Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Pulau Morotai berada pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional Republik Indonesia yaitu WPPNRI 715, WPPNRI 716 dan WPPNRI 717. Potensi Ikan Madidihang di perairan Pulau Morotai cukup besar namun belum dikelola secara maksimal. Tujuan penelitan ini adalah untuk menganalisis status pemanfaatan, status pengelolaan dan menyusun strategi pengelolaan Ikan Madidihang secara berkelanjutan. Hasil analisis metode surplus produksi Model Fox dalam 10 (sepuluh) tahun (2009-2018), nilai maximum sustainable yield (MSY) sebesar 8.657,679 kg per tahun dengan effort maksimal 42.429 trip per tahun. Tingkat pemanfaatan dalam kategori rendah sebesar 12,23% per tahun. Hasil analisis dengan RAPFISH (The Rapidly Apprasial for Fisheries) menunjukan bahwa tingkat keberlanjutan multidimensi pengelolaan Madidihang berada pada kategori cukup berkelanjutan dengan nilai indeks sebesar 60,82. Dimensi etika yang paling berpengaruh pada status pengelolaan. Hasil analisis AHP (Analytical Hirearchy Process), strategi pengelolaan berkelanjutan berdasarkan tingkat prioritas adalah peningkatan kualitas sarana penangkapan.

---

The location of Morotai Island Regency is in the three National Fisheries Management Areas of the Republic of Indonesia, namely WPPNRI 715, WPPNRI 716, and WPPNRI 717. The potential of Yellowfin Tuna in the waters of Morotai Island is quite large but has not been managed yet optimally. The research purpose is to analyze of utilization status, management status, and trying to develop strategies for managing Yellofin Tuna sustainability. The results of the analysis by using the Fox Model production surplus method in ten years (2009-2018) show that the maximum sustainable yield (MSY) value of 8,657,679 kg per year with a maximum effort of 42,429 trips per year and the utilization  rate in the low category is 12.23% per year. Furthermore, the results of the analysis with RAPFISH (The Rapidly Appraisal for Fisheries) describe the multidimensional level of Yellowfin Tuna management is in a fairly sustainable category with an index value of 60.82. The ethical dimension that has the most influence on management status. AHP (Analytical Hirearchy Process) analysis result are concern in sustainability management based on grade of priority, and the result is quality of catching facilities improvement."

"ABSTRAKPenelitian ini berkenaan dengan peristiwa invasi yang terjadi pada masa Perang Dunia II di Asia Pasifik, atau Perang Pasifik, di pulau Morotai, kepulauan Maluku. Pulau itu merupakan bagian dari kolonialisme Hindia Belanda sebelum dikuasai oleh pemerintahan Angkatan Laut Armada III kemaharajaan Jepang. Fokus penelitian ini adalah pada urgensi dan strategisnya pembangunan infra struktur militer di pulau Morotai yang kemudian menjadi kunci keberhasilan Amerika Serikat dalam merebut kembali Filipina. Dalam upaya ini AS mengembangkan poros Pasifik Barat Daya dengan merebut Morotai dan menjadikannya sebagai lokasi penempatan pesawat tempur serta logistik yang dibutuhkan. Terdapat tiga tahapan dalam upaya perebutan Morotai, yaitu: 1) perencanaan penyerangan dan penilaian pentingnya Morotai bagi AS, 2) operasi tempur untuk merebut pulau itu dan 3) pemanfaaatan landasan udara untuk menunjang operasi militer menyerbu Filipina. Penelitian ini menggunakan metode sejarah serta menggunakan sumber primer berupa arsip dan dokumen militer yang dimiliki oleh AS. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman mengenai aspek perebutan wilayah dengan maksud untuk memanfaatkan landasan udara yang mendukung pertempuran di daratan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan landasan udara sangat penting sebagai bagian dari strategi tempur yang dilakukan oleh Jenderal Douglas MacArthur dalam upaya untuk menguasai kembali Filipina.

