Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFenomena kejahatan tidak hanya terjadi di wilayah daratan, namun udara dan laut pun dapat menjadi ruang terjadinya kejahatan. Fenomena kejahatan juga tidak hanya terjadi pada cakupan wilayah lokal suatu negara, tetapi juga dapat dilakukan dalam wilayah internasional. Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan fenomena kejahatan di wilayah laut, seperti halnya fenomena kejahatan penyelundupan melalui jalur laut yang terjadi di wilayah perairan provinsi Kepulauan Riau, hingga saat ini masih terjadi. Penyelundupan masih terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab penyelundupan seperti kondisi geografis, lemahnya pengawasan, adanya keterlibatan warga lokal serta kemampuan pelaku terhadap melakukan kejahatan penyelundupan. Keempat faktor tersebut dibangun berdasarkan studi literatur serta penelitian-penelitian sebelumnya mengenai terjadinya aktvitas penyelundupan melalui jalur laut. Hal ini mengakibatkan fenomena kejahatan penyelundupan melalui jalur laut masih terus terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

---

ABSTRACT

Crime phenomenon occurs not only on land, but air and sea area can also be a subject to crime space. Transnational regions are susceptible to crimes, not limited to the local region of a country. In this thesis, the author attepts to describe the criminal phenomenon on sea sector, such as smuggling through sea terrains that happened in Riau Islands territorial waters that still exist to this day. Smuggling is common and interminable due to several factors, such as geographical conditions, lack of supervision, the involvement of the local citizens, and the capability of the perpetrators towards the act. These factors are built based on literature studies and previous researches regarding smuggling activities through the oceanic track. This causes the status of smuggling through the sea is still ceaseless and ongoing to this date in Riau Islands."

"Upaya pelarangan senjata kimia telah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Tahun 1874 negara-negara Eropa sepakat mengeluarkan Deklarasi Brussel yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun dalam perang. Tahap berikutnya telah ditandatangani deklarasi dalam Konferensi Den Haag tahun 1899 yang mengutuk penggunaan proyektil tunggal yang merupakan difusi dari gas-gas asphyxiating (pencekik pernafasan) atau deleterious (merusak).

Meskipun telah ada deklarasi-deklarasi tersebut, namun senjata kimia tetap dipakai dalam Perang Dunia I yang telah mengakibatkan korban jiwa lebih dari 100.000 jiwa dan satu juta orang cedera. Pada tahun 1925, Protokol Jenewa telah ditandatangani guna melarang penggunaan gas-gas yang bersifat asphyxiating dan beracun. Namun protokol ini tidak melarang pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya serta mekanisme penanganan apabila terjadi pelanggaran. Pada tanggal 3 September 1992, Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa berhasil merampungkan negosiasi dan mengesahkan teks Konvensi Senjata Kimia (the Conventionon the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction).

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut dan meratifikasi dengan Undang-Undang No.6 tahun 1998. Saat ini Indonesia memang bukan termasuk negara yang memiliki dan mampu membuat senjata kimia. Keputusan Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi telah menimbulkan spekulasi yang perlu dijelaskan dan didiseminasikan secara nasional. Ada yang beranggapan keputusan Pemerintah merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan belum perlu, karena Indonesia belum memiliki teknologi persenjataan yang diklasifikasikan dalam Konvensi. Adapula yang beranggapan keputusan ratifikasi merupakan keinginan negara-negara besar yang memiliki kepentingan tertentu dengan Indonesia. Kesimpangsiuran keputusan ratifikasi Pemerintah membuat Penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh.

Dalam Tesis ini Penulis berusaha untuk menjelaskan permasalahan Senjata Kimia dalam kerangka kepentingan Indonesia yang menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Apabila dikaitkan dengan sifat politik luar negeri seperti itu, maka akan terlihat beberapa alternatif yang muncul berkenaan dengan keputusan ratifikasi, seperti adanya tekanan untuk menaati rejim Konvensi dan Verifikasi atau suatu usaha untuk melindungi perekonomian Indonesia yang memang banyak mengkonsumsi bahan kimia.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis mengambil data dan referensi yang berasal dari buku, jurnal, buletin, surat kabar, dokumen tertulis lain dan sedikit wawancara."

"ABSTRAK<>br>Indonesia dalam mengamankan penerimaan kargo udara sudah memiliki upaya yang baik untuk mencegah berbagai kejahatan melalui kargo udara termasuk penyelundupan narkoba transnasional. Namun, berdasarkan kasus yang terjadi pada tahun 2016 serta data tegahan penyelundupan narkotika melalui kargo udara oleh Bea Cukai menunjukkan bahwa pengamanan penerimaan kargo udara Indonesia memerlukan optimalisasi. Uni Eropa sudah memperkuat pengamanan penerimaan kargo-nya setelah ditemukan sebuah bom rakitan dalam pesawat kargo dari Yaman. Pengamanan Uni Eropa menggunakan sistem validasi yang disebut sebagai Air Cargo and Mail Carrier operating into the EU from a Third Country Airport atau ACC3, dimana negara diluar Uni Eropa diwajibkan memiliki validasi dari Uni Eropa untuk mengirim kargo udara menuju Uni Eropa. Berdasarkan pencegahan kejahatan situasional, penulis membahas tentang potensi diterapkannya sistem validasi penerimaan kargo udara berdasarkan ACC3 sebagai upaya preventif penyelundupan narkoba transnasional di Indonesia. Pada artikel ini, pencegahan kejahatan situasional dikaitkan pada tingkat public policy dimana strategi pencegahan memiliki bentuk suatu kebijakan pemerintah sebagai upaya pengamanan suatu negara.

---

ABSTRACT<>br>In securing air cargo, Indonesia already have a good efforts to prevent crimes through air cargo including transnational drug smuggling. However, based on the case that occurred in 2016 as well as restraining drug trafficking via air cargo data by Customs showed that the air cargo security reception Indonesia requires optimization. The European Union has reinforce its cargo security reception after they were discovered an IED in the cargo aircraft from Yemen. EU security using the validation system referred to as Air Cargo and Mail Carrier operating into the EU from a Third Country Airport or ACC3, where countries outside the European Union are required to have validation from the European Union to send air cargo towards the European Union. Based on situational crime prevention, the author discusses the potential application of air cargo validation system based on ACC3 as a preventative measure of transnational drug smuggling in Indonesia. In this journal, refer to situational crime prevention on the level of public policy where prevention strategies have the form of a government policy as an effort to secure a country."