Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apakah dinasti politik berdampak pada belanja daerah? Dinasti politik dikaitkan dengan persaingan politik tidak sehat dan tidak optimalnya kebijakan publik. Studi ini menyajikan analisis empiris yang berfokus pada politik daerah sebagai bagian desentralisasi di Indonesia. Menggunakan sampel dua kandidat terbaik dalam setiap pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) langsung tahun 2005-2018, penelitian ini menguji pengaruh terpilihnya kepala daerah dinasti dalam Pilkada terhadap belanja daerah, khususnya belanja menurut fungsi tingkat kabupaten/kota. Kami menganalisis apakah kepala daerah dinasti memiliki kebijakan berbeda pada belanja daerah dibanding kepala daerah non-dinasti menggunakan metode Regression Discontinuity Design (RDD). Penelitian ini menemukan bahwa kepala daerah dinasti berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Selain itu, kepala daerah dinasti petahana memberi dampak negatif pada belanja ‘visible’. Sementara efek signifikan kepala daerah dinasti non-petahana pada belanja daerah terkait dengan kurangnya pengalaman pada masa jabatan pertama. Studi ini juga menemukan lebih banyak dampak negatif dari terhadap belanja daerah oleh kepemimpiman kepala daerah dinasti yang terpilih pada pilkada serentak (2015-2018).

---

Does political dynasty affect local spending? This study provides empirical analysis that focuses on local politics as a part of decentralization in Indonesia. Using the sample of two best candidates on the direct mayoral election in the period 2005-2018, we observe the effect of political dynasty winning in mayoral election on local spending that focuses on functional-classified expenditure at the district level. Based on Regression Discontinuity Design (RDD) estimation, we examine whether the dynasty mayors have different policies through local spending compared to the non-dynasty mayor. Applying some covariates, this study finds negative effect of dynasty mayor on local spending. The incumbent dynasty mayor gives negative effects on ‘visible’ expenditure, while the non-incumbent dynasty mayor gives significant effects that are associated with less experience issue on the first mayoral term. This study finds also finds more negative effects on local spending of the dynasty mayor elected after 2015."

"Rivalry marks today's relations between provincial parliaments (DPRD) and governments (Pemda) although both are resulted from similar process of direct elections. This research found that together with the central government (Jakarta), due to their same perception and interest, the Pemda plays role in undermining DPRD position by giving its lacks of response to fulfill DPRD need on suffcient supporting system...."

"Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia memulai sebuah langkah baru dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu pembentukan daerah otonom dan desentralisasi fiskal dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kebijakan ini bertujuan agar daerah mandiri dalam memperoleh sumber-sumber pendapatannya dan menggunakan pengeluarannya sendiri. Pembentukan daerah otonom dan desentralisasi fiskal memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD dan pendapatan lainnya yang sah. Pajak daerah merupakan sumber pembiayaan bagi daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Pajak yang dikumpulkan daerah berasal dari 2 sumber, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan bagi hasil pajak yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, dalam lima tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal, ketergantungan daerah kepada pusat masih tinggi karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari subsidi pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.Penelitian ini menggunakan penelitian dari Joweria M. Teera (2004) untuk mengetahui seberapa besar faktor kebijakan fiskal mempengaruhi tax ratio 26 daerah propinsi di Indonesia selama periode 1995-2004, yaitu lima tahun sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah.Kebijakan fiskal yang digunakan dalam penelitian adalah subsidi dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan spending dalam bentuk pengeluaran rutin. Penggunaan Dana Alokasi Umum semata-mata didasarkan pada pertimbangan bahwa subsidi ini diberikan kepada seluruh daerah otonom, baik tingkat provinsi maupun kab/kota. Sementara pengeluaran rutin dijadikan faktor yang mempengaruhi tax ratio karena pengeluaran tersebut menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran pemerintah daerah.Faktor lain yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita, degree of openness, kepadatan penduduk per km persegi, sektor manufaktur, sektor pengangkutan, dan penghindaran pajak. Penulis menggunakan variabel dummy desentralisasi, Jawa dan non-Jawa.Variabel kebijakan fiskal dan faktor lainnya diestimasi dengan metode 2SLS. Sebelum dilakukan prosedur estimasi, terlebih dahulu dilakukan uji untuk menentukan teknik estimasi yang sesuai, fixed atau random effect. Pengujian simultanitas juga dilakukan karena antara tax ratio dan PDRB per kapita diduga ada hubungan dua arah (simultan). Pengujian dilakukan dengan Hausman Specification Test.Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berpengaruh positif terhadap tax ratio. Namun, pengaruh terbesar dimiliki oleh variabel pengeluaran rutin. Faktor lain yang memiliki pengaruh positif adalah Dana Alokasi Umurn, kepadatan penduduk, sektor manufaktur, sektor transportasi, dan variabel dummy, sebelum dan sesudah desentralisasi.Sementara variabel yang berpengaruh negatif adalah PDRB per kapita, degree of openness, dan shadow variable. PDRB per kapita belum menjadi indikator kapasitas pemajakan. Degree of openness berhubungan negatif karena kegiatan ekspor impor menjadi "terbuka" bagi fiskus untuk menyelewengkannya. Shadow variable yang mengindikasikan adanya penghindaran pajak juga mengurangi tax ratio karena menurunkan jumlah pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas Analisis Pendapatan Daerah dengan menyoroti pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten Tahun 2015 yang realisasinya jauh di bawah target yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapatan daerah dan memberikan jawaban atas realisasi pajak yang masih di bawah targetnya dengan meninjau faktor-faktornya. Teori yang digunakan adalah administrasi perpajakan daerah, manajemen pendapatan asli daerah, dan perpajakan otomotif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah seluruh tahapan kebijakan pajak telah dilaksanakan sesuai standard/peraturan-peraturan yang ada, namun masih terdapat kekurangan; belum optimalnya tahap identifikasi karena belum maksimal menggunakan data potensi dan tahap assessment karena pelaksanaannya masih belum mencerminkan kondisi yang paling adil. Penegakan hukum merupakan akar masalah yang paling dominan menjadi penyebab realisasi penerimaan PKB masih jauh dari target yang direncanakan.

---

ABSTRACT

This thesis analized local revenue by highlighting automotive taxation of Banten province in 2015 which realization was under the target. This study aimed to describethe local revenue of automotive taxation in Banten Province and answers why realization of the tax was still far below the target by reviewing the factors underlying it. The theories used in this study were local tax administration, local own-source revenue management, and automotive taxation. This research approach was qualitative approach. In addition the data were collected by studying literature/documents and conducting in-depth interviews. Results of this study showed that all stages covering tax policy have been implemented according to existing standards/regulations, but there were still shortcomings; less optimal phase of the identification because of not fullest using potentian tax data and phase of assessment because of its implementation was still doesn't reflect the fairest condition. Law enforcement is the main cause of realization of the tax which was still far below the target."

"ABSTRAKTarget awal implementasi online sebanyak 10.951 wajib pajak danbaru terpasang online sebanyak 4.978 wajib pajak sedangkan kebijakan onlinetelah berlangsung sejak tahun 2012. Online sistem terdiri dari online systemBRI dan e-pos merupakan bagian dari pelaksanaan e-government yangbertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketika suatusistem berjalan sesuai dengan prinsip e-government, seharusnya masyarakatatau wajib pajak bersedia untuk dilakukan online system.Berdasarkan hal ini, dilakukan penelitian pada level implementasimenggunakan teori Grindle. Yang menjadi variable penelitian adalah isikebijakan dan lingkungan implementasi. Selain itu juga dilakukan penelitiankesesuaian online system dengan penerapan e-government denganmenggunakan pedoman OECD.

---

ABSTRACTInitial targets of online implementation as much as 10 951 taxpayersand currently online as much as 4,978 taxpayers whereas this policy has beengoing on since 2012. Online system consists of an online system BRI and e-Pos ispart of the implementation of e-government which aims to improve services tocommunity. When a system is running in accordance with the principles of egovernment,community or taxpayers should be willing to do online system.Based on this, the research conducted at the level of implementationusing Grindle theory. Which becomes variable research is the contents of thepolicy and implementation environment. It also conducted research online systemconformity with the implementation of e-government by using the OECDguidelines."

