Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki permasalahan sosial yang kompleks termasuk masalah kemiskinan. Angka kemiskinan yang terns meningkat memberikan dampak negatif terhadap status kesehatan masyarakat. Kemiskinan menyebabkan menurunkan status kesehatan karena rendahnya asupan gizi dan ketidakmampuan membiayai kesehatan pribadi dan keluarga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di antaranya program kartu sehat, Jaring Pengaman Sosial Bagi Kesehatan, dan Program Kompensasi Subsidi Energi Bidang Kesehatan. Semua kebijakan di atas merupakan pelayanan kesehatan secara gratis bagi keluarga miskin. Keluarga miskin di identifikasi dengan menggunakan kartu sehat.Hasil penelitian terhadap hubungan pembiayaan kesehatan pemerintah dengan pembiayaan kesehatan oleh masyarakat dan income perkapita terlihat bahwa peningkatan atau penunman pembiayaan kesehatan oleh masyarakat tidak diikuti dengan penurunan atau peningkatan pembiayaan kesehatan oleh pemerintah artinya kedua hubungan ini bukanlah substitusi melainkan komplementer.Hasil evaluasi terhadap sumberdaya kesehatan menunjukan propinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan dibandingkan dengan propinsi lain. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan keluarga miskin tidak selamanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga miskin. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut banyak masalah yang ditemukan di lapangan diantaranya masih ada keluarga miskin yang tidak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan secara gratis. Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kartu sehat dan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan terlihat bahwa masih belum optimalnya cakupan kesehatan bagi keluarga miskin.Sebagai upaya mengatasi masalah yang ditemukan di lapangan diperlukan strategi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Hasil analisis AHP dari responden para expert menunjukan bahwa pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dengan sistem kartu sehat akan optimal jika memenuhi kriteria; validasi secara proaktif (41,3%) dan kejelasan penggunaan kartu sehat (32,7%). Sementara kendala prioritas yang harus yang harus diminimalkan adalah belum tertatanya penangan kemiskinan lintas sektor. Para expert sepakat bahwa strategi yang diprioritaskan adalah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (23,4%) dengan mempertimbangkan juga strategi menjalin kerjasama lintas sektor (21,5%) dan mengupayakan mencari metodologi penentuan sasaran yang lebih akurat."

"Pemda DKI mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan dengan menyediakan dana JPK Gakin. Peserta program JPK Gakin adalah keluarga miskin di DKI Jakarta yang terdata oleh BPS, pemegang kartu sehat serta Surat Keterangan Tidak Mampu yang memiliki KTP DKI Jakarta.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan manajemen piutang pasien JPK Gakin dan SKTM. Penelitian dilaksanakan di RSUD Koja. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pengamatan langsung disertai wawancara mendalam dengan pegawai RS dan pasien JPK Gakin dan SKTM. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif.Hasil penelitian ini adalah penerapan manajemen piutang pasien JPK Gakin dan SKTM di RSUD Koja pada tahun 2009 tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Saran yang diberikan adalah memperbaiki sistem manajemen piutang dari unsur masukan dan proses.

---

The governor of DKI Jakarta implement the goals of healthy development by providing some fund allocation of JPK Gakin. The people who involved JPK Gakin program are the underprivileged family in DKI Jakarta who listed in BPS, had healthy card, SKTM, and DKI Jakarta ID.

The aim of this research is to study the application of account receivable management for JPK Gakin and SKTM patients. This research held in Koja Hospital. The type of this research is descriptive analytic with observation and depth interview with hospital staff and JPK Gakin and SKTM patients. The method of this research is qualitative method.

The result of this research is the application of account receivable management for JPK Gakin and underprivileged patient at Koja Hospital in 2009 not fully based on policy from Health Department of DKI Jakarta. The advice for this research is to fix the system of account receivable management from input and process."

"Izin penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dalam undang-undang no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Saat ini masih ditemukan radio komunitas yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi radio komunitas pada proses perizinan ISR. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan penanggung jawab radio komunitas dan pejabat di lingkungan Balai Monitor Frekuensi Radio di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Analisis data mengacu pada model Matthew B Miles dan A Michael huberman. Hasil penelitian menyatakan bahwa kendala yang dihadapi pada sertifikasi perangkat radio komunitas."

"Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan (1) Untuk mengetahui kinerja sistem temu kembali di perpustakaan ELSAM dilihat dari segi ketepatan dan perolehannya. (2) Untuk mengetahui perbandingan kinerja sistem temu kembali antara IGLOO (berbasis CDS/ISIS) dengan MyBiblio (berbasis MySQL). Beberapa hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang tehnik pengindeksan di IGLOO dan MyBiblio, perolehan dan ketepatan dari kedua sistem temu kembali serta pengeruh penggunaan bahasa alamiah dan bahasa terkendali dalam perolehan dan ketepatan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sistem yang lebih tinggi ketepatannya adalah IGLOO namun memiliki perolehan yang lebih tinggi adalah MyBiblio, untuk di perpustakaan ELSAM yang memilki koleksi 3977, sistem seperti MyBiblio yang lebih dipilih karena sistem ini dapat menampilkan perolehan yang lebih tinggi."

"ABSTRAKSampah yang dihasilkan oleh penduduk di Jakarta pada dasarnya telah ditangani oleh instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang dalam penanganan sampah di Jakarta adalah Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang bekerjasama dengan beberapa instansi lain. Tetapi tetap masih ada persoalan yang muncul, yaitu masih tetap ada sampah yang menumpuk. Hal ini merupakan salah satu indikator suatu daerah di Iakarta dikatakan kumuh.Hal terdepan yang langsung terkait dengan masalah tersebut diatas adalah sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah. Untuk mempelajari sistem pengumpulan dan pengangkutan di Iakarta, BPPT 1992 rnenyarankan agar langsung diambil contoh kasus dengan luasan suatu kelurahan.Untuk itu, maka diperlukan data-data lapangan yang menyangkut timbulan sampah berdasarkan kuantitas atas perbedaan lahan. Tata guna lahan yang ada pada daerah studi, Kelurahan Pejaten Timur, terbagi atas 3 yaitu perumahan, perkantoran dan komersial. Disamping itu juga diadakan pengamatan lapangan untuk mengetahui waktu yang diperlukan kendaraan pengangkut sat-u ritasi dan kapasitas satu ritasi.Timbulan yang didapat dari hasil pengamalan untuk perumahan berkisar antara 2,29 1/orang/hari - 2,80 I/orang/hari. Sedang untuk perkantoran 3,90.10-1 H13/ mz/ hari dan perdagangan (komersial) 9,44.10" m3/mf/hari. Sedangkan untuk ritasi truk jika manual hanya didapat 1 ritasi dan dengan bantuan shovel (mekanik)didapat 2 ritasi.Karenanya dalam perencanaan digunakan metode pengangkutan non kontainer dengan mekanik yang mengambil sampah di 12 Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) dengan kebutuhan 6 truk dan 5 shovel. Pengumpulan dilakukan dengan metode individual tak langsung yang membutuhkan 95 gerobak untuk melayani seluruh Kelurahan Pejaten Timur. Frekwensi pengumpulan dan pengangkutan dilakukan 3 kali seminggu.

---

"