012,2018). Masalah dirumuskan adanya ketidakseimbangan antarkomponen dalam sistem transportasi. Penelitian bertujuan memodelkan sistem transportasi yang memetakan komponen-komponen pendukung pembangunan berkelanjutan, dan mengevaluasi kinerja komponen supply dan demand. Metode untuk mengkaji komponen-komponen dilakukan melalui desk study dan expert opinion. Terkait komponen supply digunakan metode customer satisfaction index, dan komponen demand digunakan survey stated preference willingness to shift yang diolah dengan perhitungan binomial logit. Penelitian ini memunculkan 22 komponen, diantaranya adalah keselamatan, kualitas transportasi umum, preferensi moda, aksesibilitas, biaya transportasi, dan polusi udara. Meski responden puas terhadap mass transit, namun kapasitas dan dukungan feeder perlu ditingkatkan. Kebijakan fiskal terkait biaya BBM, congestion charging dan kenaikan biaya parkir dapat mendorong perpindahan penggunaan moda. Kesimpulan penelitian adalah penyeimbangan komponen supply dan demand dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja angkutan umum dan memberikan disinsentif fiskal untuk pengguna kendaraan pribadi.

---

The government has provided public transportation, such as KRL, bus rapid transit (BRT), MRT, and LRT, but in fact the proportion of public transport users has decreased (JUTPI, 2012, 2018). The problem is formulated as an imbalance between components in the transportation system. The aim of the research is to model the transportation system which maps the components supporting sustainable development, and analyzes the performance of the supply and demand components. The method for assessing the components is carried out through a desk study and expert opinion. Regarding the supply component, the customer satisfaction index method was used, and the demand component used a stated preference willingness to shift survey which was processed using binomial logit calculations. This research raises 22 components, including safety, quality of public transportation, mode preference, accessibility, transportation costs, and air pollution. Respondents are satisfied with the mass transit service, but are not satisfied with the feeder capacity and support. Fiscal policies such as increasing fuel costs, congestion charging and increasing parking fees can encourage a shift in mode use. The conclusion of the study is that balancing the supply and demand components can be done by increasing the performance of public transport and providing fiscal disincentives for private vehicle users."

"ABSTRAKPesatnya perkembangan pariwisata dan pertumbuhan penduduk menimbulkan masalah pada pemanfaatan ruang Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pemanfaatan ruang Kota Denpasar pada aspek sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi serta merumuskan strategi pemanfaatan ruang kota berkelanjutan. Metode yang dilakukan yaitu metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Analisis yang dilakukan yaitu analisis spasial, analisis tren, menghitung indeks sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi serta analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana tata ruang dan belum tertib dalam pengendalian ruang. Pemanfaatan ruang mengarah pada tidak berkelanjutan. Indeks sosial budaya tahun 2011 yaitu 1,038 turun menjadi 1,036 pada tahun 2015. Indeks lingkungan tahun 2011 yaitu 1,065 turun menjadi 1,056 pada tahun 2015. Indeks ekonomi tahun 2011 yaitu 1,012 turun menjadi 0,992 pada tahun 2015. Rumusan strategi pemanfaatan ruang Kota Denpasar berkelanjutan yaitu mengintegrasikan aturan adat ke dalam dokumen rencana ruang, merencanakan pembangunan vertikal, memperkuat peran adat, penerapan sawah abadi, pemanfaatan lahan kosong, dan pembentukan satuan tugas pengendalian ruang adat.

---

ABSTRACTRapid development of tourism and population growth caused problems in spatial utilization in Denpasar City. The purpose of this research is to analyze the impact of the spatial utilization in Denpasar City on the socio cultural, environmental and economic as well as to formulate sustainable urban spatial utilization strategy. The method used is a mix method with quantitative and qualitative. The analyzes were spatial analysis, trend analysis, to calculate the index of socio cultural, environmental and economic as well as an analysis of the comparative descriptive. The results showed that the spatial utilization has not been in accordance with the spatial plan and not yet orderly in the spatial control. Spatial utilization leads to unsustainable. Socio cultural index values tend to decrease which is 1,038 in 2011 to 1,036 in 2015. Environmental index values tend to decrease, which is 1,065 in 2011 to 1,056 in 2015. Economic index values tend to decrease which is 1,012 in 2011 to 0,992 in 2015. Strategy formulation of sustainable spatial utilization of Denpasar City, that are integrate traditional rules into spatial planning documents, plan vertical building, strengthen traditional roles, implementation of perennial rice field, utilization of vacant land, and establishment of task control unit of traditional village. "

"Pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dari konsep tata ruang yang diundangkan menghadirkan kawasan kumuh sebagai tempat tinggal. Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan baru yang meliputi tiga aspek penataan, yakni penataan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 yang dimandatkan dalam program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). Sebagai upaya penataan permukiman kumuh berbasis masyarakat, penelitian ini menggunakan perspektif Sustainable Urban Development sebagai teori yang meyakini bahwa perencanaan lingkungan yang cermat akan menjadi langkah penting bagi masa depan kota yang berkelanjutan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat bagaimana realisasi Pergub Nomor 90 Tahun 2018 dapat mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di permukiman kumuh ke dalam jangka panjang. Temuan dari penelitian ini adalah implementasi CAP dan CIP di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, tidak berhasil memenuhi kerangka pembangunan kota yang berkelanjutan sebab hanya menata aspek fisik lingkungan. Dengan demikian, penataan kawasan kumuh hanya membenahi aspek material tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipahami sebagai peningkatan fasilitas sosial budaya dan ekonomi warga.