---

ABSTRACTThis research deals with an invasion during World War II in Asia-Pacific area, Pacific War, happened in Morotai island, the Moluccas. The island belonged to former Dutch East Indie before it fell down to the III Japanese Empire Navy Fleet. This research is focusing on building and maintaining military infrastructure in the island that was needed for US campaign in retaking the Philippines. There were three steps that were conducted in order to invade the Morotai, i.e: 1) planning and assessment about the islands importance for the US war effort in Southwest Pacific Area, 2) field operation to invade the island, 3) using of such an aerodrome to further assists military operation to regain the Philippines. The method used for this research is the method of history that used sources from US military archives and documents. This research aims to know more further on the aspects of military strategy as island invasions from the aerodrome to support ground combats. From this research, it is found that the usage of aerodrome in Morotai Island is very important in order to assist the military strategy of General Douglas MacArthur to recapture the Philippines."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena Covid-19 yang menunjukkan indikasi adanya ancaman terorisme yang nyata. Dalam studi kajian terorisme dan kajian keamanan secara lebih luas kondisi pandemi belum dibahas dalam kerangka yang cukup luas, salah satunya sebab Covid-19 memang merupakan fenomena baru yang mengejutkan peradaban umat manusia abad 21. Pembahasan yang kini tersedia masih berkutat pada potensi ancaman penggunaan senjata biologis sebagai ancaman keamanan oleh aktor negara maupun non negara. Jarak pandemi global dengan dampak dahsyat terakhir yaitu Flu Spanyol terjadi tahun 1918 dan baru kembali muncul pada akhir tahun 2019 dalam bentuk Covid-19. Jangka waktu tersebut membuat kajian terhadap potensi ancaman terorisme yang lebih luas dari suatu pandemi, relasinya dengan internet dan informasi, serta dampaknya bagi masyarakat tidak cukup berkembang. Pada saat yang bersamaan pandemi Covid-19 di dunia mendapatkan sorotan khusus dari kelompok teror lintas latar belakang, sedangkan di Indonesia terdapat indikasi peningkatan aktivitas kelompok teror baik di dunia maya maupun dunia nyata. Dari indikasi tersebut media justru memberitakan fenomena yang berkebalikan, oleh sebab itu tesis ini akan menganalisis narasi yang beredar di jaringan media sosial kelompok teror pada masa pandemi dan kemudian merumuskan pendekatan untuk menghadapinya. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini ialah pendekatan etnografi digital. Adapun teori dasar yang digunakan dalam memahami nature ancaman teror dan kelompok teror pada penelitian ini ialah teori pilihan rasional. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat data narasi seruan kelompok teror untuk menjalankan aksi terorisme atau seruan delegitimasi pemerintah yang berujung pada peningkatan radikalisasi dan ancaman terorisme yang nyata di lapangan terhadap target-target khusus seperti kelompok etnis minoritas keturunan Tionghoa.

---

This thesis was conducted based on the Covid-19 phenomena that shown clear terrorism threat indications. In the field of terrorism studies and security studies in general, a pandemic has not been covered in a more comprehensive perspective, one of the reasons is that in particular, Covid-19 is a completely new phenomenon that shocked humankind’s 21st century civilization. Currently, available sources in both fields are still surrounded by the use of biological weapons by state or non-state actors. The distance from the latest infamous Spanish Flu in 1918 and re-emerges in the form of the Covid-19 at the end of 2019 caused a lack of study on contemporary terrorism threat during a pandemic, its relation to the internet and the age of information, and its impact on the society. Amid the Covid-19 pandemic, terrorist groups from various backgrounds have shown great interest in the pandemic itself, in the case of Indonesia in particular there are increasing activities of terrorist groups both in social media and in the real world. But, on the contrary, in the first phase of the pandemic in Indonesia, some media takes the threats slightly. This thesis analyzes the terrorist group’s narratives in social media during the pandemic and its relation to the real-world event to formulates the prevention measure that could be taken. This thesis uses digital ethnography as the approach, and to understand the nature of terrorism threats, this thesis uses the rational choice theory. This research found that there are narratives to launch attacks, delegitimating the government that will increase radicalization potential and terrorist threat in the real world to various targets including the minority Chinese-Indonesian from Indonesia-based terrorist group particularly ISIS affiliates."

"Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas. Tujuan penelitian adalah membahas isi kebijakan, membahas konteks implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas dan untuk mendapatkan konsep alternative tentang kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan dengan metode triangulasi. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, FGD dan observasi. Informan penelitian sejumlah 32 orang ditentukan melalui snowball technique dengan criteria tertentu.Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas merupakan suatu konsep kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan pembiayaan; sumber daya alam dan lingkungan; sumber daya teknologi dan sarana prasarana; serta sumber daya kebijakan.. Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau kecil terluar menunjukkan adanya permasalahan tumpang tindih isi kebijakan yang menyebabkan pengelolaan Pulau Miangas belum terintegrasi dan belum optimal. Permasalahan tumpang tindih isi kebijakan ini terungkap dari adanya sejumlah regulasi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan perbatasan.Konteks implemetasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau Miangas terkait dengan upaya penegakkan kedaulatan negara di perbatasan. Dengan demikian pengelolaan Pulau Miangas tidak bisa dipandang hanya dari satu sektor; dilaksanakan hanya untuk kepentingan sektoral; dan hanya mengandalkan satu sektor saja. Karena itu, pengelolaan Pulau Miangas memerlukan keterpaduan lintas sektoral dengan mengedepankan pentingnya peran daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan negara.

---

The phenomenon that made the object of research is the implementation of government policies on the management of Miangas Island. The research objective was to discuss the content of policies, discussing the context of the government policies implementation on the management of Miangas Island and get an alternative concept of management policy at the border of the outer most islands. The study used a qualitative research approach developed by the triangulation method. Collecting data using literature studies, interviews, and observations FGD. 32 The informants were determined by snow ball technique with a criteria.The government content of policy on the management of Miangas Island is a concept of policy management of the outermost islands in the border which includes the management of human resources and financing; natural resources and environment; technological resources and infrastructure; and regulations. Fill government policy on the management of the outermost small islands showed overlapping contents of the policy issues that led to integrated management Miangas Island and have not yet optimal. Problems of overlap revealed the contents of a number of regulations relating to the use and management of marine resources and fisheries as well as border management.The context of the implementation of government policies on the management of the island Miangas associated with efforts to enforce the sovereignty of the country at the border. Thus management Miangas Island can not be viewed only from one sector; implemented only for sectored interests; and only rely on one sector alone. Therefore, Miangas Island requires an integrated management across sectors by promoting the importance of the role of regions as the spearhead of the state government administration."