Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terbitnya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang ertambangan Mineral dan Batubara membawa konsekuensi kewajiban penyesuaian terhadap kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya UU No.4 tahun 2009 melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 tahun 2009. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa status hukum Kontrak Karya merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni. Perjanjian yang ada pada Kontrak Karya merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban."

"Hingga kini sub-sektor batubara masih merupakan lahan bisnis yang menarik bagi kalangan investor yang ingin menggelutinya. Laba yang mungkin dapat diraih sangat tinggi dengan pengembalian biaya modal relatif cepat. Meskipun investasi ini diklasifikasikan sebagai investasi beresiko tinggi, bila kuantitas sumber daya/cadangan batubaranya tidak di deliniasi secara konseptual, teori dasar komputasi yang diterapkan untuk menghitung kuantitas sumber daya batubara di wilayah ini dilakukan melalui cara pendekatan analitik sederhana. Metoda atau cara analitik yang dipakai untuk keperluan di atas, yaitu rumusan komputasi sumber daya batubara (coal resources) yang dirilis oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), yaitu SNI (Amandemen 1 – SNI 13-5014-1998/ICS 73.020) dan cara Usgs (USGS Circle 25). Klasifikasi atau pra golongan sumber daya batubara ditentukan oleh jari-jari pengaruh yang titik pusatnya bisa berupa lokasi singkapan batubara, parit atau sumur uji, dan lubang bor yang sebaran batubaranya diyakini melampar hingga ke lokasi titik-titik conto di atas. "

"Konsep penelitian mineralisasi keberadaan emas di daerah gunung api terutama di daerah bekas gunung api purba telah dikemukakan oleh Bronto dkk, 2003. konsep ini telah mengispirasi penulis untuk melakukan penelitian di bekas kaldera purba Cupunagara, kabupaten Subang, Jawa Barat. Luas kabupaten Subang sekitar 60 km2 dengan ketinggian 650 hingga 1.200 m di atas permukaan laut. Morfologi daerah ini merupakan sisa kaldera purba, berdinding curam dengan tingkat erosi yang masih muda serta pola aliran sungai semi menangga berarah timur laut-barat daya, dengan sungai utama, yaitu Cipunagara. Metodologi menggunakan XRD menunjukkan bahwa batuan teralterasi tersebut terdiri dari mineral-mineral karsa, kalsit, albit, haloisit, felspar, pirit, kaolinit, kristobonit, dan mika yang terbentuk pada temperatur dan pH rendah."

"Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) terbaru, yaitu UU Nomor 40 tahun 2007. Seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap kualitas kehidupan, harmonisasi pemangku kepentingan untuk lebih mempunyai tanggung jawab sosial dalam menjalankan usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan CSR yang sesuai dengan pasal 74 undang-undang tersebut dan untuk mengetahui kebijakan yang telah dilakukan oleh PTBA dalam implementasinya. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan data sekunder dan primer. Dari data tersebut diperoleh kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan."

"Tesis ini membahas kebijakan clean and clear yang merupakan instrumen dalam menata izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam rangka menata izin usaha pertambangan pemerintah melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Nasional Data Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi. Output dari inventarisasi adalah tersedianya data KP/SIPD/SIPR yang sudah disesuaikan legalitas usaha pertambangannya menjadi IUP atau IPR. Sedangkan output dari verifikasi adalah klasifikasi IUP yang mendapat status Clean and Clean (dinyatakan tidak bermasalah atau tumpang tindih). Upaya Pemerintah dalam mengevaluasi IUP melalui kebijakan clean and clear harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Mengingat implikasi sertifikasi Clean and Clear berpengaruh terhadap kegiatan usaha pertambangan lainnya maka legalitas kebijakan Clean and Clear mutlak diperlukan. Keberadaan dasar hukum bagi tindakan pemerintah berguna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu kebijakan Clean and Clear perlu untuk dievaluasi dan diberi format hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis describes about the clean and clear policy that is an instrument in managing the mining and coal license that has been issued by Provincial Government, District/City. In order to manage the mineral mining lisence the government commits National Reconciliation Data Mining License consists of inventarization, verification and classification.The inventarization's output is the availability of KP/SIPD/SIPR data that legality mining license has been adjusted into IUP or IPR. Meanwhile the verification's output is IUP classification that has been granted clean and clear status (declared has no problem or overlapping). The government's effort to evaluate IUP through clean and clear policy must be appreciated and supported from all of the parties. Considering the implication of clean and clear certification has an influence to the other mining activity, the legality of clean and clear policy is absolutely needed. Therefore clean and clear policies need to be evaluated and given a legal format in accordance with the provisions of the legislation."

"Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kegiatan usaha yang menguras sumber daya alam yang begitu masif dan memiliki dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi. Sebagai upaya untuk mendorong akan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dikendalikan agar terselenggaranya fungsi pelestarian lingkungan hidup maka dikenalkanlah kebijakan hukum instrumen ekonomi lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut belumlah dianggap ideal bagi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) diaturlah berbagai instrumen ekonomi lingkungan di sektor pertambangan mineral dan batubara, yaitu pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara, seperti untuk Dimethyl Ether (DME) dan Synthetic Natural Gas (SNG). Selain itu, diatur pula mengenai pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen). Penelitian ini melakukan kajian terdapat pelaksanaan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan setelah ditetapkan UU CK dengan studi kasus di PT Bukit Asam Tbk. Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji efektifitas kebijakan instrumen ekonomi lingkungan. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis data deksriptif-analitis. Hasil penelitian ini pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara dan pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen) belum efektif, serta PT Bukit Asam hanya menerapkan sebagian instrumen ekonomi lingkungan model perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan, dan insentif/disinsentif.

---

Mineral and coal mining is one of the business activities that drains natural resources so massively and has a high impact on environmental damage and pollution. In an effort to encourage mining and coal business activities to be controlled so that the function of environmental conservation can be implemented, a policy on environmental economic law instruments was introduced in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, the environmental economic instruments in the law are not yet considered ideal for sustainable mineral and coal mining business activities, so Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK) regulates various environmental economic instruments in the mineral and coal mining, namely the imposition of a 0% (zero percent) royalty for mining business actors who develop and utilize coal, such as for Dimethyl Ether (DME) and Synthetic Natural Gas (SNG). In addition, it also regulates the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent). This study examines the implementation of the environmental economic instrument policy after the CK Law was enacted with a case study at PT Bukit Asam Tbk. The purpose of this study was to examine the effectiveness of the environmental economic policy instrument. This research method is a qualitative method with descriptive-analytical analysis of the data. The results of this study are the imposition of 0% (zero percent) royalties for mining business actors who develop and utilize coal and the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent) has not been effective, and PT Bukit Asam only applies some economic instruments. environmental development planning model and economic activity, environment, and incentives/disincentives."

"Skripsi ini membahas mengenai penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya terkait dengan tumpang tindih IUP yang dapat terjadi baik antar IUP maupun dengan sektor lain seperti sektor kehutanan. Hal tersebut perlu segera diselesaikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanaman modal dibidang pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa penerbitan IUP dilakukan setelah pemohon atau peserta lelang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan IUP. Sedangkan pencabutan IUP dapat dilakukan jika pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pencabutan IUP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM) hal tersebut telah tepat, karena PT RTM tidak memenuhi kewajibannya untuk memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Untuk mencegah timbulnya tumpang tindih IUP, dibutuhkan peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik yang sifatnya sektoral maupun yang sifatnya lintas sektoral. Selain itu peningkatan pengawasan oleh Pemerintah terhadap penerbitan dan pencabutan IUP yang dilakukan oleh Kepala Daerah di Indonesia juga diperlukan.

---

This essay examines the issuance and revocation of Mining Business License (IUP), specifically related to the overlapping IUP which can occur either between IUP or with other sectors like forestry. The overlapping of IUP need to be resolved immediately seeing that it may cause uncertainty for investments in Indonesia’s mining industry. Normative juridical research results show that the issuance of IUP can be conducted after the applicant or bidders get Mining Business License Area and eligible as IUP holder. While the revocation of IUP can be done if the IUP holder does not fulfill the obligations under the laws and regulations. Related to the revocation of IUP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM), such decision was right, because PT RTM does not fulfill its obligation to have Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan to conduct mining activities in forest areas. To prevent the overlapping Mining Business License, an increased coordination between Government and Local Government is needed, be it sectorial or cross-sectorial in nature. Furthermore, the government must establish oversight towards the issuance and revocation of mining licenses by Regent and Governor in Indonesia."

"Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah dengan kekayaan sumber daya alam tak terbarukan yang melimpah khususnya batubara, minyak bumi dan gas alam. Perekonomian Sumatera Selatan ditopang oleh investasi di sektor pertambangan migas sebagai sektor andalan. Sebagai non-renewable natural resources atau sumber daya alam tak terbarukan, cadangan migas terus mengalami deplesi sehingga mengharuskan Sumatera Selatan mencari sumber-sumber investasi di sektor lain sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Sumber daya dan cadangan batubara yang melimpah di Sumatera Selatan dapat dijadikan dasar pijakan untuk pengembangan industri pendukung, antara lain melalui pembangunan PLTU Batubara. Pembangunan PLTU batubara merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi primer selain bahan bakar minyak. Selama ini pemenuhan kebutuhan listrik di Sumatera Selatan dirasakan masih kurang. Dengan sumber daya batubara yang cukup besar kurang lebih 11,54 Milyar ton, sudah sepatutnya potensinya diarahkan sebagai modal pembangunan dalam bentuk sumber energi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pembangunan PLTU batubara terhadap perekonomian Sumatera Selatan, mulai dari saat konstruksinya sampai dengan setelah PLTU batubara berdiri. Dengan menggunakan analisa model input-output, akan dapat diketahui efek multiplier yang terdiri dari angka pengganda output, pendapatan dan lapangan kerja. Elastisitas permintaan listrik Sumatera Selatan data tahun 1995 ? 2009 diperkirakan 1,96 yang merupakan indikator yang menunjukkan laju konsumsi listrik lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mencapai 6% di tahun 2023 dan kapasitas produksi listrik yang telah ada di Sumsel berkisar 724,65 MW , maka kapasitas produksi yang perlu disediakan sebesar 1.020 MW untuk mengatasi defisit listrik sampai dengan tahun 2023.Melalui analisa model Input-Output, disimpulkan bahwa dengan adanya PLTU batubara 1.020 MW di Sumatera Selatan melalui permintaan akhir di sektor konstruksi selama 5 tahun (2009-2013), batubara dan listrik pada tahun 2013 akan dapat menstimulir pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan yang ditandai dengan terciptanya output di seluruh sektor perekonomian menjadi sebesar Rp. 174,3 Triliun, peningkatan total pendapatan masyarakat menjadi sebesar Rp. 24,56 Triliun dan penyerapan tenaga kerja yang meningkat sebanyak 110.954 tenaga kerja di tahun 2013. Saat PLTU mulai beroperasi tahun 2013, terjadi peningkatan nilai output di sektor batubara sebesar Rp. 2,26 Triliun, pendapatan naik Rp. 0,546 Triliun dan terciptanya lapangan kerja baru pada sektor batubara sebanyak 3.372 lapangan kerja jika dibandingkan dengan dampaknya selama PLTU batubara dibangun tahun 2009-2013. Dengan dibangunnya PLTU batubara 1.020 MW diharapkan peranan batubara ke depan sebagai penyedia energi dapat ditingkatkan sejalan dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

---

South Sumatra Province is an area with a wealth of abundant a non-renewable natural resources, especially coal, petroleum and natural gas. South Sumatra's economy is sustained by oil and gas investment in the mining sector as the leading sectors. As a non-renewable natural resources, oil and gas reserves continue to depletion, thereby necessitating the South Sumatra to find sources of investment in other sectors as the support of economic growth. The resources and coal reserves are so abundant in South Sumatra can be used as the foundation for supporting industry development, one through the construction of coal power plant. Development of coal power plant is one of the efforts to utilize the primary energy than fuel oil. During this time, the meeting of electricity demand in South Sumatra felt still lacking. With coal resources are large enough to approximately 11.54 billion tonnes, should be directed their potential as development capital in the form of an energy source.

The purpose of this study was to determine the impact of coal power plant construction to the economy of South Sumatra, from the time of construction until after the coal power plant stands. By using input-output analysis model, will be known multiplier effect which consists of multiplier output, income and employment. The elasticity of electricity demand in South Sumatra 1995 - 2009 is estimated to 1.96 which is an indicator that shows the rate of electricity consumption is greater than economic growth. Assuming that economic growth reached 6% in 2023 and electricity production capacity that has existed in South Sumatera 724.65 MW range, then the production capacity of 1020 MW should be provided to overcome the power deficit until the year 2023.

Through analysis of the Input-Output model, concluded that the 1020 MW coal power plant in South Sumatra through the final demand in the construction sector for 5 years (2009-2013), coal and electricity in 2013 will be able to stimulate economic growth in South Sumatra which is characterized by the creation of output in all sectors of the economy to Rp. 174.3 trillion, an increase in total income to Rp. 24.56 trillion and employment increased to 110,954 workers in 2013. When the plant started operating in 2013, there is increased output of coal sector amounted to Rp. 2.26 Trillion, revenue rose to Rp. 0.546 trillion and new employment in the coal sector as many as many as 3372 workers if compared with its effects during coal power plant was built during the years 2009-2013. With the construction of 1020 MW coal power plant is expected in the future role of coal as an energy provider can be increased in line with Presidential Decree No. 5 Year 2006 on National Energy Policy."