Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan mengenai pemilihan kembali re-election jabatan presiden diatur di dalam konstitusi berbagai negara, khususnya negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang besar dan ekstensif, sehingga pengaturan mengenai re-election dijadikan instrumen untuk mengontrol kekuasaan lembaga eksekutif. Di Indonesia, pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan presiden diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar UUD 1945 setelah perubahan. Melalui pendekatan historis dan komparatif, penelitian berbentuk yuridis-normatif ini dilakukan untuk mencari sinkornisasi peraturan terkait metode pemilihan kembali jabatan presiden di Indonesia, serta penelitian ini dilakukan untuk mencari metode pemilihan kembali jabatan presiden yang tepat untuk Indonesia. Perumus Pasal pembatasan masa jabatan presiden di UUD 1945 menghendaki seseorang hanya dua kali dapat dipilih baik secara beruturut-turut, maupun tidak immediate reelection. Berdasarkan alasan menjaga hubungan antara presiden dan rakyat, pencegahan adanya akumulasi kekuasaan dan pendorong adanya regenerasi pejabat publik ndash; yaitu dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, metode immediate reelection merupakan metode pemilihan kembali jabatan presiden yang tepat untuk Indonesia. Walau begitu, beberapa komponen dari pengaturan pemilihan kembali jabatan presiden di Indonesia masih memiliki kekurangan, yaitu tidak sesuai dengan materi muatannya. Pengaturan di UU Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 terkait kapan seseorang yang menggantikan jabatan presiden secara permanen dihitung telah menjabat selama satu periode masih sebatas penjelasan dalam norma Pasal 169 huruf n, dan pengaturannya belum menggunakan asas proporsional. Pengubahan UUD untuk membuat pengaturan yang lebih rinci dan jelas terkait pembatasan masa jabatan presiden diperlukan agar tercapai esensi dari pengimplementasian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

---

The regulation of presidency re election is governed in the constitutions of various countries, especially those that embrace presidential government systems. In a presidential system of government, the president has great and extensive powers, so the arrangement of re election is used as an instrument to control the power of the executive. In Indonesia, the regulation on the limitation of the term in office of the president is stipulated in Article 7 of the Amendment of 1945 Constitution. Through historical and comparative approach, this juridical normative research is conducted to find the synchronization of regulation related to the method of presidency re election in Indonesia, and this research is done to find the appropriate method of presidency re election for Indonesia. The framers of Article 7 concerning limitation of president tenure in office in the Amendment of 1945 Constitution requires a person to maximumly be elected twice either consecutively or not immediate reelection.

Based on the reasons to maintain the relationship between the president and the people, to prevent the accumulation of power, and to encourage the regeneration of public officials in this case the President of the Republic of Indonesia, the immediate reelection method is the appropriate method of presidency re election for Indonesia. However, some components of the provisions of presidency re election in Indonesia still have shortcomings, which are not in accordance with the material content. The regulation in the Law of the General Election No. 7 of 2017 concerning when a person who replaces the presidency permanently counted has held office for one period is still stipulated in the explanation of the norm of Article 169 letter n, and the arrangement does not use the proportional principle. It is expected that Indonesia has a more detail and clear arrangements in the constitution related to the limitation of presidential term in order to achieve the essence of the implementation of presidential government system in Indonesia. "

"Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengadili sengketa Pemilu.

---

This paper isto discussthe implementation of the General Election of President and Vice President directly by the people after the 1945 changes that have been implemented since the election of President and Vice President in 2004. Election directly in the exercise of democracy by the people, allowing the emergence of disputes in the implementation and counting in determining the winner in the elections, for this thesis outlines the procedures for dispute resolution election of President and Vice President of the Constitutional Courtas ajudicial institution authority to adjudicate disputes elections."

"Tesis ini membahas tentang pola pengamanan pemilu Presiden 2014 khususnya dalam proses pemungutan suara yang telah dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Pusat belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana Panwaslu DKI menemukan sejumlah pelanggaran pemilu yang mengakibatkan KPU DKI memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di wilayah Jakarta Pusat. Pemungutan suara ulang ini terjadi karena tidak bekerjanya sistem pelaksana pemilu pada tingkat TPS yaitu adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS, saksi sebagai sub sistem penyelenggara pemilu lainnya menilai petugas Polisi di TPS tidak mampu mengontrol KPPS yang melakukan kelalaian dan pelanggaran tersebut.Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Yaitu dengan cara mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kegiatan pelayanan keamanan dari obyek yaitu Polres Metro Jakarta Pusat terkait proses pengamanan Pemilu melalui studi kasus pemungutan suara ulang. Hasil penelitian ini menyimpulkan persiapan anggota polri dalam operasi MANTAP BRATA JAYA -2014 lebih bersifat hard skill dan minim soft skill, sinergi antara Polri, KPU dan Panwaslu khususnya tingkat TPS belum maksimal.

---

This thesis discusses the security pattern of the Presidential elections in 2014, especially in the voting process that has been implemented by the Central Jakarta Metro Police which has not run as it should. The Jakarta Election Supervisory Committee found a number of violations of the election which resulted KPU decided to conduct re voting in some polling stations in Central Jakarta. This re voting occurs because no operation of election management system at the polling station level, namely the existence of electoral violations committed by KPPS, witness as a sub system of election organizers would review police officers in polling stations are not able to control KPPS negligence and violations.

This type of research is a qualitative research method of ethnography. For exampel, like observing the symptoms that manifest in the activities of the security services of the object that is associated Central Jakarta Metro Police securing election process through case studies re voting. Results of this study concluded the preparation of the national police members in the operation MANTAP BRATA JAYA 2014 is more hard skills and soft skills minimal, the synergy between the police, the KPU and Panwaslu particular polling station level is not maximized."

"This thesis discusses the Spatial Analysis of the 2020 Depok City Regional Head Election. The source of the data was taken from the results of the 2020 Depok City Regional Head Election in the form of the number 2 contestant vote, population demographic data in the same year. This research uses quantitative methods with GeoDa applications. The purpose of this study analyzes the spatial distribution in each village, demographic factors and voter behavior and to determine the spatial influence on each contestant. The results of this study showed that contestant number 2 only had 30 village bases, but won absolutely in 53 villages. The factor of novice voters and voters with high school education level and above, affects the victory of contestant number 2. Other factors that influence victory are the quality of voters and the contestant's capabilities, the candidate's vision and mission, work program, government experience, contestant's level of education. Further research can be deepened by testing other demographic variables such as gender, socioeconomics, characteristics of commuter workers, both qualitatively and quantitatively.

---

This thesis discusses the Spatial Analysis of the 2020 Depok City Regional Head Election. Data sources are taken from the results of the 2020 Depok City Regional Head Election in the form of the vote acquisition of contestant number 2, population demographic data in the same year. This research uses quantitative methods with the GeoDa application. The purpose of this research is to analyze the spatial distribution in each village, demographic factors and voter behavior and to determine the spatial influence on each contestant. The results of this study show that contestant number 2 only has 30 base villages, but won absolutely in 53 villages. The factor of novice voters and voters with a high school education level and above, influenced the victory of contestant number 2. The other factors that influence victory are the quality of voters and contestant capabilities, candidates' vision and mission, work programs, government experience, and contestant education levels. Further research can be deepened by testing other demographic variables such as gender, socio-economic, characteristics of commuter workers, both qualitatively and quantitatively."