Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Berkaitan dengan fungsi alokasi khususnya alokasi sumber dana, dalam pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia selama ini, pembiayaan pembangunan daerah, pada umumnya masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan daerah sendiri yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan penerimaan lain-lainnya yang sah masih jauh untuk mencukupi.Apabila kebutuhan pembangunan pelayanan dasar masyarakat, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta fasilitas-fasilitas umum, terus meningkat, sedangkan, penerimaan daerah tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan dasar tersebut, maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan fasilitas umum yang ada. Oleh sebab itu, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah meminjam kepada pihak ketiga.Berdasarkan penghitungan kemampuan meminjam pemerintah kota dengan model analisa Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ternyata sebagian besar pemerintah kota di Indonesia mampu untuk melakukan peminjaman. Terbukti hampir semua pemkot nilai DSCR lebih dari 2,5. Akan tetapi harus diakui bahwa untuk menilai kemampuan meminjam tidak hanya menggunakan analisa DSCR.Dapat terjadi tingginya nilai DSCR suatu pemkot, disebabkan dana DAU yang diperoleh suatu pemkot tinggi, demikian juga nilai DSCR suatu pemkot rendah, karena pada saat itu, kewajiban utang yang jatuh tempo tinggi, yang menyebabkan nilai DSCR suatu pemkot rendah.Hasil analisis yang lain, ternyata dalam melakukan pinjaman pemkot belum banyak melibatkan jumlah penduduk dan kepadatannya. Terbukti hubungannya masih negatif. Area yang banyak ditemui nilai DSCR tinggi, dan jumlah penduduk rendah.Hubungan nilai DSCR dengan DAU relative positif, dalam arti sebagian besar pemkot pada area DSCR tinggi, DAU nya tinggi. Kondisi ini tidak baik, mengingat tingginya DSCR banyak diakibatkan karena tingginya nilai DAU.Untuk pemkot besar dipulau Jawa, nilai DSCR dengan pendapatan asli daerah hubungannya positif, dalam arti kota-kota besar tersebut banyak ditemukan dalam area DSCR tinggi dengan PAD tinggi. Untuk daerah-daerah kecil di luar pulau Jawa, kebanyak pada area DSCR tinggi, PAD rendah.Demikian juga korelasi antara nilai DSCR dengan penerimaan APBD. Hampir sebagian besar kota-kota besar di Jawa, ditambah dengan Medan dan Makasar, berada pada area DSCR tinggi, penerimaan APBD tinggi. Sedangkan kota-kota di luar pulau Jawa hamper sebagian besar berada pada area atau matriks DSCR tinggi, penerimaan APBD rendah.Dari hasil penghitungan DSCR dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pemkot mampu untuk meminjam, sedangkan korelasi antara nilai DSCR dengan penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan asli daerah, DAU dan Penerimaan APBD pada umumnya belum menunjukan korelasi yang diharapkan."

"Dalam rangka memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar negeri, Pemerintah mengadakan pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman. Baik berupa pinjaman program yang diperoleh untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Pinjaman proyek yang diperoleh untuk membiayai satu atau lebih kegiatan pembangunan tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Perjanjian pinjaman luar negeri yang diadakan pemerintah dengan pihak luar negeri selama ini menimbulkan selisih pendapat, sehubungan dengan status ruang lingkup hukum perjanjian pinjaman luar negeri tersebut, apakah suatu perjanjian pinjaman luar negeri masuk dalam ruang lingkup hukum publik atau privat. Terdapatnya selisih pendapat tersebut disebabkan lebih karena terdapatnya rumusan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengkategorikan Perjanjian pinjaman luar negeri sebagai perjanjian internasional publik, sedangkan perjanjian pinjam meminjam sendiri merupakan perjanjian yang masuk dalam ruang lingkup perikatan, yang merupakan ruang lingkup hukum privat. Selanjutnya pemahaman yang komprehensif mengenai klausul-klausul naskah perjanjian pinjaman luar negeri rnerupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat besarnya resiko dan kewajiban yang harus ditanggung Pemerintah terhadap pemberi pinjaman. Klausul-klausul hukum seperti events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, maupun klausul applicable law, merupakan klausul-klausul yang perlu dirumuskan secara seksama untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi kepentingan penerima pinjaman (borrower).

