Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 183938 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Berliana Windy Arlintya
"Ketandan merupakan kawasan permukiman masyarakat Etnis Tionghoa (pecinan) yang terletak di Kota Yogyakarta. Adanya kependudukan Belanda di tanah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ternyata memiliki pengaruh terhadap pembentukan identitas budaya masyarakat Etnis Tionghoa. Hal tersebut dapat terlihat pada
gaya bangunan yang dijadikan sebagai tempat aktivitas sehari-hari. Bangunan yang dijadikan data penelitian berjumlah 13 bangunan yang berupa bangunan hunian, rumah toko, dan toko. Dengan demikian penelitian ini akan membahas mengenai identitas budaya masyarakat Tionghoa di Pecinan Ketandan dengan menggunakan
tiga metode penelitian Sharer&Ashmore, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif yang didasarkan pada konsep identitas budaya Stuart Hall (identity of becoming dan identity of being). Setelah dilakukan analisis akan ditarik kesimpulan yang
menjelaskan bahwa masyarakat Tionghoa di Pecinan Ketandan memiliki tiga identitas budaya yang berbeda, yaitu Tionghoa, Belanda, dan Jawa. Adanya tiga budaya yang berbeda ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan religi, yaitu interaksi keseharian, perkawinan, dan tradisi.

Ketandan is a residential area of ​​the Chinese ethnic community (Chinatown) located in the city of Yogyakarta. The existence of the Dutch population in the land of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate turned out to
have an influence on the formation of the cultural identity of the Chinese community. This can be seen in the style of the building as a place for daily activities such as residential buildings, shop houses, and shops. This
study will discuss the cultural identity of the Chinese community at Ketandan Chinatown by using three methods of Sharer & Ashmore research, namely data collection, data processing, and data analysis. The analysis used is
descriptive analysis based on Stuart Hall's concept of cultural identity (identity of becoming and identity of being). After the analysis is conducted, conclusions will be drawn explaining that the Chinese community in
Ketandan Chinatown has three different cultural identities, namely Chinese, Dutch, and Javanese. The existence of these three different cultures are influenced by social and religious factors, namely daily interactions, marriage, and tradition
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"Tatanan demokrasi desa yang berjalan secara alamiah atau yang bisa disebut sebagai kearifan lokal berkembang secara beragam di setiap wilayah di tanah air,yang pada gilirannya mendukung tesis tentang aspek “genuine” dari demokrasi yang dianggap sebagai kekhasan di Indonesia. Beberapa unsur dari substansi denokrasi desa yang dihidupkan dapat dilihat dari lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD),pemilihan kepala desa (Pilkades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan dan analisis terhadap persoalan-persoalan demokratisasi desa, serta potensi-potensi yang dapat dikembangkan berdasarkan kearifan-kearifan lokal yang ada di desa dapat dibaca di buku ini."
Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligensia Intrans Publishing, 2019
307.762 DEM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Anggun Nadia
"Otonomi Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mewujudkan pembangunan perdesaan yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan desa menurut beberapa literatur memerlukan pendanaan yang memadai. Di Indonesia, Dana Desa menjadi salah satu pendanaan utama bagi desa sejak tahun 2015. Selain pengaruh besaran Dana Desa, penelitian ini melakukan evaluasi penting pada peranan pimpinan desa dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dukungan pendidikan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Dengan penggunaan metode regresi linear berganda yang bersifat cross section pada data antara tahun 2018 dan 2020, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa akan lebih efektif mempengaruhi perkembangan pembangunan desa jika desa mempunyai kepala desa berpendidikan di atas SMA.

Village Autonomy provides opportunities for villages to realize more advanced and prosperous rural development. According to some literature, village development needs sufficient funds. In Indonesia, Village Fund has become one of the essential funds for villages since 2015. Besides the effect of Village Fund amount, this study evaluates the role of village leaders in optimizing Village Fund management. This study aims to analyze the effect of village head education support in managing the Village Fund on the development of village status in Indonesia empirically. By using the multiple linear regression method that is cross-sectional in the data between 2018 and 2020, this study concludes that the management of the Village Fund will be more effective in influencing the growth of village development if the village has a village head with an education above high school."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The research has aim to nalyze the effectiveness of allocation, management and using of village-fund-allocation (ADD) in "X" Regency and analyze the impact of ADD toward the improvement of public infrastructure, manpower absorption as well as the empowerment of people and village institutions. The research was performed in 18 sub-districts, in which on every sub-district two villages are chosen, that is one village classified as 'urban village' that located near the sub-district capital and other village classified as 'rural village' that is a village categorized as isolated. Meanwhile as respondents of research on every village are boards of village institutions: board of village representatives board (BPD), board of village community devense board (LKMD), board of neighbourhood organization (RT), board of family welfare empowerment (PKK), board of youth organization (Karang Taruna), and board of civil defense taskforce (Satgas Hansip) - each of them represented by one person. Thus, totally for entire research field ('X' Regency) there are 216 respondents. Collection of secondary and primary data performed through survey on site using questionnaire. Result of research shows that many regulation regarding ADD are not well implemented according to the existing laws. A large part of people more prefer to ADD with different amount for each village considering some factors such as the number of people, village accessibility, potential owned by each village, etc. However, the majority of people consider that ADD has positive impact and multiplier affect significantly for them such as the improvement of public infrastructure, improvement of people's knowledge, the increasing of people participation in village development and manpower absorption."
JUORMAN
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sandra Fikawati
"Salah satu upaya penting yang sedang ditempuh oleh pemerintah untuk mempercepat penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia adalah dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang antara lain dilakukan melalui penempatan bidangdi desa (BDD). Studi ini merupakan studi kuantitatif dengan rancangan potong lintang (cross sectional) yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kesediaan BDD untuk bekerja dan tinggal di desa di Kabupaten Tanggerang. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli 2003 dengan populasi penelitian adalah seluruh BDD yang bertugas di Kabupaten Tanggerang pada bulan tersebut. Data dikumpulkan melalui kuesioner self-administered yang telah di ujicoba. Dari total 196 BDD yang ada di kabupaten Tanggerang terkumpul data sebanyak 120 BDD atau 61.2%. Ditemukan bahwa status perkawinan, lama kerja, keinginan untuk melanjutkan pendidikan, lokasi tempat keja suami, dukungan masyarakat dan dukungan puskesmas merupakan faktor-faktor yang secara signifikan berhubungan dengan kesediaan BDD untuk bekerja dan tinggal di desa. Faktor lama masa bekerja, keinginan melanjutkan pendidikan, lokasi tempat kerja suami dan dukungan puskesmas merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kesediaan BDD untuk tetap bekerja dan tinggal di desanya. Faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam rangka mempertahankan keberadaan BDD di desa. Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga profesional dan institusi akademik harus bekerja sama untuk mencegah menurunnya jumlah BDD.

