Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, memahami ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66, serta penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yang menitikberatkan pada studi literatur terhadap PSAK 66, dan manual akuntansi. Selanjutnya akan dilakukan analisis secara sistematis perihal analisis kesenjangan akuntansi beserta ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66 dan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, yaitu PBE PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas, dan tidak terdapat kesenjangan akuntansi perpajakan atas perubahan kebijakan akuntansi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas (metode one-line consolidation). Ketentuan transisi dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas (metode one-line consolidation) mensyaratkan Perusahaan untuk mengagregasikan (menggabungkan) sajian dalam laporan keuangan sebelumnya ke periode sajian per 01 Januari 2014, yang merupakan tanggal pertama periode tahun buku terdekat dari periode buku penerapan pertama kali PSAK 66. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sesuai PSAK 66 pada tanggal 31 Desember 2014, menyebabkan perubahan rasio keuangan yaitu terjadinya kenaikan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak, penurunan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan, dan penurunan kebutuhan dana perusahaan yang dibelanjai dari utang (financing).

---

ABSTRACTThe objective of this study is to understand the accounting gap analysis on the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, understand the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The method uses in this study is a case study, which focuses on PSAK 66?s study of literature and Company's accounting manual. Further, this study will involve a more detailed, systematic gap analysis of accounting, and the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Pertamina?s Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The results show there were gaps in accounting for the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, namely PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas but there is no tax accounting gap when changing from proportionate consolidation to the equity method (one-line consolidation method). Restated consolidated financial statements in accordance with PSAK 66 as of December 31, 2014, has lead to changes in financial ratios, i.e. the increase of the Company's ability to generate earning after taxes, the decrease of the efficiency with which a company is deploying its assets to generate sales, and the decrease of financing needs from debt."

"ABSTRAKPada penelitian ini akan dibandingkan konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat dan production sharing contract sebagai perjanjian bagi hasil yang digunakan pada sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam membandingkan kedua konsep tersebut akan difokuskan pada pendekatan konseptual mengenai latar belakang dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagai bentuk kerja sama pengelolaan bersama sumber daya alam yang terletak di Indonesia. Pada akhir penelitian ini akan dibahas mengenai kontrak bagi hasil gross split sebagai perkembangan termutakhir dalam perjanjian bagi hasil di Indonesia. Berdasarkan kondisi diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep bagi hasil dalam production sharing contract banyak mengadopsi konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat. Hal tersebut menunjukan bahwa Hukum Adat memiliki peran dalam memberikan kontribusi serta konsep-konsep yang bermanfaat bagi perkembangan Hukum Nasional maupun Hukum Internasioanal.

---

ABSTRACTIn this research will be compared product sharing concept according to Adat Law sharecropping and production sharing contract, a contract carried out in Indonesia oil and gas upstream activity. On its purpose to compare two production sharing concept within two different law system, this research will be focusing on conceptual approach and the practice background of production sharing contract as a form of joint management of natural resource located in Indonesia territory. At the last part of this research will be discussed about production sharing gross split as the most recent innovation for production sharing contract in Indonesia. Based on the condition above, the author using the library research method for this research, whose data are collected from literature materials. The result of this research stated that product sharing concept within production sharing contract, considerably adopt the product sharing concept in Adat Law sharecropping. This fact proves that Adat Law has an important role in its contribution to the development of National law and International Law as well."

"Sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia adalah didasarkan pada Kontrak Bagi Hasil (PSC- Profit Sharing Contract). Setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, merubah PSC menjadi Kontrak Kerjasama (KKKS). Undang-Undang ini sekaligus mengalihkan pengelolaan kontrak dengan perusahaan pertambangan dari Pertamina kepada Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 tersebut dan ketentuan Pasal 11 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2002, BPMIGAS bertugas untuk menunjuk Penjual Gas Bumi bagian Negara, termasuk dalam hal ini Liquified Natural Gas (LNG) yang merupakan ekstraksi dari Gas Bumi. Tujuan pekerjaan ini adalah menilai dan melakukan komparasi secara obyektif mengenai kemampuan teknis dari calon Penjual LNG Bagian Negara dalam berbagai aspek terkait kegiatan penjualan LNG dan memberikan rekomendasi calon penjual LNG Bagian Negara kepada BPMIGAS untuk ditunjuk sebagai Penjual LNG Bagian Negara yang dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk kemakmuran rakyat. Rekomendasi yang akan diajukan sebagai hasil dari studi teknis ini adalah penilaian kualifikasi dari calon penjual LNG yang meliputi Pertamina sebagai perwakilan dari BUMN, perwakilan dari KKKS, dan Badan Usaha lain Metode yang digunakan dalam kajian ini diawali dengan penentuan Critical Success Factor (CSF) dengan Focus Group Discussion (FGD), kemudian menentukan bobot variabelnya dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang digunakan untuk perhitungan Competitive Profile Matrix (CPM) dan dilanjutkan dengan Risk Analysis. Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dari CPM, menunjukkan bahwa perusahaan Pertamina memiliki posisi yang lebih menguntungkan dengan nilai total CPM adalah 3,2885 dibandingkan dengan posisi perusahaan saingannya yang mewakili KKKS (BP) dengan jumlah nilai total bedasarkan CPM adalah 2,9885, dengan pro-kontra resiko dan dampak resiko masing-masing. Dari hasil kajian ini berdasarkan UU Migas No 22/2001, maka BPMIGAS memiliki wewenang untuk memutuskan penunjukan penjual LNG bagian negara.

---

Prior to the enactment of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, exploration and production of oil and gas in Indonesia is based on Production Sharing Contracts (PSC-Profit Sharing Contract). After the enactment of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, changed the PSC to a Cooperation Contract (KKKS). This law also transfers the management of contracts with mining companies from Pertamina to the Executive Agency for Upstream Oil and Gas Activities (BPMIGAS). According to the provisions of Article 44 paragraph (3) letter g of Law Number: 22 of 2001 and the provisions of Article 11 letter g of Government Regulation Number: 42 of 2002, BPMIGAS is tasked with appointing the Seller of Natural Gas for the State's share, including in this case Liquified Natural Gas (LNG) which is the extraction of Natural Gas. The purpose of this work is to objectively assess and carry out a comparison regarding the technical capabilities of the prospective State Share LNG Seller in various aspects related to LNG sales activities and provide recommendations for the State Share LNG prospective seller to BPMIGAS to be appointed as a State Share LNG Seller who can provide benefits and revenues that are for the country for the prosperity of the people. Recommendations that will be put forward as a result of this technical study are an assessment of the qualifications of LNG seller candidates which include Pertamina as a representative from KKKS, representatives from PSC Contractors, and other business entities. The method used in this study begins with determining the Critical Success Factor (CSF) with a Focus Group Discussion (FGD), then determines the weight factor of the variable using the Analytical Hierarchy Process (AHP) which is used to calculate the Competitive Profile Matrix (CPM) and continues with Risk Analysis. Based on the results of the analysis obtained from the CPM, it shows that the Pertamina company has a more profitable position with a total CPM value of 3.2885 compared to the position of its rival companies representing PSC Contractors (BP) with a total value based on CPM of 2.9885, with pro- cons of risk and the impact of each risk. From the results of this study based on the Oil and Gas Law No. 22/2001, BPMIGAS has the authority to decide on the appointment of sellers of the state's share of LNG."

"Laporan magang ini membahas mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang dikelola melalui Kontrak Kerja Sama, dan bagaimana pemilihan mekanisme perhitungan bagi hasil yang berbeda akan memengaruhi penerimaan Pemerintah dan kontraktor. Sejak dahulu, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan mekanisme pengembalian biaya operasi cost recovery. Namun, pada awal tahun ini Pemerintah menetapkan mekanisme baru, yaitu gross split, yang tidak lagi mengenal pengembalian biaya operasi bagi kontraktor. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan mekanisme gross split memberikan hasil yang lebih baik bagi kontraktor, sedangkan bagi Pemerintah penggunaan mekanisme cost recovery memberikan hasil yang lebih baik.

---

This internship report analyzes about how Indonesia's upstream oil and gas operations is governed using Production Sharing Contract PSC between the Government and contractor, and how the selection of a production sharing mechanism will affect each party's take. Cost recovery mechanism has always been the choice, but early this year the Government proposes a new mechanism, gross split, where the Government no longer has to pay back the amount spent by contractor in conducting upstream oil and gas operations. The case study results indicate that contractor will be better off by using gross split mechanism, and the contrary applies for the Government."