---

In order to find finance resources outside the country, the Govemment of Indonesia entered the foreign loan that bound by a loan agreement. That kind of loan agreement can be a loan programs available to support the State budgetary or loan project to finance the project to support certain development activities that state in the agreement. Loan agreements that made by the government with foreign party/parties all this time during has caused the debate, with respect to the scope of the legal status of such foreign Ioan agreements, whether a foreign Ioan agreement signed within the scope of public law or private law. The existing debate was caused due to the presence of explaination in Law number 24/2000 concerning Intemational Agreements that categorizing the foreign loan agreement as a public international agreements, while loan agreement in nature is in the capacity of commitments, which is the scope of private law. Furthermore, a comprehensive understanding of loan agreement clauses draft is something that can not be negotiable. Considering the risks and obligations to be borne by the Government against the lender, legal clauses such as events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, and the applicable law clause, are the clauses that needed to be carefully formulated in thc loan agreement draft, to accomodate the interest of the borrower."

"Paper ini mencoba menemukan nilai optimal pinjaman dan komposisi nilai tukar untuk hutang luar negeri pemerintah Indonesia (Utang Luar Negeri Pemerintah/ULNP) selama periode 1983 sampai dengan 2000. Dengan menggunakan model konsumsi dua periode, ditemukan bahwa fluktuasi nilai tukar akan memberi dampak pada pinjaman optimal melalui term of trade (TOT). Sebelum periode krisis, hasil model menunjukkan jumlah pinjaman yang relatif kecil dibandingkan data aktualnya; sementara itu selama periode krisis ekonomi model justru menghasilkan nilai pinjaman yang besar sebagai dana ekstra untuk mempercepat proses pemulihan. Pola tersebut menunjukkan adanya proses 'smoothing' dalam pinjaman sehingga dapat menjaga 'solvency' dari UNLP. Model seianjutnya memprediksi komposisi mata uang yang dapat meminimumkan risiko yang ditimbulkan dari external shock seperti fluktuasi nilai tukar. Dengan menggunakan tiga mata uang utama, Dolar AS, Yen Jepang, dan DM Jerman, model ini menemukan dua faktor yang mempengaruhi komposisi tersebut. Pertama, semakin kuat koefesien korelasi dari suatu mata uang dengan effective cost of borrowing (biaya efektif peminjaman), semakin besar perminjaman akan mata uang tersebut untuk dijadikan pinjaman. Kedua, semakin besar apresiasi antara rupiah dengan mata uang partnernya, semakin besar permintaan untuk mata uang tersebut. "

"Skripsi ini berisi analisis tentang Kontrak Pengadaan satu unit Kapal Induk Perambuan dan tiga unit Kapal Bantu Perambuan yang dibiayai pinjaman/hibah dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis mengenai ketentuan hukum perjanjian dan pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kontrak baru mengikat para Pihak setelah dipenuhinya syarat yang disepakati. Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak Kerja Konstruksi, serta hak dan kewajiban para Pihak yang dicantumkan dalam Kontrak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peneliti menyarankan agar selanjutnya konstruksi Kapal Negara Kenavigasian dilakukan sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia.

---

The essay is an analysis of the Procurement Contract of one unit Buoy Tender Vessel and three units Aid Tender Vessel financed by the loan/grant from the Dutch Government to the Government of the Republic of Indonesia. This research is using qualitative method which produces descriptive analytical data concerning the general provisions on the law of contract and government?s procurement of goods/services, to its application in real life. The results stated that the Contract is binding to the Parties after fulfillment of the terms agreed. The type of Contract was the construction working contract, and the rights and obligations of the Parties listed in the Contract are in compliance with the regulations. The researcher suggests for the next construction of the State?s Tender Vessel shall be conducted entirely by the Indonesian."