Factors Related to Willingness of Village Midwifes to Work and to Stay in the Village in Tangerang District, Banten Province Year 2003. One important effort that has been implemented by the Government of Indonesia to accelerate the reduction of MMR (Maternal Mortality Rate) and IMR (Infant Mortality Rate) in Indonesia is narrowing the distance between health care services and community including placement of village midwives (BDD). This study is a cross-sectional quantitative study aimed to investigate factors related to the willingness of BDDs to work and stay in the villages of Tangerang District. Data were collected in July 2003 from 120 BDDs (among a total of 196 BDDs in Tangerang District or 61.2%) through self-administered questionnaires. The study found that marital status, length of work, motivation to continue study, location of husband?s work, community support, and community health center?s support were factors significantly related to BDD willingness to work and stay in the village. The most dominant factors were length of work, motivation to study again, location of husband?s work, and health center support. Those factors are to be considered if BDD is going to be sustained in the village. Government, both central and local, and professional institution such as Indonesia Midwives Association and academic institution should collaborate to prevent the attrition of BDD from villages where their existence is mostly needed."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia; Ikatan Bidan Indonesia, 2004
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sitompul, Ramoth
"ABSTRAK
Dilihat dari pertumbuhan pendudukk yang tinggi disertai dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi pula, memberikan peran untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah kota. Untuk itu prasarana dan sarana yang ada di suatu daerah harus dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk serta urbanisasi yang tingg. Salah satu kebutuhan prasarana dan sarana transportasi adalah jalan, Depok merupakan sebuah daerah otonom barn hingga kini masih sangat sedikit memiliki jalan yang berstatus jalan desa. Untuk mendorong serta menunjang tercapainya sasaran pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Depok maka pemerintah kota membuat kebijakan pembangunan jalan desa.

Pokok permasalahan yang berusaha diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dicapai di Kota Depok, serta Seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dilaksanakan di Kota Depok, serta Menganalisis seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dimana data yang dipergunakan pada penulisan penelitian ini menggambarkan realitas sosial yang muncul di lapangan. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitif yang diperoleh berupa tanggapan-tanggapan kuisoner yang telah diisi oleh responden. Sementara teori-teori yang dipergunakan adalah teori-teori kebijakan publik yang juga mengandung karakteristik good governance. Dengan kerangka pemikiran bahwa proses implementasi kebijakan memiliki pengaruh atau tidak terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa.

Berdasarkan hasil analisis diketahui secara umum proses implementasi kebijakan dapat dikatakan baik dari sisi persepsi masyarakat yang dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas publik dan responsivitas. Tapi untuk aspek akuntabilitas publik perlu mendapat perhatian agar lebih meningkat. Sedangkan hasil kebijakan yang dilihat dari aspek efisiensi, ketepatan waktu dan efektifitas secara umum baik. Selain itu aspek responsivitas pada proses implementasi kebijakan memberikan nilai korelasi yang signifikan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi, ketepatan waktu, dan efektifitas sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).

Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi dan ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).

Kesimpulan pengujian korelasi dengan menggunakan Korelasi Spearman dimana aspek responsivitas memberikan nilai korelasi yang signiftkan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi sebesar 0,605, ketepatan waktu sebesar 0,640, dan efektifitas sebesar 0,377 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signiftkan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).

Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,458 dan ketepatan waktu sebesar 0,344 sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,342 dan ketepatan waktu sebesar 0,339 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok Tahun Anggaran 2005 yang telah dilaksanakan secara umum baik, tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah Akuntabilitas Publik untuk segera dibenahi dan ditingkatkan. Pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan cukup kuat.

Saran Pemerintah Depok khususnya DPU Depok agar meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi dalam proses implementasi kebijakan jalan desa. Perlunya evaluasi terhadap aspek aspek pada proses implementasi kebijakan yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil kebijakan seperti akuntabilitas publik.

"
2006
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>