Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintahan otoriter merupakan suatu gaya kepemimpinan yang sejak abad-abad yang Iampau telah ada terutama dalam kerajaan-kerajaan yang ingin menjadikan rakyat tunduk dan patuh pada kekuasaan penguasa, Tatanan demokrnsi mulai tumbuh ketika masyarakat dunia menggunakan sislem dalam negara. Namun sering pula terjadi dalam sistem republik adanya pemerintahan otoriter umpamanya di negara-negara ASEAN, misalnya Presiden Marcos dari Philipina dan Presiden Soeharto di Indonesia adalah penguasa otoriter yang iustru berkuasa dalam negara Republik. Pemerimahan Soeharto mulai eksis setelah terjadinya Gerakan 30 September PKI tahun |965 pada Fase berikutnya Soekarno gagal memberikan per1anggungjawaba11nya dalam sidang lstimewa MPRS tanggal 7 Marci l967. Kekuasaan Soekarno kemudian dicabut berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyal Sementara Nomor XXXIII/MPRS/I967. Permerintahan Soeharto melaksanakan Pemerimahannya secara konstuiusional. Namun pemerintahan konstitusional ini relatif bcrlangsung hanya sekitar tahun 1966 sampai dengan 1968.Setelah itu mulai terjadi penyimpangan terutama dalam menata dan melaksanakan demokrasi politik. Rekayasa pemerintahan Soeharto tentang demokrasi politik mulai tampak sejak lahun 1969 Seterusnyn fenomena penyimpangan karena otorilarianisme yang menggunakan produk hukum sebzlgai instrumen kekuasaan semakin sering terjadi. Pada tahun 1985 lahirlah lima Undang-Undang Politik yang menjadi kekuatan Soeharto mengenclalikan demokrasi poiitik, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor l Tahun 1985 Tentang Pemilihan Umum_ Undang-Undnng Nomor 2 Tahun 1985 Temang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewnn Perwakilan Rakyal dan Dewan Perwakllan Rakyal Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Referendum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tenlang Organisasi Kemasyarakatan. lni sekedar contoh saja dari produk hukum yang digunakan Soeharto untuk menciptakan politik hukum mengendalikan demokrasi politik. Penelitian mengenai hal ini menggunakan teori rl Baggs dan Alfred Stepan tenlang Teori Korporatisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan uneumitikberatkan pada kajian perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan demokrasi politik. Pengumpulan data dilakukan melalui Studi kepustakaan dan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk memperkuat data primer. Pendckamn penelitian adalah deskriptif analisis dengan analisis yang bersifat kualitatif Sedangkan fokus penelitian ini adalah politik hukum pemerintahan Soeharto tentang demokrasi politik pada tahun 1971-l997."

"Buku ini membahas tentang pergulatan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga pasca perubahan. UUD Tahun 1945 sebagai buah dari reformasi konstitusi 1999-2002. Perbedaan dengan karya lain yang memilih tema sejenis, buku ini mengemukakan perdebatan dan mengolaborasi sistem pemerintahan model "sistem sendiri" yang dihasilkan oleh perumus konstitusi dalam UUD 1945. Selanjutnya, dibahas bagaimana desain "sistem sendiri" tersebut dipraktikan pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan."

"Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka pengembangan e-government nasional sejak tahun 2018. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, turut mengimplementasikan kebijakan SPBE di tubuh organisasinya dengan mengacu pada Rencana Induk Teknologi Informasi yang turut mengatur pengelolaan dan pengembangan TI internal, serta Tim Koordinasi SPBE Instansi yang mengatur aktor pelaksana kebijakan melalui koordinator anggota yaitu Biro HUKIP khususnya Data dan Informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SPBE internal di Kementerian PANRB, dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik (communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi virtual, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kementerian PANRB telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan melalui 19 dari 26 indikator yang terpenuhi. Meskipun demikian, ditemukan hambatan berupa ketiadaan insentif, lemahnya sosialisasi dan promosi atas kebijakan SPBE internal, keterbatasan SDM Datin yang memiliki keahlian tata kelola TI dan perumusan kebijakan, dan kerangka kebijakan yang belum mengakomodasi roadmap terbaru dan pembagian tugas secara rinci. Saran yang dapat diberikan adalah inisiasi pemberian insentif, penggiatan sosialisasi dan promosi kebijakan, diklat manajerial bagi pegawai, serta pembaharuan kebijakan SPBE internal.

---

The implementation of the Electronic-Based Government System Policy has been the basis of the e-government development framework in Indonesia since 2018. As the head of the coordination team for the policy implementation, The Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform has internally implemented the policy based on the Information and Technology Master Plan (ITMP). ITMP regulates the internal IT management and organization, and internal SPBE Coordination Team regulates the authority of the policy implementers through the Data and Information Division of HUKIP bureau. This paper presents an analysis on how SPBE implement the internal policy at the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform based on the theory of public policy implementation model (communication, resources, disposition and bureaucratic structure). Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview, virtual documentation, and library study. The results showed that the implementation of the policy has been running effectively, where 19 out of 26 indicators have been fulfilled. However, several inhibitors were identified regarding the absence of incentive, ineffective information dissemination and promotion regarding the implementation, limited quantity of Datin staffs with adequate IT governance capability and policy formulation, policy framework which did not accommodate the latest roadmap and ineffective task distribution. It is suggested that the organization provide incentives, intensify the information dissemination and promotion, conduct managerial workshop and training for employees, and revise the SPBE internal policy."

"Indonesian legal system; collection of articles."

"Unsymmetrical decentralization have wearied by many states to finish the problem of separatism. Conflicts which growing on effect of steep difference [among/between] central government and or real other group is manifest's of dissatisfaction will the division of power which do not proportional. Since Indonesia stay in governance system which is centralistic, since then arise dissolution seed because lack of area participation in dtermnining his own chance. Papua and Aceh are regional example of Indonesia which is ebb stay in high political tension because dissatisfaction of central government performance to his area. So that, applying of unsymmetrical decentralization at least replying requirement of real [in] desire area will to develop; build area alone without extension of hand government."

"Sebuah buku yang paling fundamental dalam membahas ilmu pemerintahan. Dikatakan demikian karena buku ini secara sistematis memetakan perdebatan makna ilmu pemerintahan, sistem pemerintahan, azas pemerintahan, dan dinamika politik pemerintahan dalam satu tarikan napa keilmuwan. Empat poin ini adalah konsep yang sangat mendasar untuk memahami, memperdebatkan, dan perkembangan ilmu pemerintahan sebagai sebuah disiplin keilmuwan. Karena itu, perkembangan ilmu pemerintahan bisa ditelisik melalui pergeseran objek kajiannya. Dimasa lalu, objek kajian ilmu pemerintahan berpusat pada lembaga-lembaga formal pemerintahan sekarang objek kajiannya bergeser yakni pemimpin politik, demokrasi, desentralisasi, dan lembaga pemerint"