"Local legislation program program is a mapping for the shake and priority scale for establishing local regulation implemented through needs analysis activity local law apparatus. In the explanation of article 15/2004 on legislation establishment migh be seen that program of local regulation establishment is an Instrument of Local Legislation Establishment Planning, that is sistematically arranged and integrated and it is arranged in the framework of realizing Local law Development which is syncronizes to National law. Local legislation program becomes the foundation in carying governance out whether it is for Local house of Representatives or Local Government in making a public policy. The making of Local Legislation migh be implemented if there's : change on Central Government Policy,earthquake and in emergency and change on level of community needs. Of current observation result, Province of Gorontalo in estabisishing Local Rewgualtion is mor based on current needs and umprogrammed and waits for one another between related stakeholder, moreover, Local legislation isn't estabilished yet is still a new program. Therefore, Consultation Assistance in Local Legislation Program Arrangement in Province of Gorontalo is still badly needed in order to support the Implementation of Middle and Long term Development Program."

"Penelitian ini membahas permasalahan hubungan keuangan pusat daerah dalam kaitannya dengan rencana implementasi otonomi daerah. Fokus yang dilakukan adalah terhadap penentuan bobot Dana Alokasi Umum untuk daerah Provinsi di seluruh Indonesia. Analisis penentuan pembobotan Dana Alokasi Umum adalah dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Adapun program Expert Choice (EC) dipakai untuk itu dengan cara memberikan pertanyaan kepada beberapa expert yang mengetahui tentang Dana Alokasi Umum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar pemerintah pusat dengan Daerah. Input yang dipakai berupa persepsi responden terhadap variabel-variabel kebutuhan Wilayah dan Potensi/Kapasitas Ekonomi Daerah yang di susun menurut hirarki. Penelitian ini menggunakan data tahun 1993 sampai dengan 1998 dalam anggaran keuangan Negara. Informasi kuantitatif lain di dapat dari hasil publikasi dalam Nota Keuangan dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara serta publikasi Statistik keuangan pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Biro Pusat Statistik dari beberapa tahun penerbitan. Untuk perhitungan jumlah Dana Alokasi Umum digunakan rumus sesuai undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yakni : ∑DAU Daerah Ybs x Bobot Daerah Ybs/∑ Bobot seluruh Daerah Untuk menentukan pembobotan masing-masing variabel sebehimnya dilakukan pembagian empat kriteria untuk Provinsi. Asumsi yang dipilih untuk Dana Alokasi Umum tergantung pada kategorinya yaitu kategori kecil, sedang, besar,sangat besar. Dengan di tentukannya empat kriteria tersebut dapat diperoleh hasil total jumlah bobot masing-masing Provinsi. Dalam penentuan pembobotan distribusi dana alokasi umum untuk masing-masing Provinsi disusun berdasarkan hirarki yang ditentukan dalam analytic hierarchy process (AHP) berdasarkan kepada kebutuhan wilayah dan Patensi Ekonomi. Adapun variabel tersebut antara lain adalah Kebutuhan Wilayah yang terdiri dari : Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Panjang Jalan, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Jumlah Rumah Sakit, Jumlah Penduduk Miskin). Sedangkan Variabel Potensi/Kapasitas Ekonomi terdiri dari Nilai Tambah Sektor Industri, PDRB, SDA (Migas, Kehutanan, Kelautan, Pertambangan lainnya), SDM (Jumlah Sekolah,Jumlah Pegawai Negeri, Ratio Murid Terhadap Guru). Dari hasil susunan berdasarkan hiraki tersebut, maka dapat ditentukan jumlah bobot pada masing-masing variabel yang terbesar sampai yang terkecil yang berdasarkan jawaban responden expert choice (EC) yakni variabel Tingkat Kesejahteraan masyarakat miskin dengan bobot sebesar 27,9 dan untuk yang kedua pada variabel PDRB dengan bobot sebesar 25,8. Hasil perolehan perhitungan pembobotan masing-masing Provinsi dalam prioritas jumlah total pembobotan, mempunyai perbedaan antara versi penulis dengan versi Bappenas yakni prioritas pertama menurut versi penulis adalah Provinsi Sumatera Selatan dan kedua Provinsi Jawa Barat, sedangkan prioritas pertama pada versi Bappenas adalah Provinsi Jawa Barat dan kedua Provinsi Jawa Timur. "