---

Population growth that is faster than the spatial planning concept enacted presents slums as a place to live. The DKI Jakarta Provincial Government has established a new policy that covers three aspects of arrangement, namely environmental physical arrangement, social and cultural empowerment, and community economic empowerment. This policy is contained in Governor Regulation Number 90 of 2018 which is mandated in the Community Action Plan (CAP) and Collaborative Implementation Program (CIP) program. As an effort to structuring community-based slum settlements, this study uses the perspective of Sustainable Urban Development as a theory that believes that accurate environmental planning will be an important step for a sustainable urban future. The author uses qualitative research methods to see how the realization of Governor Regulation Number 90 of 2018 can integrate economic, social and environmental goals in slums into the long term. The findings of this study are that the implementation of CAP and CIP in Manggarai, South Jakarta, has failed to meet the framework of sustainable urban development because it only manages the physical aspects of the environment. Therefore, the arrangement of slum areas only fixes the material aspect without increasing the welfare of the community which is understood as an increase in the socio-cultural and economic facilities of the residents. "

"DKI Jakarta merupakan Ibukota di Indonesia dengan tingkat kemacetan tertinggi ke 10 di dunia bedasarkan traffic index 2019. Selain itu, berdasarkan World Air Quality Report pada tahun 2019 menunjukan konsentrasi tingkat polusi udara di DKI Jakarta 49,4 g dan menempati urutan ke-5 polusi udara tertinggi di dunia. Dalam suatu perkotaan dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi saat ini sangat perlu dilakukan penilaian terhadap tingkat efisiensi dari infrastruktur transportasi yang berkembang. Dimana tingkat efisiensi ini merupakan faktor yang diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur. DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur kereta yang direncanakan dapat menunjang sistem transportasi. Permasalahan yang muncul dengan pembangunan kereta yang ada saat ini adalah apakah pembangunan sudah didasarkan dengan prinsip keberlanjutan baik secara kinerja maupun tingkat pelayanannya. Dengan begitu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi kinerja dan pelayanan infrastruktur transportasi berbasis rel di DKI Jakarta terhadap indikator keberlanjutan dari transportasi berbasis rel. Pada evaluasi ini selanjutnya dipetakan untuk mendapatkan alternatif rekomendasi untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan pada transportasi kereta yang ada di DKI Jakarta. Pada pertama dilakukan detail literatur review dari paper yang berfokus kepada indikator keberlanjutan transportasi massal berbasis rel maupun transportasi umum lainnya dan upayanya untuk meningkatkan keberlanjutan. Dari indikator yang didapat kemudian dilakukan penilaian antara kondisi transportasi berbasis rel yang ada saat ini terhadap indikator keberlanjutan yang diteliti, penilaian ini dilakukan oleh responden sampel pengguna transportasi yang ada di DKI Jakarta dan beberapa unit kerja pelaksana dalam perencanaan, pembangunan maupun pengoperasian transportasi massal berbasis rel untuk mengetahui pembobotan tiap indikator dan penilaian transportasi itu sendiri. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemetaan pembobotan dengan metode AHP dan penilaian dengan metode scoring. Penelitian ini menawarkan hasil bahwa aspek kinerja jaringan dan tingkat pelayanan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penilaian tingkat kepentingan penumpang dalam preferensi pemilihan transportasi dan memberikan rekomendasi alternatif untuk meningkatkan sistem persinyalan dalam upaya menambah kapasitas dan mengembangkan Kawasan transit (Transit Oriented Development) untuk meningkatkan integrasi antar moda.

---

DKI Jakarta is the Indonesia's capital city with the 10th highest level of congestion rate in the world based on the 2019 traffic index. Other than that based on World Air Quality Report in 2019 showed DKI Jakarta's air pollutant concentrate 49.4 µg and the 5th highest of air pollutant in the world. In the urban city nowadays the mobility rate is high enough and the efficiency for sustainability assessment in transport infrastructure development is needed. This efficiency is the important key for sustainable infrastructure development. DKI Jakarta currently in the process for construct the railway infrastructure to support the transportation system. The problems appearing is the railway infrastructure networks and the service in DKI Jakarta already planned based on sustainability indicators or not. Therefore, the aims of this research is to make the evaluation of railways infrastructure networks performance and services in DKI Jakarta regards on the railway sustainability key factors. Further evaluation will be used railway sustainability assessment framework and offers some of alternative solution to improve the railway transportation sustainability in DKI Jakarta. First, a detailed literature review of the paper focuses on Indicators of the sustainability indicators and it’s effort to improve railway sustainability, published on scientific journal in period 2011 until 2021. Regarding the indicators obtained, an assessment then carried out by respondents from a sample of transportation users in DKI Jakarta and the implementing works units in planning, building and operating railway transportation. The way to determine the weighting of each indicator and the transportation assessment use the AHP method and make an assessment by the scoring method. This research result offers the networks performance and service rate impact to the sustainability aspect and the passenger importance rate for using the railway transportation in DKI Jakarta and the alternative way to improve signaling system and increase the capacity. Also, the alternative way to increase the integration of mode is developing transit oriented area in the station area."